Sekda Pinta Kaltara Masuk Jadwal TMC

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.AP menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Musim Kemarau 2023 yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam rapat yang digelar secara virtual ini, turut hadir Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan instansi terkait, Senin (20/03/2023).

Kepada Kemenko, Dwikorita melaporkan diprediksi musim kemarau bergerak maju. Ia mencontohkan jika musim kemarau dibeberapa daerah seharusnya mengalami musim kemarau pada bulai Mei mengalami kemajuan di bulan April.

Pada kesempatan ini Luhut mengatakan berdasarkan pantauan BMKG wilayah yang berpotensi karhutla tersebar di Sumatera bagian Selatan, Kalimantan bagian Selatan, wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara.

Oleh karena itu ia mengharapkan pemerintah di daerah tersebut aktif berinteraksi memitigasi dampak musim kemarau dengan berkoordinasi dengan pihak terkait di wilayah masing-masing.

“Jangan kita menunggu kejadian kebakaran seperti tahun 2015,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, saat ini pemerintah pusat sedang mengambil langkah konkrit dengan mengupayakan pelaksanaan operasi Teknologi Mitigasi Bencana (TMC). Ia memerintahkan agar program TMC ini segera berjalan.

Ia meminta agar daerah-daerah rawan karhutla diberikan jadwal TMC. “Kasih jadwalnya menurut pendekatan cuaca tadi. Sehingga nanti mereka bisa menyusun TMC. Lebih deatil saja dikasih (data,red). Lebih spesifik lagi provinsi mana, kabupaten mana,” terangnya.

Sekda Suriansyah mendapat kesempatan untuk menyampaikan masukannya. Ia mengatakan selain Kalimantan Selatan, Kaltara juga memiliki beberapa spot yang kerap kali menjadi karhutla sehingga perlu mendapatkan atensi juga dari pemerintah.

“Kaltara khususnya di daerah Tanah Kuning, pengalaman kita beberapa tahun lalu memang ada spot-spot kecil yang sering terjadi kebakaran. Oleh karaena itu kami meminta program TMC di daerah tersebut ada PSN (Proyek Strategis Nasional, red) Karena meskipun tadi ada disebutkan banyak daerah seperti Kalsel, tetapi kami mengantisipasi di Kalimantan bagian utara juga, terutama di daerah Tanah Kuning dan Mangkupadi. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan untuk TMCnya,” ungkapnya.

(dkisp)

Kaltara Terbaik Pertama SPM Award 2023

JAKARTA – Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kalimantan Utara (Kaltara), Taufik Hidayat menghadiri acara penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/3/2023).

Adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 diantaranya. Yakni Kaltara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 3 (tiga) provinsi terbaik, Kaltara sebagai juara “Pertama”. Disusul Jawa Barat juara kedua, dan Sumatera Barat juara ketiga.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, yang membuka sekaligus memberikan penghargaan SPM Awards 2023.

Menurut Wamendagri, urusan pemerintahan wajib tersebut yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal diantaranya. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat, dan Sosial.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.

Sementara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud menambahkan bahwa, tujuan diadakan SPM Awards 2023 ini untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong Penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal.

“Adapun indikator yang menjadi penilaian SPM Awards 2023 yakni Indeks pencapaian SPM (IP-SPM), Komitmen Anggaran penerapan SPM, Pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM, Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM, dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM),” ujar Restuardy.

Sebagai informasi, SPM Awards 2023 dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan sejumlah Pemerintah Daerah se-Indonesia.

SPM Awards 2023 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se-Indonesia.

(dkisp)

Gubernur Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi dan Peluncuran Indikator MCP 2023

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (21/03/23).

Acara dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta seluruh jajaran Forkopimda baik secara langsung maupun daring/virtual.

Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Inspektur Daerah Provinsi Kaltara, Yuniar Aspiati dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Provinsi Kaltara, Amir Hamsyah.

Nampak hadir Menteri BPN, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Sekjen Kemendagri, Sekretaris Menteri Investasi, Kepala BPKP RI, dan Kepala LKPP.

Deputi Bidang Korsup, Brigjen Didik Agung Widiarnako mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi dengan menjamin program yang berjalan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.

“Birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan hal itu, adalah adanya dukungan Kepala Daerah beserta para perangkat daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi”, ujarnya.

Upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal 8 (delapan) area. Yaitu Perencanaan dan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Desa.

Pemberantasan korupsi di daerah bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktik untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktek korupsi di daerah, capaian perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada 8 area intervensi tersebut akan menghasilkan indeks pencegahan korupsi daerah yang dapat dimonitor secara real time melalui MCP”, ungkap Didik Agung Widiarnako.

Sementara Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menambahkan bahwa semua menyadari korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang merupakan ancaman eksistensi bangsa dan merupakan musuh bersama.

“Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah mulai dari pendekatan, penindakan agar tercipta efek jera, pencegahan agar pembangunan sistem yang tidak memberi ruang untuk korupsi dan pendidikan anti korupsi dalam rangka edukasi pencegahan korupsi,” katanya.

“Beberapa fokus dalam penurunan APBD yang perlu mendapatkan perhatian bersama adalah optimalisasi. Rendahnya penyerapan APBD menjadi penyakit tahunan, yang seolah tidak bisa diatasi. Padahal, apabila semua pihak mentaati prosedur pengelolaan keuangan maka permasalahan penyerapan APBD, Insyallah bisa diatasi,” terangnya.

