TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Pollymaart Sijabat, SKM.,M.A.P., memimpin Apel pagi gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (12/1).
Dalam arahannya, Pollymaart menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan evaluasi atau pemeriksaan nasional kinerja di tahun anggaran 2025, dan ini menjadi bahan evaluasi yang harus disempurnakan di tahun 2026.
“Saya mewakili pimpinan mengingatkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltara masing-masing dapat menyiapkan data-data yang diminta. Jangan sampai kita masih berada di situasi data yang tidak ada,” kata Pollymaart.
Kemudian terhadap informasi-informasi atau isu yang beredar di media sosial saat ini seperti penyalahgunaan administrasi dan sebagainya, ia menekankan agar hal ini menjadi perhatian seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara.
“Mudah-mudahan di Kalimantan Utara tidak terjadi, karena kita punya beban yang harus terus dipertanggungjawabkan yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang harus kita pertahankan,” tegasnya.
Pollymaart menuturkan ditengah-tengah efisiensi anggaran dalam kinerja pemerintah daerah sangat dibutuhkan kekompakan, keaktifan dan kebiasaan untuk dapat menerima keadaan dengan berpikir positif.
Untuk itu ia berpesan agar perangkat daerah maupun ASN harus dapat mencari solusi atau jalan keluar dengan berbagai ide, kreativitas dan inovasi tanpa harus menyalahi aturan yang ada.
Dia juga mengatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara telah melakukan pembahasan bersama OPD teknis terkait, terhadap penerimaan distribusi dalam rangka peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2026.
“Setiap OPD harus dapat memahami, bahwa OPD kita itu bertanggung jawab terhadap penerimaan distribusi yang dilakukan atau akibat pelayanan yang kita buat,” ujarnya.
Selanjutnya Asisten Administrasi Umum ini juga mengingatkan bahwa Pemprov Kaltara membawahi dan mengoordinasikan atas lima kabupaten/kota. Ia meminta seluruh perangkat daerah harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya tersebut.
“Fungsi-fungsi itu harus dijalankan, karena begitu fungsi-fungsi itu sudah dijalankan maka lima kabupaten/kota ini akan mengadopsi informasi. Hal ini tentunya akan bermuara kepada mereka yang akan lebih cepat mendapatkan informasi daripada kita,” jelasnya.
Pollymaart menegaskan Gubernur Kaltara juga memberikan perhatian dan atensi yang sangat luar biasa khususnya kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan Paruh Waktu serta Non ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Ia berpesan kepada seluruh PPPK dan Non ASN agar dapat bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk membangun Bumi Benuanta.
“Atas nama pimpinan mari kita tetap semangat, menjaga kekompakan walaupun pimpinan tidak ada bersama dengan kita saat ini, tapi saya kira apa yang menjadi marwah tugas kita bersama tetap melekat dalam diri kita,” pungkasnya.
(dkisp)





