Penulis: mery beranda

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kaltara dan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) se-Kaltara.

Di kesempatan ini, Gubernur Zainal menyampaikan apreasiasi jajaran pengurus Pengurus Pemuda Katolik atas terselenggaranya Rakorda dan FGD digelar di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Sabtu (13/9) pagi.

Gubernur Zainal menekankan pentingnya Rakerda sebagai wadah konsolidasi, penyusunan program kerja, sekaligus memperkuat peran Pemuda Katolik sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
‎
“Melaui forum ini saya berharap lahir program-program kerja yang menunjang kinerja Pemuda Katolik Komda Kaltara, sekaligus menghasilkan kajian komprehensif untuk mendukung percepatan pembentukan DOB di Kalimantan Utara,” kata Gubernur Zainal.
‎
‎Ia mendorong para Pemuda Katolik agar dapat terus berperan aktif dalam menjaga kerukunan antarumat, mendukung pembangunan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, keberagaman suku dan budaya di Kaltara merupakan anugerah yang harus dijaga dalam bingkai persatuan.
‎
‎Selanjutnya, Gubernur menyoroti urgensi pembentukan DOB di Kaltara, terutama untuk menjawab tantangan pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan penguatan ketahanan wilayah di daerah perbatasan.
‎
“DOB diyakini dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, FGD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan mencari solusi bersama,” jelasnya.
‎
‎Mengakhiri sambutannya, Gubernur Zainal mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kebersamaan dan menjadikan Kaltara sebagai daerah yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.
‎
‎Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., Ketua KNPI Kaltara Niko Ruru, Ketua Pemuda Katolik Frans Jefri, jajaran pejabat Pemprov Kaltara, Forkopimda Kaltara,tokoh agama, serta para pengurus dan anggota Pemuda Katolik se-Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dengan resmi meluncurkan inovasi Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject Untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (SIKOMPAS KALTARA) digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (12/9) pagi.

Acara peluncuran inovasi SIKOMPAS KALTARA dirangkaikan dengan Penandatanganan Deklarasi Bersama Pengentasan Kemiskinan di Kaltara oleh Gubernur Zainal bersama Forkopimda, Akademisi, berbagai komunitas, dan tokoh masyarakat, dilanjutkan sesi diskusi bersama.

Di kesempatan ini, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dari akademisi, komunitas dan masyarakat yang memberikan masukan dan saran sehingga bisa meluncurkan inovasi SIKOMPAS KALTARA.

Menurutnya, dengan hadirnya inovasi tersebut merupakan sebuah momentum untuk bisa memperkuat komitmen bersama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kaltara.

“Diketahui bahwa kemiskinan bukan sekedar angka statistik kemiskinan, tapi kemiskinan adalah wajah nyata penderitaan masyarakat kita, terutama mereka yang masih kesulitan memiliki kebutuhan dasar, akses pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan yang layak,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal mengungkapkan, berdasarkan data angka kemiskinan di Kaltara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 6,8 persen di tahun 2020 menjadi 6,32 persen di tahun 2024.

Capaian ini patut di syukuri, namun ia juga melihat lebih dalam maka masih ada kesenjangan cukup terasa dalam masyarakat, yakni kemiskinan pedesaan pada tahun 2024 masih berada di angka 9,23 persen sementara kemiskinan perkotaan hanya 4,73 persen.

“Artinya tantangan kita tidak hanya menurunkan angka kemiskinan secara umum tetapi juga mempersempit ketimpangan antar wilayah,” ucapnya.

Pemprov Kaltara telah menyusun RPJMD untuk tahun 2025-2029, dengan visi besar yaitu Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan adalah prioritas utama, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Gubernur Zainal menegaskan hadirnya inovasi ini adalah peluang kolaborasi multi pihak yang menghubungkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media di dalam satu inovasi.

“Kita ingin memastikan program berjalan selaras, tidak tumpang tindih, pembangunan serta Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dimobilisasi lebih kreatif. Monitoring dan evaluasi dapat berjalan transparan dengan melibatkan masyarakat dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan langsung masyarakat miskin di Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ke-1 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Jumat (12/9) malam.

Mengawali sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan selamat dan sukses atas terlaksananya Rakorda perdana MUI Provinsi Kaltara serta mengajak untuk turut serta membangun peradaban mulia di Bumi Benuanta.

“Kegiatan ini luar biasa, hanya dalam waktu singkat persiapan Rakorda ke-1 MUI Kaltara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menuturkan, kehadiran MUI memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, namun berperan pula dalam membangun kerukunan antar umat beragama, menjaga persatuan bangsa, serta mengawal nilai-nilai moral dan spiritual ditengah masyarakat yang beragam.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara senantiasa berkomitmen untuk terus mendukung dan menjalin kerja sama erat dengan MUI.

