Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memimpin Upacara Ziarah Peringatan Hari Pahlawan 2025 digelar di Taman Makam Pahlawan (TMP) Telabang Bangsa, Senin (10/11) pagi.

Upacara yang penuh khidmat ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari semua matra, Polda Kaltara, Satpol PP, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, DPRD Provinsi Kaltara, Forkopimda, sejumlah veteran perang kemerdekaan beserta keluarga para pahlawan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa momen ziarah Makam Pahlawan hari ini dapat memberikan pesan bagi masyarakat agar dapat meneladani perjuangan para pahlawan yang telah mendedikasikan hidup dan nyawa untuk negeri.

“Selamat memperingati Hari Pahlawan, mari kita jadikan momentum ini untuk meneladani semangat para pahlawan-pahlawan bangsa yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” kata Gubernur Zainal.

Menurutnya, dengan meneladani nilai-nilai perjuangan pahlawan tersebut bisa dimulai dari hal sederhana seperti menjaga persatuan dan menebar manfaat bagi sesama. Ia berharap semangat kepahlawanan dapat menjadi inspirasi dalam membangun Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.

Karena itu, Gubernur menekankan pentingnya menanamkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap merah putih di setiap hati masyarakat Kaltara, khususnya generasi muda untuk selalu meneladani nilai-nilai semangat perjuangan para pahlawan bangsa.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”, dia berharap semangat juang para pahlawan dapat menjadi pengingat agar dapat diteruskan dimasa kini hingga dimasa depan.

Gubernur Zainal mengajak semua perangkat daerah dan masyarakat dapat bersinergi semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa pembangunan daerah bisa sejalan dengan cita-cita para pahlawan nasional.

“Kita sebagai generasi penerus mari menjaga semangat mereka, kemudian melakukan upaya-upaya peningkatan dalam konteks pembangunan daerah,” pungkasnya.

Dalam momen tabur bunga tersebut, Gubernur Zainal bersama para pejabat yang hadir menaburkan bunga di pusara Makam Pahlawan sebagai simbol penghormatan tertinggi atas jasa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Setelah upacara selesai, Gubernur Zainal menyerahkan tali asih kepada keluarga veteran perang kemerdekaan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, S.H., optimistis provinsi ke 34 ini menjadi yang terbaik dalam desain fesyen berciri khas daerah. Hal ini disampaikannta saat Pelatihan Desain Fesyen dan Menjahit Tingkat Lanjutan bagi Desainer Muda di SMK Negeri 1 Tanjung Selor, Senin (10/11).

Di mana kegiatan berkolaborasi antara Dekranasda Provinsi Kaltara dan Bank Indonesia ini diikuti oleh 20 peserta yang digelar selama 5 hari sejak tanggal 9-13 November 2025.

Rahmawati menyampaikan, pelatihan ini merupakan komitmen pemerintah provinsi (pemprov) dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ekonomi kreatif, khususnya di bidang fashion.

“Tujuan pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan teknis menjahit dan mendesain busana yang mengangkat kearifan lokal, sehingga memiliki nilai estetika sekaligus nilai jual yang lebih tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut Rahmawati juga mengingatkan kita, untuk selalu menghargai karya desaigner daerah kita, dengan menggunakan hasil produknya.

“Saya bangga memakai hasil karya desainer kita sendiri. Siapa lagi yang bisa memasarkannya kalau bukan kita? Ini bagian dari menjaga dan menghargai kearifan lokal,” tegasnya.

Rahmawati berharap, melalui pelatihan ini dapat menjadi wadah pembinaan desainer muda yang mampu bersaing ke tingkat nasional hingga internasional.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar pelatihan menjahit, tapi juga untuk mencetak desainer muda Kaltara yang membawa identitas budaya lokal dalam setiap karyanya,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H Achmad Djufrie menyampaikan apresiasi dan sambutan hangat atas kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memutuskan untuk menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.

Kebijakan ini, menurut Achmad Djufrie sebagai langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah pusat terhadap sektor pertanian.

Politisi Partai Gerindra ini, menegaskan keputusan penurunan harga pupuk ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap para petani, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

​”Kebijakan Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk hingga 20 persen merupakan keputusan strategis dan wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani yang merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional,” ujar Achmad Djufrie, Sabtu (08/11/2025).

Dia menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kebijakan ini. Dirinya menegaskan kesiapan DPRD Kaltara untuk mengawal implementasi kebijakan penurunan harga pupuk tersebut.

​”Kami di daerah menyampaikan terima kasih dan siap mengawal kebijakan ini agar manfaatnya dan penyalurannya benar-benar dirasakan oleh para petani diseluruh wilayah Kalimantan Utara,” tegasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Bulungan itu menambahkan, penurunan harga pupuk ini akan memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meringankan beban masyarakat kecil di Kaltara.

