Pemerintah Diminta Jemput Bola, Nasir: Bantuan UMKM Jangan Hanya Untuk Yang Faham Proposal

NUNUKAN – Aspirasi penguatan ekonomi kerakyatan mendominasi kegiatan reses titik kedua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., yang digelar di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD PKS Kabupaten Nunukan tersebut dihadiri sekitar 90 peserta.

Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mengemuka. Namun, permohonan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan pengembangan usaha peternakan menjadi dua persoalan yang paling banyak disuarakan peserta.

Menariknya, masyarakat bukan sekadar meminta bantuan. Mereka juga mengharapkan adanya perubahan cara pemerintah memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha kecil.

Warga berharap instansi yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan, lebih aktif turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendampingan.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah masih banyaknya pelaku usaha kecil yang belum memahami mekanisme pengajuan bantuan pemerintah, khususnya program yang mensyaratkan pembentukan kelompok usaha.

Para peserta berharap pemerintah tidak hanya membuka kesempatan pengajuan bantuan, tetapi juga membantu masyarakat mempersiapkan persyaratan yang diperlukan.

Mereka mengusulkan agar petugas dinas turun ke kelurahan dan lingkungan masyarakat untuk memberikan sosialisasi, membantu pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok usaha lain yang sesuai ketentuan program, serta mendampingi penyusunan proposal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Nasir menilai harapan masyarakat sangat beralasan dan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah.

“Jangan sampai masyarakat yang punya kemauan bekerja dan berusaha justru kesulitan mendapatkan bantuan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi. Pemerintah mestinya hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” ujar Nasir.

Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut, pendekatan pelayanan yang lebih aktif sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang belum terbiasa menghadapi persyaratan administrasi.

“Banyak masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan dan semangat berusaha. Ada yang ingin mengembangkan usaha makanan, perdagangan kecil, berbagai keterampilan, hingga usaha produktif lainnya. Tetapi ketika harus membentuk kelompok, menyiapkan administrasi, dan menyusun proposal, mereka sering mengalami kesulitan,” jelasnya.

Nasir berharap perangkat daerah terkait dapat membangun pola pelayanan jemput bola melalui pendataan pelaku usaha, sosialisasi persyaratan, pendampingan pembentukan kelompok, hingga pembinaan usaha secara berkelanjutan.

Nasir menegaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi hendaknya tidak hanya mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang sudah terbiasa berurusan dengan administrasi pemerintahan.

“Jangan sampai yang mendapatkan bantuan hanya mereka yang sudah tahu cara membuat proposal dan memahami jalur administrasi. Sementara masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal karena tidak tahu harus memulai dari mana,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendampingan pembentukan kelompok juga harus dilakukan secara benar, bukan sekadar membentuk kelompok untuk memenuhi persyaratan memperoleh bantuan.

Kelompok usaha idealnya dibangun berdasarkan kesamaan kegiatan ekonomi, komitmen para anggotanya, dan rencana usaha yang jelas.

Selain UMKM, permohonan bantuan usaha peternakan menjadi salah satu aspirasi yang cukup menonjol dalam pertemuan tersebut.

Warga berharap pemerintah membuka peluang pengembangan usaha peternakan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi keluarga.

Nasir menilai sektor peternakan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga.

“Bantuan peternakan jangan hanya berhenti pada penyerahan ternak. Harus dipastikan penerimanya siap memelihara, memiliki sarana pendukung, dan memperoleh pendampingan agar usahanya benar-benar berkembang,” terangnya.

Persoalan lain yang mendapat perhatian dalam dialog tersebut adalah pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kondisi infrastruktur di lingkungan masing-masing. Namun, mereka juga menyayangkan kenyataan bahwa banyak kebutuhan infrastruktur tidak dapat langsung diperjuangkan melalui APBD provinsi karena berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.

“Masyarakat sering tidak memahami apakah jalan yang mereka gunakan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten. Yang mereka tahu, jalan itu dibutuhkan dan harus diperbaiki. Di sinilah pemerintah harus membangun koordinasi yang baik agar kebutuhan rakyat tidak terabaikan hanya karena persoalan pembagian kewenangan,” ungkap Nasir.

Ia menjelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, perjuangan aspirasi harus tetap memperhatikan kewenangan, ketentuan penganggaran, serta kemampuan keuangan daerah.

“Kalau itu kewenangan provinsi, kita perjuangkan di provinsi. Kalau kewenangan kabupaten, kita dorong dan komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Intinya, jangan sampai aspirasi masyarakat berhenti hanya karena persoalan kewenangan,” tegasnya.

Nasir mengakui kondisi fiskal Kalimantan Utara yang terbatas membuat pemerintah harus semakin selektif menentukan prioritas pembangunan. Namun, program pemberdayaan ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat perlu tetap mendapatkan perhatian.

“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, jangan sampai kita kehilangan perhatian terhadap sektor ekonomi produktif. Justru kita harus mendorong lebih banyak masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi. Bantuan yang tepat sasaran bisa menjadi modal awal tumbuhnya usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.

Nasir memastikan aspirasi yang disampaikan para peserta akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

(*)