Perekonomian Kaltara Ditaksir Tumbuh Hingga 4,3 Persen Tahun Ini

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pada 2019, secara keseluruhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperkirakan tetap tumbuh positif. Pertumbuhannya berkisar 3,9 hingga 4,3 persen. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Laporan Nusantara Februari 2019 yang dirilis Bank Indonesia (BI), Minggu (3/3).

Diungkapkan Irianto, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi KTI akan ditopang
oleh konsumsi yang tumbuh kuat di tengah melambatnya ekspor luar negeri.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat seiring event pemilihan presiden (Pilpres) dan legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak pada triwulan II 2019, serta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 8,03 persen, kata Gubernur. Kegiatan Pilpres dan Pileg juga akan mendorong konsumsi pemerintah, selain realisasi belanja terkait Dana Kelurahan yang melengkapi Dana Desa.

Aktivitas investasi diprakirakan masih tumbuh, khususnya pada semester II yang didorong oleh percepatan realisasi berbagai proyek infrastruktur konektivitas, berlanjutnya hilirisasi hasil tambang dan pertanian, pembangunan pembangkit listrik, serta pengembangan Kawasan Industri (KI) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun demikian, turunnya produksi tembaga dan outlook harga komoditas pertambangan yang tidak setinggi tahun lalu akan menyebabkan pertumbuhan ekspor KTI lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, jelas Gubernur.

Sementara itu, untuk perkiraan perekonomian per triwulan, perekonomian KTI termasuk Kaltara pada triwulan II 2019 diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I 2019. Ini ditopang oleh konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Konsumsi swasta diperkirakan meningkat menjelang periode hari besar keagamaan dan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan meningkat seiring dengan adanya pengeluaran belanja pegawai untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan peningkatan realisasi Dana Desa dan Dana
Kelurahan. Pada triwulan II, investasi diperkirakan mengalami perlambatan, khususnya berasal dari investasi korporasi dan investasi yang berupa non-bangunan. Sementara investasi terkait infrastruktur pemerintah masih akan berlanjut, urai Gubernur.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh LU pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kondusif akan mendorong peningkatan produksi pertanian seperti tanaman padi, kelapa sawit, kakao, karet maupun aktivitas penangkapan ikan. “Industri pengolahan, terutama pengolahan CPO dan karet, diperkirakan tumbuh lebih tinggi karena adanya potensi peningkatan harga komoditas internasional untuk komoditas tersebut, tutup Irianto.(humas)

Pemerintah RI-Malaysia Kunlap Titik Lokasi PLBN

NUNUKAN, Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Malaysia menggelar kunjungan lapangan (kunlap) ke titik lokasi rencana pembukaan Pos Lintas Batas Negara Indonesia-Malaysia pada Sabtu (2/3) lalu. Titik lokasi yang dikunjungi adalah Seimanggaris Indonesia dan Serudung Malaysia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara, Datu Iqra Ramadhan mengungkapkan, titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu terletak pada koordinat A708 dan A485 yang terletak di area lokasi Pos Gabungan (Posgab) RI dengan Malaysia.
“Kedua titik itu nantinya akan dibicarakan pada tingkat Sosek Malindo lagi. Titik mana yang disepakati, karena batas negara menyangkut dengan kedaulatan negara ketahanan keamanan sosial ekonomi termasuk kelestarian lingkungan, kata Datu Iqra.

Tentunya, kedua titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu akan dievaluasi kembali dengan terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Dari hasil evaluasi pemerintah pusat itu nanti akan diketahui titik mana yang cocok untuk Indonesia, begitu juga dengan pihak Malaysia, kalau sudah sepakat, titik itu akan dianggarkan pada tahun 2020 untuk pembangunannya, bebernya.

Turut hadir dalam kunjungan itu, Bupati Nunukan, Kepala Desa Sekaduyan Taka, Kasdim 0911 Nunukan, Perwakilan Polres Nunukan, Perwakilan Lanal Nunukan, Wadan Satgas Yonif 613/Rja, Imigrasi Nunukan, Bea Cukai Nunukan, Karantina Nunukan, Kejaksaan Nunukan, BNPP, KJRI Kota Kinabalu, KRI Tawau, Delegasi Sosek Malindo dan Delegasi Majlis Keselamatan Negara, Negri Sabah beserta Rombongan, Tentara Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia.

Seperti diketahui, Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia. Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang.

Pemerintah Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara, kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov Kaltara pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.

Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. Tentu saja, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara, jelas Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara, urai Irianto. (humas)

Realisasi 2019 Tunggu SK Lokasi Desa, Targetkan 2.500 Rumah Bakal Direhab

TANJUNG SELOR, Berandankrinewsml.com  Program rehab rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Utara (Kaltara) bakal kembali dilakukan. Tahun ini ditargetkan ada 2.500 rumah yang bakal direhab. Dengan rincian, 2.000 unit dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 500 unit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara.

Untuk rehab yang bersumber dari APBN, yaitu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Prosesnya saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi desa dari pusat. Sedangkan yang bersumber dari APBD, untuk lokasinya akan menyesuaikan. Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara (Suheriyatna), Insya Allah, jika tidak ada halangan awal Maret SK akan terbit. Sehingga pada bulan April program rehab bisa jalan, kata Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie.

