Tambahan Alokasi Pupuk Subsidi untuk Kaltara, Angin Segar Bagi Petani

TANJUNG SELOR – Awal tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi. Tambahan tersebut merupakan tindak lanjut dialokasikan sebanyak 9,55 juta ton pupuk bersubsidi untuk petani di seluruh Indonesia oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia melalui surat dengan Nomor : B-51/SR.210/M/03/2024.

Adanya kebijakan penambahan pupuk bersubsidi ini menjadi angin segar bagi petani di Kaltara. Seperti yang dirasakan Ali Sumardi salah satu petani di Desa Gunung Putih, Tanjung Palas mengungkapkan rasa syukurnya kepada pemerintah. Penambahan alokasi pupuk bersubsidi sangat bermanfaat.

“Terima kasih sekali pemerintah sudah membantu petani, selanjutnya dapat ditingkatkan kembali, kalau bisa stok pupuk subsidi selalu tersedia sehingga petani tidak kebingungan waktu menggunakan pupuk,” tuturnya.

Menurutnya, pupuk subsidi sangat membantu kalangan petani yang masih prasejahtera. Sebab pupuk masih dibutuhkan khususnya di kawasan transmigrasi.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Heri Rudiyono, melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Ramadhani, SP., mengatakan penambahan alokasi pupuk subsidi sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan di kabupaten/kota.

“Kuota untuk di Kaltara sesuai dengan Peraturan Menteri Pupuk Subsidi di Kaltara naik sebesar 105 persen dari kuota awal 3.870 ton menjadi 7.937 ton, dengan komposisi Pupuk UREA, NPK dan NPK-Formula (FK),” urainya.

Pupuk Urea dari 1.697 ton menjadi 2.900 ton atau naik 71 persen, Pupuk NPK dari 2.092 ton menjadi 4.472 ton atau naik 114 persen, dan Pupuk NPK Formula yang semula 81 ton menjadi 565 ton atau naik 598 persen.

“Terkait alokasi tambahan telah diberikan ke masing – masing kabupaten/kota secara merata, sesuai presentase yakni pupuk Urea sebesar 71 persen, pupuk NPK sebesar 114 persen, dan pupuk NPK Formula 598 persen,”katanya.

Ia megungkapkan saat ini DPKP Kaltara masih melakukan proses tahapan pembuatan Surat Keputusan Gubernur Kaltara untuk penetapan alokasi di Provinsi Kaltara.

Sebab untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Pertanian harus ditetapkan oleh Gubernur. Yang kemudian ditindaklajuti oleh kabupaten/kota sesuai dengan kewenanganya masing – masing.

Ramadhani berharap dengan adanya bantuan ini bisa mendukung petani dalam meningkatkan produksinya terutama untuk tanaman padi yang saat ini beras lagi mahal.

“Mudahan kedepannya apa bila ini terus berlanjut kita berharap apa yang dislogankan Bapak Presiden terkait Kalimantan Utara mendukung perkembangan di IKN, mudahan bisa terwujud dengan adanya ini, itu harapan besar kami,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Wartawan Senior Nunukan Meninggal Dunia, Bupati Sampaikan Duka Mendalam

NUNUKAN – Wartawan senior Andi Takdir Gizim, meninggal dunia, Kamis (04/04/2024) sekitar pukul 18.25 Wita . Andi Takdir merupakan salah satu penulis sekaligus Koordinator Nasional di Tabloid Merah Putih Pos. sekaligus Pemimpin Redaksi Majalah Intelijen News.
“Innalillahi wa Innalillahi Rojiun. Berita duka: Telah berpulang teman kita Bapak Andi Takdir Gizim, Sore ini pukul 18.25 Wita. Dan saat ini diberangkatkan dari Kota Tarakan menuju Kabupaten Malinau Kaltara untuk disemayamkan di rumah anaknya di Malinau. Semoga Almarhum Husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Aamiin YRA,” demikian bunyi keterangan yang diterima Gazalba kerabat dekatnya yang juga penasehat di PWI kabupaten Nunukan dari anak pertama Beliau Andi Dirnasari A.Takdir, SE, Kepala Cabang Pembantu Bank Kaltimtara Cabang Mangsalong.

