Warga dihimbau untuk tidak menjemur Dibahu jalan kerana membahayakan pengguna jalan

SEBATIK,NUNUKAN – Pengawas LLASDP Binalawan Personil UPT LLA Sebatik Dinas Perhubungan memediasi perselisihan warga, persoalan penjemuran udang kering.

Salah seorang warga mengendarai mobil tanpa disengaja menabrak hamparan udang kering yg dijemur di badan jalan. warga yg merasa udang kering yg tertabrak marah dan terjadi perselisihan/cekcok.

Pihak yg menjemur udang kering an Ati ( 50 thn ) dan pemilik mobil an bu Gode ( 51 thn ). Oleh Kepala Desa dibawa kedua belah pihak yang berselisih untuk diselesaikan di Kantor Desa Binalawan. Dalam mediasi dihadirkan pihak Personil Polsek Sebatik Barat dan Pengawas LLASDP Binalawan.ucapnya

Pihak UPT LLA Sebatik Dinas Perhubungan diwakili Irwansyah Smuil yang bertugas selaku Pengawas LLASDP Binalawan menjelaskan terkait aturan berlalu lintas dengan dasar hukum UU no 22 thn 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.ucap Zainal

Irwansyah menjelaskan bahwa jalan digunakan utk Pengendara baik roda 2, roda 4 dan pejalan kaki. Bukan untuk tempat , menjemur ikan/ udang, rumput laut, menjemur gabah padi atau aktivitas lainnya yang mengganggu arus berlalu lintas di jalan umum.

Jika ingin menjemur benda apapun buatlah tempat jemuran sendiri. Agar tidak diganggu dan mengganggu aktivitas berlalu lintas.

Hasil mediasi ditemukan kata sepakat kedua belah pihak yg berselisih damai dan saling memaafkan atas kekeliruan satu sama lain. Akhir mediasi situasi aman terkendali. sabtu.27 februari 2021

Dengan kejadian tersebut Kepala UPT LLA Sebatik Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Zainal abidinsyah, SE mengajak dan menghimbau agar seluruh masyarakat Pulau Sebatik turut membantu tertibnya arus lalu lintas.

Dengan membangun kesadaran kemauan utk patuh tunduk dan taat akan aturan berlalu lintas, sehingga kejadian tersebut menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali.

Silahkan buat lokasi penjemuran rumput laut, penjemuran gabah padi, penjemuran ikan. Juga menyiapkan lokasi parkiran kendaraan ,terutama pemilik mobil pada tempat yg tdk mengganggu arus lalu lintas di jalan umum. Kerana jalan peruntukan pejalan kaki dan kendaraan sesuai aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan no 22 thn 2009.

SAHABUDDIN Ka Biro Kaltara

Survei Menyatakan Partai Demokrat Partai Paling Gaduh.. Akibatnya Elektabilitasnya Terjun Bebas

BerandaNKRInews.com — Jakarta — Hasil Survei Public Opinion Poll Syndicates ( POPS)
Mengukur Pendapat Masyarakat Indonesia Terhadap Perekonomian Masyarakat Serta6 Dinamika Elektoral Partai Politik , Setelah Satu Tahun Dampak Covid 19

II. Metodologi

• Dalam Survei jajak pendapat ini melibatkan 2.180 responden dari 190.779.969 warga Indonesia yang terdaftar di DPT pemilu 2019 , Responden diambil sebagian besar berstatus Rumah Tangga Pekerja yaitu, 70,4 persen dan selebihnya pada Rumah Tangga Usaha dengan komposisi 29,4 persen. dan tersebar di 34 provinsi dan dipilih lewat metode multi stage random sampling. Survei mencantumkan margin of error survei ini kurang lebih 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
• Pengambilan data survei ini mengunakan cara wawancara melalui pertanyaan terbuka dan menggunakan kuisioner dengan menerapkan protocol kesehatan antara surveyor dan responden.
• Survei dilakukan pada rentang waktu 11 -23 Februari 2021
• Untuk menghasilkan kualitas survei yang akurat dan valid dilakukan recheck dan reconfirm terhadap 20 persen data responden dari 2180 responden

