Penulis: mery beranda

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara Kembali meraih penghargaan untuk ke sekian kalinya. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) kepada Pemprov Kaltara sebagai Pemerintah Terbaik dalam Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT)

Di mana penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Dr. Ir. Rahmat Wahyullah, ST., MT.

“Cukuplah kita sangat berbangga diri Kaltara mendapat penghargaan dan secara independen oleh pemberi penghargaan tersebut bahwa kita menjadi provinsi yang terbaik,”kata Rahmat, Rabu (24/7).

Ia menjelaskan pada Konferensi Nasional EFT terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, disaring menjadi 5 daerah hingga akhirnya Provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Ungkapnya pada ajang Konferensi Nasional EFT tersebut terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota daerah yang kemudian disaring menjadi 5 daerah dan akhirnya provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Rahmat mengatakan dengan penghargaan ini merupakan pondasi dasar untuk bersama – sama membangun secara pro lingkungan, dalam artian subnational bioliti yang harus diutamakan keberlanjutan dalam pembangunan daerah.

“Kebetulan Provinsi Kaltara menjadi penyelenggara pemerintah terbaik dalam transfer anggaran berbasis ekologi tadi. Kita berharap dengan penghargaan ini di tahun depan bisa menjadi indikator utama untuk Provinsi Kaltara, merupakan daerah yang sangat strategis ditengah pembangunan infrastruktur yang ada,” tuturnya.

Apalagi dengan program yang dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur cukup massif dalam membangun kawasan strategis nasional yang cukup seimbang dengan kualitas lingkungan.

“Artinya lingkungan yang tetap terjaga dan fungsi kelestariannya, dan ini menjadi semangat kita provinsi Kaltara kedepan berubah maju dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Kick-Off Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Gedung Gadis Lantai 1, Kamis (25/7).

Dalam sambutannya, Datu Iqro menjelaskan pentingnya inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Ia menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sering hidup dalam kondisi rentan dan miskin akibat berbagai pembatasan dan hambatan.

“Mereka memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa,”jelasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan, perencanaan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terdapat amanat untuk menjalankan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan inklusif disabilitas untuk 25 tahun ke depan.

“Visi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan yang sama di segala bidang bagi penyandang disabilitas,”terangnya.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) akan menjadi pedoman bagi provinsi dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

“Dalam penyusunan RAD-PD ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk bersinergi dan berkolaborasi. Saya berharap RAD-PD ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif dan ramah disabilitas,”tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Sebanyak 8 cabang olahraga dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke-1 Tingkat Provinsi Kalimantan Utata. Pelaksanaannya dimulai dari 24-29 Juli 2024 di Kota Tarakan.

Gubernur Kaltara DR. (HC). H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum mengungkapkan, gelaran ini merupakan ajang mencari bibit atlet di provinsi ke 34 ini.

“Popda ini merupakan ajang olahraga antar pelajar tingkat tertinggi di Kaltara, yang bertujuan untuk membina serta mengasah potensi yang dimiliki pelajar dalam bidang olahraga,”kata Gubernur, Rabu (24/7) malam.

Menurutnya, sebagai event olahraga pelajar tertinggi di tingkat Provinsi, Popda ke – I ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka dari itu Pemprov Kaltara memberi dukungan penuh atas terselenggaranya event ini.

“Nantinya, para juara dalam pelaksanaan Popda ini nantinya akan mewakili Provinsi Kaltara dalam ajang pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (pra-Popnas) 2024 yang akan digelar pada oktober mendatang di Kota Solo, Jawa Tengah,” katanya.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta, panitia serta wasit agar menjunjung tinggi semangat, sportifitas dan profesionalisme. Tunjukkan yang terbaik, jangan menghalalkan segala cara demi meraihnya dan jagalah kejujuran,”sambungnya.

Turut hadir dan mendampingi Gubernur, Sekprov Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR-Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymart Sijabat, SKM., M.AP membuka kegiatan sosialisasi arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Rabu (24/07/24).

Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara ini. Menurutnya perkembangan teknologi,informasi, dan komunikasi tidak dapa tidak dapat dipungkiri. Terlebih bagi pegawai pemerintahan yang mengabdikan diri pada sektor pelayanan publik, sehingga diperlukan adaptasi perubahan teknologi.

Berdasarkan pengalamannya beberapa waktu lalu melakukan pendampingan PIM IV di Bandung dan di Kaltim dalam rangka studi penjabaran TPP, ia menyaksikan proses dan pelayanan telah berbasis teknologi/ IT.

“Jadi segala sesuatu harus berbasis eletronik/ IT. Kalau kita masih bermain-main dengan situasi ini kita pasti ketinggalan. Padahal visi-misi Gubenur Berubah, Maju, dan Sejahtera. Ini yang mau kita kejar. Untuk perwakilan OPD yang diutus bisa meneruskan ke OPD-nya karena ini (SPBE,red) adalah hal yang fundamental,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Baginya perkembangan teknologi ini memberikan peluang bagi sektor pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C) melalui SPBE.

Arsitektur dan peta rencana SPBE adalah landasan penting dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem yang terintegrasi. Matangnya perencanaan dan implementasi yang tepat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat.

Ia juga membacakan pesan Sekprov agar arsitektur dan peta rencana ini tidak hanya menjadi sebuah tumpukan kertas yang tidak bermanfaat. Sekprov meminta kepada Kepala OPD atau perwakilan OPD yang diutus untuk memastikan bahwa setiap rencana dan arsitektur yang telah disusun dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hadir dalam sosialisasi Kepala DKISP H. Iskandar S.IP,M.Si, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S. Hut., M.M, Direktur Utama PT Digitama Sinergi Indonesia, Pradiptya Setyahadi.

(dkisp)

TARAKAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Tarakan, Rabu (24/7) pagi.

Dengan mengusung tema Dengan Semangat Baru, PWRI Berdaya dan Bermartabat. Peringatan HUT PWRI ini dihadiri ratusan para Purnawirawan Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota PWRI.

Datu Iqro mengparesiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota PWRI yang telah memberi kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Terkhususnya Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

“PWRI adalah wadah bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus berkarya, berbagi pengalaman dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dan ini adalah bukti bahwa pensiun bukan akhir dari pengabdian, tetapi babak baru untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap H. Datu Iqro Ramadhan.

Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, perubahan iklim, hingga dinamika ekonomi global yang bergejolak. PWRI dengan pengalamannya dapat memberikan masukan berharga bagi para ASN yang masih aktif mengabdi.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada anggota PWRi untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat untuk sama-sama bekerja keras untuk mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera,” terangnya.

Di akhir, pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan HUT PWRI yang dilakukan bersama oleh para pengurus, anggota serta para tamu undangan yang hadir. PWRI merupakan salah satu organisasi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp)