Kategori: BERANDA

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM, memimpin Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Kormi Kaltara yang digelar di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, Jumat (28/11).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan olahraga masyarakat, sekaligus menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan usulan dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Kormi Kaltara menegaskan bahwa Rakerprov ini diselenggarakan untuk memastikan pembinaan olahraga masyarakat berjalan seragam, terarah, dan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat di setiap daerah. “Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang olahraga masyarakat,” ujarnya.

Salah satu poin penting yang menjadi fokus Rakerprov yaitu peningkatan jumlah Induk Olahraga (Inorga) di Kaltara. Saat ini, Kaltara baru memiliki 33 Inorga, jumlah yang dinilai masih jauh dari hampir 100 Inorga yang telah terdaftar di tingkat pusat.

“Kami akan mendata ulang Inorga yang ada di kabupaten/kota agar lebih fokus dan spesifik, menyentuh langsung ke masyarakat,” jelas Ketua Kormi.

Beberapa usulan menarik juga mengemuka, termasuk dorongan untuk melegalkan olahraga memancing dan sumpit sebagai Inorga resmi di Kaltara. Keduanya telah diakui di tingkat pusat, namun belum tercatat secara formal di provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Kormi Kaltara menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Provinsi, khususnya kepada Gubernur Kaltara, agar dapat memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan pembinaan terhadap Inorga di berbagai daerah.

Meski tergolong baru, dengan kepengurusan yang berjalan kurang dari setengah tahun, Kormi Kaltara telah mencatatkan prestasi membanggakan. Pada gelaran Pekan Olahraga Masyarakat Nasional (Pornas) di NTB tahun lalu, Kormi Kaltara berhasil menembus 20 besar nasional, sebuah pencapaian luar biasa bagi organisasi yang baru setahun berjalan.

Olahraga masyarakat atau Inorga semakin diminati oleh warga karena sifatnya yang santai, sederhana, dan mudah diakses oleh semua kalangan. “Ini yang bisa menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti lomba perahu atau olahraga tradisional lain yang sangat sederhana,” ungkap Ketua Kormi.⁣
⁣
Hasil Rakorprov kali ini akan menjadi dasar bagi Kormi Kaltara dalam memetakan Inorga yang masih kurang, yang telah berjalan maksimal, serta yang membutuhkan dukungan pembinaan lebih lanjut. Kormi Kaltara berharap sinergi antara pemerintah, Inorga, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi kemajuan olahraga masyarakat di Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kaltara 2025 yang digelar di Grand Pangeran Khar Hotel, Jumat (28/11).

Hadir dalam Rakerprov itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara sekaligus Ketua Umum KORMI Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Wakil Ketua KORMI Kaltara Adinata Kusuma, serta ketua dan pengurus KORMI Kabupaten/Kota se-Kaltara.

“Olahraga masyarakat merupakan olahraga yang dilakukan berdasarkan kegemaran dan kemampuan masyarakat, tumbuh sesuai kondisi dan nilai budaya setempat, serta dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan,” kata Robby.

Staf Ahli Gubernur ini menjelaskan terkait olahraga masyarakat merupakan salah satu ruang lingkup olahraga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

“Dalam undang-undang tersebut, ruang lingkup olahraga dibagi menjadi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa keberadaan KORMI menjadi mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga masyarakat.

Lebih dari itu, olahraga masyarakat juga berperan penting dalam membangun kesadaran hidup sehat serta memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Dijelaskannya terkait kebangkitan olahraga, khususnya olahraga masyarakat, tidak hanya memberikan dampak positif bagi upaya hidup sehat, namun juga berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai Sport Tourism, yang mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Artinya jika kita mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan serta memasyarakatkan olahraga, manfaatnya akan sangat luas, mulai dari meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat interaksi sosial, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Ia menambahkan, KORMI Kaltara memiliki ruang strategis untuk berperan dalam menyehatkan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan pariwisata dan perekonomian.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus berupaya mendukung, bekerjasama dan terus bersinergi dengan KORMI Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Bulungan, untuk memastikan program olahraga masyarakat berjalan efektif, inklusif dan berkelanjutan.