Kabar tentang meninggalnya Andi Takdir Gizim juga sudah disampaikan di sebuah grup WhatsApp. PWI Nunukan menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Andi Takdir Gizim Wartawan senior, penulis. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya dan diberikan tempat termulia di sisi Allah SWT, Aamin YRA. Almarhum akan dimakamkan siang hari ini,” demikian pesan tersebut, yang silih berganti memberi komentar, baik Ketua PWI Kabupaten Nunukan Taslee, Ketua SMSI Nunukan, Anto Leo, dan beberapa rekan se profesi almarhum.
Begitu juga di Group WhatsApp Merpos Group, juga dibanjiri ucapan belasungkawa, mulai dari Komisaris, Pemred, Pemum, tak ketinggalan memberikan ucapan berita duka yang mendalam.
Nama Andi Takdir Gizim merupakan salah satu wartawan senior, yang sebelumnya berkiprah di Sulawesi Selatan, dan pada tahun 90-an hijrah ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Almarhum yang sudah berkecimpung di dunia pers sejak tahun 1980-an sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Intelijen News.

Sepanjang kariernya di dunia jurnalistik Andi Takdir Gizim telah menerbitkan karya tulisnya baik di Majalah, maupun Tabloid dan juga Media Online Merposnews.com. Selain itu, Andi Takdir Gizim adalah salah satu Penasehat di PWI Kabupaten Nunukan.

Sementara itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE,MM,Ph.D menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya wartawan senior di Kabupaten Nunukan, Andi Takdir Gizim.

“Saya atas pribadi , Bupati Nunukan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan turut berduka yang mendalam atas meninggalnya Andi Takdir Gizim, saya kenal sejak tahun 2016. Orangnya sangat baik, suka senyum membuat orang yang berteman terasa nyaman. Semoga keluarga yg ditinggalkan diberi kesabaran. Selamat jalan Pak Andi,” tutur Laura

Dirinya berpesan bahwa kematian adalah sesuatu yg pasti. Untuk itu, setiap individu yang masih hidup mempersiapkan segala amal untuk kebahagian akhirat.
“Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita husnul khatimah, dan Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Aamiin,” tutup Laura.

(*Gzb/Reza)

Bimtek Aparatur Pemerintah Desa, Bupati Inginkan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

NUNUKAN – Desa merupakan indikator pembangunan daerah maupun nasional. Jika penyelenggaraan pelayanan publik di desa baik, maka pemerintah daerah hingga pusat akan ikut terbawa baik citranya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik di desa harus dapat dikelola dengan benar.

Begitulah pesan Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, SE MM, Ph.D saat menutup Bimtek Aparatur Pemerintah Desa, Rabu (03/04/2024). Pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional Aparatur Pemerintah Desa ini dilaksanakan di Hotel Diamond Kota Tarakan.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara komprehensif telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dalam hal hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.“Kapasitas aparatur desa harus terus ditingkatkan. hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan adil dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah desa,” ungkap Bupati.

Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang diselenggarakan saat ini bertujuan untuk mensinergikan diantara para pemangku kepentingan di desa.

“Kami percaya dan yakin jika kita mampu berkomunikasi dengan baik maka resiko terjadinya konflik kemungkinannya dapat dihindari. untuk itu pahami peran dan kewenangannya masing-masing dalam mengelola manajemen pemerintahan desa, masing-masing pihak tidak harus melampui kewenangan pihak lainnya.” Tambahnya.Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan manajemen desa sangat diharapkan lebih meningkat.

“Inovasi diperlukan dalam pembangunan baik pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun dalam melaksanakan pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat, tetapi mesti kita ingat bahwa inovasi tanpa regulasi akan berakibat jeruji besi.” Tekan Bupati Laura.

Laura mengajak kepada semua peserta bimtek agar dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadikan sebagai wadah untuk sharing atas segala permasalahan kendala tantangan dan hambatan serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.“Saya berharap melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa ini, saudara mampu memahami bagaimana cara mengelola pemerintahan desa yang baik, sehingga pelaksanaan pembangunan akan berhasil dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.” Ungkap Bupati Laura sebelum menutup sambutan.

Sebagai informasi, pelaksanaan Bimtek Nasional ini diikuti oleh 121 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Ketua RT, dan Ketua PKK Desa dari beberapa Kecamatan di wilayah IV Kabupaten Nunukan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Ketua DPRD Provinsi Kaltara Andi M. Akbar, Kepala Dinas PMD Kabupaten Nunukan, Helmi Pudaaslikar, Camat Lumbis dan Camat Sembakung Atulai.

(PROKOMPIM)

 

 

 

Fokus Penanganan Kemiskinan, Wagub Harapkan Intervensi Pemerintah Pusat

JAKARTA- Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub) Dr. Yansen TP. M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) di Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Daerah Khusus Jakarta, Selasa (2/4).

Rakor yang di hadiri gubernur seluruh indonesia itu dipimpin langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat keselarasan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045, serta memperkuat fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025.

