TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026.
Keputusan ini diambil setelah serangkaian pembahasan ketat, meski APBD tahun depan mencatatkan defisit senilai Rp30 miliar.
Anggaran belanja Kaltara tahun 2026 dipatok Rp2,274 triliun, sementara pendapatan daerah hanya mencapai Rp2,224 triliun, menciptakan jurang kekurangan dana.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, memastikan masyarakat tidak perlu khawatir. Ia menegaskan bahwa defisit tersebut sudah disiapkan solusinya, yaitu mengandalkan sisa anggaran dari tahun sebelumnya.
“Tidak perlu khawatir soal defisit Rp30 miliar. Kita sudah hitung potensinya dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Sisa anggaran dari kegiatan yang batal atau tertunda tahun lalu akan masuk sebagai SILPA yang tebal. Kami optimistis, defisit ini akan tertutup sepenuhnya, dan bahkan kita bisa memiliki saldo lebih,” tegas Achmad Djufrie.
Djufrie menambahkan, fokus APBD kini adalah memastikan anggaran belanja daerah yang ia sebut sebagai ‘nyawa’ operasional Pemprov berjalan efektif.
Konsekuensi dari pengetatan anggaran langsung terasa di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua DPRD tidak menampik adanya ‘puasa’ anggaran kegiatan.
”Beberapa OPD harus menerima kenyataan pahit, ada pemangkasan, bahkan ada yang tidak mendapatkan alokasi kegiatan sama sekali. Anggaran mereka kini hanya cukup untuk gaji dan kebutuhan rutin. Kegiatan pembangunan baru praktis ditiadakan,” jelasnya.
Namun, anggaran tetap diamankan untuk OPD yang dianggap prioritas mutlak, seperti PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian.
Pengesahan APBD 2026 ini melalui proses yang panjang, dimulai sejak Nota Pengantar disampaikan pada 17 November 2025, dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi dan Jawaban Pemerintah.
Tahapan krusial adalah pembahasan mendalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna tingkat dua
Djufrie juga memberikan tantangan keras bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Ia mendesak Pemprov segera mencari cara untuk meningkatkan kemandirian finansial.
“Kondisi keuangan kita tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) besar. Tidak ada jalan pintas, kita harus menciptakan uang sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara masif,” tegasnya.
Ia mengingatkan, ketergantungan pada dana transfer pusat akan membuat Kaltara mati kutu. “Selama PAD kita masih kecil, kita akan terus kesulitan bergerak. Mandiri adalah kuncinya,” tutupnya.
Selain APBD, DPRD juga mengesahkan dua Peraturan Daerah (Perda) penting lainnya.
(Humas DPRD Kaltara)
