Latest Posts

Kodim 1407 Bersama Dinas Kesehatan Bone Lakukan Penyuluhan Kesehatan Ke Warga Lallatang

BERANDA, BERITA DAERAH

Bone, Berandankrinews.com- Rangkaian kegiatan Fisik berupa pembangunan infrastruktur terus berlanjut, begitu pun dengan rangkaian kegiatan non fisik yang terus berjalan dalam program TMMD reguler ke-104 yang dilakukan Kodim 1407/Bone di Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe Bone, Sulsel.

Seperti yang berlangsung hari ini, Satgas TMMD Kodim 1407/Bone bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menggelar Penyuluhan Kesehatan kepada  masyarakat di Aula Kantor Desa Lallatang, Kecamatan Dua Boccoe, Rabu (06/3).

Adapun yang menjadi pemateri dalam kegiatan Penyuluhan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD ke-104 Kodim 1407/Bone, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Eko Nugroho M. Adm. Kes dari Dinkes Bone.

Dalam kegiatan tersebut para pemateri memaparkan sejumlah materi kepada masyarakat berkaitan dengan Penyuluhan Kesehatan meliputi, Posyandu, Kesehatan Anak serta kesehatan lingkungan.

Saat ditemui Berandankrinews.com, Pasi Ter Kodim 1407/Bone Kapten Inf Kamaluddin menyampaikan bahwa, apa yang dilakukan TNI pada program TMMD itu, merupakan bakti terhadap bangsa dan Negara dimana dengan kemanunggalan ini menjadikan satu ikatan kekuatan yang kuat antara TNI dengan rakyat.

Ia juga mengharapkan kepada undangan yang hadir di acara penyuluhan itu untuk dapat mendengarkan dan menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh pemateri. Sehingga apa yang disampaikan oleh petugas penyuluhan kesehatan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Lallatang.

Para peserta yang ikut dalam penyuluhan kesehatan tersebut di dominasi kaum ibu-ibu yang sangat antusias untuk mengikuti acara penyuluhan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Satgas TMMD.

Di tempat yang sama, ibu nurlela (26) mengatakan, sangat senang mengikuti kegiatan ini, karena dengan pembahasan kesehatan keluarga yang di bawakan dari Dinas kesehatan.

“Terima kasih kepada Kodim 1407/Bone karena dengan penyuluhan kesehatan ini, saya sebagai seorang ibu rumah tangga semakin mengerti bagaimana cara yang benar untuk menjaga kesehatan keluarga khususnya anak kami,” tegas Nurlela. (Irwan N Raju)

Tokoh Pemuda Bone: Kalau Tidak Memberi Perubahan, Inkumben Jangan Dipilih Lagi

BERANDA, BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

Bone, Berandankrinews.com-Menjelang Pemilu 2019, Situasi politik semakin tinggi. Para caleg berburu suara hingga kepelosok-pelosok. Menanggapi hal itu, tokoh pemuda Bone, Andi Singkerru Rukka memberi tips kepada masyarakat dalam menentukan pilihan.

Tips dimaksud, menurut pria yang akrab disapa Andi Singke ini, berlaku untuk semua tingkatan caleg, tanpa terkecuali. “Asas pertama yang harus menjadi ukuran adalah asas karya. Semua caleg, mau kabupaten, provinsi atau pusat, ukurlah lewat karyanya. Ini berlaku utamanya untuk inkumben,” kata mantan Ketum Kepmi Bone ini saat dihubungi Berandankrinews.com melalui sambungan via Whatsapp, Rabu (6/3/19) pagi tadi.

Sebenarnya, sambung Andi Singke, Incumben yang kembali maju tapi selama duduknya tidak memperlihatkan karya dan bakti sama sekali, sama saja mau mengkhianati lagi suara orang-orang yang dulu memilihnya.

“Masyarakat yang dulu memilih tentu punya asa dan harapan pada caleg yang berhasil dia loloskan. Kalau harapan itu tidak sanggup inkumben wujudkan, maka lebih baik jangan dipilih lagi. Apalagi jika inkumben itu datangnya hanya satu kali lima tahun,” kata Andi Singke.

Pria beralis tebal ini juga yakin dan percaya masyarakat Sulsel, di Bone khususnya, sekarang sudah sangat cerdas. “Insya Allah masyarakat tidak akan mau lagi menggadaikan suaranya hanya karena sarung, baju, apalagi hanya dengan campa-campa alekke’ (elus-elus punggung-red),” sambungnya.

Caleg yang harus dipilih adalah yang bisa membawa perubahan untuk daerah lewat kemampuannya menjaring potensi anggaran pusat masuk daerah. Yang terbukti tidak sanggup memberi perubahan, jangan diberi kesempatan lagi.

