Kapolres Nunukan Tanggapi Kasus Penyeludupan Narkoba Yang Melibatkan 4 Anggotanya.

NUNUKAN– Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas membenarkan adanya penangkapan anggota personel polres Nunukan oleh Mabes polri terkait kasus penyeludupan Narkoba.

” Kami menyampaikan bahwa benar tiga hari lalu tepatnya Rabu,09 juli 2025, ada beberapa personel polres Nunukan, telah dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba oleh tim gabungan dari mabes polri di Pulau Sebatik”.Ungkap Bonifasius pada awak media dalam Press Release (Sabtu, 12/07/2025).

Adapun tim mabes yang terdiri dari unsur bareskrim hadir dari direktorat narkoba dan tim Paminal Divpropam polri.

Bonifasius menerangkan bahwa adanya kehadiran dari paminal bertujuan untuk memastikan keterlibatan personel atau anggota polri yang nantinya akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku dan kode etik profesi polri.

“Apabila dalam proses pengembangan perkara ini melibatkan personel atau anggota polri yang terlibat aktif, maka akan di laksanakan tindakan tegas sesuai ketentuan hukum disiplin dan kode etik polri”. Jelasnya

Lebih lanjut dikatakannya bahwa hal ini untuk mencermikan polri dalam pemberantasan narkoba serta penegakan hukum yang transparan, profesional tanpa pandang bulu. Sesuai asta cita Presiden Republik Indonesia tentang pentingnya pemberantasan narkoba secara tegas dan menyeluruh. Sehingga saat ini para pelaku telah diserahkan ke mabes polri untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

“Saat ini para pelaku dibawa kemabes polri, kewenangan penuh dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut berada di mabes polri”.

Sebelumnya beredar diberbagai media terkait jumlah personel yang di tangkap berjumlah 7 orang, maka menyikapi hal itu Kapolres Nunukan ungkap dan memastikan hanya ada 4 personel yang dibawa ke mabes polri.

“Kami disini sampaikan bahwa ada 4 pesonel yang dibawa antara lain inisial SH pangkat Iptu (Kasat resnarkoba Nunukan), inisial S pangkat Brigpol (personel resnarkoba polres Nunukan), inisial MA Bripda (Personel polsek Sebatik Timur), dan terakhir inisial JP pangkat Bripda (satpol airud polres Nunukan).” Terang Bonifasius

Ia mengatakan bahwa ke 4 terduga pelaku telah di bawa ke mabes polri tepatnya pada kamis,10/07/2025 untuk di lakukan pemeriksaan dan pengembangan terkait kasus tersebut.

“Untuk mendukung dalam hal ini polda kaltara dan polres nunukan bersama tim mabes polri akan bekerjasama untuk mengembangkan permasalahan ini. Kami mohon dukungan dan kita percaya sepenuhnya dalam penanganan hal ini guna menjaga independensi dalam proses penegakan hukum”.Tutupnya

Meri/Neni

 

Masuk Shortlist Sekolah Garuda, Kaltara Siap Hadirkan Pendidikan Unggulan Putra Daerah Berprestasi

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai memiliki potensi kuat untuk menjadi lokasi pembangunan Sekolah Garuda, sebuah inisiatif pendidikan unggulan yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Prof. Stella Christie, A.B., M.A., Ph.D., usai bertemu dengan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, SE., M. Si, di Kantor Gubernur Kaltara pada Jumat (11/07).

“Kami baru saja berdiskusi dengan Wakil Gubernur dan jajaran Pemprov Kaltara. Dari data dan kesiapan yang mereka sampaikan, Kaltara masuk dalam daftar pendek calon lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru,” kata Stella Christie.

Wamen Diktisaintek, Stella Christie menjelaskan pembangunan Sekolah Garuda merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subbianto dalam menyediakan pendidikan berasrama berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) bagi generasi muda berprestasi dari seluruh penjuru Indonesia, terutama dari keluarga tidak mampu.

“Ini adalah wujud nyata dari salah satu program prioritas nasional. Kami ingin setiap anak yang memiliki potensi, tak peduli dari daerah mana, bisa mengakses pendidikan kelas dunia tanpa harus keluar dari tanah air,” jelasnya.

“Sekolah ini akan dibangun secara terpusat dengan fasilitas asrama, rumah guru, serta sarana penunjang lainnya yang juga melibatkan masyarakat sekitar,” sambungnya.

