Kategori: KABAR DAERAH

Sekprov Musrenbang RKPD 2025 di Tarakan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TARAKAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rabu (24/4).

Musrenbang ini dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara Dr. H. Suriansyah, M.AP., yang mewakili Gubernur Kaltara memberi sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi.

“Musrenbang ini merupakan rangkaian proses strategis yang dibangun sebagai wadah untuk berdiskusi, tukar pikiran serta pendapat para pemangku kepentingan baik itu pemerintah, akademisi, swasta maupun masyarakat,”kata Sekprov.

“Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,”lanjutnya.

Sesuai amanat UU, perencanaan pembangunan tidak hanya mengedepankan aspek perencanaan Top Down (dari atas ke bawah) namun juga dapat mengakomodir saran, pendapat, masukan dan pemikiran-pemikiran positif dari bawah ke atas (Bottom Up Planning).

“Maka dalam musyawarah ini, Maka akan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, yang mana dengan mengingat keterbatasan waktu aspirasi dapat diberikan secara tertulis kepada Bappeda-Litbang,” katanya.

Musrenbang kali ini mengusung tema “Perdagangan Komoditas Unggulan Daerah” yang mana ini sejalan dengan rumusan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara 2021-2026.

“Untuk mencapai target-target yang telah ditentukan, maka struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu dengan memastikan peningkatan nilai kontribusi dari 17 sektor” ucap Sekda dalam lanjutan sambutan yang ia bacakan.

Bagaimanapun, peningkatan pertumbuhan tersebut juga akan ditopang oleh Ibukota Nusantara (IKN) dan ekspor serta hilirisasi. Serta Pemerintah juga harus waspada dengan situasi terkini yang penuh ketidakpastian global, seperti konflik-konflik bersenjata yang terjadi dibeberapa negara.

Karena hal tersebut akan berdampak kepada stabilitas ekonomi global dan pasti juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia. “Dan ini adalah momentum bagi kita untuk dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta berbagai lapisan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kaltara yang berkualitas dan berkelanjutan,”terangnya.

Turut hadir para Kepala Organisasi Perangkat Daerah( OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara, unsur-unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltara, Tokoh Masyarakat dan para peserta musyawarah yang berasal dari OPD-OPD terkait serta pihak swasta.

(dkisp)

 

 

Pemprov Kaltara Dihimbau Lakukan Inovasi Penanggulangan Bencana

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, TEKNOLOGI

BANDUNG – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Yansen TP, M.Si mengikuti jalannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2024. Pelaksanaan rakornas tahun digelar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4).

Wagub Yansen mengungkapkan, Rakornas itu dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang mengapresasi agenda tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi penanggulangan bencana Indonesia. “Lebih dari 2.000 peserta yang hadir pada Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 yang mengangkat tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana,”kata Wagub.

Wagub juga menyampaikan bahwa Wapres meminta agar seluruh pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam penanggulangan bencana. Sehingga langkah dan rencana tanggap darurat yang dilaksanakan harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dikatakannya, industrialisasi teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan menjadi penting dilakukan oleh Indonesia yang merupakan negara dengan risiko bencana tinggi. Sebab, tanpa adanya industrialisasi, berbagai bentuk inovasi tidak lantas bisa memberikan dampak atau manfaat yang signifikan kepada masyarakat.

“Tentu kita diminta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dengan mendorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid, sebagai kunci terwujudnya efektifitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” kata Wagub mengutip pernyataan Wapres Ma’ruf Amin saat Rakornas berlangsung.

Selain itu, bila industri kebencanaan di Indonesia makin bertumbuh khususnya dalam bidang inovasi dan teknologi hal ini menjadi pusat keunggulan bagi Indonesia di mata global. Sehingga Indonesia yang selama ini hanya menjadi pengguna dari teknologi negara lain, juga turut menjadi kreator yang mengekspor inovasi dari tanah air.

“Ini bisa menjadi centre of excellence dan bentuk kemandirian teknologi bagi Indonesia karena posisi kita sebagai negara dengan risiko tinggi terhadap bencana sehingga kita bisa menjadi eksportir sistem dan teknologi yang baru yang dihasilkan dari dalam negeri. Jadi ini sangat penting bila kita ingin buat lompatan besar maka perlu inovasi yang besar dengan membangun industrialisasi bencana,” terangnya.