III. Demographi

Responden terpilih adalah Responden yang sudah berumur lebih dari 17 Tahun, secara kriteria demographi responden yang tingal di perkotaan 53,4 persen dan di pedesaan 46,6 persen.
Berdasarkan aktivitas responden sehari hari sebanyak 41,8 persen merupakan pekerja di sektor formal & informal baik di Swasta, BUMN maupun ASN, sebanyak 28,8 persen merupakan ibu rumah tangga, sebanyak 29,4 persen merupakan pelaku usaha atau pemilik usaha

IV. Hasil temuan survei

A. Keadaan Perekonomian Nasional

  1. Sebanyak 34,3 persen masyarakat Indonesia yang terwakili oleh 2180 responden menyatakan akibat dampak pandemik covid 19 selama satu tahun ini keadaan ekonomi keluarga mengalami penurunan pendapatan keluarga hingga diatas 50 persen dan sebanyak 49,8 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka mengalami penurunan pedapatan di bawah 50 persen dibanding sebelum ada pandemik Covid 19 , sedangkan sebanyak 8,7 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka pendapatan tetap sedang sebanyak 6,2 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka mengalami peningkatan pendapatan keluarga. Artinya 34,3 persen masyarakat Indonesia terancam masuk dalam jurang kemiskinan. Dan sebanyak 49,8 persen kemungkinan terus merosot pendapatannya apabila program pemulihan ekonomi mengalami stagnasi.
  2. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Perlindungan sosial ini direalisasikan dalam bentuk berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah. Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah program perlindungan sosial tersebut di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, dan diskon listrik. Program ini diberikan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Dari hasil survei ini sebanyak 53,6 persen menyatakan bahwa program perlindungan sosial yang disalurkan pemerintah selama covid sangat membantu keadaan ekonomi keluarga mereka. Sedangkan sebanyak 26,8 persen menyatakan kurang cukup membantu kesulitan ekonomi keluarga mereka selama covid , dan sebanyak 19,6 menyatakan program tersebut tidak memberikan efek meringankan perekonomian keluarga mereka. Karena mereka mengaku tidak menerima program tersebut.
  3. Dalam survei ditemukan bahwa penurunan pendapatan keluarga pekerja ditemukan sejumlah penyebab penurunan pendapatan rumah tangga Indonesia. Meliputi, penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan dan jam kerja berkurang sebanyak 61,8 persen.dan sejumlah rumah tangga pelaku usaha juga mengakui pendapatan berkurang karena event, liburan, maupun aktivitas lain yang terpaksa dibatalkan karena pandemi, mencapai 38,2 persen.
  4. .Dari hasil semua ada yang ditemukan bahwa sebanyak 56,7 persen masyarakat yang disurvei mengaku pengeluaran rumah tangga justru bertambah. Misalnya, untuk makanan minuman dan listrik. Namun, 37,4 persen masyarakat mengakui pengeluaran untuk acara sosial, Leisure berkurang dan sebanyak 5,9 persen menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka seperti biasa saja.
  5. Survei ini juga menemukan optimisme konsumsi pada masyarakat Indonesia usai pandemi. Sebanyak 54,7 persen responden mengaku akan melakukan konsumsi lebih jika Covid-19 berakhir. Sementara itu,7 lalu 29,4 persen responden Indonesia mengaku akan melakukan konsumsi dalam jumlah yang sama. Sedangkan 15,9 persen dari mereka mengaku akan mengurangi konsumsi
    Kesimpulan
    Bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah melihat dampak dari Covid-19 bagi kondisi sosial ekonomi di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, keadaan Covid-19 memiliki dampak negatif dan positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, diantaranya berupa dampak negatif dalam perekonomian Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan karena berbagai halangan yang membuat pendapatan masyarakat berkurang,

