Penulis: yutda alin

NUNUKAN – Plt. Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Ir. Jabbar membuka rapat TPAKD sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan sektor keuangan. 

Tujuan rapat ini adalah untuk membahas dan menyampaikan program kerja terkait dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2025, untuk meningkatkan akses keuangan di kabupaten Nunukan sesuai dengan surat arahan dari Menteri Dalam Negeri bahwa setiap kabupaten harus membentuk tim percepatan akses keuangan daerah.

Program TPAKD menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, karena memiliki potensi besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KEJAR (kelompok belajar) Satu Rekening Satu Pelajar. menjadi salah satu usulan rencana program TPAKD tahun 2025.

Haikal, dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan bahwa TPAKD ini hal baru yg diselenggarakan di Kalimantan Utara.

“Dalam mendukung TPAKD ini, BI berperan dalam sistem pembayaran atau digitalisisasi daerah yang berfokus dalam peningkatan perluasan QRIS baik dalam jumlah pengguna maupun person.

TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) fokus kepada pemerintah daerah bagaimana digitalisasi dalam pembayaran pajak maupun retribusi dan perluasan UMKM .” Jelas haikal.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Sengketa antara masyarakat adat Dayak dari lima kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan PT Adindo Hutani Lestari terkait dugaan pengrusakan tanaman warga akhirnya berakhir damai melalui jalur mediasi.

Permasalahan bermula dari tindakan PT Adindo yang mencabut dan menyemprot tanaman ubi milik warga dengan herbisida. Hal ini memicu ketegangan antara masyarakat adat di Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, dan Lumbis dengan pihak perusahaan.

Mediasi yang berlangsung di Kantor Bupati Nunukan pada Selasa (24/6/2025) dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, S.Sos, dan dihadiri para kepala adat serta perwakilan lembaga adat dari lima kecamatan tersebut.

Sementara dari pihak PT. Adindo Hutani Lestari pada mediasi tesebut dihadiri oleh Rudi Fajar (Kuasa Direksi, Advisor), Arif Fadillah (Senior Management Bagian Humas) dan Djarot Handoko (Senior Management Comdev and Stakeholder Engagement).

“Setelah melalui proses mediasi, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama. Kami berharap ke depan tidak ada lagi permasalahan serupa, dan hubungan antara masyarakat serta perusahaan dapat berjalan harmonis dan saling menguntungkan,” ujar Hermanus.

Isi Kesepakatan Mediasi:

1. PT. Adindo Hutani Lestari menghormati dan mendukung Permohonan Masyarakat Adat di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan untuk mengajukan perubahan fungsi kawasan hutan dalam Areal Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan PT. Adindo Hutani Lestari sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Masyarakat Adat di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk Tim Kerja untuk menindaklanjuti permohonan perubahan fungsi kawasan hutan dalam Areal Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan PT. Adindo Hutani Lestari sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Kehutanan RI;

3. Bahwa permohonan perubahan fungsi kawasan hutan dalam Areal Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan PT. Adindo Hutani Lestari sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 diajukan untuk Lahan Permukiman Masyarakat, Lahan Pertanian Pangan dan Kebun, Infrastruktur Konektivitas Jalan Desa dan Jalan Kabupaten, Jalan Nasional, Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, Pemerintahah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perhubungan, sarana keagamaan, sarana kebudayaan adat, pemakaman umum di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

4. Untuk Tanaman Akasia dan Ekaliptus yang sudah ditanam di dalam areal Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan PT. Adindo Hutani Lestari tetap dipertahankan sebagai Tanaman PT. Adindo Hutani Lestari dan tetap bisa melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan perizinan PT. Adindo Hutani Lestari;

5. Bahwa apabila didalam areal HPHTI Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan PT. Adindo Hutani Lestari terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh masyarakat sejak lama, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja HPHTI / Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan PT. Adindo Hutani Lestari sebagaimana kesepakatan Berita Acara Hasil Rapat Tanggal 07 Mei 2007 tentang Pembahasan Permasalahan Antara Masyarakat Adat di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Lumbis dengan PT. Adindo Hutani Lestari sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Berita Acara Tanggal 16 Mei 2007 tentang Revisi Berita Acara Rapat Tanggal 07 Mei 2007 tentang Pembahasan Permasalahan Antara Masyarakat Adat di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Lumbis dengan PT. Adindo Hutani Lestari.

Kelima poin kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak.

Kuasa Direksi PT Adindo Hutani Lestari, Rudi Fajar, menyampaikan rasa syukur atas tercapainya kesepakatan ini.

“Terima kasih atas kerja sama semua pihak. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati masyarakat. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami ke depannya,” ucap Rudi.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Pemerintah Daerah mengapresiasi kegiatan GENCARKAN memberikan edukasi kepada Pekerja Migran Indonesia. 

