Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR RI Periode 2019-2024

JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Perjuangan (PDIP) Puan Maharani Nakshatra Kusyala secara resmi telah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR- RI) untuk masa bakti 2019 -2024.

Pengesahan Puan Maharani bersama empat wakil ketua yakni Azis Syamsuddin dari Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Rachmat Gobel dari Nasdem, dan Muhaimin Iskandar dari PKB tersebut dikukuhakan dalam Rapat Paripurna DPR ke-2 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019.

Dalam Paripurna tersebut, Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe menjelaskan bahwa Puan Maharani dan empat pimpinan DPR tersebut otomatis menjadi pimpinan karena masing-masing parpol pengusung berhasil meraih lima besar peraih suara terbesar dalam Pemilu 2019. Aturan itu termaktub dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3.

Dari pantauan, Paripurna tersebut tak diwarnai interupsi. Hampir semua anggota majelis menyetujui dan menganggap bahwa kelima orang tersebut layak dan secara konstitusi, kelima partai tersebut memang berhak menempakan kadernya sebagai pemipin dari lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Prosesi penetapan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dan dilanjutkan penyerahan kepemimpinan DPR secara simbolis dari Abdul Wahab kepada Puan Maharani.

Sebagaimana diketahui, Puan Maharani Puan Maharani adalah caleg Partai PDI Perjuangan melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V . Tak hanya partainya yang berhasil memenangi Pemilu, Puan juga tercatat sebagai Caleg yang memperoleh 404.034 suara. 

Dengan Perolehan suara tersebut, Putri dari Mantan Presiden kelima RI (Megawati Sukarno Putri dengan Almarhum Taufiq Kiemas) tersebut juga tercatat sebagai Caleg peraih suara terbanyak diantara semua calong anggota DPR RI di Pemilu 2019.

Selain putri dari Megawati, Puan cukup dikenal masyarakat. Pasalnya sebelum berkompetisi sebagai Caleg, Puan juga adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja untuk membantu Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla. (eddysantry)