Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu provinsi dengan wilayah yang luas dan strategis, berbatasan langsung dengan negara Malaysia, serta didominasi oleh hutan tropis yang kaya akan biodiversitas. Akan tetapi kondisi geografis ini juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal mitigasi bencana alam.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Gedung Gadis, Kamis (15/5).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, di tahun 2024 telah terjadi 267 kejadian bencana di Kaltara. Sebanyak 103 kejadian bahkan didominasi dari kasus karhutla. Kemudian di bulan Mei 2025, juga tercatat 17 kejadian bencana, dimana 7 kejadian merupakan karhutla.

Robby menambahkan, terkait luas lahan yang terbakar tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2022 seluas 370 hektar, tahun 2023 seluas 796,36 hektar, lalu di tahun 2024 melonjak menjadi 2.429,21 hektar.

“Angka ini bukan hanya statistik semata, tetapi juga merupakan sinyal peringatan kepada kita bahwa upaya pencegahan dan penanganan harus semakin ditingkatkan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh, termasuk mengenai sumber daya manusia dan anggaran pembiayaannya,” jelas Robby.

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, menjadi atensi penting Gubernur dan peserta rakor agar mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD Provinsi sebagai koordinator dalam penanggulangan karhutla.

Melalui Inpres tersebut, sebut Robby, Gubernur diminta mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan karhutla secara memadai, melalui anggaran rutin maupun anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD provinsi.

“Gubernur Zainal telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, agar perencanaan anggaran untuk penanganan karhutla menjadi prioritas. Jangan sampai upaya penanganan di lapangan terhambat oleh keterbatasan anggaran. Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota agar melakukan hal serupa,” terangnya.

Langkah strategis pencegahan karhutla ini perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltara melalui penguatan deteksi dini dan sistem peringatan, sosialisasi langsung, serta pemasangan imbauan secara masif kepada masyarakat.

Terakhir, Robby mengajak seluruh pihak dari berbagai unsur BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat pemerintah daerah terkait dapat dengan meningkatkan patroli terpadu di daerah rawan karhutla, menyiapkan sarana prasarana, logistik serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku karhutla.

(dkisp)

MANADO – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang besar khususnya di bidang perikanan dan kelautan, dengan letak geografis yang strategis namun belum dikelola secara maksimal.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si saat melakukan kunjungan kerja (kunker) terkait kerjasama pembangunan daerah dalam pengembangan industri perikanan dan kelautan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam kunker tersebut, Gubernur Zainal dan Wagub Ingkong disambut langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., di Aula Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulut, Rabu (14/5).

“Kunjungan kerja ini untuk melihat peluang – peluang apa yang bisa kita kerjasama kan, yang saya lihat cukup kita laksanakan dibidang perikanan. Karena kita sama – sama memiliki wilayah tangkap perikanan yang begitu luas,” buka Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Zainal memaparkan berbagai potensi perikanan di Kaltara, dimulai dari jumlah produksi perikanan budidaya sekitar 604.720 ton, dan produksi perikanan tangkap sekitar 36.867 ton, serta angka konsumsi ikan ada disekitar 40,69 kg per kapita per tahunnya.

“Di Kaltara itu ada sekitar kurang lebih 5 persen penduduk yang berprofesi sebagai pelaku usaha perikanan diantaranya ialah nelayan ada 18.619 orang, pembudidaya ikan 24.677 orang dan pengolah ataupun pemasar ada 388 unit pengolahan ikan,” jelasnya.

Orang nomor satu di Kaltara ini menilai, Kota Bitung sebagai wilayah strategis yang ada di provinsi Sulut bisa menjadi percontohan dalam hal pengolahan perikanan dan kelautan juga mencakup budidaya dan perikanan tangkap, karena termasuk sebagai kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia.

“Di Kaltara juga sedang dibangun pusat industri yang ada di Tanah Kuning Kabupaten Bulungan, selain nanti berfokus pada pengembangan energi terbarukan, nantinya juga dapat dikembangkan menjadi industri perikanan dan kelautan seperti di Bitung,” imbuhnya.

Menutup paparannya, Gubernur Zainal mengajak para stakeholder maupun organisasi perangkat daerah terkait untuk bisa terlibat aktif dalam memaksimalkan momen kunker ini, sebagai bentuk pembelajaran yang nantinya dapat diterapkan di Bumi Benuanta.

