Kontingen Parade Musik Gerejawi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai persiapan menuju Pesparawi Nasional ke XIV tahun 2026 di Papua Barat Resmi Dilepas

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Asisten Administrasi Umum Sirajudin melepas secara resmi keberangkatan kontingen paduan suara dari Kabupaten Nunukan untuk mengikuti Parade Musik Gerejawi Tingkat Provinsi Kalimantan Utara sebagai persiapan menuju Pesparawi Nasional ke XIV tahun 2026 di Papua Barat.

Pelepasan itu dilaksanakan di PLBL Liem Hie Djung, Selasa (25/11/2025).

Asisten Administrasi Umum dalam kesempatan membacakan sambutan Bupati Nunukan menyampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih atas usaha yang telah dilakukan sehingga bisa terpilih mewakili daerah dalam Pesparawi kali ini.
 
Ia mengajak agar parade musik yang akan diikuti di kota Tarakan dijadikan sebuah pengalaman yang berharga, lebih mengenal anggota kontingen dari lain daerah di Kalimantan Utara, menyambung komunikasi dan saling mendukung satu dengan yang lain sehingga nantinya saat tiba waktu pelaksanaan Pesparawi ke XIV di propinsi Papua Barat pada tahun 2026 lebih kompak dan bersatu.

“Saya berharap dengan diikutinya parade musik di kota Tarakan ini kontingen dari Kabupaten Nunukan, baik peserta maupun pelatih, pendamping dan official bisa mengukur kekuatan serta memiliki gambaran tentang pelaksanaannya nanti di tahun 2026”, ucap Sirajudin.

Ia turut berpesan agar seluruh anggota kontingen bisa memanfaatkan kesempatan kali ini dengan sebaik baiknya, raih pengalaman berharga dan jadikan ini sebagai sebuah pembelajaran guna menghadapi perlombaan yang sebenarnya di Papua Barat.

(PROKOMPIM)

Porwada II 2026 di Nunukan Mendapat Dukungan Penuh dari Gubernur Kaltara

TARAKAN – Rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) II Kalimantan Utara (Kaltara) pada tahun 2026 mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.

Dukungan tersebut menjadi dorongan penting bagi persiapan awal yang kini mulai dilakukan oleh Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltara.

Ketua SIWO PWI Kaltara, Eliazar Simon menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyampaian awal rencana kegiatan Porwada II dan menerima respon positif dari gubernur. Menurutnya, komitmen pemerintah provinsi sangat krusial, mengingat Porwada bukan hanya ajang olahraga, melainkan seleksi dan silaturahmi wartawan yang ada di Kaltara.

“Kami menyampaikan rencana penyelenggaraan Porwada II kepada Gubernur, dan beliau menyatakan siap mendukung penuh. Ini kabar yang sangat berarti untuk kami karena Porwada bukan sekadar olahraga. Di dalamnya ada upaya konsolidasi, peningkatan kapasitas wartawan agar semakin sehat dan solid,” ujarnya, Rabu (26/11).

Porwada II dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Nunukan, sebuah keputusan yang menurut Eliazar cukup strategis. Nunukan dinilai memiliki kesiapan, semangat komunitas, serta nilai simbolis sebagai daerah perbatasan yang layak mendapatkan porsi lebih dalam penyelenggaraan kegiatan provinsi.

“Nunukan punya atmosfer yang menarik sebagai tuan rumah. Selain potensi wilayah yang besar, ini menjadi pembuktian bahwa kegiatan tingkat provinsi dapat berlangsung merata, tidak hanya terpusat di satu daerah saja,” tambahnya.

Pemilihan Nunukan juga diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat melalui meningkatnya kunjungan peserta, penggunaan fasilitas lokal, dan aktivitas ekonomi kreatif selama kegiatan berlangsung.

SIWO PWI Kaltara menargetkan seluruh persiapan teknis dimulai pada 2025. Mulai dari penyusunan cabang olahraga, kalender kegiatan, mekanisme seleksi atlet wartawan hingga koordinasi dengan seluruh PWI kabupaten/kota.

Menurut Eliazar, persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pada 2026 berlangsung lebih matang dibanding Porwada sebelumnya. Selain jumlah peserta yang diperkirakan meningkat, kualitas pertandingan juga diharapkan lebih kompetitif.

“Kami ingin Porwada II ini lebih tertata dan memiliki standar kompetisi yang baik. Mulai 2025, kami sudah mulai menyusun teknis dan berkoordinasi dengan panitia daerah,” jelasnya.

Dukungan gubernur menjadi pintu awal, namun Eliazar menegaskan penyelenggaraan Porwada membutuhkan sinergi lintas instansi. Mulai dari penyediaan venue, fasilitas latihan, akomodasi, pengamanan hingga kelancaran transportasi peserta antardaerah.

“Kami berharap dukungan pemerintah tidak hanya secara moral, tetapi juga dalam bentuk fasilitas dan koordinasi lintas instansi. Dengan dukungan tersebut, kami yakin Porwada II akan memberikan dampak nyata, baik bagi wartawan maupun masyarakat,” harapnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi dan peningkatan kompetensi, Porwada II juga menjadi persiapan menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas). Atlet wartawan terbaik dari Kaltara nantinya diproyeksikan mewakili provinsi di kompetisi tingkat nasional tersebut.