Kegiatan yang dibingkai dalam bentuk Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025 ini adalah wujud implementasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Menurut Ir Jabbar, Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.

“Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada tahun 2023, devisa negara dari PMI mencapai RP.230,81 Triliun. Jumlah ini setara dengan sekitar 10 % dari total cadangan devisa Indonesia”, ungkap H. Jabbar membacakan pidato tertulis Bupati Nunukan. 

Lanjut dikatakan, kontribusi PMI ini sangat signifikan, bahkan menjadikannya sebagai pentumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas.

” Dengan melihat bagaimana para PMI sebagai pahlawan devisa negara, tentunya itu adalah pilihan yang tepat. Selaku pemerintah Daerah saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bank Kaltimtara yang memiliki komitmen turut serta mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas”, tambahnya. 

Di akhir sambutannya, Bupati berharap agar tujuan dari Gerakan GENCARKAN ini dapat tercapai, yaitu diharapkan gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan, mendorong masyarakat untuk mengelola keuangan dengan bijak dan efektif, meningkatkan inklusi keuangan dan akses ke layanan keuangan formal, mengurangi resiko keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Divisi Pengawasan Perilaku dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jaasa Keuangan (OJK) Kaltim Kaltara Yulianta mengatakan salah satu segmen program OJK adalah diperuntukkan bagi para migran yang merupakan pahlawan bagi keluarga dan pahlawan bagi negara karana mendatangkan devisa yang besar bagi Negara.

Pada kesempatan ini Yulianta juga juga berpesan kepada para PMI dan calon PMI untuk dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar.

“Yang terpenting adalah mengurangi risiko keuangan ilegal dan judi online”, Pesannya. 

Turut hadir dalam acara GENCARKAN kali ini, Manager Madya OJK Kaltim Kaltara Angga Heriyadi, Pemimpin Sekretariat Bank Kaltimtara Pusat Rita Kurniasih, Pemimpin Divisi Funding & Customer Management Bank Kaltimtara Pusat Amuniantoyo, Kepala Bank Kaltim Kaltara Cabang Nunukan, serta Plt. Kepala BP3MI Kaltara Sarni S Sos.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Itulah sepenggal pantu dadakan yang diutarakan dengan penuh semangat oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri membalas pantun sebelumnya yang dibacakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Andi Annisa Muthia Irwan pada penutupan Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK, yang membuat riuh tepuk tangan dari seluruh peserta dan para undangan.

Penutupan tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati H. Irwan Sabri didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan Andi Annisa Muthia Irwan, serta disaksikan ibu ibu PKK dari 21 kecamatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa 24 Juni 2025.

Peringatan HKG PKK ke-53 yang mengambil tema ”Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas” dilaksanakan selama 3 hari, dengan beragam kegiatan diantaranya Jambore Kader PKK diisi Senam Bersama, Bakti Sosial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Lomba Cipta Menu, lomba penyuluhan pola asuh anak di era digital, lomba mendongeng, lomba penyuluhan stunting, lomba yel – yel, dan talk show sinergitas program kerja pemerintah dengan 10 program pokok PKK.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati H. Irwan mengatakan dalam mewujudkan Asta Cita untuk menuju Indonesia Emas 2025, PKK perlu bersama menyatukan derap langkah, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025 – 2045 yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

” Untuk menjalankan program-program nya, PKK telah mendapat dukungan anggaran APBN, APBD, dan APBDESA. Hal ini difasilitasi dengan berbagai payung hukum antara lain peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD dan pedoman penyusunan RKPD yang dikeluarkan setiap tahunnya,” ungkap Bupati H. Irwan.

Dukungan kebijakan dan anggaran, lanjut Bupati H Irwan menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah dalam mendorong peran PKK agar lebih optimal dengan adanya regulasi dan fasilitas yang diberikan kepada PKK.

” Diharapkan seluruh kader PKK dapat menjalankan program dan kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Andi Annisa Muthia mengatakan hari kesatuan gerak PKK yang diperingati setiap tahun bukan sekedar seremoni, namun senantiasa harus dimaknai sebagai momentum gerakan bersama segenap jajaran tim penggerak PKK pusat dan daerah untuk melaksanakan 10 program pokok PKK maupun program atau kegiatan yang mendukung kegiatan kebijakan program pemerintah.

” Saya mengajak kepada seluruh kader PKK Kabupaten Nunukan untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas program, dengan dedikasi tinggi, saya yakin kita bisa membawa PKK Kabupaten Nunukan semakin maju,” ajaknya.

(PROKOMPIM)