Penulis: iwan hammer

BOYOLALI – Guna meningkatkan hubungan kerja yang baik di wilayahnya Babinsa Koramil 15/Andong Kodim 0724/Boyolali Serka Supardi melaksanakan Komunikasi Sosial (komsos) bersama Kepala Desa Sempu Suyatna, (12/12/).

Komsos tersebut dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi dan pembinaan terhadap masyarakat dan perangkat Desa di wilayah binaannya.

Serka Supardi mengatakan, “Komsos dengan kepala desa secara langsung hasilnya akan lebih efektif, Sehingga nantinya kepala desa dapat menyebarluaskan kepada warganya dan juga sebaliknya”.

“Sebagai Babinsa kita bisa segera dapat memberikan solusi yang baik sehingga bisa menyelesaikan permasalahan,” jelasnya.

Menurutnya, mempunyai tanggung jawab kepada semua warga yang ada di wilayah binaan itu merupakan salah satu tugas seorang Babinsa.

“Memang sudah selayaknya seorang Babinsa harus dekat dengan warga dan perangkat desanya,” sambungnya.

Babinsa juga bisa mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, Komsos ini merupakan tugas dan tanggung jawab Babinsa untuk mengetahui perkembangan wilayah binaan agar lebih mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.

“Babinsa adalah ujung tombaknya Koramil di lapangan, maka kegiatan komsos yang dilaksanakan oleh Babinsa dapat diterima dan membawa banyak pengaruh positif bagi masyarakat,” tegasnya.

(Agus Kemplu/irwan)

MEDAN | Ketua Masyarakat Perduli Sumatera Utara (MPSU) Mulya Koto menegaskan bahwa Dugaan bahwa Proyek Pengaspalan Siluman itu dapat kita rinci mulai dari , Plank Proyek ” Kalau pelaksanaan proyek tidak ada terpasangnya plang proyek, berarti proyek siluman yang telah dikerjakan di Kelurahan Mangga Lingkungan 1 Seperti yang telah viral di Media .

Masyarakat berhak tau proyek tersebut bersumber dari anggaran apa ? , Volume nya berapa ? dan plaksana kegiatannya dari perusahaan apa ? , Jadi kalau tidak ada keterangan apa pun dari proyek tersebut ” ya bisa di bilang itu “Proyek Siluman ” Tegasnya .

Masi Jelas Ketum , Padahal berdasarkan Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / Jasa pemerintah , setiap proyek diwajibkan untuk memasang papan nama Informasi proyek (plang proyek), bila hal itu tidak dilakukan, merupakan sebuah pelanggaran .

Dalam hal ini , Kita akan segera berkoordinasi dengan Abang Nda ” Paul Mei Anton Simanjuntak di Komisi IV DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Medan Sebut Mulya

Diberitakan sebelumnya bahwa ” Warga lingkungan 1 Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan merasa resah dan terganggu akibat proyek pengaspalan sebuah Jalan yang dinilai tiba tiba dan tanpa plank Pekerjaan Pada 12 Desember 2019 Pukul 01.30 Pagi Di Jalan Mekar Jaya (Rel Kereta Api ) .

Selain meresahkan warga sekitar , aktifitas Diduga Proyek Siluman tersebut pun membuat tidur warga tidak tenang dan pekerjaan pengaspalan pengaspalan lingkungan 1 Ex Jalur Perlintasan Kereta APi i Milik PT Kereta Api Indonesia diduga dikerjakan asal asalan dan Tanpa Plank Pengerjaan.

Salah seorang warga setempat di lokasi mengatakan ” saya sangat terkejut melihat banyak alat berat masuk ke sini , tidur saya jadi terganggu , saya bangun karena suara Damtruk ini barusan , kenapa tidak siang hari aja mereka lakukan pengaspalan ini kesalnya .

Kabag Humas Pemprovsu saat di konfirmasi mengatakan bahwa ” Untuk pengaspalan yang dikerjakan malam itu , saya mendapatkan kabar dari Dinas Pekerjaan Umum bahwa pemborong harus mengerjakan pada malam itu juga karena mengejar waktu deadline yang diberikan oleh Dinas PU.

