Penulis: yutda alin

TARAKAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka acara Sosialisasi Pendidikan Politik pada selasa (21/11) pagi.

Turut hadir dalam pembukaan sosialisasi ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Utara H. Iskandar, S.IP., M.Si, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Suryanata Al-Islami, S.HI., M.H, Ketua Bawaslu Kaltara Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., MH.H., Perwakilan BPS Kaltara, Pemkot Tarakan serta perwakilan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara maupun Kota Tarakan.

Dalam sambutannya, Datu Iqro mengapresiasi dan berharap bahwa dengan diadakannya kegiatan ini juga dapat menambah pengetahuan serta pemahaman kita tentang pendidikan etika dan budaya politik, terutama dalam meningkatkan kesiapan kita dalam pelaksanaan pemilu serta pilkada pada 2024 mendatang.

“Seperti yang kita ketahui pada kondisi politik di Indonesia saat ini, banyak masyarakat masih beranggapan politik kita masih hanya mementingkan golongan sendiri dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, sehingga masyarakat menilai pemerintah belum mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat,”kata Datu Iqro.

Karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi serta membina masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat meningkatkan Indeks Demokrasi di Kaltara.

Ia berharap sosialisasi ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemilu dan pilkada serentak pada 2024.

Datu Iqro juga mengingatkan kembali tentang netralitas ASN. Dia berharap kepada para aparatur negara untuk tidak memihak dan tetap menjaga netralitas sesuai aturan yang berlaku.

Dengan mengusung tema Dalam Rangka Meningkatkan Stabilitas Politik dan Upaya Meningkatkan Indeks Demokrasi di Kalimantan Utara Menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 yang diinisiasi oleh Kesbangpol Kaltara dan dilaksanakan selama satu hari.

Sosialisasi ini diikuti oleh para peserta dari perwakilan partai politik, tokoh pemuda, tokoh agama, mahasiswa dan unsur masyarakat lainnya dengan narasumber dari KPU, Bawaslu serta BPS.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Kearifan lokal menjadi salah satu andalan Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mengembangkan pariwisata. Tujuannya, agar nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat dapat tetap terjaga dan dinikmati oleh para wisatawan datang

“Kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata Kaltara yang mencirikan dia sedang berada di Kaltara, seperti Tanah Kuning, Pantai Amal, dan ini menjadi sesuatu hal yang penting,” ujar Gubernur.

Menurutnya, Kaltara memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam yang mempesona hingga budaya yang beragam. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

Sementara itu, Kecamatan Tanah Kuning Sangat perlu diperhatikan kembangkan potensinya mengingat hal ini berkaitan dengan Pembangunan Proyek Strategi Nasional yang masih berlangsung, Yakni Kawasan Industri Hijau (KIHI).

“Kearifan lokal akan menjadi salah satu nilai tambah yang akan diusung dalam pengembangan pariwisata di kedua kawasan tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, kearifan lokal dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui kegiatan seni dan budaya, kuliner, hingga produk-produk UMKM.

“Dengan memadukan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata, diharapkan wisatawan yang datang dapat merasakan pengalaman yang unik dan berkesan di Kaltara,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr H Suriansyah, M.AP menjelaskan data menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, data yang akurat dapat menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan.

“Perlu diketahui bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang Akurat, Terpadu, Mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan. Serta mudah diakses,” ujar Sekprov Suriansyah pada Pembukaan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah di Ruang Serbaguna Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Senin (20/11).

Untuk diketahui penyelenggaraan SDI tahun 2022 menempatkan provinsi ke 34 ini di rangking ke-9 secara nasional dengan perolehan skor 72,23% dengan kategori “Terpadu dan Terukur.

“Hal ini merupakan capaian yang cukup baik bagi pemerintah Provinsi Kaltara salam menjalankan amanat Presiden untuk mewujudkan SDI di Daerah,” katanya.

Di mana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah dan Walidata Pendukung, salah satunya dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SDI tingkat Daerah. Hal ini juga tertuang di Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai, SST., M.M., Sekertariat Satu Data Indonesia Tingkat Kementerian, Dini Magfira, M.Sc.,Ph.D, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah se – Kaltara.

Sekprov Suriansyah mengungkapkan tujuan digelarnya Forum SDI guna membahas penetapan daftar data, data prioritas tingkat pusat/provinsi, Rencana Aksi Satu Data Indonesia, penyelenggara SDI di provinsi dan kabupaten/kota.

“Serta peran pembina data dalam penyelenggaraan SDI di daerah dan permasalahan lain yang menyangkut soal data,”katanya.

Menurut Sekprov, Forum SDI sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan penyediaan data-data sektoral baik itu data statistik maupun data geospasial.

Untuk itu diperlukan sinergi antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan satu data Indonesia.

Sebagaimana dalam pasal 13 Ayat 4 Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka Berkomunikasi dan Berkoordinasi mengenai penerapan daftar data daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya.

Penyelenggaraan Forum SDI Tingkat Daerah ditandai dengan penandatanganan oleh Pemprov Kaltara dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Tindakan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan melalui penyediaan data sektoral dengan melibatkan sinergi antar instansi pusat dan daerah

(Dkisp)