Kasus Sengketa Lahan Sei Menggaris: DPRD Nunukan Prihatin, Minta Penyelesaian Melalui Restorative Justice
NUNUKAN – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Muliyono, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kriminalisasi warga adat Dayak Kenyah di Kecamatan Sei Menggaris akibat sengketa lahan dengan perusahaan sawit PT Bhumi Seimanggaris Indah (BSI).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dan Komisi III DPRD Nunukan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat yang berjuang mendapatkan keadilan, Kamis (12/11/2026) di ruang Ambalat I DPRD Kabupaten Nunukan.
Dalam RDP tersebut, Andi Muliyono menyoroti kasus tiga warga adat Dayak Kenyah yakni Kuleh Besan, Lawai, dan Oktoris Ngang yang dilaporkan PT BSI ke Polda Kaltara atas dugaan pencurian buah kelapa sawit serta penyerobotan lahan seluas 265,13 Ha. Akibat laporan itu, dua dari tiga warga berstatus tersangka.
“Yang menjadi ironi besar, lokasi sengketa ada di wilayah hukum Nunukan, namun perkara dilaporkan ke Polda Kaltara. Hal ini membuat warga adat semakin berat berjuang mencari keadilan,” ujar Andi Muliyono.
Andi juga mengangkat keluhan warga terkait dugaan sikap arogan aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa perkebunan. Ia mempertanyakan penyitaan kendaraan milik warga tanpa prosedur yang jelas, di mana hingga saat ini warga belum mengetahui keberadaan kendaraan tersebut.
Andi meminta agar pihak perusahaan tidak menjadikan aparat hukum sebagai tameng untuk mengintimidasi masyarakat adat, supaya tidak tumbuh persepsi bahwa aparat membekingi kepentingan perusahaan.
“Jangan sampai aparat hukum dijadikan tameng perusahaan untuk menekan masyarakat. Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat akan menganggap aparat membekingi kepentingan perusahaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, mengusulkan kehadiran mediator imparsial untuk menjadi penengah konflik ini. Ryan mendorong penyelesaian melalui Restorative Justice guna mencapai solusi kekeluargaan, bukan saling mempertahankan ego masing-masing pihak.
Menurut Ryan, konflik ini lahir dari perbedaan landasan pandangan: perusahaan berpegang pada legalitas hukum positif, sedangkan masyarakat adat berpedoman pada sejarah kepemilikan lahan berdasarkan hukum adat. Selama kedua pihak tetap mempertahankan posisi masing-masing, mustahil tercipta win-win solution.
“Kita minta kedua pihak sama-sama mundur selangkah. Perusahaan punya kewajiban mensejahterakan masyarakat sekitar, sedangkan kehadiran perusahaan juga dibutuhkan oleh warga. Mari tarik laporan ke Polda Kaltara, selesaikan secara kekeluargaan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Ryan Antoni.
DPRD Nunukan berharap adanya ruang dialog yang adil, sehingga hak-hak masyarakat adat tetap terjaga sekaligus kepastian hukum bagi perusahaan tetap terpenuhi.
Melalui RDP tersebut, DPRD juga meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana, sambil membuka ruang musyawarah yang bermartabat bagi kedua belah pihak.
(*)