B. Dinamika Politik Nasional

  1. Dalam dinamika politik nasional harapan masyarakat terhadap konsolidasi elite politik 2021 menunjukkan bahwa 34,3 % responden berharap tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah saling bekerja sama secara selaras dalam mengatasi dampak multidimensi akibat pandemi Covid-19, bukannya malah membuat bingung masyarakat Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 20,6 % responden berharap tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah turun ke masyarkat langsung untuk berdialog dengan masyarakat. Lalu, sebanyak 45,1 % responden meminta tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah menjaga ketenangan dan stabilitas kondisi negara. Hal ini membuktikan kalau mayoritas masyrakat menolak kegaduhan politik nasional disaat pandemik covid 19 .
  2. Hasil Survei elektabilitas parpol dengan pertanyaan dari 9 partai politik yang ada di DPR RI mana yang sekiranya akan jadi pilihan masyarakat jika pemilu di gelar disaat pandemi covid Di survei ini,ditemukan jawaban sebanyak 17,4 persen menyatakan tidak tahu, rahasia, atau tidak memilih Dari Partai Partai Beridentitas Islam , Partai Kebangkitan Bangsa memiliki elektabilitas yang tertinggi dan trennya meningkat dibandingkan hasil pemilu 2019 dari 9.69 persen menjadi 10,7 persen hal ini disebabkan, sedangkan PAN mengalami penurunan yang signifikan akibat tergembosi dengan hekangnya Tokoh Sentral PAN, Amien Rais yang membentuk partai baru.

Sedangkan partai nasionalis yang mengalami penurunan adalah PDI Perjuangan dan Nasdem walaupun penurunan tingkat elektabilitas masih dalam batas dibawah 1 persen, dan yang paling merosot tingkat keterpilihannya adalah Partai Gerindra akibat dari framing negative akibat kader inti Gerindra yang di kabinet terjerat oleh KPK, persepsi publik menyatakan bahwa Gerindra sudah punya stempel Partai yang paling korup diantara 9 Partai , hal ini membuat masyarakat kecewa karena Prabowo selalu mengklaim partainya bersih dari korupsi dan menyatakan tingkat korupsi sudah masuk stadium 4 tapi tidak bisa menjaga kader nya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sementara ada kenaikan signifikan terkait tingkat keterpilihn Partai Golkar hingga 18,7 persen dibandingkan hasil pemilu 2019 yang disebabkan kekompakan kader kader Partai Golkar yang ada di eksekutive dan legislative baik dipusat maupun daerah dalam mendorong program program pemulihan ekonomi akibat dampak covid yang sudah memberikan perubahan menuju tren positive bagi kehidupan masyarakat .

Penurunan tingkat keterpilihan PDI Perjuangan yang hanya berkisar 0,13 persen , menandakan bahwa dampak tertangkapnya kader PDI Perjuangan oleh KPK dalam kasus korupsi Bansos tidak banyak memberikan dampak yang signifikan terhadap pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan, juga disebabkan karena faktor Keberhasilan Jokowi dalam memimpin pemerintahan disaat pandemik memberikan dampak pada suara PDI Perjuangan.

Sementara tingkat keterpilihan Partai Demokrat mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan hasil pemilu 2019 sebesar 7,77 persen menjadi 5,4 persen karena persepsi pemilih /masyarakat menyatakan ada potensi konflik di internal Partai Demokrat yang akan bisa menyebabkan kepengurusan ganda jelang pemilu 2024, dan dianggap juga sebagai Partai yang paling gaduh disaat pandemik covid 19.

