Tingkatkan Kompetensi Pelaku Wisata, Disbudporapar Nunukan Gandeng Universitas Udayana

NUNUKAN-Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Salah satunya melalui kegiatan Pelatihan Penguatan Pelayanan Wisata, yang digelar di kawasan Mangrove Desa Binusan, Kamis (9/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali, yakni Made Sukana, SST.Par., M.Par., MBA., yang membawakan materi tentang Service and Tourist Experience.

Pelatihan ini diikuti oleh 45 peserta, terdiri dari Pokdarwis Pagun Taka Desa Binusan dan Pokdarwis Karya Nusa, dengan fokus pada peningkatan keterampilan pelayanan wisata, komunikasi, dan pengelolaan pengalaman wisata berbasis lingkungan serta budaya lokal.

Tipikal Pemandu yang Disenangi Wisatawan Dalam penyampaiannya, Made Sukana menekankan pentingnya empati dan kemampuan mendengarkan bagi seorang pemandu wisata. Menurutnya, wisatawan cenderung lebih menyukai pemandu yang bisa menjadi pendengar baik, bukan yang terlalu banyak berbicara tanpa memahami kebutuhan pengunjung. “Pemandu wisata yang terlalu banyak bicara kadang membuat wisatawan kehilangan momen.

Sebaliknya, pemandu yang mau mendengar, memahami suasana, dan menyesuaikan diri dengan karakter wisatawan, akan jauh lebih disukai,” ujarnya. Ia juga menambahkan, pelayanan wisata yang baik tidak hanya tentang kemampuan berbicara atau menawarkan produk, tetapi tentang bagaimana menciptakan hubungan yang hangat dan pengalaman yang berkesan. “Menjadi pendengar yang baik itu bentuk pelayanan hati — dan itulah yang membuat wisatawan merasa dihargai,” tambahnya.

Kabid Pariwisata  H. Iskandar, SE, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan kompetensi pelaku wisata agar lebih profesional dan mampu bersaing di tingkat regional. “Kami ingin pelaku wisata di Nunukan memiliki wawasan pelayanan yang berkarakter dan ramah, agar wisatawan merasa nyaman dan terkesan selama berkunjung. SDM yang unggul adalah kunci keberlanjutan pariwisata,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Abdul Halid, ST., M.A.P., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengembangkan pariwisata lokal. “Kami ingin Desa Binusan menjadi contoh bagaimana destinasi wisata bisa berkembang dengan mengedepankan pelestarian alam, budaya, dan keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Kegiatan Pelatihan Penguatan Pelayanan Wisata ini diharapkan menjadi momentum bagi para pelaku wisata di Kabupaten Nunukan untuk terus berinovasi, menjaga profesionalisme, dan mengedepankan nilai-nilai pelayanan yang humanis. Melalui kolaborasi dengan Universitas Udayana Bali, Disbudporapar berharap pariwisata Nunukan ke depan semakin kuat dan berkelanjutan.

(Humas DPRD Nunukan)

Meriahkan HUT ke-26 Kabupaten Nunukan, DPK Nunukan Gelar Lomba Mendongeng dan Menulis

NUNUKAN-  Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan yang ke-26 Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Nunukan menggelar lomba mendongeng dan lomba menulis. Lomba menulis untuk kategori SMP/SMA sederajat diikuti oleh 87 peserta dan dilaksanakan di gedung BKPSDM Nunukan yang berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 8 hingga 9 Oktober 2025. Sementara itu, lomba mendongeng kategori SD/MI sederajat diikuti oleh 31 peserta dan berlangsung di Lantai I Kantor DPK Nunukan pada 8 Oktober 2025. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPK Nunukan, Hj. Erlina, ST., M.AP mengatakan bahwa kegiatan lomba yang dilaksanakan bertujuan untuk merayakan kreativitas, imajinasi dan menyalurkan semangat literasi anak-anak Nunukan. Oleh karena itu, lomba ini menjadi wadah untuk menggali potensi, menumbuhkan rasa percaya diri serta mengasah kemampuan berbahasa dan berpikir kritis sejak dini. 

“Lewat mendongeng, anak-anak belajar menyampaikan pesan moral dan nilai kehidupan dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, melalui kegiatan menulis, anak-anak dapat menuangkan ide-ide mereka, berimajinasi, dan menyuarakan pikiran”, ujar Erlina.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, mulai dari staf DPK Nunukan, guru pembimbing, orang tua, tim juri yang peduli terhadap Pendidikan dan dunia literasi anak, serta para sponsor diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Bankaltimtara, Bunda Literasi Kabupaten Nunukan dan Ketua TP. PKK Kabupaten Nunukan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan generasi muda dalam hal literasi, serta menjadi salah satu bentuk perayaan yang bermakna bagi Kabupaten Nunukan.

(Humas DPRD Nunukan)

Ada-ada saja upaya menyulitkan rakyat kecil, Ketua Umum APKLI-P: Cabut Larangan Jual Rokok

Jakarta,_ Berandankrinews.com
Ketika negara mampu sediakan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi 17 juta pelaku ekonomi rakyat ekosistem pertembakauan beserta keluarganya

silahkan diberlakukan larangan jual rokok. Bahkan tutup semua industri rokok di Indonesia. “Ada-ada saja upaya menyuliitkan hidup rakyat kecil di negeri ini”, tutur Purnawirawan Bintang Dua TNI AD, Amiruddin Usman ke Ketua Umum APKLI-P hari ini Jumat 10 Oktober 2025 di Jakarta. Melarang jualan rokok itu memberangus keberadaan asongan, kopi keliling, warung kelontong, los-los pedagang pinggir jalan/rumah, pedagang pasar rakyat, serta pedagang di kawasan wisata dan pusat keramaian.