​”Penurunan harga pupuk ini bisa meringankan masyarakat kecil terutama petani dan perkebunan,” tutup Achmad Djufrie.
​
Kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan di Kaltara, serta menjaga stabilitas harga pangan.

(Humas DPRD Kaltara )

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti tata kelola pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Dewan menilai, pengelolaan pelabuhan yang menghubungkan ke kabupaten-kabupaten lain di Kaltara itu, masih belum tertata dengan baik.

Demikian disampaikan oleh para anggota Dewan saat digelar rapat kerja Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kaltara bersama Dinas Perhubungan Kaltara dan Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, belum lama ini.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Pelabuhan Tengkayu I Tarakan tersebut, membahas penataan ruang publik dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, H Muddain, ST dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD dari Komisi III dan IV, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara, Fernando RL dan Roswan selaku Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu I.

Dalam rapat tersebut, para anggota DPRD menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola pelabuhan. Baik dari sisi manajemen operasional, fasilitas penunjang, kebersihan fasilitas maupun aspek ketertiban kawasan.

DPRD juga menekankan perlunya penataan yang humanis terhadap pedagang kaki lima agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi utama pelabuhan.

“Pelabuhan merupakan wajah dari suatu daerah, dan juga merupakan pintu gerbang aktivitas ekonomi dan transportasi daerah. Untuk itu pengelolaannya juga harus profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun kita juga hari memastikan bahwa para pedagang kecil tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah,” ujar Syamsuddin Arfah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara mewakili gabungan komisi.

Sementara, Wakil ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, ST mengatakan, apabila
DPRD meminta agar setiap kebijakan penataan pelabuhan disertai kajian yang matang sehingga fungsi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Menindaklanjuti isu yang beredar di masyarakat mengenai pembatasan waktu rawat inap pasien BPJS Kesehatan maksimal hanya tiga hari, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui gabungan komisi melakukan kunjungan langsung ke Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Tarakan, beberapa hari lalu.

​Dalam kunjungan wakil rakyat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah ini, tujuan utamanya untuk menjembatani persoalan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kerap menjadi keluhan di tengah masyarakat. Salah satunya terkait durasi rawat inap.

​Syamsuddin Arfah menyampaikan, pihaknya menerima masukan dari masyarakat mengenai adanya kesalahpahaman terkait batasan rawat inap BPJS hanya tiga hari.

​”Waktu 3 hari ternyata kan tidak benar. Menurut penjelasan BPJS, orang boleh dirawat walaupun lebih dari 3 hari enggak harus dipulangkan. Nah itu juga kita mendapatkan masukan-masukan seperti itu,” ujar Syamsuddin.

Di tempat sama, ​Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Hj Aluh Berlian, menekankan asuransi kesehatan termasuk BPJS harus memberikan peningkatan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Ia mendorong agar semua pihak duduk bersama untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi ini. ​”Intinya nanti kita tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah, karena di sini ada jurinya nanti yaitu dinas kesehatan,” kata Hj Aluh Berlian.

Menanggapi sorotan dari DPRD, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tarakan, Yusef Eka Darmawan, dengan tegas membantah adanya regulasi yang membatasi waktu rawat inap pasien BPJS hanya tiga hari.

​”Intinya BPJS kan hanya menjalankan produk regulasi karena kami hanya melaksanakan aturan. Tidak ada regulasi, tidak ada batasan rawat inap, harus sampai sembuh,” tegas Yusef Eka Darmawan.

Di depan para anggota DPRD Kaltara, ​Ia menjelaskan pasien BPJS Kesehatan berhak mendapatkan perawatan rawat inap hingga kondisi medisnya dinyatakan pulih oleh dokter, tanpa dibatasi oleh durasi hari.

Ia meminta masyarakat yang mengalami penolakan rawat inap dengan alasan batasan 3 hari agar segera melaporkan kejadian tersebut.

Sementara itu, ​​sebagai langkah tindak lanjut untuk menyamakan persepsi dan menyelesaikan masalah di lapangan, DPRD Kaltara merekomendasikan diadakannya forum pertemuan bersama.

​”Kami juga akan mengundang Ombudsman untuk adakan masukan itu sehingga nanti kira-kira perbedaan persepsinya tadi yang dianggap nanti sudah mengerucut, ada persamaan, kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga ini bisa masyarakat ini juga tidak disulitkan,” jelas Syamsuddin Arfah.

​Pertemuan ini direncanakan melibatkan seluruh rumah sakit di lima kabupaten/kota di Kaltara, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Ombudsman. BPJS Kesehatan juga berharap agar DPRD dapat mendorong perubahan regulasi di tingkat pusat demi perbaikan pelayanan JKN.

(Humas DPRD Kaltara)