Turut Berdukacita, Pemkab Nunukan Selenggarakan Upacara Pelepasan Jenazah Secara Kedinasan Alm. Pither Balisa, SE

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri hadir sekaligus menjadi inspektur upacara pada upacara pelepasan jenazah secara kedinasan Alm. Pither Balisa, SE di rumah duka Jalan Fatahillah, Sabtu (26/08).

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Hasan menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Almarhum selama mengabdikan diri di Kabupaten Nunukan.

Almarhum Pither Balisa merupakan PNS yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Nunukan yang telah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 24 Agustus 2023.

Hasan Basri mengatakan bahwa Almarhum merupakan sosok yang ramah, baik dan dekat dihati sesama PNS saat dimana Almarhum mulai bekerja hingga meninggalnya.

“Atas nama pemerintah, pribadi dan seluruh PNS Kabupaten Nunukan, saya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Almarhum, baik dalam kebersamaan maupun saat Almarhum bekerja sebagai seorang PNS untuk membangun Kabupaten Nunukan yang kita cintai ini”, tutur Hasan.

(PROKOMPIM)

Mengenal Cucuk Lampah, Tarian Penghormatan Menyambut Kedatangan Bupati Laura di Pelantikan Pengurus Pakuwaja Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Gemulai namun tak menghilangkan nuansa tegasnya, dengan gagahnya Stepanus Karman, penari tunggal itu mengiring langkah Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid bersama suami H. Andi Muhammad Akbar menapaki karpet merah menuju tempat duduk yang telah disediakan saat tiba di Gedung Akbar Ali untuk menghadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Keluarga Warga Jawa Kabupaten Nunukan, Sabtu (26/08/2023).

Apa yang dilakukan oleh Penari ini bukanlah tanpa makna, karena itu adalah sebuah tarian tradisi Jawa bernama Cucuk Lampah.

Cucuk Lampah sebenarnya adalah tarian yang ditarikan secara tunggal yang diperuntukkan bagi pasangan pengantin jawa. Tarian ini merupakan tarian yang memiliki makna penolak bala untuk mengusir semua bentuk gangguan dalam wujud apapun. Cucuk Lampah ditarikan di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh pengantin.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara acara H. Heru wihartopo, dalam kegiatan pelantikan Pakuwaja Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2023 – 2028 ini Cucuk Lampah dipilih sebagai penghargaan dalam menyambut tamu kehormatan yang hadir.

H. Heru Wihartopo yang pada kepengurusan kali ini dilantik sebagai Wakil Ketua Pakuwaja Bidang Perekonomian, UMKM, Kepemudaan , Pertanian dan perkebunan juga menjelaskan selain diiringi tarian, Cucuk lampah ini juga diiringi Klenengan Gending Maheso Kudro dari Karawitan Pakuwaja Nunukan yang dilengkapi dengan Condro (Narasi) sehingga prosesi penyambutan kali ini sarat makna.

(PROKOMPIM)

Kukuhkan PAKUWAJA, Bupati Nunukan Tegaskan Ini Bukan Organisasi Politik

NUNUKAN – Gelaran Pengukuhan pengurus Paguyuban Keluarga Warga Jawa (PAKUWAJA) Kabupaten Nunukan Periode 2023-2028 berlangsung meriah, diawali dengan tarian daerah Cucuk Lampah merupakan salah satu tarian penyambutan. Yang di gelar di Gedung Akbar Ali, Sabtu (26/08/2023) malam.

Kegiatan tersebut dibuka dengan tarian-tarian penyambutan, dilanjut pembacaan doa, sambutan-sambutan dan Senam Tari Perbatasan.

Selanjutnya, selaku Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM, Ph.D dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pengurus PAKUWAJA sebelumnya karena telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik selama ini.

“Menjadi pengurus sebuah organisasi sosial, termasuk panguyuban keluarga artinya harus siap mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga untuk orang banyak,” ucap Laura.

Kemudian, ia juga mengucapkan selamat kepada pengurus PAKUWAJA Kab. Nunukan masa bakti 2023-2028 yang sudah dilantik.

“Saya mengajak, mari kita jaga kebersamaan ini, jangan sampai terciderai oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang tidak bertanggung jawab. Sebentar lagi, kita akan memasuki tahun politik saya berpesan ini bukan organisasi politik jangan sampai pesta demokrasi nanti dijadikan ajang untuk saling menebar kebencian dan fitnah diantara kita,” lanjut Laura.