“Porwada II menjadi pemanasan sebelum Porwanas. Kami ingin wartawan Kaltara tampil dengan kemampuan yang lebih baik dan persiapan yang matang,” ujar Eliazar.

Dengan dukungan pemerintah provinsi serta keterlibatan seluruh PWI kabupaten/kota, SIWO berharap Porwada II Nunukan 2026 dapat menjadi event yang lebih besar, lebih rapi, dan lebih mengangkat citra olahraga wartawan di Kaltara.

(SIWO PWI KALTARA)

Lanal Nunukan Peringati Hari Armada Dengan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan

NUNUKAN – Dalam rangka memperingati Hari Armada Tahun 2025 Lanal Nunukan mengadakan kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan dalam rangka hari Armada RI tahun 2025 yang ditempatkan di Mes Yos Sudarso Lanal Nunukan, Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan, Selasa, 25 November 2025.

Komandan Lanal Nunukan Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik S T. M Tr OPSLA dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Bakti Sosial ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen dari Lanal Nunukan untuk memberikan layanan kesehatan yang baik dan prima untuk masyarakat Nunukan dan lanjut sambutannya Lanal Nunukan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pendonor darah dan kepada tenaga medis serta kepada semua pihak yang telah memberikan tenaganya dan bantuannya untuk menolong dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Bupati Nunukan yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah kabupaten Nunukan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Hari Armada RI harus dapat dimaknai sebagai penghargaan kita atas dedikasi seluruh prajurit Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan laut,

“Terutama kita yang tinggal di wilayah perbatasan harus menjaga kedaulatan bangsa di depan bangsa lain dan memperkuat kesadaran maritim bangsa Indonesia sebagai negara. kepulauan”، Ujarnya.

Lenbih lanjut disampaikan pemerintah kabupaten Nunukan mengapresiasi Lanal Nunukan yang mengadakan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Donor Darah serta pemerikasaan kesehatan secara gratis.

” Ini membuktikan kehadiran negara melalui Angkatan Laut untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia”, tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Danlanal Nunukan, Forkopimda Nunukan, perwakilan beberapa instansi vertikal, perwakilan beberapa BUMN dan beberapa pejabat tinggi dari TNI Polri.
Dalam kegiatan ini juga secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu.

(PROKOMPIM)

DPRD Kaltara Minta Pemprov Tingkatkan PAD

TANJUNG SELOR – Terpotongnya dana Transfer Ke Daerah (TKD) terus menjadi pembahasan di ranah Legislatif.

Hal ini disampaikan oleh Wakil II DPRD Kaltara, Muddain, Senin (24/11/2025).

Menurutnya selain mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi terdapat program-program yang kurang menyentuh masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi titik tekan utama terhadap permasalahn fiska di Kaltara saat ini.

Muddain mengatakan sejumlah fraksi mendorong Pemprov menaikkan belanja modal sekaligus memaksimalkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada pusat.

“Nilai nominal PAD kita masih jauh lebih kecil dibandingkan TKD. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.

Hal ini lancaran menjadi catatan rutin di DPRD setiap tahunnya.

“Kita terlalu bergantung pada pusat soal fiskal. Jadi jalan satu-satunya adalah meningkatkan PAD saat ini,” lanjutnya.

Optimalisasi PAD disebut masih bisa digenjot melalui digitalisasi keuangan daerah dan penajaman program prioritas.

Meski demikian dalam Ranperda APBD 2026, wilayah perbatasan akan tetap menjadi prioritas oleh DPRD Kaltara.

Muddain memastikan DPRD akan mendorong agar pembangunan di wilayah perbatasan tetap berjalan meski anggaran menurun.

“Masyarakat menunggu sinergi DPRD dan Pemerintah. Terutama masyarakat perbatasan, pembangunan jangan sampai melambat hanya karena dana terbatas,” pungkasnya.

(Humas DPRD Kaltara)


H.Ladullah dorong Penguatan Basis Ekonomi Produktif, Kurangi Ketergantungan Transfer Pusat

TANJUNG SELOR — Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Ladullah, menilai tingginya pendapatan transfer dari pemerintah pusat—yang pada tahun 2026 mencapai Rp1,248 triliun—menunjukkan bahwa struktur fiskal daerah masih belum sepenuhnya mandiri.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih tergolong wajar bagi daerah yang sedang berkembang.

Menurut Ladullah, ketergantungan ini seharusnya dipandang sebagai ruang perbaikan yang dapat dikelola secara bertahap, ke depannya.

“Kaltara masih berada dalam fase pembangunan. Karena itu, ketergantungan pada transfer pusat dapat dimaklumi, namun tetap perlu dipersiapkan strategi jangka panjang untuk menguranginya,” ujar anggota DPRD asal Nunukan itu.

Fraksi PKS, kata dia, mendorong penguatan basis ekonomi produktif sebagai langkah awal. Upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kapasitas ekonomi daerah dan meningkatkan kontribusi sektor-sektor unggulan.

Selain itu, Ladullah menilai pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru penting untuk memperluas aktivitas ekonomi di luar wilayah yang sudah berkembang. Dengan adanya titik-titik pertumbuhan baru, daya dorong ekonomi daerah diyakini akan semakin merata.

Ia menyampaikan bahwa peningkatan investasi yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian. Iklim investasi yang kondusif, kata dia, dapat membantu memperkuat struktur ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer pusat secara perlahan.

“Yang penting, semua dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah,” imbuhnya.

(Humas DPRD Kaltara)