Wagub menambahkan, bertumbuhnya industri kebencanaan di tanah tidak lepas dari peran multipihak salah satunya adalah kesiapan industri itu sendiri lalu pemerintah sebagai jembatan antara pelaku industri dan pengguna. Pasalnya, berbicara teknologi tidak hanya mengenai teknologi tinggi namun juga tepat guna yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana.

“Jadi kita bicara bagaimana kita bisa menjembatani teknologi itu kepada lembaga usaha dan industri yang bagaimana nanti dari hulu ke hilir benar-benar ada konektivitas. Ini tidak mudah perlu ada tahapan, komitmen, dan regulasi, sebab kalau regulasi tidak ada penerapannya tida ada gunanya, tapi teknologi tidak ada regulasi menjadi tantangan sendiri,” jelasnya.

Menurut Wagub Yansen, keselarasan antara strategi dan kebijakan harus didukung inovasi dan teknlogi yang memungkinkan respons cepat. Ini akan dapat menjawab tantangan perencanaan untuk mengantisipasi, mencegah dan membangun kesiapsiagaan.

Di samping itu, lanjut Wagub, inovasi dan teknologi yang dirancang akan mampu menunjang ekosistem aksi dini di masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara harus dapat menterjemahkannya dalam bentuk inovasi.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi,” ujarnya.

Karena itu, Rakornas PB 2024 menjadi sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD serta mitra kerja terkait di tingkat pusat dan daerah, tentunya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Melalui agenda ini, Wagub berharap Rakornas PB 2024 dapat mengidentifikasi tantangan dan mengevaluasi pencapaian program penanggulangan bencana. Kemudian, menginternalisasi dan menyelaraskan rencana program penanggulangan bencana di tingkat nasional-provinsi dan kabupaten/kota. Menyusun rekomendasi kebijakan BNPB dan BPBD di tahun ini, serta membuka wawasan teknologi dan inovasi dalam kebencaaan secara lebih luas.

(dkisp)

Buka Rangkaian HKG ke-52 dan Jambore PKK Se-Kaltara, Gubernur Hadiahkan Dua Kader Berangkat ke Tanah Suci

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

Tanjung Selor- Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr(H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, didampingi sang istri, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menghadiri sekaligus membuka rangkaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-52, Rapat Koordinasi dan Jambore Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Se-Kaltara, di Aula Serbaguna, Gedung Gabungan Dinas, Selasa (23/4).

“Kegiatan ini menjadi refleksi, sekaligus menambah semangat untuk menjalankan kegiatan di masa yang akan datang. Atas nama pemerintah provinsi saya juga mengucapkan selamat hari Kartini kepada para wanita yang hadir pada kesempatan ini,” ucap Gubernur mengingat tokoh wanita pahlawan nasional, yang berjasa memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia.

HKG bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup, melalui gerakan tersebu PKK diharapkan agar mampu mempercepat kesejahteraan keluarga, melalui pembinaan secara nyata.

“Akan diserahkan penghargaan Adhi Bhakti kepada kader yang telah memberikan kontribusi dan terus aktif dalam gerakan PKK selama sepuluh tahun, limabelas tahun, dan duapuluh lima tahun tidak terputus sekalipun pindah tempat tinggal, ” tambahnya.

Diparuh akhir sambutan, Gubernur Zainal bersama Bunda Rahmawati memberikan pertanyaan terkait PKK yang berhasil dijawab oleh Mardiana kader PKK asal Kabupaten Nunukan yang dihadiahkan umroh, sementara Irawati kader PKK asal Kabupaten Malinau akan diberangkatkan menuju tanah suci Yerusalem oleh Gubernur.

(Chai/DKISPKaltara)

Pemprov Gelar Rapat Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TARAKAN – Guna mengoptimalisasi pencapaian pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor di atas Air yang dilangsungkan di Kota Tarakan pada selasa (23/4) pagi.

Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, MP., yang mewakili Sekretaris Daerah, hadir dan berkesempatan untuk memberi sambutan serta membuka langsung acara yang dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan langsung dengan pajak maupun retribusi daerah.

“Untuk diketahui, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan Pemprov Kaltara khususnya dalam pencapaian target yang dibagi per triwulan TA 2024,” kata Syahrullah dalam sambutannya.

“Pelaksanaan rekonsiliasi ini, guna sinkronisasi data atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta transaksi keuangan yang diproses oleh beberapa pihak terkait berdasarkan sumber yang sama agar tertib secara administrasi dan meminimalisir kesalahan dalam laporan keuangan,” lanjutnya.

Selain rekonsiliasi, dalam waktu yang bersamaan juga digelar evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Yang menurut Syahrullah hal ini penting, guna mewujudkan mengoptimalisasi pencapaian target penerimaan pendapatan daerah di Provinsi Kaltara yang mana hal ini juga bersinggungan langsung dengan 22 OPD pengampu retribusi.

Dan juga, Bapenda laksanakan Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor di atas Air kepada pihak-pihak terkait tentang hal-hal yang diatur dalam penerimaan pendapatan daerah atas pajak kendaraan diaras air yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.

“Berdasarkan Perda ini, diharapkan dalam sosialisasi ini untuk para pengusaha angkutan sungai dan perairan dapat diberi pemahaman yang detail sehingga nantinya dalam pemungutan pajak, para pengusaha tidak mengalami kesulitan,” lanjut Syahrullah dalam membahas tentang sosialisasi Pajak Kendaraan di atas Air.

Untuk diketahui, fungsi utama pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai sumber utama anggaran daerah dan untuk kesejahteraan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut diharapkan untuk semua pihak dapat bersinergi untuk menaati peraturan yang berlaku dalam hal pajak dan retribusi daerah.

“Beberapa daerah maupun OPD di Kaltara ini berpotensi dapat memaksimalkan pajak maupun retribusi daerah, jadi nantinya segala target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Maka diharapkan nanti pihak-pihak terkait dapat bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Bapenda Provinsi Kaltara Dr. Tomy, SE., M.Si., dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara Muhammad Ishak, SE., MM.

(dkisp)

Bantah Tidak Beri Perhatian Terhadap Angkutan Pelajar, Bupati Laura : Tahun ini Kita Adakan 2 Unit Bus Pelajar Senilai Rp. 1,4 Miliar

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Menanggapi pernyataan Andre Pratama, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, yang meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan memberikan perhatian serius terhadap truk armada pelajar di Kecamatan Sebatik Barat yang kondisinya dinilai sudah terlalu tua dan tidak layak lagi, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tahun 2024 ini sudah menganggarkan pengadaan 2 unit bus pelajar.

Saat ini, kata Bupati Laura, dua unit bus pelajar tersebut masih dalam proses karoseri untuk pemasangan body dan kursi tempat duduk oleh PT. Mandau Berlian Sejati di Surabaya.

Menurutnya, proses pengadaan dua unit bus pelajar tersebut menggunakan system pengadaan e-catalog dengan harga per unitnya sebesar Rp. 700 juta.

“Peremajaan armada pelajar memang menjadi prioritas pemerintah, tentunya akan dilaksanakan secara bertahap. Tahun ini kita akan mengadakan 2 unit bus pelajar, yang sekarang masih dalam proses pengerjaan di Surabaya,” kata Laura.

Kedua unit bus tersebut, kata Laura, rencananya akan diperuntukkan untuk melayani kebutuhan trasnportasi para pelajar di Wilayah Lumbis dan Sebatik.

“Mudah – mudahan pengerjaan karoserinya cepat selesai, sehingga tahun ajaran mendatang sudah bisa digunakan untuk melayani para pelajar,” ujarnya.

Sebagai informasi, Andre Pratama sempat menyampaikan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan karena dinilai kurang memberi perhatian terhadap truk angkutan pelajar di Kecamatan Sebatik Barat. Menurut Andre, truk pelajar yang ada saat ini sudah berusia tua dan kondisinya sudah tidak layak sehingga membahayakan para pelajar yang diangkutnya.

(PROKOMPIM)