Penulis: mery beranda

MAKASSAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar konsultasi ke Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mempelajari implementasi pembelajaran mendalam yang mulai diterapkan di berbagai satuan pendidikan. 

Kunjungan berlangsung Rabu (13/11/25) dan diterima langsung oleh Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar, Dr. Abd Azis Karim, S.Pd, M.Si.

Mewakili DPRD Nunukan, Sekretaris Komisi I, Muhammad Mansur, didampingi Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam, SH, serta anggota, H. Firman Latif, konsultasi pada pemahaman penerapan pembelajaran mendalam di Kota Makassar, termasuk dukungan regulasi dan pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah.

Pada pertemuan itu, Dr. Abd Azis Karim menjelaskan bahwa Kota Makassar mulai mengadopsi pembelajaran mendalam sejak awal tahun, Ia mengungkapkan, guru yang mengikuti pelatihan mengaplikasikannya di kelas melalui pendekatan pembelajaran cara memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi.

Azis memaparkan, penerapan pembelajaran mendalam berjalan melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK). Pendanaan dari skema BOS Kinerja diarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru agar mampu menjalankan metode tersebut di sekolah masing-masing.

Ia menambahkan, tahun depan Dinas Pendidikan Makassar akan melaksanakan monitoring dan evaluasi (MONEB) terhadap guru yang telah mendapatkan pelatihan. Instrumen penilaian disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan pembelajaran mendalam di kegiatan belajar mengajar.

DPRD Nunukan juga mengkonsultasikan terkait kesiapan guru, efektivitas pelatihan, hingga dampak metode tersebut terhadap hasil rapor pendidikan. 
Azis menjelaskan, sejumlah sekolah yang sudah menerapkan pendekatan ini menunjukkan perubahan dalam proses belajar, terutama pada kemampuan siswa memahami materi dan mengolah informasi.

Anggota DPRD Nunukan juga memberi perhatian pada persoalan pemerataan guru serta peran pengawas sekolah yang dianggap penting dalam mendampingi penerapan metode baru, Azis menyampaikan bahwa jumlah pengawas di Kota Makassar masih terbatas karena belum ada penambahan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, DPRD Nunukan menggali informasi mengenai redistribusi guru, mutasi, serta skema beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik. Azis menerangkan bahwa beasiswa dikelola Badan Kepegawaian Daerah, sementara Dinas Pendidikan bertugas menetapkan kriteria dan melakukan verifikasi awal.

DPRD Nunukan kemudian meminta rekomendasi sekolah yang telah menerapkan pembelajaran mendalam secara konsisten, Kunjungan lanjutan direncanakan untuk melihat langsung bagaimana pendekatan tersebut diimplementasikan di lingkungan kelas.

Konsultasi ini memberi dasar bagi DPRD dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menilai potensi penerapan pembelajaran mendalam di Kabupaten Nunukan. 
Dr. Abd Azis Karim menyambut baik harapan tersebut, termasuk wacana pertukaran guru guna memperkaya pengalaman mengajar di kedua daerah ini.

(Humas DPRD Nunukan)

MAKASSAR – Anggota DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH, menegaskan bahwa pembelajaran mendalam menjadi kebutuhan penting bagi dunia pendidikan di tengah perubahan cara belajar siswa yang semakin kompleks. 

Hal ini disampaikan usai konsultasi, Rabu (13/11/25) di kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar yang mengkaji penerapan metode tersebut di sejumlah daerah yang sudah mulai mengadopsinya.

Andi Fajrul menjelaskan, pembelajaran mendalam menekankan proses memahami, mengolah, dan menerapkan pengetahuan secara lebih komprehensif. 
Model ini dianggap mampu mendorong siswa berpikir lebih kritis dan tidak hanya berfokus menghafal materi.

“Pembelajaran mendalam membantu siswa memahami materi secara utuh, bukan hanya menghafal. Pendekatan ini membuat proses belajar jauh lebih bermakna bagi siswa,” kata Andi Fajrul dikonfirmasi usai pertemuan tersebut. 

Ia menilai pendekatan ini relevan dengan tantangan pendidikan saat ini yang menuntut siswa mampu mengambil keputusan, memecahkan masalah, serta mengembangkan kemampuan refleksi terhadap pembelajaran yang diterima. 

Menurutnya, metode ini bisa memberikan ruang bagi guru untuk membangun interaksi di Sekolah atau ruang kelas yang lebih hidup dan bersemangat.

Dikesempatan tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur mengatakan, pembelajaran mendalam juga memperkuat keterlibatan siswa selama proses belajar, guru tidak hanya memberikan materi, tetapi mengajak siswa menelusuri konteks, memahami konsep, hingga menghubungkan materi dengan situasi yang mereka hadapi sehari-hari.

Ia mengungkapkan bahwa sebagian daerah sudah menunjukkan hasil positif setelah menerapkan pendekatan tersebut. Peningkatan kemampuan siswa dalam memahami materi tercatat sebagai indikator awal efektivitas metode ini di sekolah.

Meski begitu, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan ini mengingatkan bahwa kesiapan guru menjadi faktor penentu keberhasilan, guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai agar mampu menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam.

“Guru harus dibekali pelatihan yang tepat agar mampu menerapkan metode ini dengan benar. Tanpa kesiapan guru, pembelajaran mendalam sulit memberikan hasil maksimal.”kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Nunukan ini. 

