Penulis: yutda alin

TANJUNG SELOR – Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak digelar. Kegiatan ini diprakarsai oleh Badan Pangan Nasional yang digelar serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) sendiri, GPM digelar di Tribun Lapangan Aghatis, Senin (1/4/2024) pukul 09.00 pagi s/d usai.

Gubernur Kaltara melalui Plh. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Burhanuddin, S.Sos., M.Si., memberikan sambutan sekaligus membuka acara.

“Pangan selalu terkait dengan tiga pilar, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan fisik maupun ekonomi dan pemanfaatan pangan. Dalam menjaga ketahanan pangan pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, baik tingkat produsen maupun di tingkat konsumen,” ucap Gubernur.

Sehingga dapat mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, stabilitas pangan juga melindungi produsen seperti petani, peternak, klompok tani dan pihak ketiga seperti distributor, pemasok dan pelaku usaha pangan yang memproduksi komoditas pangan pokok.

“Kondisi faktual belakangan ini memperlihatkan bahwa upaya stabilitas pasokan harga pangan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan produksi bahan pangan pokok belum merata sepanjang waktu serta sarana dan prasarana distribusi yang kurang mendukung dalam kelancaran distribusi pangan,” tambahnya.

Kondisi tersebut menyebabkan fluktuasi pasokan harga pangan yang mengakibatkan ketidakpastian harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, untuk itu bersama dengan Badan Pangan Nasional Pemprov bekerjasama meminimalisir hal tersebut.

“Pada hari ini kita melaksanakan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan periode hari besar menjelang Idul Fitri 2024 yang mana salah satu agendanya adalah gerakan pangan murah yang juga secara serentak dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota secara hybrid,” ucapnya.

Pemprov Kaltara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga ikut berpartisipasi dalam GPM serentak dengan menjual sembako murah di bawah harga pasar bagi masyarakat.

“Dengan sinergi bersama kita dapat mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Kaltara, dengan ketahanan pangan yang kuat akan mewujudkan masyarakat Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera. Akhir kata gerakan pangan murah serentak nasional menjelang hari besar keagamaan nasional Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 resmi dibuka dan dapat dilaksanakan,” tutup Gubernur mengakhiri sambutannya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara sebagai salah satu pelaksana teknis GPM 2024 mengungkapkan hari ini pasar murah dilaksanakan di tiga lokasi sekaligus.

 

“Selain Pemprov di Aghatis, Kabupaten juga melaksanakan di Sengkawit, di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, juga diadakan di Kabupaten Nunukan. Besok di Tarakan sedangkan Tana Tidung, 4 April. Kita juga sebarkan kuesioner ke masyarakat untuk menganalisis kebutuhan masyarakat dan atas pelaksanaan GPM apa manfaatnya bagi mereka,” ucap Sekertaris DPKP Kaltara, Diana Risawaty, SP., M.AP.

Beberapa produk laris manis dijual seperti daging sapi segar dengan harga Rp.145.000 dibawah harga pasar yang saat ini menyentuh angka Rp. 150.000 hingga Rp. 160.000, daging ayam ras juga laris dibeli oleh masyarakat.

“Cabai dan tomat juga kita jual sebagai komoditi menyumbang inflasi, cabai keriting dan tomat laris manis, tersisa cabai rawit, itu kita ambil langsung dari petani lokal,” ucap Diana.

Beras lokal sebanyak 570 kilogram, beras SPHP 6 ton, Gula sebanyak 1 ton bekerjasama dengan Alfamidi dan Indomaret sehingga stok tercukupi.

Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan di Kaltara berjalan efektif terbukti dengan semakin berkurangnya peminat belanja dikarenakan harga pasar yang stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

“Saya fikir sudah efektif dalam rangka menstabilkan harga, tadi juga disampaikan secara nasional harga daging ayam agak stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sebanyak 1.468 ASN yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Andi Ampriampa mengungkapkan sebanyak 1.468 formasi ASN telah mendapat persetujuan, dialokasikan 1.403 untuk kebutuhan PPPK dan 65 untuk CPNS. “Jadi dari Kaltara berdasarkan surat dari PANRB, di usulan formasi 1.468 itu disetujui semua PPPKnya itu 1.403 dan CPNSnya 65,” kata Andi Amriampa, Jumat (22/3) lalu.

Dari formasi yang disetujui tersebut, Andi mengatakan, bahwa Pemprov Kaltara telah menjalankan prioritas ASN yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Yang mana kata Andi formasi itu telah dilengkapi oleh tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Andi merinci, formasi ASN untuk tenaga guru tidak ada CPNS hanya PPPK sebanyak 110 orang. Lalu untuk tenaga Kesehatan CPNSnya 7 kemudian PPPK 4. “Nah untuk teknis itu ada 58 dan PPPK ada 1.489 jadi pembagiannya itu CPNSnya 65 dan PPPK 1.403” ucap Andi.

Lebih lanjut, Andi berharap dengan terbuka dan besarnya formasi ASN tahun ini mampu menjadi amanat bagi semua pihak, yang sekaligus melaksanakan amanat Undang – Undang nomor 20 Tahun 2023 yang mencangkup tentang Penataan Kebutuhan PNS dan PPPK. “Karena sudah masuk data base BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu bisa terakomodir dan menjadi bagian dari ASN di Kaltara,” jelasnya.

Untuk diketahui, formasi tersebut merupakan bagian dari ASN secara nasional yakni 2,3 juta. Dimana usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta. Hingga kini, Kementerian PANRB telah mencatat dan menetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN.

ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate; serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar di banding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNSnya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024, Kamis (14/3).

Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, yang dimulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan dan sebagainya.

(dkisp)