Penulis: yutda alin

Bupati Nunukan Kawal Solusi Distribusi Ikan, Kearifan Lokal Jadi Pertimbangan Utama

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri melakukan monitoring sekaligus pertemuan dengan Pedagang Ikan di Pasar Ikan Jamaker Nunukan bersama Forkopimda, DPRD Nunukan serta instansi terkait, Rabu (03/09).

Kehadiran Bupati Nunukan, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi, Wakil Ketua DPRD Nunukan Arpiah, ST beserta anggota DPRD, pertemuan ini dimaksudkan untuk mematangkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya terkait persoalan distribusi ikan dari Malaysia.

Kegiatan kunjungan kerja ini dilaksanakan karena adanya permasalahan mendasar terkait ketergantungan masyarakat Nunukan terhadap pasokan ikan pelagis kecil asal Malaysia. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi (harga dan pasokan), tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat Nunukan karena perdagangan lintas batas telah menjadi kearifan lokal masyarakat perbatasan.

Dari sisi sosial ekonomi, tradisi perdagangan lintas batas dengan Tawau Malaysia menjadi bagian dari identitas masyarakat perbatasan. Penolakan atas masuknya ikan Malaysia berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan ekonomi khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan.

Persoalan utama adalah distribusi ikan dari Malaysia ke Nunukan yang selama ini berjalan berdasarkan kearifan lokal. Praktik ini telah lama membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun dari sisi hukum dan regulasi masih dianggap belum sepenuhnya legal, sehingga menimbulkan kerawanan berupa penangkapan kapal pengangkut oleh aparat penegak hukum dari luar daerah.

Menanggapi hal itu, Bupati Nunukan akan merekomendasikan hasil RDP dan pertemuan ini kepada Pemprov Kaltara untuk segera ditindaklanjuti serta sepakat mempermudah proses perizinan dan legalitas impor ikan dari Malaysia ke Nunukan.

Sambil menunggu legalitas tersebut, para pedagang dan pemasok ikan tetap diperbolehkan beraktivitas, dengan catatan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan.

Hasil dari pertemuan menyepakati empat poin utama, yakni:

1. Kearifan lokal tetap diberlakukan bagi pedagang dan pemasok ikan sembari menunggu legalitas impor.

2. Pembentukan koperasi dan pembangunan cold storage di Pasar Ikan Yamaker.

3. Pemerintah dan DPRD Nunukan akan merekomendasikan kebijakan ini kepada Pemprov Kaltara.

4. Permintaan agar kapal pengangkut ikan yang ditahan Polda Kaltara segera dilepaskan.

Pemkab Nunukan dan DPRD Nunukan akan mendorong Pemprov Kaltara agar lebih aktif dalam menyikapi persoalan ini, termasuk mempercepat legalisasi impor berbasis kearifan lokal.

(PROKOMPIM)

Aliansi Peduli Demokrasi Nunukan Sampaikan Tuntutan Pemerataan Pendidikan di Kantor DPRD Nunukan.

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Aliansi Peduli Demokrasi Nunukan menggelar aksi damai di depan
Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, 1 september 2025.

Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait tuntutan pemerataan pendidikan,tenaga pendidik, dan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Krayan, Sebuku, Sembakung, Lumbis Ogong dan Nunukan.

Aliansi Peduli Demokrasi Nunukan ini bergabung dengan beberapa Aliansi lain diantaranya,GMNI,PMII,HMI,PNN,STIT,dan Masyarakat. 

Koordinator Aliansi Muhammad Wan Ismail, dalam orasinya menyampaikan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi masalah serius di Kabupaten Nunukan.

“Pemerataan pembangunan sering kali kita disudurkan beasiswa-beasiswa untuk berkuliah tetapi bapak-bapak di depan ini tidak sadar bahwa SD,SMP,SMA,itu penting. Pendidikan itu kodrat manusia, disiplin kita terbentuk dari kita SD kematangan kita terbentuk pada saat kita SMP, pemikiran kita terbuka pada saat kita SMA,dan saat menjadi mahasiswa saat melangkah ke perguruan lebih tinggi, disitu kodrat kita di uji.” ujarnya.

Aliansi menyoroti beberapa poin penting dalam tuntutannya:

1. Pemerataan Tenaga Pendidikan,Tenaga pendidik,Dan Infrastruktur Pendidikan Diwilayah Kabupaten Nunukan (krayan,kebudaya,sebatik,dan Nunukan.)

