TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terancam menghadapi perlambatan pembangunan pada 2026.
Hal itu menyusul proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperkirakan turun signifikan hingga menyentuh angka sekitar Rp 2,2 triliun.
Penurunan tajam ini dipicu merosotnya porsi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, yang selama ini menjadi tulang punggung fiskal Kaltara.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menyebut kondisi fiskal ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh program wajib dievaluasi secara ketat untuk memastikan setiap anggaran benar-benar efektif.
“Setiap rupiah harus punya manfaat jelas untuk masyarakat. Tidak ada lagi ruang bagi program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak,” kara Muddain, Jumat (21/11/2025).
Muddain menjelaskan bahwa DPRD Kaltara akan mengunci seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan APBD 2026 agar belanja daerah tetap efisien.
“Kami akan memperketat seluruh tahapan. Ini bukan situasi normal, jadi harus ada efisiensi ekstrem,” tegasnya.
Saat ini DPRD telah menerima Nota Pengantar Ranperda APBD 2026 dan mulai memasuki pembahasan intensif. Dalam hal ini fokus akan diarahkan pada alokasi anggaran strategis yang tidak boleh berhenti meski terjadi penurunan fiskal.
“Kita sudah terima Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026 dan kini mulai masuk ke pembahasan intensif,” ungkapnya.
“Kami akan arahkan Pemerintah agar lebih fokus untuk pengalokasian anggran strategis, ini tidak boleh berhenti meski kini fiska kita mengalami penurunan,” tandasnya.
TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, mengingatkan pemerintah daerah dan perusahaan agar tidak mengabaikan peluang besar penyerapan tenaga kerja lokal, terutama di tengah geliat pembangunan kawasan industri hijau di Mangkupadi Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kaltara.
Apalagi mengingat ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang seharusnya wajib untuk melibatkan para tenaga kerja lokal di Kaltara sendiri.
Oleh sebab itu, Herman menyoroti pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menurutnya harus benar-benar difungsikan untuk menjawab kebutuhan keterampilan di lapangan.
“BLK ini nantinya bisa memberikan pelatihan berbasis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh proyek, di situlah kita latih. Jadi tenaga kerja lokal bukan hanya diprioritaskan, tapi juga siap pakai,” ujarnya.
Menurutnya, instruksi pemerintah pusat tentang prioritas tenaga kerja lokal memberikan ruang besar bagi masyarakat Kaltara untuk terlibat langsung dalam pembangunan.
Namun tanpa komitmen kuat dari pemerintah daerah maupun perusahaan, peluang itu hanya akan menjadi formalitas.
“Kami di legiatif tetap mendorong agar Pemprov memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai tenaga kerja lokal terabaikan atau dianggap tidak siap. Justru kita harus menyiapkan mereka, baik dari segi kemampuan maupun sertifikasi,” tegas Herman.
Ia juga meminta perusahaan besar yang beroperasi di Kaltara, termasuk PT KIPI, untuk membangun sinergi lebih kuat bersama pemerintah daerah dalam menyiapkan dan menyerap tenaga kerja lokal.
Herman menegaskan bahwa isu ini bukan hanya bicara soal angka penyerapan tenaga kerja, melainkan menyangkut masa depan masyarakat lokal di tengah pembangunan besar-besaran di wilayah Mangkupadi.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tanggung jawab sosial. Tenaga kerja lokal jangan diabaikan, jangan sampai hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” pungkasnya.
TARAKAN – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, mengapresiasi karya inovasi mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang ditampilkan pada ajang Borneo Edu Fest di Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis (20/11/2025).
Demikian disampaikan Achmad Djufrie saat menghadiri Borneo Edu Fest yang menampilkan rangkaian inovasi, kreativitas, dan kolaborasi mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT).
Dalam kegiatan tersebut, berbagai prototype, hasil penelitian, serta gagasan para mahasiswa dipamerkan untuk menunjukkan perkembangan enterpreunership university yang tengah dibangun UBT.
