Penulis: yutda alin

Dinkes Kab. Nunukan Bersama Kemenkes RI Gelar FGD Penyusunan Kebijakan Pemerataan Nakes di Kab. Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN- Asisten Pemerintahan dan Kesra, Abdul Munir mewakili Bupati Nunukan menghadiri acara Fokus Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pemerataan Nakes di Kab. Nunukan. Kamis (16/11).

Acara yang digelar oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan RI ini dilaksanakan di ruang pertemuan lantai IV Kantor Bupati Nunukan.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Kerja Rencana dan Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenjang Kompetensi Ayu Citra Wangsanita beserta rombongan, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Nunukan Hj. Miskiah, Kepala Puskesmas yang berada di Nunukan, Perwakilan BKPSDM Kab. Nunukan, Perwakilan Klinik/Apotik Sehat Selalu, DPMTSP Kab. Nunukan.

Dalam kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Abdul Munir menyampaikan sambutannya.

Abdul Munir menyampaikan pemerintah daerah memiliki visi misi terkait kesehatan yang tertuang di dalamnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 hinga 2026. Hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing artinya diperlukan SDM kesehatan yang unggul untuk mewujudkan derajat kesehatan.

“Faktor geografis sangat berpengaruh, ada beberapa kecamatan yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara yang jumlah penduduknya tidak begitu banyak tetapi membutuhkan tenaga kesehatan itu ada di 5 kecamatan di wilayah Krayan.” ujarnya.

Menurut Abdul Munir kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa sebanding dengan tenaga kesehatan yang berada di kota. Karena walaupun daerah tersebut memiliki masyarakat yang sedikit tetapi kebutuhan kesehatannya sama.

“Itu yang membuat kebutuhan tenaga kesehatan di Nunukan itu besar, karena geografisnya itu yang sangat rumit.” ungkapnya.

Abdul Munir juga menyarankan pada saat pembahasan tentang kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan untuk dapat dipilah-pilah, kebutuhan apa yang harus disediakan baik dari masyarakat yang ada di daerah yang sulit dijangkau melalui udara maupun di daerah-daerah pesisir sehingga tahu kebutuhan kesehatan yang mana yg harus di pacu terlebih dahulu.

Selain itu, untuk menghadapi tantangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, telah mengoperasikan rumah sakit Pratama di tiga wilayah yakni Krayan, Sebatik dan Sebuku. Ini yang membutuhkan dukungan pemerintah terutama SDM tenaga kesehatan, dari segi jumlah maupun kualitas, dalam mewujudkan keadilan masyarakat di sektor kesehatan.

Selanjutnya Abdul Munir berharap, dalam mewujudkan keadilan masyarakat di sektor kesehatan diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang menjadi solusi dari permasalahan kesehatan yang terjadi di Kabupaten Nunukan, dan akan disamakan ke pimpinan kementerian kesehatan.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Rencana dan Analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenjang Kompetensi, Ayu Citra Wangsanita menyampaikan di Kabupaten Nunukan berdasarkan data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan per Agustus tahun 2023, dari 18 Puskesmas di Nunukan tenaga ASN terdapat 6 Puskesmas tanpa dokter umum, 4 Puskesmas tanpa dokter gigi, 1 Puskesmas tanpa perawat, 1 Puskesmas tanpa tenaga kesehatan masyarakat, 2 Puskesmas tanpa tenaga kesehatan lingkungan, 3 Puskesmas tanpa tenaga Gizi, serta 3 Puskesmas tanpa Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).

Lebih lanjut menurut Ayu Citra, RSUD Kabupaten Nunukan belum terpenuhi 7 jenis dokter spesialis.

“Secara Nasional, kekurangan dokter di Puskesmas terletak pada wilayah Indonesia bagian Timur, sementara beberapa wilayah sudah over supply tenaga Dokter.

(PROKOMPIM)

Sekprov Nilai Sektor Pajak Punya Peran Penting Bagi Pembangunan Daerah

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TARAKAN – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah, M.AP membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dalam Rangka Sinergitas Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah se-Kalimantan Tahun 2023 di Hotel Tarakan Plaza, Rabu (15/11).

Menurutnya, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang cukup penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan. Di mana pajak berperan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejaheteraan rakyat.
“Oleh sebab itu, penerimaan pajak menjadi hal yang sangat penting dilakukan,”terangnya.

Hal ini merujuk pada Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Melalui rapat koordinasi ini, Sekprov berharap menjadi momentum yang tepat untuk mengupayakan sinergitas itu. Apalagi dengan adanya rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan dapat memberikan pengaruh terhadap peta perekonomian.

“Ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah di Regional Kalimantan,”tuntasnya.

(dkisp)

Harapkan Peserta Program Magang Dapat Menggali Potensi

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TARAKAN – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Haerumuddin berharap para peserta yang mengikuti program pemagangan dalam negeri dapat mengembangkan kompetensi diri.

Untuk diketahui, sebanyak 144 peserta mengikuti program pemagangan dalam negeri selama 5 bulan ke sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara.

Haerumuddin mengajak perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program pemagangan pemerintah untuk terus berkenan memberikan tempat bagi peserta magang dalam dunia usaha dan dunia industri.

“Kita harapkan ke depan perusahaan yang melaksanakan program magang ini kiranya dikembangkan lagi jadi lebih banyak bisa pemagang bisa mengikuti,” kata Haerumuddin saat menutup Program Pemagangan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 bertempat di Hotel Monaco, Rabu (15/11).

Karena itu, ia berpesan dalam program magang, peserta dapat terus mengembangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang didapat selama ikut magang di perusahaan. Sebab, dapat memperoleh manfaat yang besar.

“Program magang secara harfiah adalah program dimana kita adalah berlatih dan bekerja sehingga dua hal itu didapat peserta magang, jadi perusahaan tempat kita belajar magang ada manfaat selain bantuan pelaksanan” ujar Haerumuddin

Program pemagangan dalam negeri ialah upaya dan strategi pemerintah dalam mempertemukan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terhadap tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman.

“Saya berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam dunia usaha dan dunia industri di lingkungan kerja,” tuntasnya.

(dkisp)

Kadishut Ikuti penanaman 10 Juta Pohon

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Syarifuddin, mengikuti Penanaman Pohon di Perumahan Aspol Polda Kaltara, Rabu (15/11).

Agenda ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia dari Mabes Polri yang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia secara daring.

Syarifuddin mengungkapkan agenda ini dapat memberikan manfaat bagi Provinsi Kaltara yang iklimnya selalu berubah – ubah.

“Saya berharap kegiatan ini selalu diadakan karena tingginya bencana alam diperlukan edukasi untuk mendorong Gerakan Masyarakat gotong royong terkait pencegahan tanah longsor dan banjir,”kata Syarifuddin.

Hadir dalam acara Korem 092/Maharajalila Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Kaltara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Kaltara.

(dkisp)

BPPD Kabupaten Nunukan Rakor Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam hal ini diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir membuka secara resmi Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (15/11).

Tujuan Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan perbatasan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan tersedianya dokumen Rencana Aksi Pengelolaan BWN- KP di Kabupaten Nunukan agar OPD yang mengemban tugas dan wewenang memiliki input dan masukan yang jelas dalam melaksanakan koordinasi dan pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan dengan sasaran peningkatan pembangunan di kawasan perbatasan khususnya 17 Kecamatan Perbatasan (Lokpri) dan meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat untuk bersama menjadikan kabupaten sebagai salah satu prioritas dalam membangun kawasan perbatasan.

Untuk mengembangkan wilayah perbatasan, perlu secara terus menerus dilakukan identifikasi, inventarisasi dan penggalian potensi lokal yang akan menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan dan pembangunan kawasan perbatasan.

Bupati Laura yang pada sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir menyambut dengan antusias kegiatan tersebut.


“Kita telah dipercaya oleh negara untuk menjadi aparatur yang bekerja di kawasan perbatasan di daerah sudah semestinya menterjemahkan semangat ini dalam bentuk daya dan upaya yang maksimal guna mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan. Khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan ini dengan sebaik baiknya”, ungkap Munir.

Bupati Nunukan percaya melalui rapat koordinasi ini ada sebuah kesinambungan visi dan misi dari pusat hingga daerah yang selaras dan sinergis.

“Menjadi harapan saya kiranya segala sesuatu yang dibahas dalam rapat koordinasi ini dapat menghasilkan sebuah rekomendasi ataupun simpulan simpulan hasil rapat yang bisa menjadi acuan dan tolak ukur dalam penyusunan program kegiatan rencana kasi dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan negara yang berada di Kabupaten Nunukan”, tuturnya.

Di akhir sambutannya, Laura berpesan agar rapat koordinasi dan penyusunan program kegiatan nantinya tetap menjadikan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan negara sebagai obyek pembangunan sekaligus subyeknya

(PROKOMPIM)