Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemerintah Provinsi) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto membantah data yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Pemprov Kaltara memiliki dana mengendap di bank sebesar Rp4,7 triliun.

Berdasarkan informasi yang beredar tersebut Kaltara berada di posisi keempat tertinggi dengan dana simpanan Rp4,7 triliun, tepat berada di bawah Daerah Khusus Jakarta tercatat Rp14,6 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Banjarbaru Rp5,1 triliun.

Menanggapi informasi itu, Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto menyatakan data yang disampaikan Menkeu Purbaya itu tidak benar. Ia menegaskan pihaknya bahkan sudah melayangkan surat klarifikasi dari Gubernur Kaltara langsung ke pemerintah pusat.

Selain itu, BKAD juga telah melakukan rapat virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari Kemendagri menyampaikan jika ada kekeliruan data. Data tersebut menunjukkan jumlah Rp 4,7 Triliun bukan dari Kaltara melainkan dari Kalimantan Timur (Kaltim).

“Contohnya itu SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) kita diakui di 2024 itu Rp130 miliar. Tapi kita yang betul-betul rill hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu cuma Rp17 miliar saja, itu saja yang pertama,” ucap Denny.

Denny menuturkan pada dana Transfer Ke Daerah (TKD) Pemprov Kaltara di tahun 2025 cuma meraih Rp 1,7 triliun. Dikatakannya dengan capaian itu, maka tidak sesuai bahkan cukup jauh jika disebut menyimpan uang sebesar Rp4,7 triliun.

“Kan logikanya tidak masuk. Makanya kita sudah menyampaikan istilahnya surat protes, klarifikasi terkait hal itu. Karena itu kan harus bisa dibuktikan berdasarkan data,” kata Kepala BKAD Kaltara ini dengan lugas.

Ia juga mengungkapkan bahwa penempatan dana deposito Pemprov Kaltara tidak mencapai seperti yang disampaikan Menkeu Purbaya. Terangnya, secara keseluruhan dana deposito hanya Rp300 miliar di empat Bank dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deposito.

“Saya sudah konfirmasi via WhatsApp, via telepon, mereka juga bingung datanya dari mana. TKD sudah jelas Rp1,7 triliun, kenapa uangnya Rp4,7 triliun. Apalagi ini kan sudah masuk triwulan IV,” beber Denny.

“Contoh seperti Dana Alokasi Umum (DAU), itu kan Rp1 triliun lebih, tapi setiap bulan sudah dibayarkan untuk belanja pegawai,” sambungnya.

Namun, ia juga berharap bahwa dana simpanan dengan nilai sebesar Rp4,7 triliun tersebut benar adanya, dan hal ini tentunya akan bisa menjadi kabar baik bagi Pemprov Kaltara bisa memiliki dana sebesar itu, yang saat ini membutuhkan alokasi anggaran dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Akan tetapi, Denny tetap menegaskan apabila jika dimintai keterangan lebih lanjut, tentunya yang akan disampaikan yang riil sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Yang Rp1,7 triliun itu ada PMK-nya, itu PMK 29 terkait dana TKD yang kita terima di tahun 2025. Pastinya surat klarifikasi sudah hari ini kita kirim. Saya sudah sampaikan ke Kemendagri, ke Kemenkeu, termasuk ke Kanwil DJPb Kaltara,” pungkasnya.

dkisp

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum resmi mengukuhkan Sindu Senjaya Aji, M.M., Ak., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara digelar di Gedung Gadis, Selasa (21/10).

“Selamat atas dikukuhkannya Bapak Sindu Senjaya Aji. Harapan semoga bapak dapat mengawal gerak langkah pembangunan di Kalimantan Utara dan ke depan BPKP Perwakilan Kaltara semakin maju dalam menjalankan tugasnya di bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,” buka Gubernur Zainal dalam sambutannya.

Gubernur Zainal menyebutkan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Kaltara ini adalah menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025 tanggal 19 September 2025, Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP.

Ia menjelaskan Provinsi Kaltara terbagi dalam 5 wilayah administrasi yang terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

Dikatakannya, sebagai provinsi yang baru berdiri tiga belas tahun, Kaltara harus terus berjuang untuk dapat tumbuh dan berkembang sejajar dan bersaing dengan provinsi – provinsi lainnya.