“Tentunya kerjasama ini memiliki keuntungan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, baik masyarakat Sulawesi Utara maupun masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Turut serta dalam rombongan Provinsi Kaltara diantaranya Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan, S.I.P., M.Han., Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Korcab Rem 092 PD VI/Mulawarman Aryuati Isvandari, Kepala Bappeda – Litbang Kaltara Bertius, S.Hut., Kepala Disperindagkop & UMK Kaltara Hasriyani, SH., M.M., Kepala dishub Kaltara H. Irham Charlie, S.Pi., M.P., Kepala BPPD Kaltara Ferdy Manurun Tanduk Langi, SE., M.Si., Kepala Biro Pemerintah & Otda Kaltara Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kaltara Sapi’i ST., M.AP.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berada pada urutan ke 2 Nasional dalam urusan penyelesaian SK CPNS Formasi 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Andi Amriampa, S.Sos, M.Si menjelaskan, hal ini terungkap setelah digelarnya acara BKN Menyapa yang digelar secara daring pada Rabu (14/5).

“Dalam rapat yang disampaikan Kepala BKN, bahwa dalam catatan BKN ternyata provinsi Kalimantan Utara tercatat sebagai provinsi tercepat kedua di dalam penyelesaian SK CPNS formasi tahun 2024,” ujar Andi Amriampa.

BKN Menyapa merupakan salah satu kegiatan yang diprakasai oleh BKN dan sekaligus menjadi kegiatan pertama dalam rapat koordinasi seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual. Dari data 12 Mei 2025, terdapat 6 provinsi yang melakukan penyelesaian SK CPNS, salah satunya Pemprov Kaltara.

“Jadi grup Whatapps BKN Regional VIII Banjarmasin merupakan wadah koordinasi sehari – harinya, dan BKN mengembangkannya. Ini bisa menjadi bahan evaluasi, yang jelas sebenarnya termasuk PPPK Tahap 1 juga,” jelasnya.

Andi menyebutkan, kinerja jajaran di dalam Pemprov Kaltara dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dinilai mempunyai atensi yang kuat, dalam rangka implementasi manajemen ASN, dalam hal ini pengangkatan CPNS.

Ia berpesan kepada seluruh staf jajaran di BKD Kaltara agar tetap bekerja, dengan profesional dan penuh totalitas sesuai amanat dari fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi itu berjalan on the track.

“Harapannya layanan – layanan kepegawaian yang ada di Provinsi Kalimantan Utara bisa dengan optimal dapat dijalankan, dan seluruh ASN di Pemprov Kaltara khususnya dan kabupaten / kota dilayani BKD Pemprov Kaltara dapat maksimal dan merasakan di dalam pelayanan kepegawaiannya,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus mendukung perwujudan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara, Dr Bustan, SE, M.Si saat menghadiri Groundbreaking Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lapangan Tembak Endra Dharmalaksana, Polresta Bulungan, Rabu (14/5).

Ia mengapresiasi agenda yang digelar oleh Polda Kaltara tersebut. Dalam kesempatan ini, Bustan bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltara Irjen Pol. Hary Sudwijanto, S.I.K, M.Si dan Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko S.I.K., melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung SPPG, yang ditargetkan selesai di bulan September 2025.

Ia mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara yang turut mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Terima kasih atas kolaborasi dan sinergi kita dalam mensukseskan program Presiden kita, Makanan Bergizi Gratis,” kata Bustan.

Bustan menuturkan terkait kebijakan biaya program MBG ini masih dalam proses pembahasan, jadi dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat bersama Mendagri dan Pemprov Kaltara untuk mempersiapkan lahan, juga dibangun dengan sumber dana APBN.

Pemerintah Provinsi memastikan akan terus mendukung program MBG, sesuai dengan kewenangannya. “Kita memberikan informasi sesuai kewenangan kita, SLTA kita berikan data – data dan radius berapa kilometer supaya makanan yang disiapkan sasaran ke siswa itu tidak basi,” ucap Bustan.

“Jadi kita siapkan data itu, sesuai kewenangan kita SMA, SMK, dan SLB. Mungkin dengan syarat radiusnya berapa kilometer dari dapur umum ke lokasi sasaran dimana sekolah berada,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bustan menjelaskan berdasarkan tugas Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini sedang melakukan monitoring, evaluasi dan dukungan lainnya, termasuk diminta untuk menyiapkan lahan.

Pemerintah Provinsi Kaltara sangat bersyukur atas dukungan seluruh pihak termasuk dukungan Polda Kaltara, bahkan saat ini program MBG di Kaltara sudah berjalan di beberapa daerah seperti Tarakan dan Nunukan.

“Yang jelas kita berharap program ini berkelanjutan, kita sudah on the track dan running, maka laju terus, karena bangunan ini disiapkan di bulan September,” tuntasnya.

(dkisp)