Untuk itu, Suhajar Diantoro berpesan agar dalam menyusun anggaran Kas secara memadai atas dasar data yang handal. “Melakukan intensifikasi dan eksentifikasi yang bersumber pendapatannya memperhatikan aspek legalitas dan kepentingan umum serta kemampuan masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

Kaltara Raih Penghargaan PPKM Award 2023

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan penghargaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Award 2023 dari Pemerintah, hal ini sebagai bentuk apresiasi karena telah berkontribusi positif untuk masyarakat dan lingkungan dalam berjuang mengendaliakn COVID-19.

Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin (20/3/2023). Penganugerahan penghargaan ini dihadiri oleh Presiden RI -Joko Widodo beserta sebagian menteri Kabinet Indonesia Maju.

Tampak hadir Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltara sendiri mendapatkan PPKM Award 2023 dengan kategori Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID-19 Terbaik di Provinsi Kaltara. Yakni Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaltara di Tarakan, dan Laboratorium biosafety level 2 (BSL2), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara di Tanjung Selor. Penghargaan serupa juga diberikan pada Laboratorium Kota Tarakan.

Selain PPKM Award Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID-19 Terbaik, di Kaltara juga terdapat 3 (tiga) institusi peraih PPKM Award dengan Pengelolaan Vaksinasi COVID-19 terbaik. Yakni Puskesmas Gunung Lingkas, Puskesmas Nunukan, dan Puskesmas Tanjung Selor.

Ditemui usai acara, Wagub mengucapkan terima kasih kepada jajaran dan seluruh pihak yang terlibat, unit pelayanan, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI/POLRI terkhusus tim medis yang membantu penanganan dan penyembuhan COVID-19 di Kaltara.

“Terima kasih atas sinergitas, kolaborasi, serta dedikasi yang telah diberikan oleh semua pihak,” kata Yansen TP.

Wagub Kaltara berharap, walau saat ini pemerintah secara resmi telah mencabut PPKM, ia tetap mengingatkan masyarakat Kaltara agar terus menjaga pola hidup sehat dalam keseharian, dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar apabila dalam kondisi sakit.

“Mari tetap waspada, jadikan ini pembelajaran. Kedepannya, kita semua harus siap menghadapi situasi yang ada, persoalan yang kita hadapi bukan hanya masalah Covid saja, ada masalah-masalah lain yang dapat mengganggu perjalanan bangsa kita,” tutup Wagub.

(dkisp)

Kali Ini, Jatim Gelar Misi Dagang di Kaltara

TARAKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah, M.AP menghadiri kegiatan Misi Dagang Provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan Provinsi Kaltara Tahun 2023 yang berlangsung di Tarakan Plaza, Senin (20/3/2023).

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Sekprov Suriansyah mengucapkan selamat datang di Provinsi Kaltara kepada Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elestianto Dardak, beserta segenap rombongan.

Diketahui, ‘Misi Dagang’ bertujuan memperkuat potensi perdagangan, kerja sama di berbagai sektor, dan membangun partnership dan jejaring bisnis dengan menghadirkan pelaku usaha dan berbagai stakeholder antar kedua provinsi.

Diharapkan melalui kegiatan ini terjadi kerjasama yang berkelanjutan dan peningkatan transaksi perdagangan yang signifikan antar kedua provinsi.

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kunjungan misi dagang Provinsi Jatim di Kaltara. Besar harapan dari kegiatan ini, dapat tercapai dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya kepada kedua pemerintah daerah ini, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara. Lebih dari itu, semoga dari kegiatan ini, dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kontribusi daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tutur Sekprov.

Dihadapan Wagub Jatim, Sekprov Suriansyah menyampaikan, bahwa penduduk Kaltara banyak yang berasal dari Jatim, baik melalui jalur transmigrasi maupun yang mencari pekerjaan dan menetap di Kaltara, dan mudah-mudahan kerja sama seperti ini tetap berkesinambungan.

“Kami terus berusaha cepat merespon peluang-peluang yang bisa meningkatkan ekonomi daerah kami. Posisi kami yang strategis memungkinkan kami menawarkan komoditas-komoditas unggul untuk di jual ke pasar internasional. provinsi kami memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sektor perdagangan,” kata Sekprov.

Kondisi ini bisa dilihat dari posisi Kaltara yang berada di antara segitiga emas yang menghubungkan Indonesia, Brunei Darussalam, Philipina dan Malaysia. Posisi ini amat menguntungkan, karena dapat menjadikan Kaltara sebagai tempat transit kapal-kapal dagang atau bahkan tempat terjadinya transaksi.

Apalagi saat ini, lanjut Sekprov, Kaltara tengah membangun proyek strategis nasional yang telah di-grounbreaking secara langsung oleh Presiden Rpublik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo. Yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, kawasan industri hijau terbesar di dunia, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk.

Ini menjadi sinyal penting, bahwa Pemerintah tengah gencar untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau, dan tentunya pada sektor perdagangan di Kaltara akan berpengaruh signifikan. “Saya menyakini langkah yang Provinsi Kaltara dan Jatim pada misi dagang ini akan membuka peluang yang sangat luas, khususnya bagi pelaku bisnis dan usaha,” harapnya.

Untuk itu, Sekprov meminta kepada seluruh institusi dan organisasi yang menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoU), agar segera menyusun rencana aksi dan langkah-langkah implementasi dari rencana kerjasama yang telah disepakati bersama.

Dengan begitu dalam waktu dekat akan memberikan hasil dan dampak bagi peningkatan perekonomian di kedua daerah. Suriansyah berharap para pelaku bisnis, baik dari Kaltara maupun Provinsi Jatim dapat menjadi mitra yang sejajar dalam rangka meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri khususnya perdagangan antar pulau di Indonesia.

(dkisp)