Dalam Rakor ini menekankan pada kemajuan dan tantangan pembangunan daerah serta solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar yaitu kemiskinan, stunting, pelayanan dan infrastruktur dasar.

Seperti diketahui, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menurun selama tiga tahun terakhir. Tren positif ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan yang serius mengentaskan kemiskinan di Bumi Benuanta. Secara rinci, angka kemiskinan pada September 2022 berada 6,86 persen dan Maret 2023 menjadi 6,45 persen.

Dengan demikian terjadi penurunan sekitar 0,41 poin, di mana jumlah penduduk miskin Kaltara sebesar 50.580 jiwa pada September 2022 menjadi 47.970 jiwa pada Maret 2023. Tidak hanya itu, selama periode September 2022 hingga Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang.

Sedangkan pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen. Penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang. Kemudian pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen.

Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi 9,15 persen.

Agar kemiskinan dapat turun setiap tahunnya, Wagub Yansen berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap Kaltara. Adapun bentuk dukungan tersebut meliputi,

dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait Pembangunan jalan, sanitasi, air bersih, rumah layak huni dan irigasi.

Kemudian dukungan Kementerian Tenaga Kerja terkait percepatan Pembangunan Balai Latihan Kerja. Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik, Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Lab dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi.

Lalu, dukungan dari Kementerian Kesehatan terkait Pembangunan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pendanaan, memperkuat sistem pendataan dan monitoring stunting, Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik.

Kemudian, dukungan dari BRIN mengenai riset bersama terkait Intervensi Stunting yang lebih efektif. Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Pertanian untuk bantuan sarana produksi bagi petani.

Lalu, dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bantuan alat tangkap dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing.

Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait bantuan alat produksi dan permodalan. Selain itu, dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Penuntasan wilayah/daerah blank spot.

Kemudian dukungan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pemenuhan Listrik bagi rumah tangga di daerah terpencil, terluar dan perbatasan. Dan dukungan dari Kementerian Sosial terkait data penerima manfaat yang terintegrasi.

“Melalui bentuk dukungan itu, kita berharap pemerintah pusat dapat merealisasikannya melalui kementerian terkait. Sehingga angka kemiskinan di Kaltara dapat kembali ditekan,”katanya.

(dkisp)

 

 

Pemprov Dukung Polri Terkait Penanganan Arus Mudik

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC), H. Zainal A. Paliwang,M.Hum diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan,S.Sos.,M.Si., menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Kayan tahun 2024, bertempat di Lapangan Apel Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara, Rabu (3/4).

Apel dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara, Irjen. Pol. Daniel Adityajaya,S.H.,S.IK.,M.Si., yang dalam sambutannya menjelaskan tingkat kepuasan masyarakat pada penanganan mudik tahun 2023 mencapai 89,5 persen meningkat 15,7 persen dibandingkan tahun 2022.

“Hal ini wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan arus balik tahun ini,” ucap Kapolda membacakan sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) tahun 2024 potensi pergerakan masyarakat selama arus mudik mencapai angka 193,6 juta orang atau meningkat hingga 55,4 persen dibandingkan tahun 2023.

“Berkaitan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Untuk itu dihimbau agar masyarakat mudik lebih awal,” Imbau Kapolda.

Sementara itu Datu Iqro mewakili Pemprov Kaltara mendukung penuh Polri selaku instrumen utama dalam penanganan arus mudik dan arus balik, agar masyarakat dapat menikmati mudik dengan aman dan nyaman.

“Kita mendukung supaya masyarakat kita dapat menikmati mudik dan balik dengan aman dan nyaman. Liburan tahun ini cukup panjang sekitar sepuluh hari, jumlah pemudik pasti meningkat,” ujar Datu Iqro

Libur panjang juga mempengaruhi peningkatan penggunaan moda transportasi baik laut, darat hingga udara di Kaltara yang diprediksi oleh Datu Iqro akan didominasi oleh pengguna transportasi udara dan laut.

“Sementara Kaltara yang banyak mudik itu melalui pesawat dan laut, sementara darat pemudik lokal antar kabupaten dan kota saja misal pulang ke Malinau, KTT yang banyak moda udara dan laut,” katanya.

Terakhir dirinya berpesan agar masyarakat lebih tertib dan berhati-hati untuk mudik.

“Semoga bisa menikmati mudik untuk berkumpul keluarga dengan selamat. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kita harap tepat waktu baik memulai libur maupun kembalinya, karena kita sudah diberikan waktu libur sepuluh hari supaya mudik dan kembali tepat waktu,” pungkasnya.

(dkisp