VAKSINASI BUKAN PAKSAAN TAPI KEWAJIBAN DARI PEMERINTAH UNTUK KESELAMATAN DARI MAUT COVID-19

NUNUKAN – Plt Kepala Dinas Komimfotik Kaharuddin Andi Tokkong.SS beliau lulusan terbaik fakultas sastra unhas”. menurut Kaharuddin Andi Tokkong lulusan fakultas Sastra Unhas bahwa Vaksin covid-19 diluncurkan sebagai upaya untuk memerangi Pandami covid-19 disamping juga sebagai upaya penerapan protokol kesehatan selain itu juga vaksin covid-19 mampu untuk mencegah munculnya gejalah yang pernah ada pada orang yang terinfeksi.

Kaharuddin “bahwa Vaksin Covid-19 tidak saja untuk melindungi dirinya sendiri tetapi juga melindungi orang- orang yang ada disekitarnya, juga merupakan dan salah satu upaya yang dinilai paling Efektif untuk mengatasi Pandami covid-19 yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

Menurut Kaharuddin Mantan pejabat kabid Diklat BKDD Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa pelaksanan Vaksinasi itu adalah program Pemerintah eksekutor pelaksana adalah Dines Kesehatan bersama TNI/Polri dan semua stakeholder lainya termasuk masyarakat.

TNI / Polri adalah bagian dari Satuan tugas covid 19 dan yang merupakan ketua Satgas adalah ibu Bupati Nunukan dan wakil-wakil Satgas itu berasal dari TNI/Polri.

Lanjut Kaharuddin bahwa berkaitan dengan kekurangan atau belum cukupnya vaksin ini karena kita juga menerima dari pusat terbatas.

Pemerintah memberi targetnya bahwa untuk sekarang Sekian dan untuk nanti sekian karena masih satu pintu tim covid Nasional itulah yang dibagi sampai ke daerah-daerah.

Menurut Kaharuddin Mantan kasubag Humas Pemkab Nunukan bahwa Sekarang kita tidak bersyukur awal-awal vaksin ini masyarakat kita terbelah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dan sekarang sudah banyak masyarakat yang datang berarti itu mereka sudah sadar bahwa covid ini bukan main-main dan vaksin ini mendukung untuk meningkatkan kekebalan tubuh.

Karena untuk melawan covid kekebalan tubuh kita harus kuat, Kita juga harus bersyukur bahwa TNI Polri ini luar biasa peranannya bersama dengan Tim Satgas yang lain yaitu Dinas Kesehatan mereka semua terkoordinasi melalui tim covid-19.

Saat awak media bertanya penyebab setiap vaksin massal selalunya Kuwota vaksin sangat terbatas kenapa pemerintah tidak menyiapkan dan mengantisipasi memludaknya masyarakat yang ikut Vaksinasi dan hanya disiapkan 300 hingga 400 sedangkan masyarakat yang datang hampir ribuan?.

Jadi soal keterbatasan ini pemerintah pusat tentu harus menghitung dari Sabang sampai Merauke kalau saat ini ada target satu juta untuk satu hari tentu harus dibagi ke seluruh provinsi kabupaten kota yang ada di Indonesia harus dibagi rata kalau sudah dibagi berarti sudah dihitung dari segi banyaknya penduduk nya juga menjadi bahan pertimbangannya juga kemudian pasti ada juga pertimbangan berkaitan dengan zona-zona yang berlaku di tempat itu misalnya zonanya Apa itu juga pasti menjadi bahan pertimbangan kalau misalnya di bagian sana tingkat profitnya tinggi maka di sana yang menjadi bahan perhatian dulu. Nah mungkin Nunukan dianggap masih dianggap aman jadi vaksinnya juga masih terbatas.

Nah vaksin massal ini untuk mewujudkan target nasional itu karena dilakukan di tempat terbuka misalnya di GOR Pelabuhan Kenapa harus di tempat terbuka karena namanya vaksin massal pasti menghadirkan banyak orang jadi harus diatur sedemikian rupa tidak boleh bergerombol jaraknya dijaga dan suhu badan di cek sebelum masuk diperhatikan kemudian cuci tangan juga sudah disiapkan dan wajib menggunakan masker.

Panitia pelaksana sudah menyiapkan sedemikian rupa pokoknya penerapan protokol kesehatan harus diterapkan, Kalau misalnya ada yang mencurigakan segera ditangani dan juga di vaksin.

Jurnalis Kenapa vaksin massal ini hanya dilakukan di Ibu Kota Nunukan tidak di bagian perbatasan-perbatasan atau kecamatan-kecamatan yang lebih dalam??

Kalau untuk masalah ini bisa langsung kepada Pak Haris selaku Humas satgas Covid-19 nunukan karena yang terus-menerus ikut kelapangan adalah beliau, Tetapi menurut pandangan saya ini merupakan bagian dari peta persebaran penduduk dan yang, kedua juga berkaitan dengan status covid di daerah itu.

Jadi kalau misalnya kelihatan ada tingkat terjangkitnya tinggi Maka disitu akan menjadi bahan perhatian khusus.

Jurnalis bahwa Informsih yang berkembang Bahwa Vaksin itu keharusan bahwa jika kita bepergian pada saat membeli Tiket Pesawat kapal laut harus memperlihatkan kartu Vaksin bagaimana benarnya informasi tersebut?.

Menurut Kaharuddin mantan Kabag Organisasi pemkab nunukan bahwa Dalam rangka menekan jumlah penularan memang harus diberikan izin untuk menghadiri minimal fasilitas-fasilitas umum termasuk di transportasi darat laut udara memang harus yang masuk ke dalam kategori sehat terutama sehat mental spritual, maksudnya bukan orang yang terjangkit covid dan itu sudah menjadi keputusan Menteri Perhubungan berlaku di seluruh Indonesia.

bahwa bagi setiap orang yang ingin melakukan perjalanan umum Belum lagi ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan Bupati daerah-daerah bahkan di ibukota Makassar pun sekarang tidak boleh diterima kalau hanya antigen saja harus juga menggunakan PCR.

bahkan Kemarin saya dapat informasi kalau kita belum divaksin kita akan ditahan di Balikpapan dan disuruh turun kembali,
Ini bentuk dari keamanan untuk menekan jumlah penyebaran covid itu sendiri.

jurnalis bahwa apa benar vaksinasi membawahi malah petaka bagi orang punya penyakit khusus seperti jantung ?.

Menurut saya tidak boleh di persoalkan oleh publik Karena untuk kesehatan publik sendiri pemerintah Ini kan mau masyarakatnya sehat.

Memang kita tidak bisa pungkiri sumber informasi itu banyak apalagi ada namanya media sosial (Medsos) artinya masyarakat ini memiliki banyak informasi berkaitan dengan penanganan covid 19, vaksinasi dan sebagainya masyarakat itu mestinya percaya kepada informasi yang jelas informasi yang bersumber dari pemerintah.

Karena kenapa karena itu untuk kepentingan masyarakat sendiri karena kita tidak bisa pungkiri kalau kita nggak percaya kepada berita-berita yang tidak jelas darimana sumbernya.

apa referensinya itu juga akan membingungkan masyarakat sendiri sekarang kalau masih ragu dengan yang namanya Covid-19 tidak mungkin di Eropa di Amerika di Afrika melakukan tindakan yang seperti kita lakukan.

Begitu juga Raja Arab Saudi itu menutup Mekah itu hoax tapi nyatanya sekarang ditutup haji dari luar sudah ditutup sudah 2 tahun artinya pasti benar adanya.ujar kahar PLT Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Nunukan ,

(Yus P)