Penulis: yutda alin

Bupati Laura Memaparkan Penyusunan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2045

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid Memaparkan Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan 2025 – 2045 dalam visi Kabupaten Nunukan Beranda NKRI yang Berdaya Saing Maju dan Berkelanjutan, yang di laksanakan di Ruang Pertemuan Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Selasa 28 Mei 2024.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Andi Muhammad Akbar M. Djuarzah, Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa, Dandim Nunukan dan perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Serfianus, Ketua LPPM Universitas Borneo Tarakan Etty Wahyuni MS, Kabid Pengkajian Perencanaan Pengendalian Pembangunan Bappeda Litbang Provinsi Kaltara Firmansyah, Kaban Bappeda Litbang Nunukan Raden Iwan Kurniawan, Kepala OPD dan para peserta RPJPD.

Adapun maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2045 yaitu untuk memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam masa 20 Tahun ke depan, serta bertujuan merumuskan visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah Kabupaten dalam kurun waktu 2025 – 2045.

Bupati Laura dalam paparan tersebut mengatakan RPJPD Kabupaten Nunukan merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Nunukan dalam 20 Tahun mendatang, menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

” Dokumen perencanaan tersebut juga menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025 sampai 2045 dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.” Kata Bupati Laura memaparkan.

Setelah paparan acara dilanjutkan dengan diskusi dan masukan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Nunukan ke depan.

(PROKOMPIM)

Kesbangpol Siapkan 4 Pelajar Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Nasional

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mempersiapkan empat pelajar untuk mengikuti seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional 2024.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, H. Iskandar, S.IP., M.Si. melalui Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kesbangpol Kaltara, Yori Feriyandi, S.IP, SKM, M.Si., menyampaikan seleksi paskibraka tingkat provinsi telah selesai dan sedang menyiapkan pelajar mengikuti calon paskibaraka tingkat nasional.

“Yang lulus di tahap akhir 24 paskibraka tingkat provinsi Kaltara, 4 paskibraka akan dikirim ke pusat,” katanya, Selasa (28/5).

Empat orang pelajar itu nantinya akan mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional. Tahap awal, mereka akan melalui tes Medical Check Up (MCU) hasilnya dikirim, setelah itu hasil tes dikirim untuk di seleksi pusat.

Yori mengatakan tes MCU ini wajib dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi berdasarkan yang telah ditentukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yakni RSUD dr. H. Jusuf SK Kota Tarakan.

“Kami masih menunggu persetujuan dan arahan Sekprov, selesai tahap ini langsung menghubungi ke pusat dan rumah sakit dikirim namanya untuk dijadwalkan MCU nya,” ujarnya.

“Jadi keputusan lolosnya 4 paskibraka adalah dari pusat bukan dari kami Kesbangpol,” sambungnya.

Badan Kesbangpol Kaltara beserta tim telah melaksanakan seleksi Paskibaraka tingkat Provinsi pada tanggal 19 – 23 Mei 2024, dikuti 60 pelajar se-Kaltara, dari 24 pelajar yang tersisa 20 paskibraka maka secara otomatis akan ditetapkan sebagai Paskibraka Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hasil seleksi oleh tim yang terdiri dari Polda Kaltara, Lantamal XIII, Korem 092 Maharajalila, BPIP, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI), Psikolog Universitas Borneo Tarakan dan Kesbangpol Kaltara tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.196/2024 tentang Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2024.

Yori menyebutkan Informasi terkait penugasan pelajar calon paskibraka bisa didapat dengan membuka situs https://paskibraka.bpip.go.id.

“Untuk pelajar yang tidak lolos seleksi paskibraka tingkat provinsi maka akan ditetapkan sebagai paskibraka tingkat kabupaten/kota, surat keputusan akan dibuatkan oleh sekda kabupaten/kota,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Menuju PON XXI, Pemprov Maksimalkan Dukungan pada Kontingen

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumatera Utara Tahun 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memaksimalkan dukungan kepada kontingen yang akan berlaga.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, Obed Daniel LT, S.Hut. MM., mengatakan Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung seluruh kontingen yang akan berlaga di PON XXI Aceh tersebut.

“Dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah menganggarkan sebesar kurang lebih Rp34 Miliar untuk pembiayaan kontingen PON Kalimantan Utara baik untuk yang bertanding di Aceh maupun di Sumatera Utara,”ujarnya.

Ia menyebut sejauh ini prosesnya tidak mengalami kendala. Sebab penganggarannya dilakukan secara akuntabel.