Borneo Edu Fest menjadi wadah bagi mahasiswa menampilkan karya yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk inovasi berbasis teknologi, desain produk, dan proyek kolaboratif antarmahasiswa.
Ajang ini juga menjadi ruang pembuktian bahwa mahasiswa UBT memiliki kapasitas bersaing dalam menghadapi tantangan global.
Dalam peninjauannya, politisi Partai Gerindra itu, mengapresiasi terobosan-terobosan yang ditampilkan mahasiswa, terutama inovasi di bidang energi terbarukan.
Ia menyebut energi bersih sebagai salah satu isu strategis yang menjadi kebutuhan utama bagi keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Utara.
Menurutnya, kehadiran karya mahasiswa yang mengangkat teknologi ramah lingkungan menandai kesadaran baru di kalangan generasi muda terhadap masa depan energi.
“Mahasiswa UBT sudah melihat ke depan. Mereka mulai berbicara tentang energi hijau, efisiensi, dan solusi yang bisa digunakan masyarakat,” ujar Achmad Djufrie.
Ia menambahkan, riset mahasiswa harus mendapatkan ruang lebih luas agar dapat berkembang menjadi produk yang memiliki kebermanfaatan.
“Potensi yang mereka tunjukkan hari ini harus terus didukung. Kita ingin kampus menghasilkan gagasan yang benar-benar memberi dampak bagi daerah,” katanya.
Melalui Borneo Edu Fest, Achmad Djufrie berharap lahir lebih banyak karya yang mampu menjawab kebutuhan Kalimantan Utara, mulai dari energi, teknologi masyarakat, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Ia menilai pameran ini tidak hanya sebagai ajang apresiasi, tetapi juga sebagai langkah penting membangun budaya inovasi yang kuat di kampus. (“)
Borneo Edu Fest Harus Jadi Ruang Berkarya Berkelanjutan KETUA DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, menyampaikan harapannya agar Borneo Edu Fest terus menjadi ruang tumbuh bagi mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dalam menciptakan inovasi dan karya yang berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, kegiatan ini telah menunjukkan bagaimana mahasiswa mampu menghasilkan gagasan yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan daerah.
Pameran tahunan tersebut, kata dia, tidak sekadar menampilkan hasil pekerjaan mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang berani bereksperimen dan mencari solusi baru.
Dalam pandangannya, keberlanjutan kegiatan seperti ini menjadi kunci untuk membangun ekosistem riset yang kuat di lingkungan kampus.
Achmad Djufrie menekankan, mahasiswa membutuhkan ruang yang memungkinkan mereka mengembangkan ide secara berkelanjutan. Dengan adanya Borneo Edu Fest, ia melihat peluang besar bagi kampus untuk membangun tradisi inovasi yang konsisten dan berdampak nyata.
“Mahasiswa harus terus diberi kesempatan untuk mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Dari proses itu akan lahir karya yang benar-benar bermanfaat,” kata Achmad Djufrie.
Legislator asal Kabupaten Bulungan itu, juga menilai bahwa tantangan pembangunan di Kalimantan Utara membutuhkan pemikiran segar dan pendekatan baru dari generasi muda.
“Kreativitas mahasiswa merupakan modal penting bagi masa depan daerah. Kita harus memastikan ruang seperti ini tetap hidup,” ujarnya.
Dengan dukungan kampus, pemerintah, dan dunia usaha, ia yakin Borneo Edu Fest dapat berkembang lebih besar dan menjadi agenda inovasi unggulan di Kalimantan Utara, sekaligus mendorong mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.
TARAKAN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan perusahaan di daerah semestinya berani memberikan porsi perekrutan tenaga kerja lokal hingga 50 persen. Angka tersebut dinilai realistis untuk membuka peluang kerja bagi warga setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Asnawi menuturkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara soal kewajiban 20 persen tenaga kerja lokal sebenarnya terlalu rendah.