“Saya meyakini sinergi antara Pemerintah Daerah dan MUI akan memperkuat pembangunan daerah yang berlandaskan nilai religius, moralitas, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.

Gubernur Zainal mengajak MUI Kaltara untuk terus berinovasi dan bersinergi dalam menyusun program-program kerja yang relevan dengan tantangan di masa sekarang.

“Sinergi antara MUI dan pemerintah merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang damai, rukun, religius, dan berakhlak mulia. Mari kita wujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan,” tutupnya.

Turut hadir dalam Rakorda MUI, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., MM., Sekjen MUI Pusat Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., Ketua MUI Kaltara Habib Muthohar bin Saleh Al Jufri, Kepala Kanwil Kemenag Kaltara Dr. H. Taufik Rahman, S.Ag., M.Pd., serta segenap unsur Forkopimda Provinsi Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemuda masjid memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas dakwah. Mereka adalah garda depan pembentukan karakter bangsa sekaligus mitra penting pemerintah dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum ketika membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2025 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kaltara digelar di Ruang Aula Kementerian Agama Bulungan, Jumat (12/9) malam.

Dalam arahannya, Gubernur Zainal mendorong pemuda masjid memiliki peran yang strategis dalam membangun karakter bangsa Indonesia.

“Kita butuh pemuda yang Qur’ani sekaligus adaptif dengan perkembangan zaman. BKPRMI harus melahirkan gagasan kreatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur mendukung Rakerwil yang bertujuan untuk menyatukan visi, mengevaluasi program, dan merumuskan langkah-langkah baru dalam pembinaan generasi muda yang Qur’ani sekaligus adaptif menghadapi perkembangan zaman.

Selain itu, dalam forum Rakerwil menjadi ruang penting untuk mengevaluasi capaian program sebelumnya dan menyiapkan langkah-langkah baru yang lebih konkret, tidak hanya menekankan pembangunan fisik tetapi pembangunan spiritual dan sosial.

Menurut Gubernur Zainal, forum ini sejalan dengan visi besar Kaltara sebagai “Rumah yang damai, sejahtera, dan diridai Allah SWT”, dan hanya bisa terwujud dengan kolaborasi bersama antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

“Saya harapkan BKPRMI terus diberi kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah, demi melahirkan generasi muda Kaltara yang unggul dalam iman, ilmu, dan pengabdian,” pungkasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat komitmennya untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, diwujudkan dengan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

Rombongan dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., didampingi Komisi IV DPR RI Dapil Kaltara, Hasan Saleh tersebut diterima oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., dan Wakil Menteri, Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., beserta jajaran di Gedung KKP RI, Jakarta, Jumat (12/9).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pendahuluan pada bulan Agustus 2025 lalu, dengan agenda kali ini adalah koordinasi dan sinkronisasi program strategis kelautan dan perikanan untuk wilayah Kaltara yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia.

Di hadapan Menteri Trenggono, Wagub Ingkong menyampaikan beberapa permasalahan pokok yang tengah dihadapi di sektor kelautan dan perikanan di Kaltara.

Permasalahan tersebut antara lain belum maksimalnya sarana dan prasarana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), belum adanya Balai Benih Ikan untuk budidaya laut dan payau, serta perlunya peningkatan fasilitas produksi dan pemasaran untuk hasil perikanan.

“Keterbatasan Pemerintah Daerah di tengah efisiensi anggaran membuat kemampuan daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut menjadi terbatas. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui KKP,” ucap Wagub Ingkong.

Menyikapi usulan tersebut, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik dan memberikan respons yang positif dengan meminta Pemprov Kaltara untuk menyusun dokumen teknis yang lebih detail sebagai bahan tindak lanjut dan pengkajian lebih mendalam.

“Kami apresiasi komitmen Pemprov Kaltara. Untuk memastikan usulan ini dapat berjalan, kami akan membentuk Tim Koordinasi antara KKP dan Pemprov Kaltara untuk bersama-sama mengawal setiap program yang diusulkan,” tegas Menteri Trenggono.

Rombongan Pemprov Kaltara yang hadir diantaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rukhi Syayahdin S. St. Pi., Kepala Dinas PUPR-PERKIM, Ir. Helmi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, H. Sapi’i, S. T. M. A. P, serta Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan, Susilawati, S. Hut.

Pembentukan tim koordinasi diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program strategis yang tidak hanya memecahkan masalah existing tetapi juga mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kaltara.

(dkisp)