NUNUKAN – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Bustan, S.E., M.Si bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Nunukan, Sabtu (4/10).
Dalam kunjungan ini, Pj. Sekprov Bustan, Wamendagri Bima Arya dan Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A. membuka forum diskusi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, instansi vertikal dan tokoh masyarakat terkait perkembangan PLBN Sebatik.
Salah satu perhatian utama adalah belum tercantumnya Sebatik sebagai exit/entry point dalam Border Crossing Agreement (BCA) terbaru antara Indonesia dan Malaysia, hingga belum adanya trayek penyeberangan kapal penumpang resmi dari Sebatik ke Tawau.
Persoalan lain yang mencuat yaitu kekhawatiran masyarakat Sebatik mengenai maraknya peredaran narkoba, dan pintu keluar masuk TPPO yang menurut masyarakat dikarenakan belum adanya pintu resmi internasional di PLBN Sebatik.
Menerima berbagai saran dan masukan ini, Wamendagri Bima Arya mendorong sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Forkopimda untuk memaksimalkan peran PLBN Sebatik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Pak Bupati, Pemprov Kaltara, Forkopimda, agar dapat memaksimalkan kondisi pembangunan di perbatasan, karena ini bisa menyejahterakan warga,” kata Wamendagri Bima Arya.
Menurutnya, keberadaan PLBN harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Ia mengajak masyarakat setempat agar dapat memanfaatkan aset dan hasil potensi laut tanpa harus menguntungkan negara Malaysia.
Selain itu, tingginya aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat Sebatik di wilayah negara Malaysia, menjadi salah satu faktor penghambat perekonomian daerah setempat.
Menekan faktor penghambat tersebut, Wamendagri berpesan agar seluruh pihak agar dapat berkolaborasi bersama dalam mendukung upaya mempermudah kegiatan ekonomi di perbatasan Kaltara.
“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, manfaat pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sebatik,” ucap Bima Arya.
“Sehingga mempermudah aktivitas ekonomi yang justru terasa manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.
Hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Anggota Komisi II DPR RI, H. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., M.M., dan Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si serta hadir pula Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman dan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E.
(dkisp)
