HUT ke-13 Provinsi Kaltara, Pemprov Dorong Akselerasi Konektivitas dan Ekonomi Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memastikan akan terus mendorong percepatan pembangunan konektivitas di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia.

“Insyaallah kita prioritaskan konektivitas antar wilayah, semoga konektivitas antar wilayah ini dapat segera kita wujudkan. Sehingga sembako-sembako untuk saudara kita di perbatasan bisa di drop dari Malinau,” kata Gubernur usai memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Provinsi Kaltara di Lapangan Agatis, Sabtu (25/10) pagi.

Mengangkat tema “Kolaborasi Menuju Kaltara Maju, Makmur dan Berkelanjutan, Gubernur Zainal mengenakan pakaian khas adat Bulungan mengatakan tema ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi merupakan arah dan fondasi pembangunan Kaltara ke depan.

“Alhamdulillah kita di angka inflasi bisa tetap menjaga di 2,1. Kita akan terus berupaya dengan menekan berbagai kegiatan, melakukan pasar murah, memberikan bantuan sosial masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Di momen HUT ke 13 Provinsi Kaltara, gubernur juga akan meluncurkan secara resmi yaitu produk lokal “Air Mineral Kaltara di Hati”. Meski masih diproduksi di luar Kaltara, ia memastikan akan dibuat pabrik produksi air minum lokal di Kaltara pada tahun 2026.

“Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa memproduksi sendiri di Kaltara,” ujarnya.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan karena Provinsi Kaltara memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah khususnya air, yang sangat baik dan tidak tercemar, hal ini bisa dimanfaatkan untuk membuat produksi air mineral.

Selanjutnya, Gubernur Zainal juga mengapresiasi UMKM yang telah membantu menekan laju inflasi dengan meningkatkan penjualan produk lokal.

Perayaan HUT Kaltara kali ini digelar dengan konsep sederhana tanpa menghilangkan unsur hiburan rakyat. Gubernur mengungkapkan kehadiran band dan artis ibu kota bukanlah bentuk kemewahan, namun sebagai sarana apresiasi dan hiburan bagi masyarakat.

“Kita rayakan dengan sederhana, tidak hura-hura. Tapi bukan berarti tanpa hiburan. Ini bentuk apresiasi bagi masyarakat yang telah berkontribusi membangun Kaltara,” ujar Gubernur.

Momen hari jadi ke-13, dikatakannya perjalanan Kaltara masih panjang, untuk itu semangat membangun tidak boleh padam, semangat berkarya harus terus berkobar dan semangat melayani masyarakat harus tetap menjadi jati diri pemerintah daerah.

“Dirgahayu ke-13 Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah kita dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang semakin Maju, semakin Makmur dan terus tumbuh secara Berkelanjutan,” pungkasnya. (dkisp)

Gubernur Lantik Pejabat Fungsional dan PPPK, Tekankan Nilai ASN BerAKHLAK

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum resmi melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 4 Pejabat Fungsional dan 129 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, digelar di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (24/10).

Dalam sesi prosesi itu, Gubernur Zainal melantik dan mengambil sumpah janji Jabatan Pejabat Fungsional, pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional, perpindahan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta PPPK Tahap 2 Formasi Tahun 2024.

Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Pegawai PPPK yang telah resmi dilantik. Ia berpesan agar ASN dapat serius dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Semoga amanah ini menjadi awal dari pengabdian yang penuh semangat, tanggung jawab dan keikhlasan dalam melayani masyarakat di Bumi Benuanta,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur menyebutkan pelantikan Pejabat Fungsional dan PPPK hari ini menjadi awal dari perjalanan pengabdian sebagai bagian dari keluarga besar ASN Pemprov Kaltara.

Untuk itu ia meminta seluruh ASN untuk dapat bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Kaltara.

Secara khusus juga Gubernur mengingatkan status PPPK bukanlah pembeda, tetapi bagian integral dari ASN yang memiliki tanggung jawab, semangat, dan tujuan yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan terpercaya.

“Pegang teguh nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), dan branding bangsa melayani bangsa,” tegasnya.

Dikatakannya bahwa jabatan yang diemban bukan sekedar kedudukan, tetapi merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Melalui sumpah dan janji yang diucapkan bukan hanya formalitas, melainkan komitmen moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan kepada negara maupun Tuhan Yang Maha Esa.

“Sekali lagi, selamat kepada seluruh Pejabat Fungsional dan PPPK yang dilantik dan menerima SK. Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, semangat pengabdian, dan dedikasi yang tinggi,” ucap Gubernur Zainal

“Mari kita terus bekerja keras, cerdas dan ikhlas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bermoral, profesional, dan melayani. Jadilah ASN yang dicintai rakyat dan dibanggakan daerah,” pungkasnya.

(dkisp)

Silaturahmi Danlanud Anang Busra, Manfaatkan Skadron UAV untuk Mendukung Dalam Pengawasan Perbatasan

TANJUNG SELOR – Komandan Lanud Anang Busra Marsma TNI Andreas A. Dhewo, M.Sc., M.Si(Han), melakukan silaturahmi kepada Gubernur – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., – Ingkong Ala, S.E., M.Si) di Kantor Gubernur, Jumat (24/10).

“Ini merupakan bentuk silaturahmi awal saya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, karena saya baru menjadi bagian warga Kaltara,” ujarnya.

“Dengan kenaikan status Lanud
Dari tipe B menjadi tipe A, sehingga saya diangkat menjadi komandan baru setelah Lanud ini naik status,” sambungnya.

