Penulis: mery beranda

NUNUKAN — Petani rumput laut di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, diminta untuk terus meningkatkan kualitas hasil panen agar komoditas unggulan daerah ini tetap memiliki daya saing di pasar ekspor.

Anggota DPRD Kalimantan Utara dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan, H. Ladullah, menegaskan kualitas menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga rumput laut.

Menurutnya, jika petani bisa menghasilkan produk yang bersih dan kering sempurna, maka nilai jualnya akan lebih tinggi dan tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak.

“Kalau kita mau harga bagus, maka kualitas harus dijaga. Rumput laut jangan terlalu cepat dipanen, proses pengeringannya juga harus betul-betul diperhatikan, jangan asal kering,” ujarnya saat ditemui di Tarakan, Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan, banyak petani di lapangan yang masih terburu-buru memanen karena kebutuhan ekonomi mendesak. Akibatnya, rumput laut dijual dalam kondisi belum kering sempurna, bahkan masih tercampur kotoran dan sampah laut. Hal itu membuat harga jualnya anjlok di tingkat pengumpul.

“Kadang petani mau cepat dijual, tapi tidak sadar kalau itu justru merugikan mereka sendiri. Rumput laut yang kotor dan setengah kering tidak akan laku mahal, karena kualitasnya sudah turun,” jelasnya.

Selain persoalan kualitas, Ladullah juga menyoroti masih terbatasnya pasar tujuan ekspor rumput laut dari Kaltara. Selama ini, sebagian
besar hasil panen dikirim ke satu negara, yaitu Tiongkok.

Ketergantungan pada satu pasar inilah yang membuat harga mudah fluktuatif.

“Pemerintah daerah perlu ikut mencari pasar lain di luar negeri. Jangan hanya bergantung pada satu negara saja, supaya petani punya banyak opsi dan harga bisa lebih stabil,” katanya.

Ia menyebut, peluang pasar sebenarnya terbuka luas jika kualitas produk terus ditingkatkan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan petani sangat diperlukan.

Pemerintah, kata dia, bisa membantu lewat pelatihan teknis, penyediaan sarana pengeringan, hingga dukungan logistik dan akses distribusi yang lebih baik.

“Petani sudah bekerja keras di laut, jadi tugas pemerintah membantu dari sisi pendampingan dan fasilitas. Kalau dua-duanya berjalan seimbang, rumput laut kita bisa bersaing dengan daerah lain,” ungkapnya.

Ladullah menambahkan, potensi rumput laut di Kaltara sebenarnya sangat besar. Dengan masa tanam hingga panen yang relatif singkat, sekitar 40 hari maka komoditas ini menjadi tumpuan banyak keluarga pesisir.

Namun rendahnya harga belakangan ini membuat sebagian petani enggan menurunkan tali bibit baru.

“Kalau harga rendah, banyak petani menahan diri untuk tidak menanam. Mereka takut rugi, apalagi biaya operasional juga tinggi. Padahal kalau kualitasnya bagus dan pasarnya jelas, petani pasti semangat lagi menanam,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah daerah bisa melihat kondisi ini secara serius dan menjadikannya prioritas dalam program pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Rumput laut ini bukan sekadar hasil laut biasa. Ini sumber penghidupan ribuan keluarga di pesisir. Kalau kita perkuat dari hulu, mulai dari kualitas sampai pemasaran dan hasilnya akan terasa langsung bagi masyarakat,” tutupnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara memberikan apresiasi kepada pengusaha lokal yang mulai membangun fasilitas olahraga di Tarakan, membuka peluang bagi pembinaan atlet muda meski pemerintah provinsi belum menyediakan venue resmi.

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Jufri Budiman mengatakan, antusiasme pengusaha lokal dalam membangun fasilitas olahraga sudah mulai terlihat dan patut diapresiasi.

“Di Tarakan sendiri sudah ada lebih dari tiga lapangan mini soccer, termasuk fasilitas paddle. Kami dari DPRD memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang bergerak di sektor olahraga ini. Mudah-mudahan bukan hanya di Tarakan, tapi juga di seluruh Kalimantan Utara, fasilitas semacam ini bisa berkembang,” ujar Jufri Budiman, politisi Partai Gerindra dari Dapil Tarakan ini.

Jufri menambahkan, perkembangan fasilitas olahraga di provinsi ini diharapkan bisa menjadi sarana pembinaan atlet muda.

“Dengan semakin banyaknya lapangan, pemerintah provinsi bisa mulai mencari bibit-bibit atlet potensial. Kita berharap, Kalimantan Utara bisa dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional,” katanya.

Meski saat ini pembangunan venue olahraga masih didorong oleh pengusaha lokal, Jufri menekankan peran penting pemerintah provinsi dalam pengembangan olahraga.

Namun sebenarnya meski belum dalam bentuk sarana prasarana, dukungan sudah ditunjukkan Pemprov Kaltara dengan terpilihnya Gubernur Zainal Paliwang sebagai Ketua Mini Soocer Kaltara.

“Kalau membuat lapangan memang masih dikelola pengusaha. Pemerintah belum ada, tapi mudah-mudahan bisa melihat ini dan membuat tempat yang lebih baik, lebih representatif untuk Kalimantan Utara,” ujarnya.

Ia juga menyinggung rencana DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkait pencarian bibit atlet berprestasi.

“Mudah-mudahan gubernur bersama KONI bisa mengagendakan pencarian bibit-bibit terbaik yang bisa mengharumkan nama Kaltara, bahkan sampai tingkat nasional atau internasional,” kata Jufri.

