Sekda Soppeng Lantik 60 Pejabat Baru

Soppeng (SulSel), Berandankrinews.com–Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Drs.H A Tenri Sessu, M. Si melantik 60 ASN diantaranya 19 pejabat Eselon IV, 32 Kepala Sekolah SD, 2 Kepala Sekolah SMP, 6 Penyuluh Pertanian dan 1 orang Arsiparis menduduki jabatan Fungsionaris.

Pelantikan tersebut dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Jl. Salotungo, Soppeng, Senin (4/3/2019) siang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Andi Tenri Sessu mewakili Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak dalam sambutannya berharap agar pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara bersungguh sungguh sesuai prosedur yang ditentukan, seiring dengan Visi Pemerintahan Kabupaten Soppeng yang Melayani dan Lebih Baik

Katanya, agar jabatan ini dilaksanakan sebaik-baiknya, Mengingat, bahwa kita disatu sistem yang sama, maka kita harus mengikuti alur sistem.

Terlihat pada pelantikan tersebut turut hadir staf ahli Setda, Asisten Setda, para kepala OPD, para kepala Bagian Setda, dan para camat. (Herwan)

Lapangan Merdeka Sengkang di Banjiri Pesepeda pada Launching BCC Polres Wajo

Wajo, Berandankrinews.com-Dalam rangka Launching Bhayangkara Cycling Club (BCC) Polres Wajo melaksanakan Kegiatan Goes Bersama.

Kegiatan Goes Bersama mengangkat Tema “Jelajah Alam Bumi Lamaddukelleng Sengkang” yang berlangsung di Lapangan Merdeka Sengkang Kelurahan Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sulsel, Minggu (3/2/19) kemarin.

Bupati Wajo DR. H. Amran Mahmud, S.Sos, M.Si didampingi Kapolres Wajo AKBP Asep Marsel Suherman, SIK melepaskan 1.300 pesepeda untuk menjelajahi Alam Bumi Lamaddukelleng yang dimulai dari Lapangan Merdeka Sengkang dengan rute mencapai 30 km, rute yang dilalui Jl. Masjid Raya – Jl. Latenri Lai Tosengeng – Saoarajang Bundaran PDAM Sengkang – Belok kiri Tanjakan Tolanca – Terus melintas Perempatan Jl. To anca – Jl. KH. Ambo Emme – Jl. Bhayangkara 5 -Jl. Poros Tomodi Pattirosompe – Belok kanan kuburan cina – perempatan Jl. Lapatokka Raya – Jl. Paranrengi tanda terbalik/lurus -perumahan Grand Hill B belok kiri – Jl. Bajo – Belok kanan Jl. Bajo menuju kawasan Rumah adat Atakkae.

Kemudian lanjut belok kanan perempatan Jl. Bajo depan gudang/kandang ayam – pertigaan sebelun jembatan Tampangeng – Jl. Bajo Lamas – perempatan Jl. Datu Ulaweng/penjual kambing lurus sampai ke Rutan depan Puskesmas Lempa – Pertigaan Sumpabakae – Pertigaan Coppo Bulu Jl. Poros Ulugalung – Desa Lempa Tampangeng – Perempatan penjual kambing – Tugu Tonronge – Pertigan/belok kiri/tikungan – Pertigan Masjid Timoro – dan finish di Lapangan Merdeka Sengkang.

Sementara itu, Bupati Wajo, Danrem 141/Tp, Kasrem 141/Tp, Kapolres Wajo, Dandim 1406/Wajo, Kajari Sengkang tiba di Kawasan rumah adat Attakkae untuk melaksanakan penanaman pohon mangga dan penyerahan bantuan keramik dari Danrem 141/Tp untuk Masjid Nurul Mujahidin Dusun Calodo Desa Simpursia Kecamatan Pammana, Wajo yang diterima oleh Kepala Desa Simpursia Muh. Husain.

Kegiatan yang sangat meriah itu yang dihadiri para pesepeda dari Makassar, Maros, Pare-Pare, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Bone, Toraja, Gowa dan luar provinsi Sulsel yaitu dari Polewali mandar, acara itu semakin memuncang saat pengundian doorprize yang disediakan berupa Sepeda motor Honda Revo, Sepeda gunung, TV, Kipas angin dan hadiah lainnya. (Irwan N Raju)

Semua Pihak Diimbau Deteksi Dini Penghambat Pemilu

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) serta semua stakeholders terkait, diimbau untuk dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan apapun yang akan menghambat, mengganggu, dan menggagalkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sanusi saat membuka Seminar Kepemudaan dan Kebangsaan Dalam Rangka Terciptanya Pemilu Damai Tahun 2019 di Gedung Pertemuan Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Sabtu (2/3) lalu.

Diungkapkan Sanusi, dengan digelarnya Pemilu Serentak 2019 maka Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu ini diyakini akan menghemat anggaran 50 hingga 60 persen, tutur Sanusi.

Untuk itu, para pemilih di Kaltara diimbau untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yang akan digelar April mendatang ini. Hak pilih kita, merupakan penentu nasib bangsa kedepan, jelas Sanusi.

