MALINAU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dengan Program Redistribusi menyerahkan sebanyak 910 sertifikat tanah masyarakat perbatasan di Kecamatan Long Pujungan dan Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau.
Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum secara simbolis kepada 11 warga Desa Long Pujungan dan Desa Bahau Hulu yang hadir di Desa Pujungan, Selasa (12/12) siang.
“Bagi masyarakat kita, terbitnya sertifikat tanah berarti terwujudnya jaminan hak milik atas apa yang dikelola dan dimanfaatkan selama ini,” kata Gubernur.
Gubernur berharap dengan sertifikat tanah kedepannya dapat mampu membantu masyarakat dalam permodalan berusaha mengembangkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup.
Turut hadir mendampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, S.H., dan Danrem 092/Maharajalila, Brigjend TNI Adek Chandra Kurniawan, S.IP., M.Han.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut terlibat kegiatan penyerahan sertifikat tanah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatan di mata dunia internasional.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengatakan Pemprov Kaltara bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan terus berupaya dengan menjalankan program Redistribusi kepada masyarakat di wilayah perbatasan kedepannya.
“Kedepannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan selalu memberikan dukungan penuh dan sinergitas masyarakat sehingga program yang dicanangkan dapat berjalan lebih baik dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,” tuntasnya.
(dkisp)





Ketua Bawaslu Nunukan, Yusran juga menyampaikan bahwa kita selalu mensuport rekan-rekan mahasiswa yang terus menggaungkan perlawanan terhadap politik uang, sejak tahun 2017 hingga sekarang Bawaslu Nunukan bersama Organisasi kemahasiswaan terus memberikan pendidikan politik ke masyarakat khususnya tentang bahaya politik uang.
Gerakan 1000 stiker lawan politik uang di bagikan di wilayah tanjung, sungai bolong, dan pangkalan. Setelah pembagian stiker dilakukan, dilanjutkan kegiatan mimbar demokrasi yang dimana masing-masing perwakilan organisasi menyampaikan orasinya di tugu dwikora alun-alun nunukan dan diakhiri oleh deklarasi lawan politik uang.