Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si membuka Workshop Pelaksanaan E-Purchasing di E-Katalog V.6, Manajemen Risiko dan Hasil Evaluasi Akhir Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, digelar Ballroom Hotel Pangeran Khar, Selasa (17/6).

Bustan menyampaikan workshop ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas insan pengadaan yang profesional, berpengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai untuk menjalankan tugas pengadaan barang dan jasa dengan baik, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik (e-katalog). Merupakan informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyediaan barang atau jasa pemerintah,” kata Bustan.

Dikatakannya dalam evaluasi harga memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan pengadaan. Lalu kesalahan dalam menilai kewajaran harga maka akan dapat berdampak pada efisiensi anggaran dan kualitas hasil yang diperoleh.

Pelaksanaan workshop ini sesuai amanat Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kemudian Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko, dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Bustan mengingatkan workshop ini dapat memberikan manfaat yang nyata, membekali para peserta dengan wawasan dan praktik terbaik, serta menjadi ajang diskusi produktif guna mencari solusi atas tantangan yang selama ini dihadapi dalam proses evaluasi harga.

“Melalui workshop ini, kita akan memperdalam pemahaman, meningkatkan keterampilan, serta menyelaraskan metode evaluasi yang sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku,” ujarnya.

E-Katalog versi 6 yang merupakan versi terbaru, diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui E-Katalog lokal.

Bustan mengajak seluruh peserta mengupayakan percepatan pengadaan barang jasa dengan mendukung secara menyeluruh pengadaan yang bersih dan bebas dari upaya – upaya kecurangan melalui penggunaan E-Purchasing.

“Saya berharap seluruh elemen pemprov Kaltara hingga ke jenjang Kabupaten/Kota mampu menguatkan komitmen terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa yang transparan, akuntabel, serta dapat berperan aktif mewujudkan misi pembangunan nasional,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri Rapat Paripurna ke-18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (16/06/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun 2024, merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara atas pelaksana APBD Pemprov Kaltara kepada DPRD Provinsi Kaltara.

“Pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban pemerintah daerag sesuai dengan ketentuan dalam pasal 320 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menerangkan kepala daerah dalam menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) paling lambat 6 bulan.

Dalam memenuhi ketentuan tersebut, pertanggungjawaban pelaksana APBD Pemprov Kaltara Tahun 2024 ini disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna telah diperiksa oleh BPK.

“Dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan 7 Maret 2025, dilanjutkan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan pemerintah daerah dari tanggal 14 April 2025 sampai 13 Mei 2025,” ungkap Gubernur.

Ia menyebutkan dalam pelaksanaan laporan keuangan oleh BPK RI ini, telah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara. Di mana pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI kemudian disampaikan kepada DPRD Provinsi Kaltara melalui sidang paripurna tanggal 2 Juni 2025 lalu.

“Alhamdulillah, opini yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tentu saja membanggakan kita semua, ini merupakan capaian WTP yang kesebelas kali berturut – turut semenjak tahun 2014,” kata Gubernur.

Gubernur berharap pada Nota Pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024 ini dapat dibahas bersama dalam sidang DPRD Provinsi Kaltara.

“Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Dewan yang terhormat yang telah terbina selama ini, harapannya kerjasama tersebut dapat kita tingkatkan di masa mendatang untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya.

Acara ditutup dengan penyerahan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 oleh Gubernur Zainal didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si kepada Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie,S.E., M.M, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Muhammad Nasir, SE., M.M., CSl., dan H. Muddain, S.T, serta Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara, Dr. H. Mohammad Pandi, S.H., M.AP.

(dksip)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri acara Temu Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) dan Abituren Akademi Tentara Nasional Indonesia (TNI) se-Kalimantan Utara, di Markas Komando Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Senin (16/6) malam.

Dalam momen spesial tersebut, Gubernur mengapresiasi Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, S.I.K., M.Si. yang telah menginisiasi digelarnya kegiatan ini, beserta seluruh senior dan junior Alumni Akpol dan Abituren Akademi TNI yang hadir.

“Saya hanya ingin mengingatkan agar kita harus selalu pada rel, kita harus selalu pada aturan – aturan, khususnya pada adik – adik saya yang masih panjang dalam melaksanakan tugas agar betul – betul secara profesional,” kata Gubernur.

Gubernur memotivasi para alumni untuk selalu bersyukur ketika ditempatkan dimana pun dalam bertugas. “Selalu disyukuri dimanapun saya ditugaskan, karena kita tidak tahu dimana pun ditugaskan itu rahasia Tuhan, rahasia Allah SWT,” ujarnya.

Ia menuturkan dalam perjalanan hidupnya tidak tahu dan tidak pernah bermimpi menjadi Gubernur Kaltara, bahkan ketika bertugas di Bali masih menggunakan transportasi umum bemo, serta kendaraan motor roda dua butut pemberian Ayah Angkat.

“Kita jangan terlalu ngotot mengejar namanya rezeki, karena Allah SWT sudah mengatur semua rejeki. Namun apabila itu rejeki kita, maka tidak ada satu pun benda yang akan menghalanginya. Tapi apabila itu bukan rejeki kita jangan sekali – kali kita untuk selalu mengejar,” jelasnya.

Selanjutnya Gubernur meyakini di masa depan diantara para alumni yang hadir disini akan ada yang menjadi Kapolri, Panglima TNI dan bahkan minimal bisa menjadi Kepala Staf. “Yang penting dalam bekerja tidak neko – neko, tidak macam – macam,” tegasnya.

Gubernur memberikan semangat motivasi agar para prajurit harus selalu siap di mana pun berada, tidak ada kata mengeluh di dalam karir, karena rahasia besar Tuhan akan dilihatkan nantinya baik jodoh, kematian, dan kedudukan itu semua dari Allah SWT.

