Inhoud
Plausibel gaan acteren bij zeker offlin aanbieder gesteldheid en erbij ons ook schel wegens de /nl/queen-of-the-nile/ norm. Traceren & vinnig hede noga roulette wegens Nederland met eindeloze afwisseling over sites diegene de uitgelezene speelervaring leveren met alle roulett spelers. Read more
NUNUKAN – Pembinaan umat beragama adalah salah satu pilar penting dalam sebuah pembangunan dikarenakan dengan terlaksananya pembinaan umat beragama yang mantap akan berperan besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa.
Hal tersebut disampaikan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid saat penyerahan secara simbolis bantuan sosial untuk guru mengaji, guru sekolah minggu, imam, Khotib dan pendeta di Kabupaten Nunukan tahun 2022. Acara tersebut digelar di ruang rapat lantai V, Kantor Bupati Nunukan, Rabu (30/11).
Tampak hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Serfianus, Kabag Kesra H. Tuwo, anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kepala OPD, Kepala Kemenag Nunukan, Ketua BAZNAS Nunukan serta Camat Nunukan.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa secara tidak langsung juga akan menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat sehingga berbagai program dan kegiatan pemerintah dapat didukung dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di samping itu, menurut Laura pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sendiri hingga saat ini terus berkomitmen untuk turut ambil bagian dan mendukung organisasi-organisasi keagamaan dan rumah-rumah ibadah untuk melakukan pembinaan kepada umatnya.
“Secara pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas peran serta dan dedikasi bapak dan ibu semua terhadap pembinaan umat beragama. Mungkin bantuan yang diterima ini tidak sebanding dengan waktu dan pengorbanan bapak dan ibu sekalian dalam membina umat, namun ini adalah wujud perhatian dan komitmen pemerintah daerah mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat”, ujar Bupati Laura.
Selaku pemerintah daerah, Laura berharap agar kedepannya program tersebut dapat terus berlanjut sehingga dapat turut mendorong seluruh lapisan masyarakat agar dapat saling bergandengan tangan dan saling bahu membahu dalam melaksanakan proses berjalannya pembangunan.
Penyerahan secara simbolis bantuan sosial untuk guru mengaji, guru sekolah minggu, imam, khotib dan pendeta merupakan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2022 yang disalurkan langsung ke rekening Bank Kaltimtara masing-masing penerima bantuan dengan jumlah total penerima bantuan Kabupaten Nunukan sebanyak 2.394 orang yang tersebar di 21 Kecamatan.
(PROKOMPIM/Nam)
NUNUKAN – Guna mewujudkan pangan aman di wilayah Kabupaten Nunukan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Tarakan terus menggenjot implementasi program keamanan pangan. Tahun ini, BPOM Tarakan menetapkan Kabupaten Nunukan sebagai lokus Pelaksanaan Program Keamanan Pangan, yang terdiri dari Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan yang dikonsumsi oleh Anak Sekolah, Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas.
Mewakili Bupati Nunukan, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, S.IP,M.Si menghadiri dan membuka acara monitoring dan evaluasi program desa pangan aman,pasar pangan aman berbasisi komunitas, dan intervensi pangan jajanan anak sekolah aman tahun 2022 yang diselenggarakan oleh badan pengelola obat dan makanan (BPOM)Tarakan di ruangan rapat VIP lantai lV kantor Bupati, Rabu (30/11).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala Dinas pendidikan Kab.Nunukan, Akhmad. S.IP.,M.Si ,Kepaa Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Nunukan Sabri,ST.M.Si ,Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Nunukan Helmi Pudaaslikar,S.IP.,M.A.P, Kepala Kementerian Agama Kab.Nunukan H.Muhammad Ramli,M.S.Ag, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BPOM Tarakan Natalia Panjaitan, S.Si
Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus mewakili Bupati Nunukan dalam sambutannya mengatakan masalah pangan adalah isu strategis yang saat sedang ramai diperbincangkan oleh semua kalangan. Yang menjadi perhatian sekarang ini adalah soal keamanan bahan pangan dari sisi kesehatan.
Masalah ketersediaan pangan, tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah saja, semua stakeholder harus bersatu padu, bahu membahu untuk menjamin stok pangan tersedian bagi masyarakat. Ketersediaan pangan harus bisa dijamin mulai dari tingkat desa/kelurahan, di pasar-pasar tradisional, hingga di toko-toko yang lebih modern.
Selain menjamin soal ketersediaan, semua juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan-bahan pangan, termasuk jajanan untuk anak di sekolah-sekolah itu aman dan layak dikonsumsi, aman dalam artian memenuhi standar Kesehatan yang disyaratkan dan tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia.
“Persoalan higienitas jajanan anak sekolah sudah menjadi masalah yang cukup kompleks. Jajanan yang di jual di sekolah-sekolah sebagian besar kurang memenuhi standar kesehatan.maka tidak heran jika kita mendengar ada kasus anak-anak sekolah yang masih berusia muda sudah terkena penyakit.maka di dibutuhkan sinergi dari semua pihak untuk mengatasi masalah itu,mulai dari ornag tua,para guru,masyarakat,hingga pemrintah selaku regulator”, jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kab.Nunukan dalam kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPOM Tarakan yang telah menginisiasi pelaksanaan program desa pangan aman,pasar angan aman bersasis komunitas dan intervensi pangan jajanan anak sekolah aman yang dilaksanakan oleh Balai POM Tarakan,sebagai program ,tentu saja perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program tersebut.
