Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan pemusnahan serta penyerahan arsip statis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, Senin (19/5/2025).

Pemusnahan arsip statis ini merupakan yang pertama dilakukan di Kaltara. Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemusnahan hari ini yakni Dinas Perikanan dan Kelautan sebanyak 1.046 arsip dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) sebanyak 527 arsip.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, Ilham Zain menyampaikan bahwa jenis arsip yang dimusnahkan adalah arsip yang sudah tidak memiliki masalah hukum, belum pernah diperkarakan atau diperiksa (menjadi barang bukti).

“Kita sudah lama melaksanakan tahapan-tahapan ini sesuai dengan amanat UU, bahwa untuk pemusnahan arsip memiliki syarat-syarat tertentu dan kita sudah penuhi,” kata Ilham Zein, Senin (19/5/2025).

Selain itu, kegiatan pemusnahan ini juga dilatarbelakangi adanya penumpukan arsip di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang setiap hari semakin menumpuk. Mengingat belum adanya gudang arsip khusus yang dimiliki oleh Pemprov Kaltara.

“Ini dilakukan setahap demi setahap untuk memastikan depo arsip bagi teman-teman OPD. Supaya penyimpanan ada dan perlu dimusnahkan kita musnahkan, yang perlu kita pertahankan kita pertahankan,” ungkapnya.

Ilham Zain mengatakan jika bahwa arsip merupakan suatu kebutuhan. Sehingga pengadaannya juga dibutuhkan.

Arsip-arsip yang telah dinyatakan layak untuk dimusnahkan ini lakukan pemusnahan menggunakan mesin pemusnah kertas.

“Kita musnahkan ini menggunakan mesin penghancur kertas, jadi kita musnahkan hingga menjadi potongan-potongan yang benar-benar tidak bisa diselamatkan dan harus hancur,” ungkapnya.

Limbah hasil pemusnahan kertas akan disimpan di gudang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltara. “Sebenarnya bisa langsung kita siram pakai air, tapi ini kita simpan dulu, barangkali ada yang ingin mengolah menjadi kerajinan kita akan berikan,” tandasnya.

Kegiatan pemusnahan ini juga disaksikan langsung oleh perwakilan dari inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan publik yang prima. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si saat membuka kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Ruang Pertemuan lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Senin (19/5/2025).

Bustan hadir mewakili Gubernur Kaltara dalam agenda yang juga membahas Peningkatan Kapasitas Tim Evaluator APIP/Sakip serta rancangan awal RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltara.

“Kegiatan ini bukan hanya ajang peningkatan pemahaman teknis, tetapi juga bentuk nyata komitmen kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani,” kata Bustan dalam sambutannya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB dan seluruh OPD teknis yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut.

Bustan menekankan pentingnya percepatan pembangunan zona integritas di seluruh unit kerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Targetnya, seluruh instansi bisa meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Sejak 2020, DPMPTSP berhasil meraih predikat ZI. Tapi di tahun-tahun berikutnya belum ada lagi unit kerja yang bisa menyusul,” ungkapnya.

Menurut Bustan, upaya meraih WBK dan WBBM bukan perkara mudah. Diperlukan kerja keras, komitmen yang kuat, serta konsistensi dari seluruh elemen birokrasi.

“Saya ajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, tingkatkan literasi birokrasi, dan bersama-sama bangun zona integritas yang nyata, yakni birokrasi yang dipercaya, bersih dan melayani,” tutup Bustan.

Acara ini juga dihadiri Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi KemenPANRB, Budi Prawira, S.E., M.M, kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, tim pembangunan ZI, serta evaluator APIP se-Kaltara.

(dkisp)

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., meresmikan Gedung Vihara Parama Sinar Borobudur di Tarakan, Sabtu (17/5/2025) malam. Peresmian ini bertepatan dengan momen peringatan Dharmasanti Waisak 2569 TB/2025 M.

Ingkong Ala hadir mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum. Prosesi peresmian ditandai paraf prasasti dan pengguntingan pita oleh Wagub Kaltara Ingkong Ala, didampingi Sanghayanaka Sangha Theravada Indonesia, Bhante Sri Subhapannyo Mahathera.

“Vihara ini diharapkan bisa menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual bagi umat Buddha. Tempat ini juga bisa menjadi wadah belajar nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian,” kata Wagub Kaltara dalam sambutannya.

Peresmian vihara juga dirangkai dengan perayaan Waisak bersama Keluarga Besar Theravada Indonesia Provinsi Kaltara.

Wagub Ingkong Ala meyakini kehadiran vihara ini bakal menjadi landmark spiritual di Tarakan sekaligus simbol kerukunan antarumat beragama di Kaltara.

Ia juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan vihara, termasuk keberadaan patung Buddha yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di Kaltara.

“Saya berharap nilai sejarah dari patung Buddha ini bisa terus dijaga dan dilestarikan,” ujarnya.

Atas nama Pemprov Kaltara, Ingkong Ala turut menyampaikan selamat merayakan Waisak kepada umat Buddha. Ia memastikan pemerintah provinsi akan terus mendukung kegiatan keagamaan di semua kabupaten/kota.

“Kami akan mendukung sepenuhnya semua kegiatan keagamaan,” ucap mantan Wakil Bupati Bulungan itu.

(dkisp)

BALI – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum kembali meraih penghargaan dalam ajang The Leader Magazine Awards 2025 sebagai “The Best Innovation Leader Indonesia 2025” dari Seven Media Asia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Andi Yudha Prayoga selaku CEO Seven Media Asia yang digelar di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali pada Jum’at (16/5) malam.

Menjadi sosok inspirasi dan inovasi, Gubernur Zainal dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat melalui program dan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat Kaltara.

Ia menyebutkan penghargaan yang diraih, melalui kerja bersama yang melibatkan seluruh pihak, yaitu kolaborasi pemerintah dengan masyarakat.

“Kolaborasi pemerintah dengan instansi – instansi terkait yang ada, serta seluruh masyarakat Kalimantan Utara yang mendukung pelaksanaan program yang sudah saya rencanakan dan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk diketahui, penghargaan ini berdasarkan atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan serta inovasi baru untuk menuju Indonesia Maju.

(dkisp)