Turut hadir dalam acara tersebut, Bupati Nunukan, Wakil ketua DPRD Provinsi Kaltara, jajaran Forkopimda Kab. Nunukan, Ketua PAKUWAJA Provinsi Kaltara, Ketua PAKUWAJA Kab. Nunukan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Sesepuh Warga Jawa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda.

(Wan)

Deportasi, Sebanyak 296 Orang Pekerja Migran Indonesia Dipulangkan ke Indonesia

NUNUKAN – Ratusan orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada, Kamis (24/08/2023).

Sebanyak 296 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari 17 provinsi di antarnya laki-laki dewasa 223 orang, perempuan dewasa 51 orang dan anak-anak 22 orang yang dipulangkan ke Indonesia dari negeri Jiran Malaysia.

Selaku Kepala BP3MI Kaltara, Kombes Pol. F. Jaya Ginting mengatakan, ratusan PMI yang dideportasi itu karena permasalahan diantaranya lewat masa tinggal, tidak memiliki dokumen, kriminal dan narkoba.

“Sebanyak 296 orang PMI bermasalah dipulangkan dari wilayah kerja yaitu Keke, Kinabalu dan papar, ini nanti kita tempatkan ke rusunawa sebelum kita lakukan fasilitasi pemulangan ke daerah asal,” ucap Ginting.

Selanjutnya, ia juga mengatakan ratusan PMI yang tiba di Nunukan ini, telah selesai menjalankan masa hukumannya di tiga Depot Detensi Imigrasi tersebut.

“Tentunya dari pemulangan ini kita akan memfasilitasi pekerja migran yang bermasalah, namun untuk pendataan dan administrasi serta menunggu jadwal kapal yang membawa mereka” lanjut Ginting.

Kemudian, ratusan PMI ini selanjutnya di bawa ke rumah singgah Rusunawa Nunukan untuk kemudian dilakukan pendataan oleh BP3MI sebelum nantinya dipulangkan ke daerah asalnya.

Selanjutnya, ia berharap dengan adanya pemulangan ini kedepannya tetap optimis, karena hari ini menjadi pelajaran masa lalu sehingga nantinya harus progresif terkait pencegahan TPPO.

(Wan)

Hadirkan 3 Narasumber, MPD ICMI Muda Kabupaten Nunukan Gelar Dialog Publik 

NUNUKAN – Majelis Pimpinan Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim lndonesia (ICMI) Muda Kabupaten Nunukan menggelar acara Dialog Publik dengan tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Dukungan Kepada Aparat Keamanan Dalam Menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Nunukan”.

Mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Kaban Kesbangpol Hasan Basri hadir dan membuka secara resmi acara tersebut di Ballroom Sayn Cafe, Jumat (25/08).

Acara Dialog Publik itu menghadirkan 3 narasumber yaitu, Kepala BP2MI Nunukan F.J Ginting, Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia dan Komandan Lanal Nunukan Letkol Arief Kurniawan Hertanto.

Seperti yang diketahui, Kabupaten Nunukan terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi jalur keluar masuk TKI dari dan ke negeri Sabah dan Sarawak. TKI yang berangkat maupun yang datang melalui jalur ilegal yang dikenal jalur tikus dan jalur legal melalui darat maupun laut. Ada lima jalur yang menjadi perlintasan TKI yaitu Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Lumbis Ogong, Seimenggaris dan Krayan. Bahkan ada banyak titik yang jalur perlintasan TKI di sepanjang wilayah perbatasan dengan Malaysia.

Sehubungan dengan TKI yang melintas secara ilegal tujuan Malaysia khususnya negeri Sabah, maka Kabupaten Nunukan manjadi sasaran pendeportasian TKI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai permasalahan. Permasalahan TKI sebagian besar tidak menggunakan dokumen keimigrasian yang sah, kasus narkoba, kriminal dan kelainan jiwa.

Bupati Nunukan pada sambutannya yang disampaikan oleh Hasan Basri mengatakan bahwa Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanganan permasalahan TKI di Kabupaten Nunukan sangatlah kompleks, maka perlu kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam penanganannya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat mendukung upaya Majelis Pimpinan Daerah ICMI Muda Kabupaten Nunukan dalam rangka penyelenggaraan acara diskusi tersebut.

“Saya berharap dan menghimbau kepada seluruh peserta diskusi untuk benar-benar serius dan sungguh-sungguh dalam memberikan saran masukan, output ini akan dapat menjadi bahan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan aparat keamanan serta instansi terkait lainnya untuk saling bekerja sama dalam penanganan masalah TKI yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan”, ungkap Hasan.

(PROKOMPIM)