Ponton PLBL Nunukan Membahayakan Penumpang, Arming Desak Perbaikan Cepat
NUNUKAN – Kondisi ponton di Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Nunukan kian mengkhawatirkan. Sebagai pintu gerbang utama mobilitas warga perbatasan, sejumlah fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan berat, mulai dari tiang penyangga keropos, bagian bangunan terlepas, hingga kebocoran yang mengharuskan petugas rutin menguras air.
Anggota DPRD Provinsi Kaltara Fraksi PDI Perjuangan, Arming, S.H, menyoroti persoalan ini setelah melakukan peninjauan langsung pada Agustus 2026 lalu. Ia menegaskan bahwa kerusakan pada Ponton 1, Ponton 2, serta kawasan dermaga PLBL Nunukan sudah memerlukan penanganan serius tanpa penundaan, mengingat pelabuhan ini menjadi sarana transportasi laut vital bagi masyarakat Nunukan.
“PLBL Nunukan melayani arus penumpang yang sangat besar, oleh karena itu keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, jangan sampai kita menunggu ada kecelakaan baru bertindak,” ujar Arming, Sabtu (14/11/2026).
Sambil menunggu perbaikan resmi dari pemerintah, petugas UPTD PLBL Nunukan mengambil langkah darurat secara swadaya. Para petugas bahkan mengumpulkan dana patungan guna membeli pasir, semen, serta memakai peralatan pribadi untuk menambal atap dan konstruksi yang mulai lepas. Upaya ini dilakukan guna mencegah kerusakan semakin parah sekaligus menekan risiko kecelakaan bagi petugas maupun penumpang.
Kepala UPTD PLBL Nunukan, Saifullah Jamal, membenarkan kondisi kerusakan tersebut. Menurutnya, hujan deras dan angin kencang memperparah kerusakan pada tiang penyangga yang sudah keropos. Selain faktor cuaca, usia bangunan yang telah berdiri sejak tahun 2006 atau hampir dua dekade menjadi penyebab utama kerusakan, dengan titik paling parah berada pada Ponton 1 yang juga mengalami kebocoran.
“Kami sangat khawatir konstruksi roboh sebelum perbaikan resmi dilaksanakan, itulah sebabnya kami melakukan penanganan darurat sebisa mungkin bersama rekan-rekan petugas,” jelas Saifullah Jamal.
Arming mengapresiasi semangat petugas pelabuhan, namun menekankan bahwa penanganan swadaya bukan solusi jangka panjang. Ia telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara dan mendapatkan informasi adanya alokasi anggaran pemeliharaan senilai Rp 160 juta, yang diprioritaskan untuk memperbaiki Ponton 1. Sementara perbaikan Ponton 2 akan disesuaikan dengan sisa dana yang tersedia.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan keselamatan masyarakat. DPRD Kaltara akan terus mengawal realisasi dana tersebut, termasuk memastikan rencana pemeliharaan dan docking kedua ponton dapat berjalan secara terencana dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengawal agar anggaran ini segera dieksekusi, sehingga PLBL Nunukan kembali aman dan layak melayani seluruh warga perbatasan,” tutup Arming.
Padli/admin