Juga kebiri mata pencarian 2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 750 ribu buruh pabrik rokok dan 750 ribu emak-emak home industri rokok. Melarang jual rokok itu menjajah rakyat, memberangus isi perut rakyat kecil Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APKLI Perjuangan dr Ali Mahsun ATMO M Biomed di Jakarta Jumat 10 Oktober 2025 sembari memegang jidad tak mengerti apa yang ada dihati nurani terdalam para pemimpin/penguasa di negeri ini hingga tega-teganya terbitkan PP 28/2024 yang mengatur larangan jual rokok eceran dan zonasi 200 M dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Larangan jual rokok yang diatur dalam pasal 434 PP 28/2024 bertolak belakang dengan marwah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sangat berpihak nyata ke PKL, ke pelaku ekonomi rakyat kecil. Bahkan beliau sangat membanggakan dan memuliakan mereka karena rezeki yang dikail adalah halal.

Oleh karena itu, Asosiasi PKL Indonesia Perjuangan beserta pelaku ekonomi rakyat ekosistem pertembakauan dari hulu hingga hilir dalam waktu dekat akan menggelar aksi damai ke Istana Negara memohon perlindungan ke Presiden Prabowo Subianto. Tentunya juga memohon Presiden mencabut PP 28/2024 sebagai turunan dari UU 17/2023 tentang kesehatan.

Ini soal isi perut rakyat, serta keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.

Wagub Hadiri Rakornas Binwas Inspektorat Daerah 2025

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si didampingi Inspektur, Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, S.E., M.AP., menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025 berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Rabu (8/10) pagi.

Mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Rakornas tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian.

Mendagri Tito menyampaikan bahwa melalui peran Inspektur selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki jaringan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah memastikan setiap program pembangunan baik secara top-down maupun bottom-up dapat dilaksanakan keseluruhannya.

“Inspektorat Daerah sebagai APIP memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai Strategic Partner dan Trusted Advisor bagi kepala daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai prinsip Good Governance serta mendukung kemandirian fiskal daerah,” ucap Mendagri Tito.

Mendagri Tito mengatakan peran tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan probity audit terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembangunan daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut Tito menuturkan bahwa APIP memiliki tiga peran yang sentral di antaranya memberikan keyakinan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masing-masing dalam hal ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas.

“Dimulai dari sebelum ditetapkan sebagai produk kebijakan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah”, jelasnya.

Pada Rakornas ini turut dilakukan penyerahan penghargaan Aggaraksa Dharma kepada Inspektur Daerah dengan kinerja terbaik oleh Mendagri kepada lima Inspektur Provinsi, sepuluh Inspektur Kabupaten, dan sepuluh Inspektur Kota.

Acara dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Mendagri dengan Kepala BPKP yang dilanjutkan dengan Launching Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

(dkisp)

Sekolah Garuda Jadi Momentum Kebangkitan Pendidikan Perbatasan: Rektor Unikaltar Dorong Kolaborasi Perguruan Tinggi

TANJUNG SELOR — Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar) Dr. Didi Adriansyah menilai pendirian Sekolah Garuda oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dan transformatif dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, terutama bagi wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurutnya, kehadiran Sekolah Garuda di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bukan hanya simbol pemerataan pendidikan nasional, tetapi juga momentum kebangkitan pendidikan daerah perbatasan menuju Indonesia Emas 2045.

“Pendirian Sekolah Garuda ini menunjukkan perhatian Presiden terhadap daerah perbatasan seperti Kaltara. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing global,” ujar Didi Adriansyah, Kamis (9/10/2025).

Didi menjelaskan, Sekolah Garuda akan berfokus pada bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Program ini menjadi wujud nyata dari visi Presiden Prabowo untuk memperluas kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari seluruh penjuru negeri agar dapat menembus perguruan tinggi terbaik dunia.

“Selama ini kesenjangan pendidikan masih terasa antara Jawa dan luar Jawa. Dengan Sekolah Garuda di Tanjung Selor, kita berharap ketimpangan ini bisa dikurangi. Anak-anak di Kaltara juga berhak mendapatkan akses pendidikan kelas dunia,” tambahnya.

Rektor Unikaltar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Sekolah Garuda dan perguruan tinggi lokal, termasuk Unikaltar sendiri, untuk membangun ekosistem pendidikan unggul di wilayah perbatasan.

“Kami di Universitas Kaltara siap bersinergi. Kolaborasi riset, pendampingan guru, dan integrasi pembelajaran berbasis STEM bisa menjadi bentuk kontribusi konkret perguruan tinggi bagi keberhasilan Sekolah Garuda,” ujarnya.

Didi menyoroti pentingnya sistem penerimaan siswa yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, perlu diterapkan kuota afirmatif berbasis wilayah dan ekonomi, agar anak-anak dari pelosok dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi mendapat kesempatan yang sama.

“Minimal 50 hingga 60 persen siswa berasal dari daerah pedalaman dan perbatasan. Kuota afirmatif ini harus menjadi komitmen moral, supaya Sekolah Garuda benar-benar menjadi jembatan bagi anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah melakukan roadshow dan sosialisasi langsung ke daerah-daerah terpencil di Kaltara, agar informasi tentang Sekolah Garuda tersampaikan secara merata. Menurutnya, kehadiran Sekolah Garuda juga tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap SMA, SMK, dan MA yang sudah ada. Sekolah-sekolah tersebut, kata Didi, tetap menjadi tulang punggung dalam menyiapkan siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan unggul.

“Sekolah Garuda harus menjadi pusat inovasi pendidikan, bukan eksklusif. Justru ia harus menjadi lokomotif yang menarik seluruh sistem pendidikan daerah agar ikut maju,” tutupnya.

(dkisp)