Dia juga menitipkan pesan selain menjaga almamater, para alumni baik senior dan junior, abang dan adik untuk tetap solid dalam berhubungan, serta jangan pernah ragu untuk menyampaikan kepada pimpinan dan senior.

“Hubungan senior dan junior itu harus kita jalin, tidak usah melihat itu dari Akpol, TNI AU, TNI AL maupun dari Akmil, apa lagi kita bertugas bersama di Kaltara,” tambahnya.

Terakhir, Gubernur menerangkan dirinya masuk tahun 2018 di Kaltara tidak merasa berat dan susah, bahkan terasa ringan karena dilakukan dengan ikhlas dan dijalankan dengan niat yang baik untuk mengabdi kepada masyarakat.

“Pesan saya mari kita selalu solid sesama alumni harmonisasi, kolaborasi, dan kerjasama yang baik supaya kita semua yang ada di Kalimantan Utara khususnya selalu mendapat tempat yang baik di mata masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam malam ramah tamah tersebut diantaranya, Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc., Komandan Korem 092/Maharajalila Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, S.E., M.Han., dan Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan, S.IP., M.Han.

(dkisp).

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Pisah Sambut Komandan Korem 092/ Maharajalila di Ruang Rapat Lt.1 Kantor Gubernur, Senin (16/6).

Korem 092/Maharajalila yang semula dijabat Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan, S.IP., M.Han. kini berganti dengan pejabat baru yakni Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, S.E., M.Han.

Kehadiran Gubernur tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap estafet kepemimpinan di tubuh TNI. Tetapi juga simbol kuatnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan institusi pertahanan dalam menjaga stabilitas dan membangun wilayah perbatasan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dedikasi Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan yang selama masa jabatannya telah menunjukkan komitmen tinggi. Dalam menjaga kondusivitas wilayah perbatasan serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Kehadiran dan peran Korem 092/Maharajalila di bawah kepemimpinan beliau telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kaltara,” ujar Gubernur.

Tak hanya memberikan apresiasi, Gubernur juga menyampaikan doa dan harapan agar Brigjen TNI Adek Chandra senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan di tempat tugas yang baru.

“Pengabdian Bapak selama ini menjadi catatan penting dalam sejarah keamanan dan pembangunan Kaltara,” tambahnya.

Gubernur kemudian menyambut hangat Brigjen TNI Mohammad Sjahroni sebagai Danrem yang baru. Ia meyakini, dengan pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Brigjen Sjahroni akan mampu melanjutkan bahkan meningkatkan peran strategis Korem 092/Maharajalila dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di wilayah perbatasan.

“Kami membuka tangan dan hati untuk bekerja bersama dalam membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan sejahtera,” tegas Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

Menurutnya, Kalimantan Utara adalah provinsi perbatasan yang kaya harapan dan potensi, namun juga menghadapi tantangan tersendiri yang harus dijawab secara kolektif dan strategis.

“Kami menanti gebrakan dan langkah-langkah baru dari Danrem yang baru demi mewujudkan Kaltara yang tangguh, aman, dan berkelanjutan,” tuntas Gubernur.

Acara pisah Sambut ini turut dihadiri oleh Panglima Kodam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Achmad Djufrie, Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto, Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan dan Brigjen TNI Mohammad Sjahroni, para pejabat tinggi dari unsur TNI dan Polri. Serta unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, serta para kepala daerah se-Kalimantan Utara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR-Permrintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) menggelar pelatihan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) bertempat di SMA Negeri 1 Tanjung Selor, Senin (16/06).

Kepala DKISP Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M. Si membuka kegiatan yang menghadirkan para peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, ia menerangkan bahwa pemerintah terus mendorong terwujudnya transformasi digital. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan adalah SPBE ini. Menurutnya, SPBE hadir sebagai kerangka kerja untuk mewujudkan pemerintahan yang efesien, transparan, akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.

“Dengan arsitektur SPBE yang terintegrasi, kita dapat menghindari duplikasi sistem, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat tata kelola teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan,” katanya.

Melalui pelatihan ini, ia berharap agar setiap perangkat daerah memperoleh pemahaman teknis maupun strategis mengenai penyusunan dan penerapan arsitektur SPBE.

Selain itu, terciptanya sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam pembangunan sistem digital pemerintahan yang saling terhubung segenap serta peserta dapat menjadi agen perubahan dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.

“Saya mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi digitalisasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah kita,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, ia mengatakan bahwa pada evaluasi SPBE tahun 2024 lalu, Kaltara menempati posisi ke-15 di antara 38 provinsi se-Indonesia. Ia berharap selanjutnya Kaltara dapat mengikuti minimal kementerian/lembaga.

Bersama tim dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga ia mengingatkan kembali agar Kaltara mendapatkan dukungan dan tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE di Kaltara. Menurutnya Kaltara adalah provinsi yang menenuhi menerima bantuan karena berada di wilayah 3T, perbatasan, dan merupakan penyangga IKN.

Beberapa upaya juga telah dilakukan pemerintah, salah satunya Gubernur telah menyurati ke Komdigi dan bulan lalu Pj. Sekretaris Daerah Kaltara didampingi Kepala DKISP dipanggil ke Komdigi untuk melakukan audiensi memamparkan langsung mengenai kondisi di Kaltara.

Hadir dalam pelatihan ini Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika DKISP Kaltara Deddy Hariady, S.Kom, Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi Dan Digital Komdigi selaku ketua tim Adi Novian Prihantoro, S.Kom., MM, peserta pelatihan ASN-non ASN pemerintah Provinsi Kaltara dan kabupaten/kota.

(dkisp)