2. Kenaikan upah buruh kabupaten Nunukan

3. Transparansi tata kelola perumahan Nunukan.

4. Transparansi retribusi token listrik ke PJU

5. Kesejahteraan tenaga medis

6. Perbaikan tata kelola layanan kesehatan

7. Membenahi layanan badan pertahanan nasional (BPN) kabupaten Nunukan

8. Transparansi tata kelola kebijakan perpajakan dan retribusi daerah

9. Mempertanyakan kejelasan tindak lanjut 4 oknum personil polres yang terlibat dalam kasus pengedaran sabu-sabu

10. Mempercepat insfraktuktur transportasi wilayah krayan dan kebudayaan

11. Meminta kejelasan terkait pelabuhan penyebrangan ilegal yang ada di kabupaten Nunukan

12. Mempercepat kebijakan tata kelola rumput laut berupa peraturan daerah

13. Pemerintah kabupaten Nunukan baik eksekutif maupun legislatif untuk bersama-sama mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi di Nunukan yaitu PNN dan STIT

14. Mempercepat pemerataan pembangunan kesejahteraan dan kualitas hidup,baik
pendidikan,kesehatan dan ekonomi di daerah kebudaya dan daratan besar krayan.

Dalam aksi demontrasi dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus S. Sos didampingi Plt. Sekda Nunukan Ir. Jabbar dan jajaran, serta anggota DPRD Nunukan dan Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas yang menemui massa demontrasi secara langsung didepan pagar Kantor DPRD Nunukan.

Perwakilan DPRD Kabupaten Nunukan, Arpiah,ST menerima langsung pernyataan sikap dari Aliansi Peduli Demokrasi Nunukan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan perhatian aliansi
terhadap masalah pendidikan di Kabupaten Nunukan.

“Teman-teman sekalian kami yakin hadirnya teman-teman disini, masyarakat semua dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat ini adalah bentuk kepedulian teman-teman semua akan kondisi
bangsa kita kondisi daerah kita karena itu kami mengapresiasi teman-teman semua yang telah hadir dengan aksi damai,tertib,dan bermartabat”.Ujarnya

“DPRD adalah rumah kita karena itu kami juga menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir dari meja-meja kami itu juga dalam rangka memperjuangkan masyarakat kabupaten Nunukan”.tambahnya

Aliansi Peduli Demokrasi berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

Aksi damai ini berlangsung dengan aman dan kondusif.

Martin/*Neni*

Kemenangan Cak Munir, Bukti Kompaknya PWI Kaltara Hadapi Konflik Internal

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

Tarakan, Kalimantan Utara – Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 akhirnya melahirkan sosok pemimpin baru. Wartawan senior yang akrab disapa Cak Munir atau Akhmad Munir, resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.

Kongres digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 29–30 Agustus 2025.

Dari total 87 peserta penuh yang memiliki hak suara, sebanyak 52 suara sah mengantarkan Cak Munir duduk di kursi tertinggi PWI Pusat.

PWI Kaltara dan Gejolak Internal

Di balik kemenangan Cak Munir, terdapat cerita panjang dari PWI Kalimantan Utara (Kaltara) yang turut memberi warna dalam kongres. Meski kepengurusan tengah dilanda gejolak, mayoritas pengurus dan anggota PWI Kaltara justru sepakat penuh mendukung Cak Munir.

Sementara itu, Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra Novianto, memilih sikap berbeda. Dalam rapat pleno yang digelar 21 Agustus 2025, Nicky tetap keukuh mendukung kandidat lain, Hendry Ch Bangun.

Bahkan, ia mengabaikan keputusan pleno dan menyebut bahwa pemilihan Ketua Umum PWI Pusat adalah hak prerogatif ketua provinsi.

Langkah sepihak ini memicu gelombang penolakan. Para pengurus dan anggota PWI Kaltara segera menggelar rapat di berbagai daerah. PWI Tarakan (22 Agustus), PWI Nunukan (23 Agustus), dan PWI Bulungan (24 Agustus) secara serentak melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Nicky.

Seluruh anggota sepakat menghilangkan gap dan ego masing-masing, bersatu demi menyelamatkan marwah organisasi. Keputusan bulat ini menjadi bukti, PWI Kaltara menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Mosi Tidak Percaya dan Mandat Baru

Situasi memanas semakin tajam ketika pada 26 Agustus, PWI Kaltara kembali menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti mosi tidak percaya.

Hasil pleno tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Kehormatan (DK) PWI Kaltara pada 28 Agustus. DK pun mengirimkan surat undangan permainan klarifikasi kepada Nicky Saputra.

Agar suara PWI Kaltara tetap terwakili, lahirlah mandat baru yang ditandatangani Sekjen PWI Kaltara dan DK PWI Kaltara.

Mandat tersebut menunjuk Ketua PWI Tarakan, Muhammad Rizal, serta Ketua SIWO Kaltara, Eliazar Simon, untuk membawa amanat anggota ke Kongres Persatuan.

Namun perjuangan keduanya tak berjalan mulus. Setelah berbagai dinamika pra-kongres, keduanya baru mendapatkan ID Card pada Jumat malam (29/8/2025). Sayangnya, bukan sebagai peserta penuh dalam proses pemungutan suara pada Sabtu (30/8/2025).

“Kami sudah berusaha memperjuangkan hak suara dengan menyampaikan intrupsi sebelum pembacaan tatib. Tapi Steering Committee tetap berpendapat bahwa ketua provinsi memiliki hak prerogatif masuk bilik suara, meski kami sudah melampirkan mosi tidak percaya serta mandat sah dari Sekjen dan DK,” ungkap Eliazar Simon.

