Kategori: HUKUM & KRIMINAL

NUNUKAN – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Nunukan melakukan rehabilitasi terhadap 6 orang penyalahguna narkoba di Pondok Pembinaan Hukum lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan, Selasa (12/11/2024).

Sebelumnya keenam orang tersebut merupakan penyalahguna narkoba yang diamankan oleh BNNK Nunukan dan tim gabungan TNI-Polri saat operasi Asta Cita 100 Hari Kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) terkait Penindakan Kampung Rawan Narkoba di wilayah Kab. Nunukan pada 7 November lalu.

Selaku Kepala BNNK Nunukan, Anton Suriyadi Siagian, S.H., M.H menjelaskan Pondok Pembinaan Hukum adalah hasil sinergi antara BNNK dan Lapas Nunukan dalam merehabilitasi penyalahguna narkoba.

“Pondok Pembinaan Hukum ini merupakan program yang dinisiasi oleh BNNK Nunukan bekerjasama dengan Lapas Nunukan sebagai tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba,” ucap Anton.

Selanjutnya, Anton menyebutkan tidak hanya melakukan rehabilitasi tetapi Pondok Pembinaan Hukum juga memberikan pembinaan keterampilan.

“Bukan hanya pemulihan medis, psikis dan mental yang dilakukan pada proses rehabilitasi di Pondok Pembinaan Hukum, tetapi terdapat pembinaan keterampilan yang diberikan oleh Lapas Nunukan seperti keterampilan Budidaya Perikanan, Budidaya Pertanian dan sebagainya,” ujar Anton.

Walaupun berada di lingkungan Lapas Nunukan, para penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi tersebut tidak dikategorikan sebagai tahanan ataupun Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kemudian, Ia mengungkapkan bahwa 6 orang tersebut akan menjalani proses rehabilitasi selama 7 hari dengan biaya hidup yang dibebankan pada masing-masing ataupun keluarga warga rehab.

“Mulai besok, mereka akan menjalani proses rehabilitasi selama 7 hari kedepan, untuk biaya hidup dibebankan ke teman-teman yang menjalani rehabilitasi ataupun keluarganya,” tuturnya.

Terkait biaya hidup warga rehabilitasi, Kepala BNNK Nunukan berharap terdapat peran Pemerintah Daerah (Pemda) guna mendukung program Pondok Pembinaan Hukum.

“Disini kita berharap kepada Pemda untuk mendukung program ini terutama dari Dinas Sosial (Dinsos) Kab. Nunukan dalam mengakomodir saudara-saudara kita ini,” harap Kepala BNNK Nunukan.

Adapun BNNK akan terus melakukan inovasi dalam upaya memaksimalkan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kab. Nunukan.

(nam/nam)

NUNUKAN – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan telah merilis data keimigrasian untuk periode Januari hingga Oktober tahun 2024, mencakup berbagai tindakan dan kebijakan terkait pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 141 orang mengalami penundaan keberangkatan.

Penundaan dilakukan berdasarkan evaluasi yang mempertimbangkan kepatuhan terhadap. ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, sebanyak 371 permohonan paspor telah ditolak. Penolakan ini terjadi karena pemohon tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan maupun tidak lolos screening petugas terkait tujuan permohonan paspornya, dimana hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang proses permohonan paspor.

Kantor Imigrasi Nunukan juga melaksanakan sejumlah tindakan administratif kemigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA), di mana 18 orang dideportasi karena melanggar ketentuan keimigrasian. Sementara itu, 70 orang tercatat melakukan overstay, dan 3 orang dikenakan larangan berada di wilayah tertentu.

Bersama dengan itu, Kantor Imigrasi Nunukan juga melakukan projustisia terhadap 2 WNA Malaysia yang melanggar Pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian.

Tidak hanya itu, selama periode ini, Kantor Imigrasi juga melakukan repatriasi terhadap 1.829 orang yang dipulangkan dari Malaysia. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan pengembalian individu ke negara asal mereka dengan cara yang aman dan terhormat.

Selama bulan September, tercatat 16 orang PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang masuk kembali ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Krayan. Data ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap keimigrasian dan perlindungan hak-hak mereka.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan menyatakan komitmen dalam pengawasan hingga peningkatan pelayanan keimigrasian.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian, setiap tindakan yang kami ambil bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, baik bagi warga negara maupun bagi warga negara asing di wilayah kami.”

Dengan data ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan berharap masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mematuhi regulasi keimigrasian demi terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.

Kantor Imigrasi juga menghimbau semua pihak untuk selalu berkonsultasi sebelum mengajukan permohonan keimigrasian agar prosesnya berjalan lancar.

(*nam)

NUNUKAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Utara (Kaltara), Amiek Mulandari, S.H., M.H melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Nunukan selama 2 hari mulai tanggal 21 hingga 22 Oktober 2024.

Diketahui kunker dilakukan dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap satuan kerja (Saker) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kajati Kaltara Amiek Mulandari yang mengatakan bahwa tujuan kunker terhadap target kinerja Kejari.

“Agendanya pembinaan, mulai dari SDM, target kinerja semua kita cek, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sudah dilaksanakan dengan baik, termasuk target penyerapan anggaran dan target semua bidang kita cek,” ungkap Amiek Mulandari di Pelabuhan PLBL Liem Hie Djung, Senin (21/10/2024) pagi.

Lebih lanjut, Amiek Mulandari mengatakan bahwa Kejati Kaltara mendukung program kerja pemerintah Kab. Nunukan.

“Tentu kita mendukung, dimana kita ada disini melalui Kejari Nunukan, jadi kita mendukung program kerja pemerintah daerah, dimana saat ini ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kita juga membantu mengamankan, demi kelancaran semuanya,” tutur Amiek Mulandari.

Selain lakukan pengecekan pada Kejari Nunukan, Kajati Kaltara juga menyoroti soal penegakan hukum dengan maraknya kasus narkotika di perbatasan khususnya wilayah Sebatik.

Menurutnya, perkara narkotika menjadi perhatian khusus dengan banyaknya jalur-jalur pintu kecil di Nunukan.

“Perhatian khusus ada karena banyak perkara narkotika, belum lama ini kan ada kasus yang kita tuntut mati, dimana Nunukan ini kan banyak pintu-pintu kecil yang saya perhatikan, tetapi masih belum terawasi dengan baik dikarenakan jalur yang hampir ratusan,” sebutnya.

Kemudian, Kajati Kaltara tersebut menyampaikan bahwa Kejaksaan tidak dapat melakukan pengawasan sendiri perlunya bantuan dari stakeholder terkait.

“Kita sudah meminta untuk PLBN Sebatik menyiapkan 1 ruangan untuk Kejaksaan, tetapi kembali lagi karena ratusan pintu kecil jadi kita tidak bisa sendiri, kalau yang jalur resmi masih bisa diawasi tetapi kalau jalur ilegal itu kan agak susah, jadi kita perlu bekerjasama dengan seluruh instansi terkait, kalau personel kita tidak akan cukup mengawasi satu persatu,” ujar Kajati Kaltara.

Adapun setelah di Nunukan, esok hari Kajati Kaltara akan melanjutkan kunker ke wilayah pulau Sebatik.

(nam/nam)