Sebagai Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) baru di Provinsi Kaltara. Tahun depan ia berencana membentuk sekaligus meresmikan Skadron UAV (drone militer) untuk mendukung pengawasan wilayah dan pemberantasan penyelundupan di kawasan perbatasan.

“Drone ini tidak hanya berfungsi untuk pengawasan militer, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk membantu instansi lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam mendeteksi aktivitas penyelundupan narkoba atau kejahatan lintas batas,” jelasnya.

Selain itu Danlanud Andreas A. Dhewo, atau biasa dikenal sebagai Andre Dhewo. Ia menegaskan pentingnya, memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mendukung program-program pembangunan di Kaltara.

“Perlunya memperkuat sinergi, terutama dengan Forkopimda dan Pemerintah Daerah (Pemda). TNI dan Polri punya kewajiban membantu setiap program pembangunan daerah,” tambahnya.

Sebagai simbol silaturahmi dan kerja sama, Danlanud Andre Dhewo memberikan cenderamata yakni miniatur pesawat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Begitupun sebaliknya, Gubernur Zainal juga memberikan cindramata yakni singal dan kalung dengan ciri khas Kaltara, serta Wakil Gubernur Ingkong memberikan cendera mata simbolis sebagai bentuk persahabatan.

(dkisp)

Wakil Ketua DPRD Hadiri Pisah Kenang Kajari Nunukan

NUNUKAN – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Andi Mariyati, menghadiri acara pisah kenang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nunukan, Fatoni Hatam, pada Rabu (21/10/25) malam di ruang pertemuan Restaurant Lanflin, Nunukan. 

Acara tersebut menjadi momen perpisahan sekaligus penghormatan atas pengabdian Fatoni Hatam selama menjabat sebagai Kajari Nunukan.

Dalam kesempatan itu, Hj. Andi Mariyati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi Fatoni Hatam dalam menjalankan tugas di Kabupaten Nunukan.

Ia menilai, selama kepemimpinan Fatoni, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah berjalan baik dan bersinergi.

“Mewakili seluruh anggota DPRD Nunukan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fatoni Hatam atas pengabdiannya di Kabupaten Nunukan. Semoga di tempat tugas yang baru, beliau senantiasa diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam mengemban amanah serta tanggung jawab di jabatan yang sama,” ujar Hj. Andi Mariyati.

Menurutnya, sejak menjabat di Nunukan Fatoni Hatam memberikan kontribusi positif terhadap upaya penegakan hukum dan pembinaan hukum masyarakat di wilayah perbatasan. 

Kolaborasi lintas lembaga yang terjalin selama ini, kata dia, menjadi contoh sinergi yang baik dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Beliau tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Nunukan,” tambahnya.

Acara pisah kenang berlangsung hangat dengan suasana kebersamaan dan kekeluargaan, sejumlah instansi menyampaikan cenderamata dan kenang-kenangan kepada Kajari Nunukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan jasanya selama bertugas.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, serta tokoh masyarakat. 

Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan kuatnya hubungan sinergis antara lembaga pemerintahan dan penegak hukum di daerah perbatasan.

(dkisp)

Hamsing. SPi, Sosialisasikan Ranperda Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

NUNUKAN –  Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Hamsing, SPi Laksanakan Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Perda Kabupaten Nunukan yakni Ranperda tentang  Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, bertempat di Aula SMK Mutiara Bangsa Sebatik Kabupaten Nunukan.

Turut dihadiri Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan Pelajar serta para undangan masyarakat  Sebatik yang sempat hadir.

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meminta saran kepada peserta terkait dengan rancangan peraturan daerah yang sementara dibahas oleh DPRD Kabupaten Nunukan

Hamsing,  mengungkapkan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman kepada masyarakt dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol dan juga pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan kesehatan yang merupakan hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi guna meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola dalam bentuk sistem kesehatan daerah, “ungkap Politisi Partai Hanura ini.

Ditambahkan pula bahwa, Ranperda ini sementara dilaksanakan pembahasan oleh panitia khusus.

” Untuk kesempurnaan  rancangan perda ini, Kami berharap ada masukan masukan yang dapat disampaikan oleh masyarakat terutama ranperda minuman berlakohol,” harapnya.

Oleh karenanya masukan-masukan yang nantinya disampaikan akan jadi satu rumusan, sehingga Ranperda ini nantinya dapat diputuskan menjadi Perda dan didalamnya juga sudah terangkum usulan, masukan serta saran dari masyarakat.

“Inilah gunanya kami lakukan sosialisasi Ranperda ini, untuk kepentingan kita bersama nantinya,” tambahnya.

Juga dikatakan, sosialisasi Ranperda ini adalah upaya untuk menyebarluaskan informasi mengenai aturan yang berlaku agar dipahami dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan yang bertujuan antara lain :

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum memahami subtansi Perda, termasuk batasan, larangan, dan sanksi yang berlaku.

“Dengan menciptakan ketertiban umum serta dengan pemahaman yang baik, diharapkan terjadinya perubahan perilaku yang sejalan dengan aturan, sehingga mengurangi dampak negatif minuman beralkohol di masyarakat,” terangnya.

Akhirnya Hamsing mengajak jalinan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan kepolisian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Pendidikan dan tentunya elemen masyarakat.

“Mari kita bersinergi menjaga ketertiban umum sehingga tercipta nuansa kedamaian di lingkungan masyarakat,” Tutup Hamsing

(Humas DPRD Nunukan)