Penulis: mery beranda

JAKARTA – Penjabat (Pj). Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2025, digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Jumat (20/06/2025).

Dalam Rakernas Forsesdasi tersebut, Bustan memaparkan sejumlah perkembangan program strategis nasional yang ada di provinsi Kaltara.

Bustan menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah melakukan berbagai upaya dalam merealisasikan program strategis nasional tersebut, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program MBG, kita sudah koordinasi dengan perangkat daerah pengampuh, dinas pendidikan, kemudian dinas pertanian terkait ketahanan pangan, serta dinas kesehatan terkait dengan gizi dari makanan tersebut,” kata Bustan.

“Dari Polda Kaltara juga berinisiasi menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum,” sambungnya.

Tidak berhenti sampai disitu, ia menuturkan Pemprov Kaltara juga sudah mulai melakukan identifikasi kelayakan lahan untuk percepatan pembangunan dapur MBG. “Kami sudah melakukan mapping pemetaan lahan milik aset dinas sosial, yang bisa kita bangun untuk dapur umum,” tambahnya.

Bebernya, pada program strategis nasional lainnya seperti Sekolah Rakyat, Pemprov Kaltara telah menginisiasi lahan untuk pembangunannya yang berada di Gunung Sari, Kabupaten Bulungan.

“Lokasi tersebut jarak tempuhnya kurang lebih 20 menit dari Ibu Kota Tanjung Selor,” ujar Bustan.

Komitmen terhadap program strategis nasional ini tidak lepas dari arahan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., sebutnya Pemprov Kaltara sudah berkirim surat ke Kementerian Transmigrasi untuk melakukan proses administrasi terkait pembangunan Sekolah Rakyat, yang bahkan sudah melalui tahap verifikasi bersama Kementerian Sosial.

Kemudian program strategis nasional pada pemeriksaan kesehatan gratis termasuk dengan Sekolah Unggul Garuda, dikatakannya telah dilaksanakan di beberapa wilayah Kaltara.

“Sekolah unggul kita sudah siapkan lahan kurang lebih 8,4 hektare di Kota Baru Mandiri. Tugas kami melakukan sinkronisasi sesuai Asta Cita dan visi misi Gubernur Kaltara,” terang Bustan.

Melalui APBD perubahan tahun 2025 juga akan mendukung dan memprioritaskan program-program strategis nasional pemerintah pusat.

Lebih jauh, Bustan menyebutkan dalam upaya percepatan realisasi program strategis nasional tersebut, Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjuti Rakernas Forsesdasi 2025 dengan menyelenggarakan Rakerda Sekda se-Kaltara.

Ungkapnya, Rakerda ini direncanakan pada hari Selasa, 24 Juni 2025 di Tanjung Selor. “Saya sudah instruksikan tadi kepada Kelapa Biro Organisasi untuk menghubungi Ketua Komisariat Sekda se-Kaltara yang diketuai Bupati Malinau,” imbuhnya.

Dalam Rakerda tersebut dihadiri Sekda se-Kaltara dan Biro Organisasi, juga akan menghadirkan Kepala Bagian Ekonomi, Badan Pusat Statistik, serta fasilitator BGN (Badan Gizi Nasional) di Kaltara.

Bustan menjelaskan pendistribusian MBG di Bumi Benuanta masih belum merata di semua wilayah. Dengan dilaksanakan Rakerda Sekda se-Kaltara bertujuan mengidentifikasi kendala saat pelaksanaan Program MBG di Kaltara, termasuk langkah-langkah solutif agar realisasinya lebih maksimal.

(dkisp)

KUCHING, SARAWAK – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si menghadiri acara Gawai Dayak Peringkat Sarawak, Malaysia tahun 2025 di kota Kuching, Jumat (20/06/2025).

Hadir dalam acara tradisional masyarakat Dayak tersebut, Wagub Ingkong beserta rombongan mengikuti forum diskusi membahas kerjasama antara kedua negara khususnya di wilayah provinsi Kaltara yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia.

“Dalam forum diskusi ini kami membahas berbagai aspek kerjasama seperti pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi lintas batas,” Kata Wagub Ingkong.

Mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Wagub Ingkong menjelaskan dalam pengembangan PLBN di wilayah perbatasan Kaltara ini berfungsi sebagai pintu gerbang perbatasan dengan negara tetangga, Malaysia.

Tegasnya, dengan berdirinya PLBN tersebut juga memiliki peran penting dalam meningkatkan hubungan bilateral dan mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya.

“Kami berharap pemerintah Malaysia bisa segera membangun pos lintas batas di Wilayah Sarawak agar PLBN kedua negara terkoneksi dengan baik. Seperti konektifitas dengan PLBN Long Nawang di Apau Kayan (Malinau), Pulau Sebatik, Labang dan Long Midang di Kabupaten Nunukan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, dalam forum diskusi tersebut juga membahas kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, pendidikan serta pelestarian budaya. Ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat di wilayah perbatasan.

Selanjutnya, Wagub Ingkong turut menekankan pentingnya memperkuat kerjasama perbatasan khususnya dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. “Kita berharap kerjasama ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kaltara dan meningkatkan hubungan antar negara,” ujarnya.

Wagub Ingkong mengatakan bahwa Pemerintah Sarawak mengapresiasi dan menyambut baik atas lawatan Wagub Kaltara di Bumi Kenyalang, Sarawak yang bertujuan untuk mempererat hubungan kedua negara serumpun ini.

