Penulis: yutda alin

NUNUKAN – Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Leppa bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nunukan, Burhanuddin, S.H, Kamis (30/10/25).

Kunjungan kali pertama ini merupakan agenda silaturahmi dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan penegak hukum di Kabupaten Nunukan.

Kedatangan Kajari Burhanuddin disambut langsung oleh Ketua DPRD Hj. Leppa, Wakil Ketua I Ir. Arpiah, ST., M.I.Kom, dan Wakil Ketua II Hj. Andi Mariyati.

Turut hadir pula Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, S.H, Sekretaris DPRD, serta jajaran pejabat dari Kejaksaan Negeri Nunukan.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal untuk menjalin komunikasi antara Kejaksaan dengan DPRD Nunukan, agar bersinergi mendukung penegakan hukum yang adil untuk pembangunan daerah yang berintegritas.

“Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Kejaksaan dan DPRD, kami ingin memastikan penegakan hukum berjalan seiring dengan upaya membangun Nunukan yang lebih maju,” ujar Burhanuddin, SH

Ia menambahkan bahwa Kejaksaan Negeri Nunukan berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan transparan, serta mendukung setiap program pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antar lembaga akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan.

Dikesempatan itu, Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa menyambut baik kunjungan Kajari yang baru Nunukan, ia mengatakan, sinergi antara DPRD dan Kejaksaan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.

“Kami di DPRD sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan, penegakan hukum, dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Hj. Leppa.

Ia juga menegaskan, DPRD Nunukan siap mendukung langkah-langkah Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan supremasi hukum di daerah.

Hj. Leppa berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan di Kabupaten Nunukan.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, kedua lembaga siap menjalin komunikasi intensif dan saling mendukung dalam menjalankan fungsi masing-masing demi kemajuan Nunukan.

Melalui kegiatan ini, DPRD dan Kejaksaan Negeri Nunukan bertekad memperkuat sinergi dalam menciptakan daerah yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas menuju Nunukan yang maju dan sejahtera.***

(HUMAS DPRD NUNUKAN)

NUNUKAN – Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Leppa, menyerap langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan dalam agenda Reses masa persidangan III tahun 2024–2025 yang digelar di Sassuni Cafe Nunukan, Kamis (30/10/2025).

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di Kecematan Nunukan Selatan, khususnya di bidang kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan prioritas, di antaranya peningkatan pelayanan di Puskesmas Sedadap.

Masyarakat mengharapkan adanya penambahan ruang bersalin, penyediaan mobil ambulans tambahan, serta kemudahan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga berpenghasilan minim.

Selain masalah kesehatan, warga juga mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan, terutama di kawasan Jalan Antasari yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas.

Warga menilai kondisi jalan yang rusak membahayakan pengguna jalan dan perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Permasalahan penerangan jalan turut menjadi sorotan, warga meminta pemasangan lampu jalan dari Antasari hingga pertigaan jalan dari bandara Nunukan, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan aktivitas masyarakat pada malam hari.

Di sektor lain, warga juga menyampaikan keluhan terkait sulitnya akses jaringan internet di wilayah Sungai Limau.

Kondisi tersebut dinilai menghambat proses pembelajaran siswa dan perlu mendapat perhatian dari pihak terkait agar layanan digital di bidang pendidikan dapat berjalan optimal.

Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Nunukan tahun 2026.

“Kami akan perjuangkan agar usulan ini bisa direalisasikan pada tahun 2027 melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait,” ujarnya.

Kegiatan reses tersebut juga dihadiri Camat Nunukan Selatan dan Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH.

Keduanya turut mencatat berbagai masukan yang muncul selama penjaringan aspirasi tersebut, dan nantinya menjadi bahan pembahasan lanjutan di tingkat pemerintah daerah.

Hj. Leppa menegaskan, penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan sesuai kebutuhan warga.

“Kami berharap masyarakat terus berpartisipasi aktif menyampaikan masukan agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan bersama,” tutupnya.***

(HUMAS DPRD NUNUKAN)

NUNUKAN – Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan bersama TNI Angkatan Laut memperkuat sinergi pengawasan di wilayah perairan laut Nunukan, khususnya di perairan Sebatik.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi nelayan yang kerap menjadi korban tindak kriminal di perairan laut Nunukan.

Komisi II DPRD Nunukan bersama Ketua Himpunan Nelayan Sebatik serta sejumlah nelayan, korban aksi kejahatan di laut, menyambangi Pangkalan TNI AL Nunukan, Rabu (29/10/25).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik, S.T., M.Tr.Opsla.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH mengatakan, kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan nelayan di wilayah perbatasan.

Menurutnya, tindakan kriminal di laut tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat Nelayan.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD dan TNI AL membahas upaya memperketat pengawasan serta meningkatkan intensitas patroli keamanan di wilayah perairan Sebatik.

Hal ini dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya aksi perampokan dan tindak kekerasan terhadap nelayan.

Komandan Lanal Nunukan, Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik, menegaskan bahwa TNI AL siap memperkuat patroli di wilayah perairan yang rawan tindak kriminal.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat nelayan dalam memberikan informasi dini apabila menemukan aktivitas mencurigakan di laut.

Sinergi antara DPRD Nunukan, TNI Angkatan Laut, dan Himpunan Nelayan Sebatik diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi para nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.

Upaya ini juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan wilayah perbatasan laut Indonesia agar tetap kondusif.

Terhadap Koordinasi Koordinasi lintas instansi ini, pemerintah daerah berharap masalah keamanan di laut dapat segera teratasi.

DPRD Nunukan akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan perlindungan terhadap nelayan sebagai garda terdepan diperairan laut Kabupaten Nunukan.

(Humas DPRD Nunukan)

NUNUKAN – Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan langsung ke Desa Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Selasa (28/10/25) menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat Nelayan.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam, S.H., didampingi Sekretaris Ramsah dan anggota H. Firman, berinteraksi langsung dengan warga, Ketua HNS Pak Thamrin, serta Ketua KTNA Pak Masjidil.

Dikesempatan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi, terutama maraknya tindak kriminal di wilayah perairan Sebatik.

Periwtiwa itu menimbulkan keresahan di kalangan nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil laut, karena khawatir menjadi korban tindak kejahatan di laut.

Ketua Himpunan Nelayan Sebatik, Thamrin mengatakan, aksi kejahatan sering kali terjadi di perairan laut Sebatik, Ia bersama warga berharap DPRD dan pemerintah daerah lebih peningkatan keamanan di perairan Sebatik agar nelayan bisa bekerja dengan tenang dan aman.

Menambahkan hal tersebut, Ketua KTNA Masjidil juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi nelayan semakin tertekan akibat situasi ini.

Selain menghadapi ancaman, para nelayan juga mengalami penurunan hasil tangkapan dan kenaikan biaya operasional.

Menanggapi aspirasi itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, termasuk aparat keamanan laut.

DPRD, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap nelayan di wilayah perbatasan aman saat bekerja mencari nafkah.

Komisi II DPRD Nunukan juga mendorong peningkatan patroli di wilayah perairan Sebatik, upaya ini diharapkan mampu menekan angka kejahatan laut serta memulihkan keamanan Nelayan, dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif agar pengamanan di laut lebih optimal.***

(Humas DPRD Nunukan)