Kategori: ADVERTORIAL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perolehan WTP tersebut merupakan yang ke 9 kalinya, sejak provinsi ke 34 ini terbentuk.

Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan, Pemprov Kaltara selalu berkomitmen dan terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan program pembangunan secara maksimal.

Hal ini, kata Gubernur, menjadi tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, penyajian laporan itu masih membutuhkan bimbingan dan supervise dari BPK RI agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

“Alhamdulillah tahun ini Pemprov Kaltara menerima predikat WTP dari BPK atas LKPD TA 2022. Tentunya kita sangat bersyukur atas predikat WTP ini. Saya berharap agar capaian ini juga berkontribusi terhadap pembangunan di Kaltara,” katanya.

Ia menyampaikan, Opini WTP merupakan buah dari kerja keras semua pihak. Karena itu, Gubernur mengapresiasi seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Gubernur juga menjelaskan upaya mempertahankan opini WTP. Di mana Pemprov melakukan sejumlah langkah meliputi, menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Lalu, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan. Dan, secara konsisten meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang keuangan dan asset melalui bimbingan teknis dan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP.

Gubernur juga meminta kepada kepala perangkat daerah dan jajaran terus bekerja lebih baik dan sinergis, manakala ada kelemahan dan kekurangan. “Harus kita perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya, agar kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltara lebih baik lagi,” terangnya.

Gubernur berharap, dapat terus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu upaya mewujudkan Provinsi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si, CSFA, CFrA pada rapat paripurna mengapresiasi pencapaian Pemprov Kaltara.

Menurutnya hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltara, tahun 2022, telah sesuai dengan standar penyusunan keuangan pemerintah. Prestasi ini patut dibanggakan dan disyukuri, karena seluruh pelaksanaan program kegiatan Pemprov Kaltara telah dilaksanakan secara terukur, efektif, serta efisien.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Kaltara Ruben Artia Lumbantoruan, S.E., Ak., M.Si., CA, ACPA, CSFA, ERMAP, CDCP, CFrA, CertDA, Ketua DPRD Kaltara, Kepala BPKP Kaltara serta Forkopimda Kaltara.

(dkisp)

TARAKAN – Peresmian “Ekowisata Gunung Selatan Kota Tarakan” dihadiri Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Kamis (25/5/2023).

Gubernur Kaltara mengucapkan selamat atas rampungnya Ekowisata Gunung Selatan, sehingga keberadaannya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat Kota Tarakan.

“Kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan ekowisata ini, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi. Semoga ke depannya Ekowisata Gunung Selatan ini lebih bermanfaat di segala sektor sehingga dapat meningkatkan ekosistem hutan dan perekonomian,” ungkap Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

Menurut Gubernur Kaltara, keeberadaan hutan yang terjaga membawa dampak yang positif baik bagi manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya.

“Hutan selain memiliki daya serap karbon dioksida yang tinggi, juga pemasok oksigen paling besar di permukaan bumi. Tentunya oksigen yang dihasilkan oleh hutan akan sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan untuk bernafas. Tidak heran kalau hutan, khususnya hutan yang ada di Kalimantan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia,” jelas Zainal Paliwang.

Gubernur Kaltara mengatakan, maraknya aktivitas ilegal seperti penebangan pohon liar serta pembakaran hutan dan lahan, dapat mengancam sistem ekologi di dalam kawasan hutan lindung di Kota Tarakan.

“Kerusakan sistem ekologi akan sangat berpengaruh terhadap fungsi pokok kawasan hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah,” kata Zainal Paliwang.

“Kita patut bersyukur, karena salah satu upaya kita untuk menjaga hutan dengan membentuk kawasan ekowisata dapat terwujud,” sambungnya.

Gubernur Kaltara juga mengapresiasi kepada PT Pertamina EP Tarakan Field yang ikut serta dalam mewujudkan kelestarian hutan perlindungan daerah tangkapan air dan kesejahteraan masyarakat.

“Yang kita resmikan hari ini, merupakan bagian dari kesepakatan bersama Pemprov Kaltara dengan PT Pertama EP Tarakan Field tentang Peningkatan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Hutan Lindung Kota Tarakan,” beber Zainal Paliwang.