“Kita tahu kan kalau keuangan ini aturannya agak ketat, jadi semata – mata kehatian dari situ bukan karena alasan yang lain – lain,” bebernya.

Obed mengungkapkan untuk cabang olahraga (cabor) yang lolos melalui koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara dan sudah melakukan persiapan pemusatan latihan mandiri.

Pemusatan latihan mandiri sendiri ditanggung sepenuhnya oleh cabor yang lolos. Mereka, kata Obed melakukan pelatihan terprogram, terstruktur itu melalui program latihan yang dibuat pelatih yang mereka tunjuk masing – masing.

“Sekarang kita Dispora sudah gerak cepat untuk memproses pencairan tersebut sudah berjalan, mudah – mudahan dalam satu pekan ini sudah cair,” kata Obed.

Ia menyampaikan sampai dengan sekarang data cabor yang lolos kurang lebih 28 cabor baik olahraga bela diri, permainan maupun olahraga yang terukur untuk kontingen Kaltara.

Dalam 3 bulan ini tidak ada perubahan menjelang PON maka akan dilaksanakan Training Centre (TC) Desentralisasi akan ditangani langsung oleh KONI Kaltara untuk persiapan PON.

“Mudah – mudahan dengan persiapan 3 bulan dan kondisi atlet, pelatih konsisten dalam program – program pelatihan bisa memberikan hasil yang maksimal terhadap kontingen Kaltara,” tuntasnya.

(dkisp)

 

 

Wagub : Kaltara Siap Implementasikan Arahan Presiden

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP, M.Si, menghadiri acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (Govtech) Indonesia yang resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (27/5).

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital dalam layanan pemerintahan di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menekankan pentingnya integrasi dan interoperabilitas antar aplikasi, data, serta layanan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Kita harus memastikan bahwa sistem pemerintahan kita dapat saling terhubung dan beroperasi secara terpadu. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik,” ujar Presiden Jokowi.

Wagub Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya digitalisasi pemerintahan di Kalimantan Utara.

“Kami di Kalimantan Utara siap mengimplementasikan arahan Presiden untuk memperkuat integrasi digital dalam pelayanan publik. Ini sejalan dengan visi kami untuk membangun pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Yansen.

Selain Wagub Kaltara, acara ini juga dihadiri oleh para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota, dan Bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong kemajuan teknologi dalam pemerintahan demi pelayanan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan diluncurkannya Govtech Indonesia, diharapkan akan tercipta ekosistem digital pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Acara SPBE Summit 2024 dan peluncuran Govtech Indonesia ini menandai babak baru dalam perjalanan digitalisasi pemerintahan Indonesia, dengan harapan dapat membawa perubahan signifikan dalam pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.

(dkisp)

 

 

Gubernur Dorong Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencoba meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penerapan SPM untuk instansi provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan di Hotel Aston Kuta, Bali pada hari Senin (27/5) pagi.

Gubernur Kaltara DR. (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. hadir untuk membuka dan memberikan arahan terhadap penerapan SPM pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasar data yang dihimpun Pemerintah Provinsi Kaltara, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mencapai lebih dari 60 persen.

Menurut Gubernur, capaian tersebut cukup menggambarkan kualitas pelayanan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Gubernur memberikan apresiasi terhadap kerja seluruh instansi baik di provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar urusan pemerintahan khususnya dalam pemenuhan aspek pelayanan dasar dan SPM karena capaian tersebut merupakan hasil dari kerja tim.

“Saya bersyukur survei kepuasan (masyarakat) diatas 60 persen, tentunya ini bukan karena kerja Gubernur atau Wakil Gubernur saja, tapi kerja seluruh aparatur pemerintahan. Saya ucapkan terimakasih kepada Saudara yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat,”katanya.

Dorongan juga diberikan oleh Gubernur Kaltara agar setiap penyelenggara pelayanan melaporkan kondisi yang ada di lapangan secara rutin dengan data yang valid tanpa dikurangi atau ditambah.

Zainal menjelaskan data yang valid adalah data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, karena baik atau buruknya data akan menjadi penentu kebijakan yang diambil oleh pimpinan.

“Terakhir, Saya harap kepada perangkat daerah yang melaksanakan SPM agar melaporkan capaiannya tepat waktu dengan kondisi data apa adanya di lapangan agar kita tahu mana yang perlu diperbaiki dan diprioritaskan,”tutup Gubernur.

(dkisp)