“Hal itu demi Terwujudnya Fondasi Transformasi Kaltara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” sambungnya.

Lebih jauh Gubernur menuturkan di tahun 2026 nanti, Provinsi Kaltara memiliki program prioritas pembangunan daerah yang mencakup 8 Program Unggulan yang berfokus pada konektivitas perbatasan, ekonomi hijau dan peningkatan kebutuhan dasar.

“Kami berharap Perwakilan BPKP Kaltara dapat melakukan pengawalan untuk menjadmin akuntabilitas program prioritas pembangunan provinsi Kaltara, sesuai yang tertuang dalam kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPKP Perwakilan Kaltara,” ucapnya.

Dalam momen itu, ia meminta BPKP Perwakilan Kaltara untuk bisa berpindah kantor di Tanjung Selor. Ia menilai hal tersebut harus dilakukan guna mendukung pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sekaligus meningkatkan perekonomian di pusat ibu kota Provinsi Kaltara.

Gubernur Zainal berharap kerja sama semakin memperkokoh dan menajamkan peran BPKP, khususnya Perwakilan BPKP Kaltara dalam melalukan pengawalan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan terutamanya proses program prioritas pembangunan di Kaltara.

“Sekali lagi kami mengucapkan selamat telah dikukuhakn sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Kami berharapa pengawalan dan dapat meninkatkan kerja sama yang terjalin selama ini,” pungkasnya.

Turut hadir diantaranya, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo, Ak., CA, CGCAE, CIAE, CREL, FRMP., Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Wakil Walikota Tarakan Ibnu Saud, Is., mantan Kepala Perwakilan BPKP Kaltara Totok Prihantoro, Ak., M.Si., dan jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menutup secara resmi Kejuaraan Bulutangkis Piala Kaltara Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Handal, Senin (20/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, official hingga masyarakat yang turut memberikan dukungan atas terlaksananya kejuaran Bulutangkis ini.

“Saya apresiasi yang tinggi dan terima kasih atas kerja keras seluruh panitia, wasit, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kejuaraan ini,” ucap Gubernur Zainal.

Gubernur juga turut memuji seluruh peserta, serta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara maupun peserta umum, yang telah bertanding dengan menjunjung tinggi nilai-nilai semangat sportivitas dan kebersamaan.

Ia berharap melalui Kejuaraan Bulutangkis ini, tali persaudaraan serta rasa persatuan dan kesatuan antar peserta kejuaraan, dan masyarakat Kaltara dapat terjalin erat.

“Rivalitas dan persaingan meraih kemenangan hanya berada di dalam lapangan, lebih dari itu kita semua adalah saudara,” bebernya.

Lebih lanjut, Gubernur Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari unsur pemerintahan, swasta, para pengusaha, hingga penggiat olahraga, untuk dapat membuat penyelenggaraan turnamen serupa untuk Bulutangkis maupun cabang olahraga lainnya.

“Saya optimis dan percaya dengan kita memberikan ruang berkompetisi dan menciptakan iklim kompetisi yang sehat, akan banyak bermunculan talenta-talenta olahraga, terutama pada cabang olahraga bulutangkis yang akan mengharumkan nama Kaltara di kancah nasional bahkan internasional,” jelasnya.

Acara penutupan menjadi semakin seruh dan meriah dengan penampilan serta atraksi dari Guest Star Agripina Prima Rahmanto Pamungkas. Bahkan Gubernur Zainal turut menjadi wasit dalam pertandingan ekshibisi yang mempertemukan pasangan Agripina dengan Wahyudi melawan pasangan Siswanto dengan Rizal.

Pada kategori OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan keluar sebagai juara setelah mengalahkan Dinas Kesehatan di partai final yang berlangsung sengit. Sementara untuk kategori umum, pasangan Riko Rizal berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan pasangan Yudi Dharma berpasangan dengan Siswanto.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Ketua KONI Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E, unsur Forkopimda Kaltara, jajaran Kepala OPD Pemprov Kaltara, para peserta dan masyarakat.

(dkisp)