Cara mengukur caleg yang bukan inkumben juga demikian. “Jejak hidup setiap orang pasti bisa diukur. Lihat saja track recordnya, kalau banyak berbuat untuk masyarakat dan menjamin bisa membawa perubahan untuk kemaslahatan daerah, yang demikian itu yang harus mendapat kesempatan penuh. Lupakan inkumben,” tegasnya.

Dalam perspektif personality, Andi Singke menganjurkan masyarakat memilih sosok yang memiliki karakter sesuai dengan filosopi pangngulu tappi (gagang badik) senjata khas masyarakat bugis

“Yang layak dipilih itu sosok yang punya jiwa kepemimpinan. Tapi juga pandai merendahkan diri atau merunduk,” tandasnya. (Irwan N Roju)

Pelaku Karhutla Perlu Diberi Efek Jera

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai perlunya peningkatan upaya penegakan hukum guna memberikan efek jera kepada pembakar hutan dan lahan. Selain itu, pelakunya juga harus diekspose ke media.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara Muhammad Sarwana saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara (ResKal), Selasa (5/3) di Kedai 99, Tanjung Selor.
Karhutla sendiri, menurut informasi BPBD Kaltara disebabkan terhambatnya pertumbuhan awan akibat peningkatan tekanan udara di bagian barat samudera pasifik, utamanya di atas lautan di bagian timur Indonesia. Dampaknya, beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya atau kekeringan. Salah satunya yang terdampak adalah, Provinsi Kaltara. Secara sosial budaya, sedianya masyarakat pribumi Kaltara sudah mampu mengelola lahan untuk pertanian secara baik. Biasanya, untuk membersihkan lahan dengan membakar, warga akan membuat sekat bakar atau semacamnya. Berbeda dengan warga yang iseng atau sengaja membakar lahan dengan tujuan lain. Ini yang perlu perhatian dan diberi efek jera, beber Sarwana.

Selain memberikan efek jera kepada pelaku pembakar hutan dan lahan, koordinasi dan kerja sama lintas sektor juga diperlukan dalam penanggulangan bencana seperti ini. Hal dimaksud, terkait dengan rencana evakuasi bagi korban bencana. Baik, alat pemantauan kualitas udara atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Selain itu, guna menghadapi kondisi ekstrem perlu dibuat rumah singgah dengan tabung oksigen. Dari itu, saya mengimbau peran serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Dinkes (Dinas Kesehatan) dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup), ucap Sarwana.

Pentingnya upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla, juga ditopang oleh fakta bahwa Kaltara merupakan provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak di Indonesia. Sesuai catatan BPBD Kaltara, jumlah hotspot di Kaltara dalam 10 hari terakhir (tingkat kepercayaan 51 hingga 100 persen) update 2 Maret 2019, sebanyak 45 titik. Ini menempatkan Kaltara sebagai provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak ketiga di Indonesia, setelah Riau (358 hotspot), dan Kalimantan Timur (97 hotspot). Pemprov Kaltara melalui BPBD Kaltara sudah melakukan upaya antisipasi lainnya. Di antaranya, edukasi antisipasi bencana pada anak usia dini, pembentukan Desa Tangguh Bencana, dan lainnya, ungkap Sarwana.

Patut diketahui, BPBD Kaltara terkait penanganan bencana sendiri, berperan sebagai koordinator. BPBD Kaltara akan bertindak di lapangan apabila skala bencana lebih besar daripada yang mampu ditangani BPBD setempat. Dalam penanganannya, BPBD Kaltara juga bermitra dengan sejumlah pihak terkait.(humas)

Sederhanakan Birokrasi, Pemerintah Terapkan OSS

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN, Berandankrinews.com Pemerintah ingin menyederhanakan perizinan. Untuk itu, diciptakan model perizinan terintegrasi yang cepat dan mudah melalui penerapan Online Single Submission (OSS). Demikian disampaikan Asisten II Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuat Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-Kalimantan Utara (Kaltara) di Nunukan, Selasa (5/3).

Pada acara bertema Implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS itu, penyederhanaan perizinan bertujuan akhir mengurangi rentetan panjang birokrasi. Mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) No. 24/2018 tentang Pelayanan Integrasi Secara Elektronik, seluruh daerah, kementerian/lembaga harus menggunakan aplikasi OSS. Ini juga bentuk reformasi sistem perizinan yang mendorong terwujudnya birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi, jelas H Syaiful.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara Risdianto menuturkan,
dalam melakukan perizinan pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Nah, untuk mendapatkan NIB pelaku usaha harus menggunakan aplikasi OSS. Yang nantinya, aplikasi OSS ini akan terintegrasi dengan aplikasi SIMPATIK atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik.Kita mereplikasi aplikasi SIMPATIK milik Jawa Barat. Seperti kita ketahui aplikasi SIMPATIK merupakan aplikasi online yang telah direplikasi oleh 17 Provinsi di Indonesia, tutupnya.(humas)

Gubernur: Zakat Menjadi Solusi Entaskan Kemiskinan, Hadiri Rakornas Baznas di Surakarta

BERANDA

SURAKARTA, Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berharap, melalui dana yang diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan.