Lebih jauh, Sanusi berharap integritas dan kredibilitas penyelenggaraannya pun harus terus dijaga sehingga kualitasnya dapat terus ditingkatkan. Pemilu yang kredibel dihasilkan oleh penyelenggaran Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, urai Sanusi. Masyarakat pun diimbau untuk melakukan pengawasan dan pelaporan apabila menemukan tindak kecurangan yang mencoreng kredibilitas pemilu kali ini.(humas)

Perekonomian Kaltara Ditaksir Tumbuh Hingga 4,3 Persen Tahun Ini

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pada 2019, secara keseluruhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperkirakan tetap tumbuh positif. Pertumbuhannya berkisar 3,9 hingga 4,3 persen. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Laporan Nusantara Februari 2019 yang dirilis Bank Indonesia (BI), Minggu (3/3).

Diungkapkan Irianto, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi KTI akan ditopang
oleh konsumsi yang tumbuh kuat di tengah melambatnya ekspor luar negeri.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat seiring event pemilihan presiden (Pilpres) dan legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak pada triwulan II 2019, serta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 8,03 persen, kata Gubernur. Kegiatan Pilpres dan Pileg juga akan mendorong konsumsi pemerintah, selain realisasi belanja terkait Dana Kelurahan yang melengkapi Dana Desa.

Aktivitas investasi diprakirakan masih tumbuh, khususnya pada semester II yang didorong oleh percepatan realisasi berbagai proyek infrastruktur konektivitas, berlanjutnya hilirisasi hasil tambang dan pertanian, pembangunan pembangkit listrik, serta pengembangan Kawasan Industri (KI) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun demikian, turunnya produksi tembaga dan outlook harga komoditas pertambangan yang tidak setinggi tahun lalu akan menyebabkan pertumbuhan ekspor KTI lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, jelas Gubernur.

Sementara itu, untuk perkiraan perekonomian per triwulan, perekonomian KTI termasuk Kaltara pada triwulan II 2019 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2019. Ini ditopang oleh konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Konsumsi swasta diperkirakan meningkat menjelang periode hari besar keagamaan dan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan meningkat seiring dengan adanya pengeluaran belanja pegawai untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan peningkatan realisasi Dana Desa dan Dana
Kelurahan. Pada triwulan II, investasi diperkirakan mengalami perlambatan, khususnya berasal dari investasi korporasi dan investasi yang berupa non-bangunan. Sementara investasi terkait infrastruktur pemerintah masih akan berlanjut, urai Gubernur.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh LU pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kondusif akan mendorong peningkatan produksi pertanian seperti tanaman padi, kelapa sawit, kakao, karet maupun aktivitas penangkapan ikan. “Industri pengolahan, terutama pengolahan CPO dan karet, diperkirakan tumbuh lebih tinggi karena adanya potensi peningkatan harga komoditas internasional untuk komoditas tersebut, tutup Irianto.(humas)

Pemerintah RI-Malaysia Kunlap Titik Lokasi PLBN

NUNUKAN, Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Malaysia menggelar kunjungan lapangan (kunlap) ke titik lokasi rencana pembukaan Pos Lintas Batas Negara Indonesia-Malaysia pada Sabtu (2/3) lalu. Titik lokasi yang dikunjungi adalah Seimanggaris Indonesia dan Serudung Malaysia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara, Datu Iqra Ramadhan mengungkapkan, titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu terletak pada koordinat A708 dan A485 yang terletak di area lokasi Pos Gabungan (Posgab) RI dengan Malaysia.
“Kedua titik itu nantinya akan dibicarakan pada tingkat Sosek Malindo lagi. Titik mana yang disepakati, karena batas negara menyangkut dengan kedaulatan negara ketahanan keamanan sosial ekonomi termasuk kelestarian lingkungan, kata Datu Iqra.

Tentunya, kedua titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu akan dievaluasi kembali dengan terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Dari hasil evaluasi pemerintah pusat itu nanti akan diketahui titik mana yang cocok untuk Indonesia, begitu juga dengan pihak Malaysia, kalau sudah sepakat, titik itu akan dianggarkan pada tahun 2020 untuk pembangunannya, bebernya.

Turut hadir dalam kunjungan itu, Bupati Nunukan, Kepala Desa Sekaduyan Taka, Kasdim 0911 Nunukan, Perwakilan Polres Nunukan, Perwakilan Lanal Nunukan, Wadan Satgas Yonif 613/Rja, Imigrasi Nunukan, Bea Cukai Nunukan, Karantina Nunukan, Kejaksaan Nunukan, BNPP, KJRI Kota Kinabalu, KRI Tawau, Delegasi Sosek Malindo dan Delegasi Majlis Keselamatan Negara, Negri Sabah beserta Rombongan, Tentara Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia.

Seperti diketahui, Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia. Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang.

Pemerintah Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara, kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov Kaltara pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.

Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. Tentu saja, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara, jelas Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara, urai Irianto. (humas)