Penulis: yutda alin

Hadir sebagai Alumni, Bupati Nunukan Titip Pesan untuk IKA Unhas

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Kabupaten Nunukan resmi dibuka Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., di Aula Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (25/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri hampir seluruh alumni yang berdomisili di Kabupaten Nunukan. Para alumni kompak mengenakan seragam merah berlogo Unhas, bahkan sempat bersama-sama menyanyikan Mars Unhas. Turut hadir melalui Zoom, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jammaluddin Jompa, M.Sc., sementara Sekretaris Umum Pengurus Wilayah Kaltara IKA Unhas, Andi Amri Ampa, S.Sos., M.St., hadir secara langsung.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan Sabri yang juga alumni Fakultas Ekonomi Unhas, menekankan pentingnya Musda bukan hanya sebagai forum demokratis memilih pengurus baru, tetapi juga sebagai momentum menyusun program strategis yang bermanfaat bagi alumni, universitas, maupun masyarakat Nunukan.

“Saya berharap IKA Unhas Nunukan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, memberikan kontribusi pemikiran dan karya nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Alumni juga harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan, integritas, dan etika berbangsa,” ujarnya.

Irwan Sabri juga mengajak seluruh alumni untuk terus berkolaborasi dan menjaga semangat kebersamaan. Ia optimistis alumni Unhas di Nunukan, dengan potensi yang dimiliki, mampu menjadi motor penggerak kemajuan daerah sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Rektor Unhas Jammaluddin Jompa menyampaikan apresiasi atas perkembangan IKA Unhas di Nunukan yang dinilai semakin solid dan berkontribusi nyata. Ia bahkan menyinggung kemungkinan pendirian kampus Unhas di Nunukan.

“Kami bersyukur IKA Unhas di Nunukan semakin kuat dan berkiprah signifikan. Sudah saatnya Unhas memikirkan pendirian kampus di Nunukan. Dengan dukungan Bupati dan DPRD, Insyaallah hal ini dapat terwujud,” katanya yang disambut tepuk tangan meriah para alumni.

Musda kemudian dilanjutkan dengan sidang pembahasan tata tertib, laporan pertanggungjawaban pengurus lama, serta pemilihan Ketua IKA Unhas Kabupaten Nunukan periode 2025–2030.

(PROKOMPIM)

LHP BPK Temukan Kerugian Negara Sekitar Rp 2 Miliar Lebih Dalam Proyek Jembatan di KTT

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANA TIDUNG – Warga Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kalimantan Utara, mengeluhkan proyek Jembatan Sungai Sebawang di Jalan Padat Karya yang mangkrak.

Anggaran Rp 13 miliar dilaporkan telah cair 100%. Namun jembatan strategis yang seharusnya rampung akhir 2024 itu belum bisa dilintasi.

Ketua Harian LSM Pemuda Peduli Kawasan Hutan dan Lingkungan Hidup (PPKH-LH) Kalimantan Utara, Nathalius John mengatakan akibat belum rampung, sebuah dump truck dilaporkan amblas pada bagian penghubung jalan dan jembatan, saat mencoba melintas.

“Kami sangat prihatin lihat kondisi itu. Padahal, uang proyeknya sudah dikasih. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalan tersebut belumlah maksimal. Salah satu contohnya ada truk amblas,” ujar Nathalius John,Sabtu (27/9/2025).

Tidak hanya itu, mangkraknya pembangunan menuju pelabuhan penyeberangan, dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan.Dan juga bisa menghambat perputaran roda ekonomi di KTT.

“Akses jalan ini sangat strategis karena menjadi jalur utama menuju Pelabuhan Feri Sebawang yang menghubungkan wilayah Kaltara dan Kaltim. Aktivitas ekonomi jadi terganggu karena warga harus memutar lebih jauh atau melewati jembatan alternatif yang rawan,” jelas Nathalius.

Menurut pantauan PPKH-LH, proyek yang dimulai tahun lalu itu seharusnya sudah selesai pada 31 Desember 2024. Namun, hingga kini pengerjaan fisik di lapangan belum tuntas.

“Proyek ini terkesan dipaksakan. Harusnya ada transparansi, papan proyek saja sudah hilang, jadi masyarakat sulit memantau,” tegasnya.

Kecurigaan publik menguat setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Dalam laporan tersebut, ditemukan adanya kejanggalan sebesar Rp 2.129.000.000 terkait proyek ini.

“Menurut LHP BPK, ada temuan sekitar Rp 2 miliar lebih.Ini yang menjadi keprihatinan besar kami, ada uang negara yang dikucurkan begitu besar tapi realisasinya gagal,” ungkap Nathalius.

Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) KTT, Punjul Sidi Waluyo, membenarkan bahwa truk tersebut amblas di segmen jalan penghubung (oprit) jembatan.

“Benar, unit truk amblas di oprit jembatan, dan kebetulan kami juga membantu mengevakuasinya,” Kata Punjul.

Menurut Punjul, pembangunan jembatan sudah sesuai dengan kontrak tahun 2024. Pada 2025, akan dilanjutkan pekerjaan tahap ke 2.

“Terkait proses pembangunan di tahun 2024 sudah sesuai dengan kontrak. Dan tahun ini masuk pekerjaan tahap 2. Silakan nanti ke kantor DPUPR untuk dapatkan info lebih lengkap.”Pungkasnya

Njon/Nn

Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. Gelar Reses serap aspirasi di Nunukan. Siap Kawal Usulan untuk Tahun 2026

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., yang juga duduk di Komisi II, melaksanakan kegiatan reses atau serap aspirasi di daerah pemilihannya, Kabupaten Nunukan. Kegiatan reses tersebut berlangsung mulai 23 hingga 27 September 2025 dengan menyasar lima titik lokasi pertemuan bersama masyarakat.

Adapun lima titik reses tersebut meliputi:

1. Simpang Bahagia, Kecamatan Sebatik Barat

2. Kelurahan Nunukan Barat (dua titik, di daerah Tanjung Sungai Mantri)

3. Kelurahan Nunukan Utara

4. Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur

Dalam rangkaian reses ini, Muhammad Nasir menerima beragam keluhan dan usulan masyarakat. Persoalan yang paling menonjol adalah semakin sulitnya kondisi ekonomi warga. Banyak masyarakat yang mengajukan bantuan modal usaha agar mereka tetap dapat bertahan dan mengembangkan penghidupan. Selain itu, ada pula aspirasi mengenai bantuan beasiswa bagi pelajar, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta perbaikan infrastruktur jalan yang masih rusak.

Kelompok nelayan dan pembudidaya rumput laut juga menyuarakan kebutuhan mereka akan dukungan sarana dan prasarana. Sementara itu, permintaan bantuan untuk rumah ibadah juga menjadi perhatian serius.

Khusus di wilayah Sebatik Barat, masyarakat menyampaikan dua kebutuhan mendesak: pertama, permohonan bus sekolah karena jarak antara sekolah dengan perkampungan cukup jauh, terutama untuk tingkat SMP. Kedua, permintaan adanya mobil jenazah, mengingat hingga saat ini Sebatik Barat menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki fasilitas tersebut.

Muhammad Nasir menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.

“Reses ini sangat penting karena menjadi wadah utama bagi saya untuk mendengar langsung suara masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tidak akan berhenti di sini. Insya Allah, akan saya perjuangkan dan kawal agar dapat masuk dalam program pemerintah tahun 2026,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menambahkan bahwa untuk usulan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ia akan berkoordinasi dengan anggota legislatif PKS di DPRD Kabupaten Nunukan.

“Kami akan bersinergi agar setiap usulan masyarakat tidak terabaikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” tambahnya.

Dengan demikian, Muhammad Nasir berharap kehadirannya melalui agenda reses dapat benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dapilnya di Nunukan, sekaligus memperkuat peran wakil rakyat sebagai jembatan aspirasi warga. (*)

Piala Gubernur Kaltara Jadi Ajang Jaring Bibit Unggul Catur

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TARAKAN – Turnamen Catur Piala Gubernur Kalimantan Utara kembali digelar tahun ini. Ajang ini menjadi wadah bagi para pecinta dan komunitas catur untuk menyalurkan hobi sekaligus menguji kemampuan bertanding secara lebih kompetitif.

Ketua Panitia Turnamen, Sahadan, S.Kom menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah mencari bibit-bibit unggul pecatur di Kaltara. Selain itu, event ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, mulai dari menggerakkan roda perekonomian hingga memperluas promosi olahraga catur.

“Turnamen catur ini diadakan untuk menjadi wadah para pecinta catur dan komunitas catur menyalurkan hobi, kreativitas, dan ketangkasan. Tetapi tujuan utamanya adalah mencari bibit unggul pecatur di Kaltara,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Antusiasme peserta pun cukup tinggi. Panitia menargetkan 150 peserta dan hingga kini sudah menerima 126 pendaftar dari lima kabupaten/kota di Kaltara. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga catur kian diminati oleh masyarakat di berbagai kalangan.

Untuk kategori lomba, panitia menghadirkan catur standar dan catur kilat (blitz) dengan sistem Swiss. Sistem ini dipilih agar peserta bisa bertanding melawan banyak lawan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kelas peserta dibagi berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga kategori umum, bukan berdasarkan kelompok umur.