Berikut hasil Pilihan Masyarakat Terhadap Parpol jika pemilu digelar hari ini
Parpol Pilihan Masyarakat

PDIP 19,2%
GOLKAR 18,7 %
PKB 10,7%
Gerindra 8,6 %
Nasdem 8,5%
Demokrat 5,4%
PKS 4,7%
PPP 4,4%
PAN 2,4 %
Tidak tahu/rahasia/golput 17,4%

  1. Dalam dinamika peta politik nasional ada tiga kelompok kelompok Pro Jokowi, Kelompok Pro SBY dan Kelompok Prabowo

Ketika di simulasikan untuk mengukur tingkat elektoral ketiga tokoh tersebut, jika diandaikan SBY & Jokowi di perbolehkan maju kembali dalam pilpres 2024 serta Prabowo juga maju sebagai capres dan responden diberikan pertanyaan “Siapa dari ketiga tokoh ini yang akan di pilih jika ketiga tokoh ini ikut mencalonkan diri sebagai capres di 2024 ?

Maka hasilnya
Jokowi dipilih sebanyak 42,3 persen, SBY 17,1 persen dan Prabowo Subianto sebanyak10 ,4 persen dan sebanyak 29,4 persen tidak memilih ketiga tiganya atau tokoh lainnya.

Dari hasil ini nantinya bisa menjadi potret kekuatan elektoral bagi tokoh yang akan maju sebagai Capres di pilpres 2024 yang akan di endorse oleh Jokowi , SBY dan Prabowo.

Sedangkan jika Prabowo Subianto akan maju sebagai Capres hanya memiliki modal 10,4 persen tingkat elektoral saja.
Sehingga Prabowo harus bisa meyakinkan 29,4 persen suara yang masih mengambang tentu tidak mudah apalagi saat pandemi tidak banyak yang dilakukan Prabowo dan Gerindra untuk membantu masyarakat ,belum lagi kasus OTT Kadernya oleh KPK yang sudah berdampak pada melorot elektabilitas partai Gerindra dan Prabowo sendiri , dan akan sedikit sekali suara pemilih Jokowi dan SBY akan bisa memberikan suara pada Prabowo.
Jakarta 26 Feb 2021 (fri)

Koordinator Nasional Public Opinion Poll Syndicates ( POPS)

Fri Herlina.SE

Cp. 083877451076

Gas LPG 3 Kg Langka, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Babel Dukung Kartu Kendali Dari Gubernur Babel

Pangkalpinang–BerandaNKRInews.com—KELANGKAAN tabung LPG 3 Kg bersubsidi (elfiji 3 Kg) akan segera teratasi dengan kebijakan kartu kendali gas elfiji 3 Kg yang akan diluncurkan oleh Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Program kartu kendali gas elfiji diharapkan mampu menjadi solusi atas kelangkaan tabung gas elpiji 3 Kg sekaligus untuk memastikan penerima adalah masyarakat pra sejahtera dan pelaku ekonomi mikro (pedagang kaki lima).

Masih menurut Gubernur Babel Erzaldi Rosman program itu terinspirasi dari keberhasilan kartu kendalai Fuel Card solar yang diluncurkan oleh Gubernur Babel 2,5 tahun lalu dan dianggap berhasil mengatasi kelangkaan solar di lapangan.

diberitakan sebelumnya Kartu kendali program elfiji 3 Kg bersubsidi akan melibatkan pihak Bank BRI dan Pertamina. Solusi itu terbukti ampuh untuk menyelesaikan kelangkaan solar.

Solusi yang ditawarkan Gubernur Babel Erzaldi Rosman disambut baik oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) bernama Nuriah yang sehari-hari berjualan aneka sosis di Taman Dealova, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang.

Kepada jurnalis BerandaNKRInews.com, Nuriah mengutarakan bahwa belakangan ini ia dan rekan-rekan PKL yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Babel, kerap kesulitan mendapatkan tabung gas elfiji 3 Kg. Disamping itu juga harga bisa sampai 30 ribu jika barang langka.

