Kategori: BERITA DAERAH

TANJUNG SELOR – Sekertaris Provinsi Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP menegaskan pentingnya meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Gadis Lantai I, Senin, (7/10).

Suriansyah mengungkapkan bahwa BUMD memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. “BUMD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.

Suriansyah juga menyebutkan bahwa BUMD harus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala serta membuka akses informasi kepada publik.

“Setiap tindakan dan keputusan yang diambil BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” terangnya.

Selain itu, pengawasan terhadap BUMD juga perlu diperkuat, baik secara internal melalui pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang independen, maupun eksternal melalui audit rutin oleh auditor independen.

Langkah ini, menurutnya, akan memperkuat akuntabilitas BUMD dalam mengelola keuangan dan operasional. Sehingga pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BUMD. Ia menyarankan agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan berdasarkan kompetensi.

“Penting untuk memberikan pelatihan yang berfokus pada integritas, profesionalisme, dan kompetensi teknis, serta memberikan kompensasi yang adil dan kompetitif,”jelasnya.

Pembinaan budaya organisasi yang kuat juga dianggap penting, dengan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kepemimpinan yang kuat dari direksi serta penyusunan kode etik perusahaan yang tegas akan memperkuat budaya ini.

Dalam konteks pencegahan korupsi, Sekda mengajak seluruh BUMD untuk aktif terlibat dalam program pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK.
“Salah satu kontribusi nyata yang bisa dilakukan BUMD adalah dengan menerapkan rekomendasi dari KPK untuk memperbaiki tata kelola perusahaan,”terangnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kasatgas II Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Roro Wide Sulistyowati, Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Basuki Haryono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Biro Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pimpinan BUMD dan PDAM Wilayah Kalimantan Utara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekertaris Provinsi (Sekprov) Dr. H. Suriansyah,M.A.P, memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara bertempat di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (7/10) pagi.

Suriansyah dalam arahannya mengingatkan perangkat daerah yang telah diundang dan telah melaksanakan kunjungan lapangan bersama Satuan Tugas Tim Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mempersiapkan dengan baik seluruh dokumen yang diperlukan.

Demikian halnya dengan panitia-panitia pengadaan lainnya. PPTK dan PPKom diingatkan kembali oleh Suriansyah agar mempelajari kembali aturan agar dapat bekerja sesuai ketentuan dan aturan karena selalu ada penyempurnaan dan perubahan.

“Oleh karena itu dipelajari kembali dipahami semua ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme kegiatan yang menggunakan dana tertentu seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau yang reguler, atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang memiliki aturan tertentu agar dipelajari agar tidak ada masalah dikemudian hari,”tambahnya.

Sekprov pada kesempatan tersebut juga mengingatkan menyampaikan arahan oleh Pjs Gubernur terkait pemilihan umum 2024 agar pegawai di lingkungan pemprov menggunakan hak pilihnya.

“Untuk menentukan pemimpin kita yang akan datang, terkait hal itu juga kita jaga netralitas karena undang-undang telah mengatur baik ASN, PPPK dan Non ASN yang dibayar menggunakan APBD agar menjaga netralitas kita,”tegas Sekprov.

Sekprov berkali-kali mengingatkan agar pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara agar bijak dalam ruang media sosial.

“Bunyi dan tugas pokok kita yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai menyebarkan kebohongan, fitnah, menciptakan kebencian,” tegasnya.

Terakhir Sekprov meminta agar ASN dan Non ASN dapat mempelajari Peraturan Baris Berbaris (PBB) di lingkungan Pemprov agar mempelajari dari teman teman-teman yang menjadi lulusan sekolah kedinasan agar terlihat rapi dalam formasi baris berbaris dalam apel rutin maupun upacara resmi hari-hari besar lainnya.

(dkisp)

TARAKAN – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong mengajak keluarga besar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dengan berpartisipasi hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.

Hal tersebut disampaikanya saat menghadiri Pesta Gotilon Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Tarakan bertempat di halaman Gereja HKBP, Kota Tarakan, Ahad (6/10).

“Saya menghimbau seluruh jemaat HKBP Kota Tarakan dan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dapat berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, kondusifitas, kedamaian walaupun pilihan kita berbeda satu sama lain,” kata Togap.

Ia berpesan agar tradisi pesta ini harus terus dilakukan dan dilestarikan, karena menjadi bukti kerukunan dan kekompakan jemaat gereja, serta merupakan bentuk pelestarian akan nilai kearifan budaya lokal di Kaltara.

Pjs. Gubernur Togap menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara sangat mendukung kegiatan keagamaan untuk keharmonisan, kerukunan dan kedamaian di Kaltara. Dan diharapkan kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi yang baik dengan pemerintah daerah.

“Mari kita bersama – sama mendukung program – program pemerintah daerah khususnya cinta budaya lokal dan pangan lokal serta meningkatkan pelayanan dan pengembangan gereja HKBP Tarakan,” tuntasnya.

(dkisp)