Lebih jauh, salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Kota Tarakan telah memfasilitasi terbentuknya Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Lestari Gunung Selatan, untuk mengelola kawasan tersebut secara lestari dengan tetap mempertimbangkan peningkatan ekonomi masyarakat.

Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan salah satu pemegang izin perhutanan sosial dengan bentuk kemitraan kehutanan sejak Juli 2018.

Selain itu, dalam upaya kegiatan pengelolaan hutan Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan melakukan kegiatan berupa pemanfaatan jasa lingkungan, ekowisata, agroforestry dan sylvofishery.

“Arealnya memiliki potensi alam yang baik untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Hal ini dapat terlihat dari menariknya landscape yang tersaji di dalam kawasan tersebut. Pemanfaatan potensi harus segera dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan hutan,” kata Gubernur Zainal Paliwang.

Sementara Kepala Dinas Kehutan (Dishut) Provinsi Kaltara, Ir. Syarifuddin menambahkan, maraknya aktivitas ilegal berupa pembalakan liar, pembakaran hutan dan lahan, dan permukiman liar yang terjadi dekade ini, cukup serius mengancam sistem ekologi di dalam kawasan hutan lindung, khususnya di pulau Tarakan.

Secara eksplisit, katanya, ancaman itu berpengaruh negatif terhadap fungsi pokok kawasan hutan lindung, yakni sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Menghadapi masalah itu, pengelolaan kawasan hutan lindung di Kota Tarakan yang secara representatif, berada di tangan Pemprov Kaltara, yakni Dishut Provinsi Kaltara dengan UPTD KPH Kota Tarakan sebagai pengelola pada tingkat tapak terus berupaya melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kerusakan hutan dan pengelolaan potensi hutan.

“Dengan begitu, diharapkan dalam mengelola potensi kawasan hutan (gunung selatan,red) secara lestari, tanpa mengabaikan manfaat hutan dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan merupakan salah satu pemegang izin perhutanan sosial berbentuk kemitraan kehutanan dengan UPTD KPH Kota Tarakan sejak juli 2018.

Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan mengelola berbagai potensi berupa lanskap yang unik, budidaya kelulut, agroforestry dan silvofishery.

“Hal ini sekaligus mendukung visi Provinsi Kaltara, yakni “terwujudnya provinsi kalimantan utara yang berubah, maju dan sejahtera” serta misi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan ekonomi yang berdaya saing,” kata Syarifuddin.

Sebagai informasi, peresmian tersebut sekaligus masuk dalam rangkaian 3 (tiga) bulan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) tahun 2023, bertajuk “Pesona Pandurata : Ayo bah!! Kita Belanja dan Jelajah Kaltara”.

Menilik hal tersebut, adalah penting menjalin kolaborasi dan kerjasama antar stakeholder terkait dengan pemerintah provinsi kalimantan utara guna memperbaiki kualitas destinasi wisata melalui berbagai inovasi dan kreativitas.

Seperti yang akan dilakukan PT Pertamina EP Tarakan Field pada saat ini, dalam bentuk “Komitmen Kerja Sama Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Hutan Lindung Provinsi Kaltara”.

Manifestasinya, adalah pembangunan Nectar Park dengan tujuan edukasi pengembangan lebah madu di ekowisata gunung selatan.

Pada kesempatan ini pula, dilakukan penyerahan bantuan alat ekonomi produktif tahun 2022 untuk 3 Kups oleh Gubernur Kaltara. Yakni Kups Agroforestry Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan (kampung wisata agroforestry), Kups Jasa Lingkungan Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan (pengembangan wisata alam), dan Kups Jasa Lingkungan LPHD Long Lembu (depo air minum isi ulang).

Adapula, penyerahan secara simbolis bantuan pendampingan pemanfaatan perhutanan sosial bidang sylvofishery kepada Kupps Agroforestry Gapoktanhut Lestari Gunung Selatan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan melalui UPTD KPH Kota Tarakan. Baantuan ini, diaplikasikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tarakan. Lalu, penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Keanekaragaman Hayati yang diprakarsai PT Pertamina EP Field Tarakan.

(dkisp)