Nada kecewa juga disampaikan Muhammad Rizal. “Setelah menyampaikan intrupsi, kami justru diminta keluar dari forum karena dianggap bukan peserta penuh. Padahal jelas ini bertentangan dengan PD/PRT. Kongres seharusnya dijalankan dengan sah dan demokratis,” tegasnya.

Akhir Manis: Kemenangan Cak Munir

Meski amanat suara PWI Kaltara tidak sepenuhnya tersampaikan, perjuangan panjang akhirnya berbuah manis. Hasil akhir menunjukkan Cak Munir meraih kemenangan telak.

“Meski penuh rintangan, endingnya kemenangan sudah di tangan dan siap kita bawa pulang. Ini kemenangan seluruh insan pers, bukan hanya Cak Munir,” tandas Sekretaris PWI Kaltara, Aswar Halim.

Dengan terpilihnya Cak Munir sebagai Ketua Umum PWI Pusat, harapan besar kini tertuju pada upaya rekonsiliasi dan penyatuan kembali PWI dalam satu misi yang sama. PWI Kaltara pun menegaskan, meski tanpa figur ketua definitif, mereka akan tetap berada di garis depan menjaga marwah organisasi. (hmspwikaltara)

Kerusuhan di DPRD Jabar: Gedung dan Kendaraan Terbakar, Gubernur Dedi Mulyadi Turun Tangan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

BANDUNG – Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPRD Jawa Barat sejak kemarin siang hingga dini hari tadi berakhir ricuh. Kericuhan tersebut menimbulkan kerusakan cukup parah di sekitar lokasi.

Selain pos satpam di depan Gedung DPRD Jabar yang hangus terbakar, api juga melahap sebuah rumah aset MPR yang berada tepat di seberang gedung DPRD. Gedung setinggi tiga lantai tersebut habis terbakar. Tidak hanya itu, satu unit mobil dan empat sepeda motor turut hangus dilalap si jago merah.

Di tengah situasi memanas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung menemui massa aksi. Kehadirannya di tengah demonstran memberikan dampak positif. Dengan komunikasi yang tenang dan upaya persuasif, Dedi Mulyadi berhasil menenangkan massa sehingga potensi meluasnya tindakan anarkis dapat diredam.

Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian bersama tim pemadam kebakaran masih melakukan pendataan dan penyelidikan terkait insiden kebakaran yang terjadi.

Sementara itu, hari ini petugas kebersihan masih terus bekerja membersihkan sampah, sisa pembakaran, serta puing-puing bangunan di beberapa titik lokasi. Puing-puing gedung yang terbakar kini menjadi saksi bisu atas kerusuhan yang terjadi semalam. (Wan’s)

Diikuti Peserta Dari Nunukan dan Tawau, Pertandingan Tenis Lapangan  Memperingati HUT RI ke 80 Resmi Dibuka

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Abdul Halid secara resmi membuka Pertandingan Tenis Lapangan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyongsong kepengurusan baru Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PELTI) dan Barisan Atlet Veteran Tenis Indonesia (BAVETI) Kabupaten Nunukan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memeriahkan HUT RI ke-80 sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat sportivitas serta gairah olahraga tenis di Kabupaten Nunukan. Dengan adanya sinergi PELTI dan BAVETI diharapkan tenis lapangan dapat semakin berkembang baik di kalangan muda maupun senior.

Dalam sambutan Bupati Nunukan yang disampaikan oleh Abdul Halid meminta  agar seluruh pertandingan nanti dilaksanakan dengan suasana yang santai, gembira dan dalam suasana kekeluargaan.

“Saya minta kepada pengurus PELTI agar mulai menyiapkan peta atau road map pengembangan dan pembinaan secara lebih inklusif atau terbuka. Buka kesempatan selebar-lebarnya bagi anak-anak kita, atau bila perlu lakukan penjaringan di sekolah-sekolah, sehingga pada akhirnya tenis menjadi olah raga yang bisa dimainkan siapa saja”, tutur Halid.

Lanjut dikatakan jika hal itu bisa  dilakukan, maka  yakin dalam satu atau dua tahun mendatang, di Nunukan akan memiliki atlet-atlet tenis yang handal yang bisa meraih prestasi di berbagai kejuaraan”, tambahnya.

Para peserta berasal dari instansi dan komunitas di Nunukan serta undangan dari wilayah Sebatik dan Tawau, diselenggarakan 3 hari dari tanggal 29-31 Agustus 2025 dengan total hadiah Rp. 21.800.000.

Beberapa agenda pertandingan yang akan dilaksanakan antara lain Pertandingan Tenis Ganda Putra Junior A+B, Pertandingan Tenis Ganda Putra dan Putri Junior C+D, Pertandingan Tenis Ganda Putra Prestasi A+B, Pertandingan Tenis Kategori Triples 3 on 3, Pertandingan Tenis Kategori Begginer, dann Exhibition Match.

(PROKOMPIM)