Insentif RT Rp 500 Ribu Dijanjikan Gubernur, Realisasinya Cuma 6 Bulan, Arming Minta Pemprov Klarifikasi
NUNUKAN – Persoalan insentif RT menjadi sorotan tajam dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 Anggota DPRD Kalimantan Utara, Arming, S.H, di Jalan Rimba RT 8, Jumat (13/11/2026).
Arming mengungkapkan, janji Gubernur Kalimantan Utara untuk memberikan insentif RT sebesar Rp 500.000 per bulan hingga kini belum terealisasi penuh.
“Janji Gubernur insentif RT Rp 500.000 per bulan. Tapi realisasinya tahun pertama tidak ada support. Tahun kedua ini yang jalan cuma setengah tahun saja, dari bulan 7 sampai bulan 12,” ujar Arming.
Artinya, dalam satu tahun anggaran, insentif RT hanya dibayarkan selama 6 bulan, bukan 12 bulan penuh.
Dalam reses tersebut, para Ketua RT menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada Arming.
Mereka mengaku kecewa karena insentif yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diterima. Padahal beban kerja mereka semakin berat setiap hari.
“Setiap hari kami yang didatangi warga. Ada yang urus surat, ada yang ribut tetangga, ada yang banjir, ada yang meninggal, semua larinya ke RT dulu,” keluh salah satu Ketua RT.
Ketua RT lainnya juga mengeluhkan tidak adanya kepastian pembayaran. Mereka tidak tahu kapan insentif cair, dan mengapa hanya dibayar 6 bulan.
“Kami ini kerja 12 bulan penuh, tapi kenapa dibayarnya cuma 6 bulan? Kami butuh kejelasan, jangan digantung seperti ini,” ungkapnya.
Ada juga RT yang mengaku merasa tidak dihargai. Insentif Rp 500.000 itu sebenarnya tidak besar, namun sangat berarti sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
“Bukan soal besarnya, tapi soal dihargai. Kalau dijanjikan 12 bulan, ya harusnya 12 bulan. Kami ini ujung tombak, tapi kadang merasa dianaktirikan,” tuturnya.
Keluhan ini pun diamini oleh RT lainnya yang hadir dalam reses tersebut.
Persoalan ini, kata Arming, akan terus diperjuangkan. Sebab jumlah RT di seluruh Kalimantan Utara sangat banyak, dan mereka adalah ujung tombak pelayanan di tingkat masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Arming juga meluruskan isu yang beredar bahwa gaji RT dari Pemda lebih besar.
Menurutnya, lewat Forum RT, para Ketua RT sudah bertemu Pemda dan meminta tambahan Rp 300.000. Namun hingga kini masih dibahas dan belum diputuskan.
“Beredar isu kalau gaji RT lebih besar dari Pemda. Faktanya, lewat Forum RT sudah ketemu Pemda, minta tambahan Rp 300.000. Tapi masih dibahas di Pemda, belum diputuskan,” jelasnya.
Saat ini, yang diterima RT dari Pemda adalah sebesar Rp 1.100.000 sekali bayar.
Arming menegaskan, persoalan insentif RT ini sudah pernah ditanyakan langsung ke BKAD, bahkan sudah pernah disampaikan melalui pernyataan di media.
Ia meminta agar persoalan insentif RT tidak dijadikan alat politik.
“Jangan jadikan insentif RT ini alat politik, karena waktu itu musim politik,” tegas Arming.
Ia mengingatkan, pada periode kedua, Gubernur menjanjikan insentif RT 500 ribu, namun sampai sekarang tidak jalan.
Alasan yang disampaikan Pemerintah Provinsi, kata Arming, adalah kekuatan anggaran yang menurun drastis akibat pemotongan dari pusat.
“APBD Provinsi Kalimantan Utara awalnya Rp 3,3 Triliun, sekarang jadi Rp 2,4 Triliun. Habis pemotongan dari pusat, ketemu di Rp 2,2 Triliun. Proyeksi 2027 di Rp 2,4 Triliun. Jauh melompat turunnya,” ungkap Arming.
Meski demikian, Arming berharap ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi terkait janji tersebut.
Arming berharap teman-teman media bisa membantu menyuarakan aspirasi para Ketua RT ini agar tidak simpang siur.
“Harapannya teman-teman media bisa menuliskan aspirasi RT ini. Pak Gubernur pernah punya statement janji waktu kampanye, bahkan pernah berjalan. Apa alasan tidak berjalan? Mohon klarifikasi dari Pemerintah Provinsi, biar tidak simpang siur,” ujarnya.
Untuk tindak lanjut, Arming menyebut sebelum pembahasan pengesahan anggaran, masih ada rapat beberapa kali dengan Badan Anggaran (Banggar). Persoalan insentif RT ini akan kembali ditanyakan.
“Nanti juga akan dipanggil BKAD / bagian keuangan untuk komunikasi bagaimana kebijakannya, karena insentif RT provinsi ini langsung ke keuangan, tidak melalui kelurahan,” jelasnya.
Melalui Reses ini, Arming berharap aspirasi para Ketua RT benar-benar didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi, tidak hanya berhenti sebagai janji kampanye.
“Harapan saya melalui reses ini, persoalan insentif RT ini bisa ada kejelasan. Jangan sampai RT yang sudah bekerja luar biasa di lapangan justru merasa diabaikan,” ujar Arming.
Ia berharap Pemprov Kaltara dapat memberikan klarifikasi terbuka soal alasan insentif tidak berjalan penuh, sekaligus komitmen yang jelas ke depannya.
“Kalau memang karena APBD turun, sampaikan secara terbuka. Yang penting ada kejelasan, jangan dibiarkan simpang siur dan menjadi polemik di masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia berharap sinergi antara RT, pemerintah daerah, dan DPRD semakin kuat, agar setiap persoalan di masyarakat bisa diselesaikan bersama.
“Semoga ke depan, tidak ada lagi RT yang merasa berjuang sendiri. Kita di DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini sampai ada jawaban yang pasti,” pungkasnya.
(Nn/Nn)