Sekaput (kesulitan) ku nyarik gas 3 Kg tuh, pak. Harge e pacak 30 rebu. Mane keadaan sulit macem ne, tulung kami pak,” keluh Nuriah kepada Sekretaris DPW APKLI Babel, Yogi Pranata, didampingi Raden Niko selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI Kota Pangkalpinang atas seizin Ketua DPW APKLI Bangka Belitung, Mangimpal Lumbantoruan.

APKLI Babel berharap program Kartu Kendali tabung gas elpiji 3 Kg yang dicanangkan oleh Bapak Erzaldi Rosman selaku Gubernur Bangka Belitung dapat mengatasi persoalan tabung gas 3 Kg ini. APKLI mendukung,” pungkas Yogi Pranata selaku Sekretaris DPW APKLI Babel, yang diamini Raden Niko yang juga berprofesi sebagai pedagang di Taman Dealova.

Disarikan dari berbagai sumber, penerapan kartu kendali melalui aplikasi cashless payment bernama BRI Monitoring Online LPG atau BRIMOLA bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pra sejahtera dan usaha mikro sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dengan harapan tepat sasaran dan tepat harga. (*)

Wartawan: Agus Savar, S.H

Editor: Fauzi Jumal (Agung Kace).










Presiden GBN Nantikan !!! Kebijakan, serta Langkah Lari Super Cepat, Tepat Sasaran dan Lompat Jauh Ke Depan GBN dan Primnaskop GSN

Jakarta-Berandankrinews.com
Insya-Allah dalam waktu dekat, kami, selaku Ketua Umum Primnaskop GSN (Primer Nasional Koperasi Gumregah Sakti Nusantara) dan Presiden GBN segera menyampaikan ke publik perihal kebijakan dan langkah lari super cepat, tepat sasaran (super accelerated learning by doing) dan lompat jauh ke depan untuk pelaku ekonomi rakyat kecil (kawulo alit),

UMKM dan Sektor Informal (Petani Nelayan Pedagang, Buruh, TKI, Ojek, Sopir, Becak, Home Industri, Pengrajin, Pemulung dan yang lainnya) mampu maju, berkembang dan unggul hadapi era digital ekonomi, hidupnya sejahtera berkeadilan, dan negeri ini rengkuh kembali adil makmur dan adidaya.

Karena situasi dan kondisi saat ini dan ke depan niscayakan roda ekonomi rakyat harus segera berputar efektif walau banyak keterbatasan dan kesulitan ditengah krisis kesehatan dan resesi ekonomi yang belum diketahui kapan berakhirnya.

Usaha dan ekonomi rakyat, laksana mundur selangkah untuk melompat jauh ke depan. Dengan demikian daya beli rakyat terdongkrak dan hidupnya sejahtera berkeadilan, tegas Presiden GBN, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed, Ketua Umum Primnaskop GSN di Jakarta, Sabtu, 27/2/2021.

Sebagai Rumah Besar Nusantara Bagi pelaku ekonomi rakyat kecil (kawulo alit), Primnaskop GSN lakukan percepatan realisasi revolusi ekonomi rakyat semesta nusantara melalui gerakan ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat, serta dikopelkan dengan revolusi pengusaha dan teknologi nusantara.

Sebuah pengejahwantahan dari Trisula Revolusi Nusantara GBN. Ujung dan muaranya adalah tereproduksi gula-gula ekonomi yang miliki kumparan magnet yang sangat besar menarik segenap kekuatan ekonomi, baik lokal, regional, nasional maupun global, ujar Ali Mahsun Atmo, lelaki sahaja dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum DPP APKLI 2017-2022.

Kemitraan atau kerjasama dengan siapa saja, baik dari dalam negeri maupun luar negeri adalah sebuah hal yang harus dilakukan. Namun prinsip dasar dan garis putihnya (white cross) tidak boleh dilanggar atau diabaikan, yaitu kesejajaran, kemanusiaan dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk rakyat, bangsa dan negeri ini.