Stella menuturkan pembangunan Sekolah Garuda membutuhkan lahan ideal seluas 20 hektare, namun pembangunan fisik menggunakan sekitar 2 hektare. Selebihnya diperuntukkan pengembangan kegiatan siswa dan fasilitas publik.

“Misalnya, sarana olahraga yang kami bangun nantinya juga bisa digunakan oleh masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sekolah ini akan menampung sekitar 160 siswa per angkatan, dalam tiga tahun total siswa berasrama bisa mencapai 480 orang. Nantinya para siswa akan dipilih secara ketat dari seluruh Indonesia, termasuk afirmasi khusus bagi putra-putri daerah setempat yang berprestasi.

Wamen Diktisaintek ini mengungkapkan program Sekolah Garuda terdiri dari dua skema, yakni pembangunan sekolah baru dan transformasi sekolah yang sudah ada namun belum optimal.

“Untuk tahun ini, sudah ada 12 sekolah Garuda Transformasi terpilih. Target nasionalnya adalah 20 sekolah transformasi dan 20 sekolah baru,” ucap Stella.

Terkait pembangunan di Kaltara, dirinya menegaskan belum ada keputusan final, namun penilaian akan terus berjalan. Kalau ditetapkan, kemungkinan pembangunan dimulai tahun depan dan dibuka pada tahun ajaran 2027/2028.

“Kami masih memantau berbagai pertimbangan teknis, tetapi Kaltara menunjukkan kesiapan yang sangat baik,” ujarnya.

Terakhir, Stella menekankan pentingnya dukungan terhadap tenaga pendidik, karena sekolah ini akan dilengkapi dengan rumah guru yang memadai. “Kami percaya, kualitas guru adalah kunci utama. Maka rumah tinggal guru dan fasilitas mereka menjadi perhatian khusus,” tegasnya.

Hadirnya Sekolah Garuda di Bumi Benuanta, pemerintah berharap akan tercipta akses pendidikan unggulan yang merata dan inklusif, sekaligus menjadi pusat pembinaan talenta nasional yang siap bersaing di tingkat global namun tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan kebangsaan.

(dkisp)

Garap 52 Ha Lahan diluar HGU, PT. Sip di Duga Rugikan Negara.

NUNUKAN- DPRD Nunukan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara warga SP 5 Sebakis bersama pihak-pihak terkait. Rapat dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam, SH dan dihadiri anggota-anggota DPRD lainnya, yang bertempat di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan pada kamis, 10/07/2025.

Rapat dengar pendapat (RDP) kali ini kembali membahas mengenai permasalahan lahan usaha transmigrasi dimana dugaan PT. Sip yang melakukan penanaman di area HPL No.33 seluas kurang lebih 52 Ha di luar dari HGU yang berpotensi merugikan negara selama 5 tahun sejak tahun 2020 s.d 2025.

Selain itu, terdapat juga permasalahan lahan usaha I seluas 0,75 Ha, lahan usaha II seluas 2 Ha dan lahan peruntukan LU I dan LU II yang terindikasi dikuasai kelompok tani dan perorangan.

Menanggapi permasalahan tersebut Andi Fajrul Syam selaku ketua komisi II DPRD Nunukan mengatakan bahwa warga tidak menerima kontribusi apapun dari perusahaan sehingga hal ini akan diperjuangkan untuk hak warga transmigrasi.

Kemudian, Anggota DPRD Muhammad Mansur juga meminta agar dinas pertanian dan dinas transmigrasi untuk memberikan data yang valid sebagai bukti yang kuat untuk menangani permasalahan lahan tersebut.

Selain itu, Ramsah Anggota DPRD juga mengatakan bahwa pemerintah harus membantu warga setempat untuk mendapatkan haknya karna dinilai masyarakat telah di rugikan oleh perusahaan.

“pemerintah harus memperkuat hak rakyat, mereka telah rugi selama 12 tahun dan tidak mendapatkan apa- apa sampai saat ini, jadi saya harap kita semua memperjuangkan hal ini”.Tegas Ramsah

Anggota DPRD Nunukan lainnya yakni Donald, S.Pd meminta kepada Dinas pertanian agar segera memanggil pihak perusahaan, terkait kesediaan melepas lahan 52 Ha tersebut.

