Tanjung Selor, Berandankrinews.com–Dihelat 13 Maret nanti, Respons Kaltara (ResKal) edisi spesial garapan Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara akan menghadirkan 7 narasumber sekaligus. Siapa saja mereka, ini cuplikan profil mereka.

MENGANGKAT tajuk Saya (Millenial) untuk Kaltara Terdepan, ResKal edisi khusus Indonesia ini. Pencarian berminggu-minggu pun mendaratkan keputusan tim ResKal kepada 7 kawula muda yang nanti akan diajak ngobrol, sharing informasi dan pengalaman bersama Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada 13 Maret mendatang di Gedung Serbaguna Kantor Gabungan Dinas (GADIS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Adalah dr Rahmatia. Pemudi millenial ini, lahir di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan 9 Mei 1988. Mulai menekuni ilmu kedokteran sejak 2006, dan di 2012 wanita berhijab ini pun diangkat sumpah menjadi dokter umum.
Mengandalkan keahliannya itu, dr Rahmatia memfokuskan perhatiannya kepada penderita hypertensi dan diabetis melitius tipe II. Penderita komplikasi penyakit hypertensi dan diabetes melitius tipe II khususnya pada lansia (lanjut usia) di Pulau Bunyu cukup tinggi. Dan, ini juga penyebab kematian tertinggi di Indonesia, jelas dr Rahmatia.

Untuk mengurangi tingkat kematian tersebut, dr Rahmatia pun melakukan inovasi. Inovasinya berupa pencegahan komplikasi penyakit tidak menular pada lansia dengan menggunakan Mobil TUA (Tanggap Untuk Anda), ucapnya.

Beruntungnya, inovasi ini didukung oleh pihak-pihak terkait. Dengan Mobil TUA ini, para lansia yang berketerbatasan fisik juga kendaraan akan didatangi tim kesehatan dari Puskesmas Bunyu untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, urainya.

Millenial selanjutnya, adalah Wisian Nugraha Yanuar. Pemuda 25 tahun yang lahir di Bumi Paguntaka-sebutan Kota Tarakan-ini, memiliki jiwa entrepreneurship di bidang kewirausahaan yang tinggi.

Di usia terbilang muda itu, alumni pendidikan farmasi apoteker Universitas Surabaya ini sudah menjadi Manager Grab Tarakan, Owner Pondok Lesehatan Coffee and Eatery serta apoteker penanggung jawab Apotek Dewi Farma. Membawa pengalaman dari hasil perantauan di Pulau Jawa, saya berusaha mengembangkannya di kota kelahiran saya, Tarakan. Itu dasar motivasi saya untuk giat berusaha, kata Wisian.

Alasan lainnya, Wisian tak ingin bekerja secara terikat dengan aturan serta ingin menciptakan lapangan kerja bagi warga Tarakan lainnya. Sepertinya, lebih enak menjadi bos di usaha yang kita miliki dan kelola sendiri, ujarnya.

Sejumlah kesulitan ditemuinya saat memulai mimpinya tersebut. Saya berusaha mengubah konsep usaha yang ada, dari prioritas family menjadi kalangan anak muda. Juga bagaimana menarik massa untuk mau menikmati layanan yang diberikan. Itu cukup susah dan butuh waktu lama, paparnya.(bersambung)

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Kebijakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie untuk memberikan insentif kepada para guru kembali dilakukan tahun ini. Melalui APBD 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengalokasikan kurang lebih Rp 75 miliar. Realisasinya, terutama untuk para guru TK, SD hingga SMP sederajat yang dikelola kabupaten/kota, sementara ini masih menunggu usulan dari sekolah maupun Pemkab dan Pemkot, terkait berapa jumlah gurunya.

Gubernur mengatakan, dalam merealisasikan insentif untuk para guru, dibagi menjadi tiga. Yaitu melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus kepada Kabupaten/Kota, dikelola oleh Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sendiri, serta disalurkan lewat dana hibah.

Dikatakan, alokasi anggaran melalui APBD yang yang disalurkan lewat Bankeu sekitar Rp 71,25 miliar. Insentif guru melalui Bankeu ini akan diberikan untuk jenjang PAUD yang didalamnya ada TK, Raudatul Alfal (RA), Bustanul Alfal (BA). Kemudian SD, MI, SMP, MTs Kabupaten Kota di Kaltara, ungkap Irianto.

Sementara insentif untuk guru tidak tetap atau guru honor setingkat SMA, MA dan SMK, serta SLB yang dikelola oleh Disdikbud Kaltara, dialokasikan sebesar Rp 3,1 miliar. Untuk insentif gurur tetap Yayasan SMA, SMK Swasta, dananya disalurkan lewat hibah. Jumlah pastinya belum menyesuikan, lanjutnya.