Menurut Jufri, peran pengusaha tidak hanya terbatas pada pembangunan fasilitas, tetapi juga bisa berkontribusi dalam pembinaan atlet. “Kehadiran pengusaha di sektor olahraga sangat membantu, terutama dalam menyediakan sarana latihan dan kompetisi. Ini penting agar olahraga di Kaltara bisa berkembang dan berkelanjutan,” tuturnya.

Selain Tarakan, Jufri mengungkapkan bahwa fasilitas olahraga serupa mulai muncul di Kabupaten Bulungan dan wilayah lain di Kaltara. Ia berharap pertumbuhan fasilitas ini akan mendorong pemerintah provinsi untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan sarana olahraga dan pembinaan atlet.

“Kita yakin lah dengan dukungan pengusaha lokal dan keterlibatan pemerintah, olahraga di Kalimantan Utara akan berkembang, memunculkan atlet berbakat, dan mampu mengharumkan nama provinsi di kancah nasional maupun internasional,” tandasnya.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Selain mendorong pemekaran Tanjung Selor, anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Arming juga menyuarakan dukungan terhadap percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Krayan, yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Nunukan.

Menurut Arming, pembentukan DOB Krayan sangat strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki akses terbatas.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltara, dan pemerintah pusat agar moratorium DOB segera dicabut dan proses pemekaran bisa berjalan lancar.

“Krayan memiliki potensi alam dan sumber daya yang cukup besar, tapi selama ini pembangunan masih terbatas karena statusnya sebagai bagian dari Kabupaten Nunukan. Jika moratorium dicabut, proses pemekaran akan lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Arming.

Politikus dari Fraksi PDIP itu menambahkan, koordinasi yang solid antara tim presidium dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan supaya Krayan bisa menjadi kabupaten baru secepat mungkin.

Ia mengingatkan proses ini bukan sekadar administratif, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, dan layanan kesehatan.

“Kita harus memastikan semua pihak berjalan bersama, mulai legislatif hingga eksekutif. Pemekaran Krayan bukan hanya soal legalitas, tapi soal bagaimana warga bisa menikmati fasilitas dan layanan publik yang lebih baik,” tambah Arming.

Arming juga menyoroti posisi strategis Krayan sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia. Menurutnya, lokasi ini bisa menjadi peluang untuk perdagangan dan pembangunan ekonomi lintas batas, jika didukung dengan infrastruktur dan kebijakan yang tepat.

“Dengan pemekaran, kita bisa lebih fokus membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan akses ekonomi bagi masyarakat. Potensi Krayan harus dikelola dengan baik agar masyarakat merasakan dampak positifnya,” jelasnya.

Ia menekankan, dukungan politik dan koordinasi antar lembaga sangat penting agar pemekaran Krayan berjalan sesuai rencana.

“Semua pihak harus bersinergi, dari legislatif hingga eksekutif, agar DOB Krayan benar-benar bisa menjadi solusi untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Arming.

Dengan dorongan dari DPRD Kaltara dan pemerintah daerah, Arming optimistis Krayan bisa segera mendapatkan status kabupaten baru, membuka jalan bagi pembangunan yang lebih merata, peningkatan pelayanan publik, dan pemanfaatan potensi strategis wilayah perbatasan secara optimal.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menggelar fasilitasi pelaksanaan sertifikasi pustakawan.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu (11-12/11/2025) kemarin. Bertempat di Aula Perpustakaan Dewantara SMAN 1 Tarakan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DPK Kaltara Ilham Zain, dan dihadiri oleh Ketua Kelompok Kerja Standarisasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Tenaga Perpustakaan Ardita Dwi Anggraeni, tim dari pusat pembinaan Perpustakaan Nasional RI.

Kepada wartwan, Ilham Zain mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja perpustakaan yang kompeten dan profesional. “Di samping juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat serta penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional khususnya di Kaltara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa sertifikasi kompetensi merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kepustakawanan.

Proses sertifikasi ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan uji kompetensi pustakawan.

“Sertifikasi kali ini mencakup 6 klaster kompetensi. Yakni, layanan dasar perpustakaan, layanan anak, layanan pengataloqan diskriptif, layanan pengembangan koleksi perpustakaan, promosi perpustakaan, serta pengembangan kemampuan literasi informasi,” jelas Ilham.

Ditambahkan, potensi pustakawan di Kalimantan Utara cukup baik. Namun demikian, masih terus ditingkatkan, baik kompetensinya maupun sertifikasinya.

Ilham menyampaikan, pustakawan yang telah lulus sertifikasi akan memperoleh sejumlah manfaat. Di antaranya Kepastian Kinerja Harian, Pustakawan yang dinyatakan kompeten dianggap mampu melaksanakan tugas sesuai standar profesional.

Selain itu juga bedampak pada citra dan kinerja Instansi, instansi memiliki jaminan bahwa pustakawan yang dimiliki benar-benar ahli di bidangnya, sehingga berdampak positif terhadap produktivitas dan kinerja lembaga.

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan di Kalimantan Utara.

“Fasilitasi sertifikasi ini diikuti sebanyak 20 peserta, terdiri atas pustakawan dari DPK provinsi dan kabupaten/kota, serta pengelola perpustakaan sekolah, serta perguruan tinggi,” ujarnya.

Ilham berharap, seluruh peserta dapat mengikuti proses uji kompetensi berhasil lulus sertifikasi dengan baik. 

(Humas DPRD Kaltara)