Demikian disampaikan Gubernur disela-sela menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas di Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (4/03) malam. Melalui dana zakat yang kalau dikelola dengan maksimal, akan menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltara, ujarnya.

Gubernur pun memberikan apresiasi atas kinerja Baznas Provinsi Kaltara yang melakukan berbagai upaya pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang dikumpulkan selama ini. Harapan saya, ke depan pengelolaan ZIS oleh Baznas dapat memenuhi aspek akuntabilitas, sehingga mampu menumbuhkan dan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat, kata Irianto.

Gubernur mengatakan, pengelolaan zakat di Kaltara sudah semakin bagus. Bahkan perolehannya juga semakin meningkat. Hal ini juga seiring dengan program Kaltara Berzakat yang telah diluncurkannya sejak dua tahun lalu.
Di Kaltara, kata Gubernur, masih banyak potensi perolehan ZIS yang belum maksimal. Dalam upaya peningkatan perolehan ZIS, Baznas Kaltara sedianya bisa memaksimalkan potensi jumlah penduduk Kaltara. Dari total penduduk Kaltara, sekitar 74 persennya beragama Islam. Atau sekitar 500 ribu jiwa penduduk Kaltara, adalah muslim. Jika 50 persen dari masyarakat wajib zakat di Kaltara diperoleh zakat, infaq dan sedekahnya, maka nilai perolehan bisa mencapai puluhan miliar, urai Irianto.

Tak hanya memaksimalkan perolehan ZIS, kepada Baznas, Gubernur juga berpesan, agar dalam dalam memanfaatkan dana umat itu, dilakukan secara terkoordinasi, transparan, akuntabel dan terawasi. Apabila dana ZIS itu dikelola sesuai ketetapan Alquran dan Hadits, maka saya yakin sedianya akan mampu mengangkat derajat hidup masyarakat kurang mampu. Dan, jumlah warga miskin pun akan semakin berkurang, imbuhnya.

Ditambahkan, Pemprov Kaltara terus memberikan support terhadap Baznas. Termasuk dalam hal pendanaan. Terhadap lembaga negara non struktural ini, Pemprov juga selalu menganggarkan dana operasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rakornas Baznas dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK). Selain Gubernur Kaltara, tampak hadir Menteri Agama, beberapa gubernur serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam arahannya, JK mengatakan zakat sebagai pilar agama bisa berfungsi untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. “Apabila kita berbicara zakat, artinya kita berbicara tentang pilar utama agama kita, salah satu dari pilar rukun Islam, artinya ibadah, kalau tidak dilaksanakan hukumnya dosa,” kata JK.

Wapres menerangkan, zakat adalah persoalan ibadah dan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan umat Islam yang mampu melaksanakannya.
Zakat juga bisa berfungsi untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Orang yang mampu memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu. Menurutnya, manfaat zakat sangat luar biasa.

JK juga bersyukur karena zakat yang dihimpun Baznas setiap tahun naik jumlahnya. Namun, ada anggapan yang perlu diluruskan terkait zakat, seakan-akan zakat hanya yang diterima Baznas saja. Sebenarnya tidak demikian, banyak orang yang membayar zakat ke lingkungannya.

Rakornas tersebut mengambil tema Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia.

Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan, pengumpulan zakat di Indonesia selama lima tahun terakhir telah tumbuh dengan rerata tahunan lebih dari 24 persen per tahun. Itu jauh di atas rerata tahunan pertumbuhan ekonomi nasional untuk periode yang sama, yaitu sedikit di atas 5 persen.
Hal ini, diartikan kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menunaikan kewajikan zakat sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan telah meningkat dengan amat baik.

Pada 2018 pengumpulan akat, infak, dan sedekah secara nasional yang masih dalam proses penghitungan diperkirakan bisa melampaui target Rp 8 triliun. “Namun demikian, jumlah tersebut hanyalah 3,5 persen saja dari perkiraan potensi zakat nasional 2018 sebesar 1,57 persen PDB atau sekitar Rp 230 triliun. Maka diperlukan upaya yang serius agar realisasi pengumpulan zakat bisa mendekati potensinya,” tambah Bambang. (humas)