“Pemerintah Sarawak juga akan mengadakan kunjungan balasan ke wilayah yang berbatasan langsung antara Sarawak dengan Kaltara,” ucap Wagub Ingkong.

Selepas menghadiri forum bersama ini, Wagub Ingkong bersama rombongan mengikuti rangkaian acara Gawai Dayak, yang merupakan sebuah tradisi penting bagi masyarakat Dayak di wilayah Sarawak.

Acara ini merupakan momentum penting dalam mempromosikan budaya serta mempererat hubungan antar masyarakat Dayak yang ada di kedua negara, Indonesia dan Malaysia.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang meminta dukungan pemerintah pusat melalui Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membantu pengembangan sektor pariwisata di Kaltara.

Hal ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/06/2025) malam.

“Pertama kita sudah sampaikan tadi kepada Komisi VII DPR RI yang menangani hal ini, melalui Komisi VII ini menyampaikan melalui mitranya di Kementerian untuk bisa membantu provinsi Kaltara mengembangkan wisata yang memang bisa diunggulkan di Kalimantan Utara,” kata Gubernur Zainal

Gubernur Zainal mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara yang berasal dari sektor pariwisata masih tergolong kecil, sehingga perlu adanya keterlibatan dari pemerintah pusat dalam membantu pengembangan ekonomi di Kaltara khususnya pariwisata.

Ia juga merasa bersyukur atas dukungan Komisi VII DPR RI sangat merespon positif dengan melihat dan hadir langsung di provinsi Kaltara, yang membutuhkan perjalanan panjang cukup panjang untuk mencapai ibu kota Tanjung Selor.

Sependapat yang disampaikan oleh Wakil Komisi VII Lamhot Sinaga memimpin RDP, Gubernur Zainal menuturkan pada pengembangan potensi pariwisata di provinsi Kaltara sangat diperlukan konektivitas.

“Tanpa ada konektivitas tidak mungkin dijangkau obyek wisata, disamping itu juga adalah bagaimana kita mempromosi. Kalau kita kurang promosi, siapa yang mau dengar, siapa yang mau tahu disini ada wisata,” ujarnya.

Lebih jauh, orang nomor satu Kaltara ini menjabarkan sejumlah potensi pariwisata seperti Gunung Putih di Bulungan, air terjun Gunung Rian di Tana Tidung, air terjun Semolon di Malinau, Sae Lanuka di Nunukan, dan pantai amal dan hutan mangrove di Tarakan.

“Disini potensi wisata cukup banyak wisata – wisata unggulan terutama ada gua alam, beberapa air terjun, ada pohon – pohon besar sedangkan di tempat lain tidak ada. Ini yang kita harapkan dapat dibantu oleh Komisi VII untuk menyampaikan ini di Kementerian sehingga kita dapat bantuan dari kementerian,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI juga selaku pimpinan RDP, Ir. Lamhot Sinaga turut mengapresiasi langkah Pemprov Kaltara dibawah kepemimpinan Gubernur Zainal yang mampu memberikan kontribusi besar secara nasional.

“Kalimantan Utara adalah sebuah daerah yang strategis dan potensial walaupun provinsi ini usianya masih muda 13 tahun, tetapi daerah ini adalah daerah yang kontribusinya terhadap pembangunan ekonominya sangat besar,” ucap Lamhot Sinaga.

Melihat potensi besar tersebut, Lamhot Sinaga menuturkan dirinya beserta seluruh anggota Komisi VII DPR RI ingin mendorong kedepan provinsi Kaltara melalui pengembangan potensi pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatifnya.

“Kita ingin mendorong bahwa di daerah ini potensi pariwisatanya sangat luar biasa. Itu juga salah satu sumber ekonomi kedepan yang bisa kita andalkan selain tambang dan migas,” terangnya.

“Bahwa pariwisata itu nanti kita dorong kedepan menjadi sumber ekonomi baru, baik itu provinsi Kalimantan Utara dan juga untuk nasional, itu harapan kita,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada seluruh industri dan stakeholder yang ada di Kaltara untuk terus selalu memberikan dukungan terhadap pengembangan kawasan industri pariwisata Kaltara.

Untuk mendukung pariwisata, dikatakannya perlu dilakukan pengembangan dan pelatihan bagi masyarakat untuk bisa menjadi pengusaha – pengusaha UMKM dan ekonomi kreatif.

“Alhamdulillah Pak Gubernur sangat satu visi dengan kita, yang ingin melakukan sebuah terobosan baru yang pada akhirnya menjadi sumber ekonomi baru, yang bisa mensejahterahkan masyarakat Kaltara, dan juga bisa menopang sumber ekonomi terhadap nasional yang dihasilkan dari pendapatan provinsi Kaltara,” harapnya.

Berdasarkan RDP dan perjalanan ke Tanjung Selor, Lamhot Sinaga juga menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi Kaltara saat ini adalah dari segi aksesibilitas untuk menjangkau provinsi Kaltara dibutuhkan effort itu sendiri.

“Kedepan kita akan dorong bagaimana visibilitas ini, bagaimana konektivitas, bagaimana penerbangan kesini mudah dijangkau dan hostpitalitynya juga mendukung,” tegas Lamhot Sinaga.

“Ini merupakan tantangan besar dan itu tidak mudah, maaf karena Kalimantan Utara masih berumur 13 tahun jadi memang ini wajar. Tetapi kedepan ini akan kita dorong, aksesibilitas dan konektivitas akan kita dorong,” pungkasnya.

(dkisp)