Ia menekankan perlunya dukungan kebijakan daerah untuk memastikan pelatihan guru berjalan konsisten, Pendanaan yang dialokasikan melalui program tertentu dapat mendorong peningkatan kapasitas guru agar metode ini dapat diterapkan lebih luas.

Mansur juga menyampaikan bahwa peran pengawas sekolah masih sangat penting. Pengawasan yang rutin dinilai membantu memastikan metode tersebut diterapkan secara konsisten di ruang kelas.

Ia menambahkan, sekolah perlu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung proses analitis siswa, Ketersediaan sarana pembelajaran dan akses informasi menjadi bagian penting dari pelaksanaan pendekatan ini.

Karena itu, Mansur menegaskan, pembelajaran mendalam layak diterapkan di sekolah-sekolah Kabupaten Nunukan. Ia menyebut bahwa peningkatan kualitas pendidikan bergantung pada keberanian daerah beradaptasi dengan metode belajar yang lebih relevan bagi perkembangan siswa masa kini.

(Humas DPRD Nunukan)

MAKASSAR- DPRD Kabupaten Nunukan yang diwakili Sekretaris Komisi I, Muhammad Mansur melakukan konsultasi terkait penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Rabu (13/11/25). 

Kunjungan ini menjadi bagian untuk menggali informasi mengenai pengelolaan SRG yang telah berjalan di provinsi Sulawesi Selatan.

SRG merupakan mekanisme penyimpanan komoditas pada gudang terakreditasi, di mana pemilik komoditas menerima dokumen resi sebagai bukti kepemilikan. 

Resi gudang dapat dimanfaatkan untuk agunan pembiayaan, diperjualbelikan, atau diperdagangkan melalui lembaga yang berwenang, hal ini dianggap mampu meningkatkan posisi tawar petani dan pelaku usaha.

Muhammad Mansur mengatakan sistem resi gudang menjadi instrumen ekonomi yang relevan bagi petani, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah. 

Ia menilai SRG menawarkan alternatif penguatan sektor komoditas berbasis penyimpanan yang terukur. 

“Kita konsultasikan sistem ini untuk menggali informasi sekaligus referensi yang nantinya akan kita diskusikan bersama dinas terkait,” ujar Mansur.

Dalam pertemuan itu, DPRD Nunukan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM Kota Makassar, Andi Ahmad. 

Ahmad memaparkan mekanisme pengelolaan SRG yang selama ini berjalan dan peran Pemkot Makassar dalam proses administrasinya.

Menurutnya, pengelolaan resi gudang berada di bawah kewenangan Pemprov Sulawesi Selatan. 

Namun pencatatan komoditas, pengumpulan data, serta pendampingan pelaku usaha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar,  sistem ini berjalan melalui koordinasi antara OPD, pengelola gudang, serta instansi provinsi.

Ia juga menjelaskan beberapa kegiatan yang terus dilakukan Pemerintah Kota Makassar, di antaranya sosialisasi SRG kepada kelompok tani dan pelaku UMKM di berbagai kecamatan. 

Edukasi tersebut dinilai membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat penyimpanan komoditas berbasis resi.

Pemkot Makassar juga menjalin kemitraan dengan perbankan seperti BRI, BNI, dan Bank Sulselbar untuk memperluas akses pembiayaan berbasis Resi Gudang, hal ini tentunya membuka peluang bagi petani dan pelaku UMKM mendapatkan modal usaha melalui agunan resi yang mereka miliki.

Selain itu, pengembangan digitalisasi layanan SRG terus digarap agar proses penerbitan, pelacakan, hingga pencairan resi berlangsung lebih cepat dan transparan. 

Dalam penjelasannya, Andi Anwar menyebut SRG di Kota Makassar memiliki potensi besar dikembangkan sebagai pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. 

Makassar dianggap strategis untuk mendukung perdagangan komoditas berbasis resi dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi II DPRD Nunukan, H. Firman Latif, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pendekatan Pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan SRG di sektor pertanian. 

Ia menekankan pentingnya memahami pola kerja sama antara pemerintah daerah, pengelola gudang, dan kelompok tani agar sistem serupa dapat diterapkan secara efektif di Kabupaten Nunukan. 

Menurutnya, penerapan SRG membutuhkan kesiapan data komoditas, kapasitas gudang, serta dukungan kebijakan yang jelas.

Firman Latif juga menyoroti peluang pengembangan SRG untuk komoditas yang memiliki potensi pasar tinggi. Ia menilai Kota Makassar telah berhasil mengidentifikasi komoditas unggulan yang layak masuk dalam sistem resi gudang, mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga produk olahan. 

Ia berharap pengalaman tersebut bisa menjadi bahan perbandingan bagi Nunukan dalam menentukan komoditas yang akan dikelola melalui SRG.

Selain itu, ia menyampaikan ketertarikan DPRD Nunukan untuk mempelajari penerapan SRG pada komoditas baru seperti kopi Toraja, ikan kering, hingga produk turunan laut yang saat ini terus berkembang. 

Ia menilai keberhasilan Makassar dalam mengelola komoditas tersebut menunjukkan bahwa SRG dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi petani dan pelaku usaha, tetapi juga bagi daerah yang ingin memperkuat sektor perdagangan berbasis komoditas terukur.

(Humas DPRD Nunukan)