Dengan 2.500 rumah yang akan direhab pada tahun ini, total sudah 9.500-an rumah warga kurang mampu yang mendapatkan bantuan. Sehingga target 10.000 unit direhab pada 2020 dapat tercapai. Sementara, untuk realisasinya dari 2016 hingga 2018 telah dituntaskan 6.923 unit. Baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Gubernur mengungkapkan, pada 2018 realisasi program rehab rumah yang bersumber dari APBN, telah mencapai 100 persen atau sebanyak 2.000 dari kuota yang ditetapkan sebanyak 2.000 unit. Sedangkan yang bersumber dari APBD mencapai 98,18 persen atau sebanyak 536 dari kuota sebanyak 550 unit. Rehab rumah yang bersumber dari APBD tidak 100 persen, karena banyak dari warga penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat. Misalkan, banyak lahan warga yang tidak memiliki legalitas, ungkapnya.

Pada yang sama, bantuan rehab rumah yang bersumber dari APBN total anggaran Rp 30 miliar. Sedangkan melalui APBD, total anggaran Rp 8,2 miliar. Melalui APBD, masing-masing rumah mendapatkan bantuan senilai Rp 10-15 juta, tergantung kondisi rumah. “Jika kategori rusak ringan, bantuan tersebut diberikan Rp 10 juta. Apabila kerusakan rumah masuk kategori rusak berat, maka akan diberikan bantuan rehab Rp 15 juta, beber Irianto.

Sementara pada 2016, pemerintah telah menuntaskan rehab rumah 2.509 unit dengan sumber pendanaan dari APBN Rp 28 miliar. Dan pada 2017 menggunakan APBN dengan total anggaran Rp 22 miliar terealisasi 1.574 unit, kemudian yang menggunakan APBD dengan anggaran Rp 4 miliar terealisasi 304 unit.(humas)

Danyon Brimobda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S. Sos Bersama Jajarannya Ikuti Cross Country Bumi Lamaddukelleng

Wajo, Berandankrinews.com–Olah raga sepeda adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia sejak tahun 90 an bahkan udah banyak perubahan kearah yang lebih eksentrik salah satunya sepeda cross country atau keliling Kota.

Danyon C Pelopor sat Bribmobda Sulawesi Selatan Kompol Ichsan, S. Sos bersama jajarannya mengikuti Cross Country Bumi Lamaddukeleng Wajo mengunakan sepeda.

Kegiatan yang dipenuhi peserta cross country sebanyak 1078 pesepeda dari kalangan TNI Polri dan Masyarakat yang berkumpul dilapangan merdeka Sengkang Jl. Merdeka kelurahan siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sulsel, Minggu (3/3/19) pagi tadi.

Pada kesempatan itu, Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos, M.Si melepas Balon simbolis dari garis start dan rute yang di lintasi mencapai 37 KM.

Adapun rute yang dilalui yaitu
-Star di Lapangan Merdeka sengkang-Belok kanan Jl. Jend Ahmad yani-Belok kiri Jl. Latenri bali-Terus Jl. KH. Ambo Emme-Saoraja Latenri Bali-Belok kanan Jl. Bajo-Belok kiri Jl. Datu Ulaweng Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo-Melewati pinggiran bendungan Tempe
-Jl. Belibis dan Finish di Lapangan Merdeka kota Sengkang Kabupaten wajo.

Dalam kegiatan Sepeda cross country tersebut dihadiri,
Direktur Res kriminal umum Polda Sulsel Kombes Pol Andi Indra Jaya, Bupati Wajo (DR. H. Amran Machmud, S.Sos, M.Si, Kapolres Wajo AKBP Asep Marsel, SIK, Kapolres Sidrap AKBP Budi Wahyuno, Kapolres Maros AKBP Yohanes Richard, Danyon C Pelopor Sat Brimobda Sulsel Kompol Nur Ichsan S.Sos, Dandim 1406 Wajo Letkol Inf Utsman Abd Ggofir, S. Sos dan Ketua DPRD Kabupaten Wajo H. Muh Yunus panaungi, SE. (Irwan N Roju)

Satlantas Polres Bone Rangkai Berbagai Kegiatan di MRSF

Bone, Berandankrinews.com–Satuan lalu lintas polres Bone akan melaksanakan Milenial Road Safety Festival yang akan digelar pada Minggu 17 Maret 2019, bertempat Dilapangan merdeka Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya Panitia Pelaksana telah mempersiapkan semua bentuk kebutuhan kegiatan tersebut, agar kegiatan itu berlangsung meriah
dan diikuti oleh semua elemen masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone.

Milenial Enterpreneur Expo rencananya akan digelar selama 3 hari yang berlansung mulai tanggal 14-17 Maret 2019. Milenial Enterpeneur Expo nantinya akan menampilkan berbagai kegiatan diantaranya Bazar kuliner dan Live music.

Kasat Lantas Polres Bone AKP Muh Thamrin, SE saat dihubungi melalui via Whatsapp mengatakan, Kita berharap Kepada masyarakat Bone, bisa datang menyaksikan dan meramaikan kegiatan yang spectakuler yang diadakan Satlantas polres Bone ini.

Acara millenial Enterpreneur Expo Satlantas Polres Bone merupakan rangkaian kegiatan dari millenial road safety festival yang dilakukan diseluruh Indonesia (Irwan N Raju)