Laporan
Leo Depadri
Kota Medan

Mataram – Keterlibatan warga dalam perencanaan penganggaran di beberapa desa masih sangat terbatas sehingga cenderung menghasilkan dokumen penganggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan warga, terutama kebutuhan warga miskin, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok termarjinalkan lainnya.

Oleh karena itu, selama ini belum minimnya keterlibatannya dalam proses perencanaan di desa untuk menyuarakan kebutuhan dasar mereka.

Kemudian Atas dasar itu FITRA NTB menyelenggarakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di salah satu kabupaten yang ada di NTB yakni Lombok Utara. Sekolah tersebut terselenggara atas kerjasama SEKNAS FITRA dengan KOMPAK. ujar Hamdi Ibnu ayep
kamis,12-12-2019

Lebih lanjut Hamdi menyampaikan bahwa Sekolah Anggaran Desa ini telah berhasil mendorong peningkatan kapasitas bagi BPD dan juga warga setempat. Seperti yang dirasakan oleh Fitriana, ia mengaku Sekar Desa ini sangat bermanfaat untuk dirinya dan juga warga, baginya berkat Sekolah Anggaran Desa warga bisa mengetahui apa yang disebut dengan dokumen anggaran.

“Jujur, kami sebelumnya tidak tahu apa itu RPJMDes dan APBDes, tapi setelah ikut Sekar ini kami jadi paham” ungkapnya.

Ia juga akhirnya mengetahui cara untuk menganalisis anggaran dan menyuarakan hak-haknya di desa, karena dalam Sekar mengajarkan sampai pada tahap analisis anggaran. Bahkan melalui proses pembelajaran yang dilakukan dalam Sekar ini, Fitriana yang merupakan guru PAUD akhirnya mengetahui bahwa dalam APBDes 2019 ada anggaran untuk insentif guru PAUD.

“Awalnya kami buta dan tidak tahu apa-apa, bahkan kami hanya bisa mengeluh, ternyata setelah belajar membedah anggaran Desa, kami menemukan ada anggaran untuk guru PAUD, itulah yang kemudian kita tuntut di Desa”ucapnya.

Selain itu juga hal yang senada di ungkapkan salah satu anggota BPD Pemenang Barat Gede Parwadi bahwa dalam pembelajaran di Sekar, ia mengaku sangat membantu dalam memahami tahapan dan proses pembahasan perencanaan penganggaran di Desa, serta jadi memahami tugas dan fungsi sebagai seorang BPD.

Baginya dulunya BPD tidak begitu berperan dalam melakukan control terhadap kebijakan-kebijakan di Desa, “ternyata setelah sekar ini semua jadi terbuka dan kami jadi paham tugas-tugas kami, kami tahu apa yang harus kami perjuangkan” imbuhnya.

Pasalnya, Sekolah Anggaran Desa ini memang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan di Desa agar proses perencanaan penganggaran lebih partisifatif dan inklusif. Bahkan menurut Hamdi selaku Coordinator Program Sekolah Anggaran Desa menegaskan Sekolah Anggaran Desa tersebut merupakan ruang bagi warga dan Pemerintah Desa untuk belajar dan meningkatkan kapasitas.

“Sekar Desa adalah bagian dari upaya FITRA NTB mewujudkan desa melek anggaran untuk pembangunan yang inklusif dan responsif gender, sebagai alat akuntabilitas sosial yang diharapkan dapat membantu penerima manfaat mendapatkan pelayanan yang lebih baik di desa” pangkasnya.

Sekolah Anggaran Desa juga dirasakan manfaatnya bagi kelompok difabel, seperti yang dirasakan oleh Seniwati, Penyandang difabel yang juga merupakan peserta Sekar Desa, baginya Sekar Desa telah membuka pikirannya tentang pentingnya untuk menyentuh hak-hak penyandang difabel dalam anggaran Desa yang selama ini tidak pernah disentuh. “kedepannya, kita memang sangat penting menyuarakan hak-hak difabel yang selama ini tidak pernah tersentuh” ungkapnya

“selama ini stigma tentang difabel ini kan selalu diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa karena keterbatasannya, tetapi stigma ini harus diubah dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkreatifitas” tutupnya (Zi JN)