Berharap kegiatan monitoring dan evaluasi prigram yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa mengetahui apa-apa saja yang harus ditingkatkan,dan diperbaiki agar program ini bisa berjalan dengan baik,sehingga dimasa depan akan tumbuh kesadaran bersama dari semua pihak untuk mulai menyediakan bahan panganyang aman untuk di konsumsi.
Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah dan Sertifkat PJAS Aman kepada sekolah-sekolah yang menjadi juara. Untuk sekolah terbaik diraih oleh MA Al-Ikhlas, lalu Juara ll : SDN 001 Nunukan Selatan, dan Juara III : SDN 004 Nunukan.
Sedangkan juara Harapan l diraih oleh : SMAN 1 Nunukan, kemudian Harapan ll : SMPN 1 Nunukan, dan juara Harapan lll : SMPN 2 Nunukan.
(PROKOMPIM/Nam)
BALIKPAPAN – Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67%. Sedangkan angka prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Nunukan di tahun 2019 di angka 27, 1 persen (2.732 balita) dan per 23 November 2022 prevelensi stunting berada di angka 16,6 persen (2.158) dengan jumlah balita yang di ukur 12.984 dari 18.919 dari (68,6 persen).
Ketua KPPS (Ketua Percepatan Penurunan Stunting) Kabupaten Nunukan H. Hanafiah optimis akan mencapai target yang ditetapkan oleh presiden Joko Widodo turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Ungkapan tersebut disampaikannya pada saat sesi kedua dalam pemberian paparan semua ketua KPPS Kabupaten/Kota Se-kalimantan Timur dan Utara, (29/11) di ballroom hotel Novotel Balikpapan.
H. Hanafiah mengatakan, masih ada waktu kurang lebih dua tahun untuk berbuat sesuatu, tentunya dukungan, partisipasi, dan aksi dari berbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, komunitas, dan individu kami butuhkan untuk ikut terlibat dalam komitmen percepatan penurunan stunting ini.
“Saya bersama Bupati Nunukan, akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang nantinya memberikan perintah mulai dari Kepala OPD, kecamatan, kelurahan sampai ke kepala desa, menjadi bapak asuh anak stunting di kabupaten Nunukan sehingga target tersebut insyaallah bisa terwujud,” jelas Wabup Hanafiah.
Tidak sampai itu, WabupH. Hanafiah juga mengatakan akan menggandeng lembaga-lembaga swasta, yang terhimpun dalam Forum Tanggung Jawab Perusahaan (TJSP) yang beroperasi di Kabupaten Nunukan sebanyak 51 perusahaan.
“Itu merupakan rencana aksi dalam jangka pendeknya, dan yang penting sebenarnya kata kuncinya bagaimana kita intervensi spesifik dan yang terpenting sebenarnya sekarang kita jangan pakai teori seperti memberi ikan kepada masyarakat akan tetapi kailnya, kalau tidak begitu pertanyaan sampai kapan stunting selesai”, katanya.
Disinilah pentingnya edukasi ditengah masyarakat kata Wabup Hanafiah, kalau di kota maju, masyarakat sadar dengan sendirinya, mengantar anaknya ke puskesmas atau tempat praktek ketika hamil, tidak perlu disuruh.
” Pengalaman kemarin sewaktu Covid, untuk mengejar target vaksinasi dilakukan pembagian sembako, ini berarti masyarakat kita manja, dan untuk stunting ini harus kita lakukan secara mendasar, perlu diberi sosialisasi sehingga mempunyai kesadaran untuk memeriksa dirinya dan balitanya di posyandu, intinya kita mempunyai komitmen yang tinggi ingin bagaimana persoalan stunting ini bisa mencegah bukan lagi mengobati,” jelas Wabup.
Untuk diketahui BKKBN sudah meluncurkan program siap nikah dan kedepannya calon pasangan usia subur atau calon pengantin harus mendaftarkan hari pernikahannya tiga bulan sebelumnya. Calon pengantin akan diminta untuk mengisi platform yang berisikan penilaian status gizi dan kesiapan untuk hamil guna mencegah stunting. Platform sedang disiapkan secara bersama-sama oleh BKKBN dan Kementerian Agama (Kemenag).
BKKBN tidak akan mempersulit dan menggagalkan orang menikah. Apabila ada yang tidak memenuhi syarat untuk hamil. Maka BKKBN tentu tidak melarang untuk menikah tetapi akan memberikan masukan dan saran-saran untuk tidak hamil dulu sebelum kesehatannya memenuhi syarat.
(PROKOMPIM/Nam)
TANJUNG SELOR – Wagub Kaltara Yansen membuka kegiatan Rapat Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) 2022, Selasa, 29 November 2022, di Tanjung Selor.
Rapat tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah” dan masih menjadi rangkaian dari agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan rapat koordinasi seperti ini merupakan agenda yang diselenggarakan setiap tahun guna melihat pemuktahiran data yang telah ditindaklanjuti.
Tingkat penyelesaian TLHP atas hasil pengawasan Inspektorat Daerah semester II 2022 berhasil menindaklanjuti 2.234 rekomendasi.
“Sehingga, perlu ditingkatkan untuk mencapai tindak lanjut hasil pengawasan adalah minimal sebesar 90 persen,” kata Wagub.
Terdapat 9 OPD yang telah menyelesaikan 100 persen TLHP dari pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kaltara yaitu:
Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penghubung, dan RSUD dr. Jusuf SK.
(BIRO ADPIM)
