NUNUKAN-Di sela-sela agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Nunukan, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menyempatkan diri hadir di program dialog interaktif Radio FM Beranda NKRI, Kamis (13/11/2025). Dipandu penyiar Meri, perbincangan berlangsung hangat, informatif, dan sesekali mengundang tawa.
Suasana cair terasa sejak awal ketika Deddy mengenang masa-masa kejayaan radio sebagai medium utama informasi dan hiburan.
“Dulu saya dengar radio. Untuk berita ada Tri Jaya atau Elsinta. Kalau hiburan dengar Prambors. Pokoknya dulu kan tidak banyak pilihan seperti sekarang. Radio jadi salah satu pilihan utama,” kenangnya sambil terkekeh, disambut tawa penyiar dan kru di ruang siaran.
Memasuki sesi yang lebih serius, Meri menanyakan perkembangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang saat ini tengah menjadi perhatian publik, khususnya komunitas adat di Kalimantan Utara. Deddy menjelaskan bahwa RUU tersebut menjadi salah satu agenda perjuangannya di parlemen.
“Saya dapat amanah dari 11 Lembaga Adat di Malinau untuk memperjuangkan RUU ini. Sebuah penghormatan sekaligus tanggung jawab besar,” ujar Deddy. Ia menegaskan bahwa pembahasan RUU ini membutuhkan dukungan lintas fraksi dan berbagai pemangku kepentingan agar dapat segera disahkan.
Penyiar Meri kemudian menukik ke isu pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya mengenai progres jalan tembus Semamu di Krayan, salah satu akses penting yang sejak lama diperjuangkan masyarakat.
Mendengar pertanyaan itu, wajah Deddy tampak berubah lebih serius. “Jalan Semamu satu dan dua nilainya 700 miliar lebih. Kalau tendernya selesai, bisa langsung dikerjakan awal tahun depan,” jelasnya.
Deddy menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di perbatasan harus terus diprioritaskan mengingat perannya sebagai jalur strategis layanan publik dan mobilitas masyarakat.
Dialog interaktif ini juga membuka kesempatan bagi pendengar untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Beberapa topik yang masuk cukup beragam, mulai dari persoalan sengketa tanah, beasiswa pendidikan, hingga penambahan kuota rekrutmen Akmil dan Akpol.
Menanggapi isu kuota Akmil/Akpol, Deddy memberi penjelasan tegas. “Untuk penambahan kuota Akmil itu sudah ada aturannya, misalnya mempertimbangkan populasi dan anggaran. Yang tidak boleh itu kalau kuota Kaltara dipakai orang luar,” katanya.
Menutup dialog, Deddy menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan Radio Beranda NKRI sebagai media lokal yang berperan penting dalam menyebarkan informasi di wilayah perbatasan. Ia mengajak dunia usaha dan pemerintah daerah untuk membantu pengembangan radio tersebut.
“Ayo dong dunia usaha pasang iklan. Pemerintah juga pasang iklan. Biar radio ini terus berkembang,” tutupnya.
Dialog selama hampir satu jam itu berlangsung dinamis dan mendapat respon positif dari masyarakat yang mengikuti siaran baik melalui radio maupun platform digital Beranda NKRI.
(ES)