“Dinas pertanian satu minggu ini tolong di panggilkan mereka ke kantor dinas pertanian dan minta surat berita acara bahwa mereka siap melepas”. Jelas Donald

Ia menerangkan bahwa perusahaan tidak memiliki hak mengelola lahan tersebut yang berada di luar HGU, sehingga menegaskan untuk PT.Sip menghentikan kegiatan perusahaan di lahan 52 Ha tersebut.

DPRD Nunukan dan pihak-pihak terkait akan memperjuangkan hak masyarakat ini lebih lanjut di Kementrian Transmigrasi Jakarta pusat. Sehingga DPRD juga meminta pihak OPD yang ada untuk mempersiapkan dan memperkuat data bukti.

Meri

Pj. Sekprov Tekankan Kolaborasi Bersama Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD Kaltara 2025-2029

YOGYAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang diwakili Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka kegiatan pembahasan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Dalam sambutannya Bustan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini yang digelar di Hotel Tara, Yogyakarta, Rabu (9/7).

“Kegiatan hari ini merupakan bukti nyata semangat kolaborasi kita dalam membangun masa depan Kalimantan Utara secara terarah, terukur, dan berkelanjutan,” kata Bustan.

Bustan menjelaskan pada penyusunan RPJMD ini telah melalui tahapan yang sangat panjang walau dalam waktu yang cukup singkat. “Pada tanggal 19 Mei 2024 telah dilaksanakan konsultasi Rancangan Awal dan mendapatkan banyak saran masukan dari kementerian lembaga,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa tim penyusun RPJMD telah menindak lanjuti hasil konsultasi rancangan awal tersebut, dan dokumen rancangan RPJMD sudah dipaparkan pada Musrenbang tanggal 25 Juni 2025 lalu.

Pada bulan Mei lalu, Kemenpan RB juga telah menyampaikan catatan terhadap dokumen rancangan awal RPJMD provinsi Kaltara, dan telah ditindaklanjuti oleh tim penyusun RPJMD.

“Kami mengharapkan narasumber dari Kemenpan RB dapat menyampaikan reviu terhadap rancangan akhir RPJMD provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029,” jelas Bustan.

Terakhir Bustan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD, ketua dan anggota pansus RPJMD, tim pembahas RPJMD, dan narasumber dari Kemenpan RB yang hadir memberikan saran dan masukan, dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir RPJMD provinsi Kaltara tahun 2025-2029.

“Mari kita wujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

(dkisp)

Gubernur Ajak Purnawirawan Polri Berkontribusi Dalam Pembangunan Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyampaikan dalam mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi yang solid oleh pemerintah dan masyarakat termasuk purnawirawan Polri.

Hal ini diutarakan Gubernur ketika menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan (PP) ke-26 Polri Tahun 2025, digelar oleh Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Cabang Bulungan di Jalan Jelarai Gang Haji Raju pada Kamis (10/7) pagi.

Dalam kesempatan ini, mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan juga purnawirawan Polri, Gubernur mengucapkan selamat hari ulang tahun PP Polri ke-26.

“Kepada seluruh keluarga besar Polri semoga di usia ke-26 ini semakin solid, berdayaguna dan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Bulungan,” kata Gubernur.

Gubernur mengapresiasi langkah keluarga besar Purnawirawan Polri Kaltara khususnya PP Polri cabang Bulungan yang berinisiatif dan bersinergi bersama Pemprov Kaltara, juga melakukan berbagai kegiatan positif di masyarakat Kaltara.

Sebagai purnawirawan Polri, Gubernur Zainal mengajak seluruh para purnawirawan Polri di Kabupaten Bulungan dan provinsi Kaltara untuk dapat tetap eksis ditengah masyarakat dan terus memberikan sumbangsih dalam pembangunan di Bumi Benuanta.

“Kepada purnawirawan tetap eksis, tetap semangat untuk bersama – sama kita membangkitkan perekonomian di Kaltara, bersama – sama membangun Kaltara bersama Bupati Bulungan khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan disini,” ucapnya.

“Dan se-Kalimantan Utara saya harapkan purnawiran ini tetap solid, tetap harmonis untuk menjaga stabilitas di Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd., M.Si., Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto S.I.K., M.Si., Ketua PP Polri Provinsi Kaltara, AKBP (Purn) H. Imam Muhadi, M.H., dan Ketua PP Polri Cabang Bulungan, AKP (Purn) Apendi.

(dkisp)