“Saya bukan lagi 20 persen, 50 persen harusnya. Kapan lagi warga lokal kita bisa bekerja. Ada kesempatan untuk itu, kenapa harus ditutupi,” ucapnya, Jumat (21/11).
Ia menjelaskan, perusahaan besar kerap melakukan perekrutan besar-besaran di awal proyek namun menyusut seiring berjalannya waktu. Hal itu juga terjadi pada proyek-proyek di Kalimantan Utara. Karena itu, pengawasan perekrutan tenaga kerja terus dilakukan agar serapan lokal tetap terpantau.
Pihaknya mengandalkan mekanisme Kartu Kuning (AK1) sebagai basis data pencari kerja di seluruh kabupaten dan kota. Setiap pekerja yang mendaftar dan kemudian terserap perusahaan wajib melapor kembali sebagai bagian dari monitoring Disnakertrans.
Selain itu, Disnakertrans Kaltara memiliki petugas pengantar kerja yang bertugas memonitor perekrutan di setiap perusahaan. Ia memastikan untuk pekerjaan konstruksi seperti pembangunan gedung saat ini sudah banyak masyarakat lokal yang terserap.
Kendati demikian, beberapa perusahaan beralasan masih kesulitan merekrut pekerja lokal dengan kemampuan teknis memadai. Menanggapi hal tersebut, ia menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai pelatihan berbasis kebutuhan industri, bukan hanya pelatihan umum.
“Kemarin kami melaksanakan pelatihan (Joper) pada hari Rabu. Ada pelatihan pengelasan, 16 orang ikut dan 10 langsung diserap perusahaan di Tarakan. Artinya pelatihan ini tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan pelatihan yang digelar tidak lagi berfokus pada keterampilan rumah tangga seperti menjahit atau memasak sebagaimana di Balai Latihan Kerja (BLK) sebelumnya. Saat ini pelatihan diarahkan pada kebutuhan industri dan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltara.
TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kornie Serliany Ingkong, menghadiri Perayaan Natal TP PKK Kaltara 2025 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Sabtu (22/11/2025).
Kehadiran istri Wagub Kaltara ini sekaligus menyampaikan pesan penguatan kepada seluruh kader agar terus menghadirkan kasih melalui pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Kornie mewakili Ketua TP PKK Kaltara, Rahmawati Zainal mengingatkan bahwa Natal menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai kasih, kepedulian, dan kebersamaan.
“Perayaan Natal ini juga merupakan momentum penting untuk meneguhkan nilai kasih, kepedulian, dan semangat pelayanan dalam pengabdian PKK,” kata Kornie.
Kornie berharap Damai Natal tahun 2025 ini membawa energi baru bagi seluruh kader untuk terus berkarya dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di Kalimantan Utara.
“Natal mengingatkan kita untuk terus menghadirkan kasih melalui pelayanan kepada keluarga dan masyarakat. Semangat ini harus terus kita pelihara dalam menjalankan tugas PKK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kornie menekankan pentingnya 10 Program Pokok PKK sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan. Ia berharap melalui penguatan program, PKK dapat semakin berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pendidikan keluarga, keterampilan, kesehatan, maupun pelestarian lingkungan.
“Saya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan Pokja I serta pengurus PKK yang telah menyiapkan perayaan sehingga berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan. Semoga kebersamaan yang terjalin hari ini semakin memperkuat motivasi kita dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Kornie menutup sambutannya dengan harapan agar damai Natal senantiasa menyertai keluarga besar TP-PKK Kaltara serta memberikan semangat baru dalam menjalankan tugas dan program kerja ke depan.
“Perayaan Natal ini menjadi bagian dari upaya TP-PKK Kaltara mempererat solidaritas internal sekaligus memperteguh komitmen dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat di seluruh wilayah Kaltara,” tutupnya.