Sahadan menambahkan, peserta umum wajib memiliki KTP domisili Kaltara, sementara pelajar cukup menunjukkan kartu pelajar atau surat keterangan sekolah. Pendaftaran umum dikenakan biaya, sedangkan pelajar dibebaskan dari biaya pendaftaran.

“Peserta juga diwajibkan mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama perlombaan berlangsung,” jelasnya.

Turnamen ini merupakan kali kedua digelar setelah sukses tahun sebelumnya. Panitia berharap, agenda tersebut bisa menjadi kegiatan tahunan mengingat antusiasme yang tinggi dan manfaat positif yang dihasilkan.

Apresiasi juga datang dari Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kaltara, Norhayati Andris. Ia menilai event ini sejalan dengan misi Percasi dalam membina sekaligus mencari talenta-talenta baru di daerah.

“Artinya pemerintah turut mencari bibit-bibit atlet muda, atlet junior di bidang catur untuk Kalimantan Utara. Kami sangat senang dan mengapresiasi kegiatan ini,” tuturnya.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap para juara nantinya akan menjadi motivasi tambahan bagi atlet junior agar terus mengasah kemampuan. Hal ini diyakini bisa melahirkan prestasi yang membanggakan baik untuk diri sendiri maupun daerah.

“Kalau ada perhatian dari pemerintah, itu akan menjadi semangat bagi atlet-atlet junior kita. Dari hobi bisa menjadi kebanggaan orangtua bahkan bisa mengukir prestasi,” tambahnya.

Ia juga berharap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara terus berinovasi dengan menghadirkan lebih banyak event serupa. Dengan begitu, peluang untuk melahirkan atlet unggulan di bidang catur semakin terbuka lebar dan Kaltara dapat diposisikan sebagai salah satu lumbung atlet catur di Indonesia. (*)

BKAD Tegaskan Anggaran Rp 36,96 M untuk Gaji dan TPP P3K

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

BULUNGAN – Isu mengenai anggaran gemuk di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara akhirnya dijawab langsung oleh Kepala BKAD, Denny Harianto. Ia menegaskan, alokasi Rp36,96 miliar yang sempat dipersoalkan bukanlah tambahan penghasilan di luar mekanisme, melainkan anggaran resmi untuk pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Tidak mungkin kita mengangkat tenaga P3K tanpa menyiapkan belanja gaji dan TPP mereka. Itu konsekuensi dari SK yang sudah diterbitkan,” sebutnya, Kamis (25/9/2025) dikutip dari media Benuanta.

Menurutnya, sejak Juli 2025 terdapat hampir 1.300 tenaga P3K yang diterima Pemprov Kaltara. Selain itu, ada tambahan 131 orang yang akan mulai menerima haknya pada Oktober hingga Desember. Keputusan pengangkatan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Kaltara yang otomatis diikuti dengan kesiapan anggaran.

Denny menjelaskan, gaji pokok tenaga P3K tetap dibayarkan setiap bulan, meski APBD Perubahan belum diketok. Sementara TPP baru bisa dicairkan setelah perubahan anggaran disahkan. Besarannya berkisar Rp1,7 juta hingga Rp2,1 juta per bulan, sesuai kelas jabatan.

“Kalau gaji tidak boleh ditunda, itu wajib dibayar. Untuk TPP, terhitung mulai Juli, dan akan dibayarkan setelah APBD Perubahan. Jadi bukan tidak dibayar, hanya menunggu mekanisme anggaran,” ujarnya.

Ia memastikan dana Rp36,96 miliar tersebut sudah dialokasikan dan didistribusikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai kebutuhan. Karena itu, kata Denny, tidak ada istilah anggaran fiktif.

“Silakan cek langsung ke OPD, apakah sudah menerima anggaran untuk pembayaran rappel TPP dan sisa gaji tenaga P3K. Semua by name, by system, dan by address. Tidak bisa kami menganggarkan seenaknya,” tegasnya.

Menanggapi isu miring yang berkembang, Denny meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa data. Ia menekankan BKAD hanya menjalankan tugas menyiapkan anggaran sesuai regulasi.

“Kalau ada yang bilang tidak dibayarkan, itu keliru. Semua hak ASN dan P3K tetap kita bayarkan. Jangan sampai isu sepotong menimbulkan fitnah. Kasihan teman-teman yang sudah bekerja menunggu hak mereka,” kata dia.

Ia berharap klarifikasi ini bisa meluruskan kesalahpahaman publik sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap ribuan tenaga P3K di Kaltara. (*)