NUNUKAN, – Upaya memperkuat esensi dan eksistensi organisasi wartawan dan Perusahaan media di Nunukan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan anggota legislative Kabupaten Nunukan.
Pertemuan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara organisasi wartawan dan lembaga legislatif guna mendukung perkembangan media dan kebebasan pers di Nunukan.
RDP berlangsung di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan pada Selasa, 20 Mei 2025, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), serta Polres Nunukan.
Sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia PWI memiliki peran sentral dalam menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik.
Sementara SMSI, yang merupakan organisasi media siber, berfokus pada pengembangan media online yang semakin berkembang pesat di era digital.
Kedua organisasi ini berkomitmen untuk memperkuat jaringan dan kapasitas anggotanya demi mendukung kemajuan informasi yang akurat dan terpercaya di Nunukan.
Dalam RDP tersebut, sedikitnya empat agenda yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, program kerja PWI untuk tahun 2025 yang mencakup berbagai kegiatan peningkatan kapasitas wartawan dan penguatan organisasi.
Kedua, rencana pembentukan sekretariat bersama organisasi wartawan yang diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan komunikasi yang efektif bagi seluruh anggota.
Ketiga, standar kerjasama media yang diajukan oleh SMSI untuk memastikan kualitas dan integritas media yang beroperasi di Nunukan.
Keempat, inventarisasi media online yang ada di Nunukan sebagai upaya mendata dan mengatur keberadaan media digital di Kabupaten Nunukan.
Terkait hal tersebut, DPRD Kabupaten Nunukan menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap program-program yang diajukan oleh PWI dan SMSI.
Anggota legislatif berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program tersebut melalui Badan Anggaran di DPRD dan memastikan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah.
Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat posisi organisasi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, yang memimpin jalannya RDP, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk mempererat hubungan antara legislatif dan organisasi wartawan.
“Ada beberapa pembahasan dalam RDP ini, terkait Program kerja PWI 2025, sekretariat bersama organisasi wartawan, serta pembahasan SMSI terkait standar kerjasama media di Nunukan dan menginventarisir media online di Nunukan,” ujarnya mengawali diskusi.
Dukungan DPRD terhadap PWI dan SMSI memiliki implikasi positif bagi tata kelola pemerintahan dan hubungan media di Nunukan.
Dengan koordinasi yang baik, diharapkan media dapat berperan lebih optimal dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada publik.
Hal ini juga akan memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Melalui Rapat Dengar Pendapat tersebut, diharapkan muncul hasil konkret berupa program kerja yang terstruktur, pembentukan sekretariat bersama yang efektif, serta standar kerjasama media yang jelas dan dapat diterapkan.
Inventarisasi media online juga akan memberikan gambaran lengkap tentang kondisi media digital di Nunukan, sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaan oleh organisasi dan pemerintah. Semua ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme media di daerah.
Ke depan, PWI dan SMSI berencana untuk terus menjalin kolaborasi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Nunukan, keberadaan media yang profesional di Kabupaten Nunukan sangat penting dalam rangka mendukung mendukung transparansi pemerintahan dan mendorong partisipasi publik.
Karena itu, penguatan organisasi wartawan seperti PWI dan SMSI menjadi kunci dalam mewujudkan media yang berkualitas dan berintegritas di Nunukan sehingga menciptakan ekosistem media yang sehat, professional yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.(***)