Insya-Allah menggelinding laksana bola salju super besar (rolling like a super large snowball) yang taburkan kemanfaatan berupa keadilan dan qkesejahteraan bagi rakyat, nusa, bangsa dan segenap mahluk yang ada dibumi nusantara. Kita mampu asal mau wujudkan kejayaan nusantara yang adil makmur dan adidaya pada abad XXI

karena segala syarat dan prasyarat ada di negeri dan bangsa ini. Kami juga akan menyampaikan Susunan Pengurus, Pengawas dan Penasehat hasil Rapat Pendirian Primnaskop GSN di Kantor Kadin Indonesia Jakarta Selasa Kliwon 23 Februari 2021, pungkas Ali Mahsun Atmo mantan Pembantu Rekor V Univ. Darul ‘Ulum Jombang Jatim.

Media center GBN

Ramah Tamah Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Berjalan Lancar

Mamuju (26/02/2021) Hj Sitti Sutinah Suhardi, SH, MM dan Ado Mas’ud, SH resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.

Upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju masa jabatan 2021-2026 dilaksanakan dari Kantor Gubernur Sulawesi Barat secara hybrid virtual. Dalam prosesi itu, Sitti Sutinah dan Ado Mas’ud mengucapkan sumpah jabatan dengan dipimpin Gubernur Ali Baal Masdar.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamuju dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya,” ucap Sutinah dan Ado, Jumat (26/02/2021).

Seusai acara penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang disaksikan  langsung oleh Gubernur Sulbar, Sutina dan Ado menuju Rujab Bupati Sapota untuk mengikuti acara ramah tamah.

Acara ramah tamah ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Sebelum masuk ke area Sapota, setiap tamu diwajibkan mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, dan mengenakan masker. Selain itu, pihak panitia juga menempatkan hand sanitizer di beberapa titik.

Disambut tarian adat Mamuju, pukul 16.56 WITA, Bupati dan Wakil Bupati Mamuju menginjakkan kaki di Sapota. Turut meramaikan acara ini, anggota DPR RI Komisi IV Dr. H. Suhardi Duka yang juga merupakan mantan Bupati Mamuju dan ayah dari Sutinah, Kapolresta Mamuju, kemudian pasangan pemenang Pilkada Kabupaten Majene, Andi Syukri Tammalele-Arismunandar (AST-Aris).

Dalam acara ramah tamah ini Sutinah  membuka sambutannya dengan bercerita tentang sebuah kisah unik, kilas balik ke tahun 2015, ia pernah meminta PIN Korpri sang ayah yang saat itu baru saja selesai menjabat  Bupati Mamuju. 6 tahun berlalu,  dirinya kemudian berada di kedudukan yang sama, sebagai Bupati Mamuju. Cerita tersebut disambut tepuk tangan meriah oleh segenap tamu undangan.

Lebih lanjut, Sutinah menyatakan optimis Mamuju bisa bangkit pasca gempa serta menghadapi pandemi, dengan catatan Forkopimda, jajaran pemerintah, dan masyarakat dapat menyatukan hati dalam membangun daerah. Ia juga mengajak untuk tancap gas, sebab tidak ada  seribu langkah tanpa satu langkah pertama.

 Seusai ramah tamah, Sitti Sutinah dan Ado Mas’ud menggelar konferensi pers. Dalam dialog dengan wartawan, Sitti Sutinah dan Ado Mas’ud membahas beragam hal, antara lain tentang komitmen penanganan dan mitigasi bencana, penyaluran santunan Kemensos, juga kemungkinan evaluasi pembangunan Manakarra Tower. “Kita akan kaji azas manfaatnya dulu, kita prioritaskan mana kebutuhan masyarakat yang lebih penting dan mendesak,” pungkas Sutinah.
(Diskominfosandi – RF) sari / Haliq Mamuju