“Saya berharap Rapat Kerja Provinsi ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan KORMI Kaltara. Mari kita terus bersinergi mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kaltara,

Digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (27/11), Rakor itu dibuka oleh Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setda Provinsi Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H..

Turut hadir diantaranya Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Regional Kaltim dan Kaltara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Misyar Bonowisanto, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltara, Seno Indarto, Perbankan serta anggota TPAKD Kabupaten/Kota se-Kaltara.

Dalam sambutannya, Gozali menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait arah kerja TPAKD kedepan.

“Prinsip dasarnya adalah bagaimana posisi ini untuk ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal yang kita komitmen untuk dilaksanakan pada 2026, lebih kepada aksi di Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Rakor ini sebagai upaya dalam memperkuat sinergi program kerja pemerintah, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan akses keuangan di daerah. serta dasar dari seluruh program TPAKD adalah ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Karo Perekonomian ini menyebutkan mulai tahun 2026, struktur kepemimpinan TPAKD akan mengalami penyesuaian untuk memperkuat pelaksanaan program di daerah.

“Untuk 2026 ketuanya Pak Gubernur, Wakil Ketuanya dari OJK. Kemudian di Kabupaten/Kota, Ketua tetap Kepala Daerah, Wakil Ketua dari OJK, Koordinatornya Sekda dan Sekretariat dari Asisten Ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan menjadi kunci keberhasilan program TPAKD.

“Akses keuangan itu adalah perbankan, maka peran perbankan kita maksimalkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan ekonomi,” ujar Karo Perekonomian.

Hasil rakor ini menekankan pentingnya program yang dapat dirasakan langsung di masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah, serta memanfaatkan seluruh program perbankan yang telah disiapkan dalam kerangka TPAKD.

“Penyelesaian rakor ini adanya komitmen bersama bahwa pelaksanaan lebih kepada aksi di lapangan. Program-program perbankan harus diketahui masyarakat dan lembaga ekonomi di Kabupaten/Kota,” tegasnya.

Gozali memastikan Rakor TPAKD di Kabupaten/Kota selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025, dan setiap tiga bulan akan dilakukan evaluasi terkait kebutuhan dan perkembangan program.

Diharapkan komitmen bersama dalam rakor ini menjadi pendorong utama dalam peningkatan inklusif keuangan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Kaltara.

“Harapan besar kita, dengan TPAKD ini kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketahanan ekonomi semakin kuat, karena didukung langsung oleh perbankan melalui akses keuangan daerah,” tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., secara resmi membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan APBDP Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2026, digelar di Hotel Royal Tarakan, Kamis (27/11).

Di kesempatan ini, Robby mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi acuan kinerja dan membangun fondasi yang kuat dalam upaya kita memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara,” ucapnya.

Robby mengatakan Kaltara sebagai kawasan perbatasan negara, tidak hanya dikaruniai letak geografis yang sangat strategis, juga memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perkebunan, pariwisata, hingga perikanan.

Ia menuturkan rapat penyusunan rencana aksi dalam pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk menyatukan persepsi antara pemangku kebijakan dalam percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.

“Dan mengakomodir usulan program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan pengelolaan atau pembangunan kawasan perbatasan,” tambahnya.

Staf Ahli Gubernur menjelaskan bahwa tersusunnya rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan tahun anggaran 2026 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Untuk menuju tercapainya visi Provinsi Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan, ia menekankan diperlukannya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun koordinasi Pemerintah dengan jajaran instansi terkait lainnya.

Robby berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini, sinergi dan koordinasi dapat terus terjalin, dan dapat lebih menyempurnakan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan.

“Sehingga pembangunan yang lebih merata dapat terlaksana dengan baik dan kawasan perbatasan negara dapat menjadi lebih optimal,” tutupnya.

(dkisp)