Disebutkan, tahun lalu jumlah guru tidak tetap dan guru yayasan tetap tingkat SLTA, dan guru SLB yang mendapatkan insentif sebanyak 1.010 orang. Mereka berasal sekolah negeri dan swasta.

Terpisah, Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono mengatakan, untuk pencairan insentif guru tahun ini, Pemprov masih menunggu usulan jumlah guru penerima insentif dari sekolah-sekolah di kabupaten kota. Dalam bulan ini kami akan mengirim surat kepada kabupaten kota untuk segeera mengirim usulan penerima insentif guru itu. Karena biasanya insentif dicairkan per triwulan, jelas Sigit.

Tahapannya, sekolah yang sudah mengajukan usulan penerima insentif guru akan diverifikasi oleh Disdikbud Kaltara dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara. Setelah itu baru dicairkan dananya. Usulan itu akan diverifikasi lagi dengan melihat guru yang mulai mengajar tahun 2018, dan yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Syarat lainnya, memiliki SK dari Yayasan. Setelah diverifikasi lalu dibuatkan SK Gubernur, dan baru bisa pencairan, papar Sigit.

Terpisah Kepala BPKAD Kaltara Aspianur menambahkan, tahun ini bantuan insentif guru melalui dana Bankeu akan dibuat Petunjuk Teknis (Juknis)-nya dulu. Hal ini dikarenakan tiap tahun jumlah guru yang menerima berubah.

Tahun ini, disebutkan akan ada yang berbeda dalam Juknis. Salah satunya, syarat ijazah terakhir bagi guru penerima. Jika tahun lalu, semua guru penerima minimal berijazah sarjana. Tahun ini, ada kebijakan Gubernur untuk guru di wilayah pedalaman dan perbatasan, syarat minimal cukup berijasah SMA sederajat. Karena ada kebijakan baru itu, Juknis kita ubah. Begitu pun dengan dana Bankeu khusus insentif guru ini, anggarannya juga akan bertambah. Hanya saja, tetap tidak merubah pagu anggaran yang sudah kita tetapkan, imbuhnya.(humas)

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pada 2018, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berhasil membentuk 5 Desa Tangguh Bencana (Destana). Lokasinya yakni di Desa Long Peso, Desa Long Bia, dan Desa Waropiniang di Kabupaten Bulungan. Lalu, Desa Belayan, dan Desa Salap di Kabupaten Malinau. Destana ini dibentuk, guna mengantisipasi dini dan respon cepat (perpanjangan BPBD Provinsi Kaltara) dalam penanggulangan bencana di daerah, kata Mohammad Pandi, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara di ruang kerjanya, Kamis (7/3).

Pandi mengatakan, Destana yang telah dibentuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 ini, pendiriannya berdasarkan usulan dari BPBD kabupaten/kota kepada BPBD Provinsi. Desa yang diusulkan, akan kita survei. Tentu dengan melihat skala potensi rawan bencananya. Jika rawan bencana maka kita bentuk Destana disitu, ungkapnya.

Selain itu, pada 2018 melalui APBN juga berhasil dibentuk 2 Destana di Kota Tarakan. Yaitu di Kelurahan Juwata Laut dan Sebengkok. 2 Destana di Tarakan, dipilih langsung oleh BNPB, ujar Pandi.

Pada 2019, program Destana dari BNPB kembali dilanjutkan. Dengan prioritas desa yang potensi kerawanan bencananya tinggi. Diantaranya, Desa Mansalong, Sembakung Atulai dan Tulin Onsoi yang sering terjadi bencana alam seperti banjir. Hadirnya Destana di Kaltara merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membentuk masyarakat yang tangguh dalam menanggulangi terjadinya bencana, sehingga masyarakat bisa meminimalkan ancaman dan resiko bencana, kata Pandi.

Secara teknis, dalam membentuk Destana ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. BPBD Provinsi sendiri telah melakukan legalitas dengan membentuk forum pengurangan resiko bencana dan relawan yang sudah berdasarkan Surat Keputusan (SK) untuk setiap desa. Tahun ini 5 Destana yang dibentuk akan kita follow up untuk membentuk kelompok kerja (Pokja)-nya. Baik Pokja maupun relawan Destana nanti, itu terdiri dari masyarakat setempat. Bisa kalangan guru, pemuda, tokoh agama termasuk instansi yang berada disana, katanya.

Sebagai informasi, BPBD provinsi, selaku fasilitator akan bertugas memfasilitasi pembentukan Destana. Dalam artian, masyarakat akan diberi pengetahuan mengenai cara membuat kajian resiko bencana seperti membuat peta rawan bencana dan jalur evakuasi. Fasilitator juga bertugas melakukan pendampingan kepada masyarakat desa dalam menyusun dokumen penanggulangan bencana. Dokumen ini yang menjadi acuan masyarakat desa untuk bisa mengajukan bantuan dana desa nantinya,” pungkas Pandi.(humas)